Antara Badai Cartenz Piala Bupati Kab. Nabire Vs Badai Cartenz Piala Lomba Baku Maki

(Foto:Ist/Unikab)

Kira-kira kapan buka Lomba Baku Maki yang baru-baru ada keluar Twibbon Brosur dari WhatsApp grup sebelah. Ini sebenarnya main hakim sendiri dalam realita kehidupan dinamika baku tipu ramai berkombinasi yang merujuk dari berbagai media sosial, di kala masa kini pada diri hari. Setelah Badai Cartenz Kab. Piala Bupati Nabire, Provinsi Papua Tengah. Akan kita lomba baku maki menuju pesta tahun politik 2024. Dalam rangkaian pendaftaran tersebut ada beberapa persyaratan yang tercantum tidak memenuhi syarat (di mata pejuang sejati), tapi kalau dimata Sang malapetaka itu masih bangun opini kiri kanan, mondar-mandir, atas bawa, depan belakang, dan seterusnya. 

Sistem mekanismenya sudah jelas, dari kelas ini, dari kelas itu, bahkan sampai di kelas Internasional. Ada yang main hakim sendiri di dalam kandang, ada yang makan sepiring di ruang tamu undangan, ada yang membelikan sebatang rokok, ada pula menjual harga diri itu barter dengan hak ulayat. Dari lomba yang akan diselenggarakan itupun ada hakikat manusia yang berkedok agama, ada yang berdekok rupiah, ada yang berdekok singa, dan lainnya seperti sultan. Semua itu kepetingan baku maki bangun opini yang bersifat persuasif padahal itu hanya kepentingan seribu, kepentingan dua ribu, kepentingan tiga ribu dan sampai kepentingan dibawah lima puluh ribu.

Dikesempatan ini juga, banyak tawaran-tawaran yang sangatlah sadis dilakukan oleh manusia sekelompok manusia yang berbadan pro dari dua pelaku sang malapetaka terhadap bagi orang yang buta huruf (Ab/abjad) yakni; Pakaian berdasi berbadan hitam, dan pakaian berbadan putih, yang dijuluki sebagai penyamun dari Badan Intelijen Negara (BIN) tingkat Nasional/pun Internasional.

Dari sudut pandang yang berbeda namun taktik mekanisme target yang sama. Dari Badai Cartenz Kab. Piala Upin-Ipin maupun Lomba Baku Maki yang berupa bangun opini kiri kanan mondar-mandir itulah sebabnya. Ya, jelas ilustrasinya bahwa dalam konteks ini adalah rangkaian kegiatan menuju paradoks Agenda pesta politik pada 2024 besok. Paranormal Sang Pelakor anak cendrawasih yang tidak tahu eksistensi budaya pesta politik ikut sertakan dalam rana instruksi dari institusi para ahli politik. Padahal itu, politik yang menghembuskan nafasnya anak putra daerah sendiri, demi kepentingan pesta Babi berpolitik.

Selain itu, ada juga yang gula-gula manis daripada permen relaxa. Gula gula itu ada dua jenis, yaitu; gula gula kaki dan gula berupa pago. Beda jauh sama Permen Relaxa. Ada jenis yang paling di khawatir juga kalau orang yang baru rasa, karena ia baru rasa sehingga rasanya macam itu, itu terus hingga sebentar bisa beli habis. "Ilustrasi saja bahwa; putra cendrawasih mampu beli nyawanya dengan harga segitunya dengan senilai seribu dua ribu, bahkan seharga 50 ribu rupiah pun biasa terjadi. Padahal nantinya akan terjadi di bunuh, di siksa, di hina dan seterusnya sampai para pemain pelomba asyik Baku Maki bangun opini kiri kanan mondar-mandir atas hak asasi manusia itu sendiri. Atas dasar itulah sebabnya malapetaka itu terjadi dan sadar ketika sayap kanan ataupun sayap kiri para komando pro sedang ditutupi lalu itu dibungkam eksekusi mati".

Pace kamu sadar, kamu akan sadar ketika kamu beraksi HAM tanpa ada subjek yang memihakmu nanti. Lupa akan waktu, sadar akan ketika dieksekusi tidak sadar secara ketidakpastian hukumnya. Seharusnya itu, harus tahu, bahwa dilaka pertandingan mulai, dari sebelumnya hingga sekarang–mulai berlangsung. Mengapa mereka adakan hingga berturut-turut? Harus klasifikasi baik dalam sistem yang mereka manfaatkan dalam konteks situasi panas dan memanas seperti ini. Walaupun sponsornya jelas, pelatihnya jelas, wasitnya jelas, bahkan pemainnya pun jelas. Namun, ada apa dibalik itu? Siapa yang memanfaatkan? Setelah dari pemerintah dibelakangnya. Kalau hanya mau seleksi betul-betul bibitnya, lantas apa para kaum pro dan pro hanya pertandingan berlabuh hingga Papua Tengah jadi daerah sentralisasi Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat? 

Nabire itu bibit-bibit unggul banyak, jangan main dengan segala macam sistem identifikasi manusia yang serupa otak-otak bandeng. Kenapa sejak awal pertandingan mulai tidak terima sekian banyak pemain karena di Nabire itu tempat pusatnya jumlah anak-anak muda yang bergelar Atlit Papua Tengah. Ada apa pemerintah harus terus berlatih dan terus gelar pertandingan selama ini? Masa muda adalah masa penentu masa depan para penggerak Papua di masa yang akan datang. Masa remaja anak muda Nabire Papua Tengah sedang di idolakan Tim-tim terkuat untuk menciptakan legendaris dimusim situasi seperti ini. Sekuat-kuatnya para kaum hawa sedang berambisi dengan berlomba kelas diatas 8 Pesepak Bola Dunia yang Paling Berpengaruh Sepanjang Masa: Mulai Pele Hingga Messi. 

Yesi, asyik sekali! Mereka sudah sepakat dalam dunia pesepak bahwa dalam waktu dekat dipesta politik pun akan bertanding dengan kanda Boas Salossa alias pesepakbola Papua yang sudah berlaga pada bintang pesepakbola. Ini mereka sudah sepakat bahwa kita bisa, anak muda Papua Tengah akan menang dari para Indikator pesepakbola hebat/prestasi yang diraih dikalahkan tuk Klub Tim Nasional lainnya. Namun, besok sekedar jumlah penampilan hingga gol pengaruh besar dalam sistem kebineka-an. Bahkan juga demikian sebaliknya, bila kita analisis dari persepsi masyarakat terhadap praktis politik 2024. Otomatis soal sistem seperti ini, yang mana para oknum-oknum tertentu yang memegan dan jadikan Negara ini sebagai Negara otoriter. Yang main diluar garis Pro harga mati bagi kaum orang-orang yang cari sesuap perutnya sementara. Tidak ingat masa depan yang akan panjang itu.

Ingat! Kamu pernah jadi Mahasiswa Eksodus sewaktu Anda masih berstatus Pendidikan. Entah itu? Kamu mau jadi DPR ka, mau jadi KPU ka, mau jadi Bupati ka, mau jadi kepala Bank kaa, mau jadi Pegawai ka, mau jadi Pembantu ka, mau jadi Koki ka, mau jadi Sopir ka, mau jadi Guru ka, mau jadi Suster kaa, Mau jadi Mahasiswa berdekok putih lapis merah ka, mau jadi Artis bayaran ka, Mau jadi kepala Babi ka, mau jadi kepala Ayam ka, mau jadi kepala Udang ka, dan pokoknya mah jadi apa saja; Tak akan pernah bicara soal kamu punya hak dan martabat orang Papua. 

Tercatat! Negara tidak akan benarkan jikalau kamu berbicara tentang segala asupan yang sebentar disuapin lalu kalau kamu bilang itu benar seperti yang nantinya akan di ceritakan Lomba Baku Maki menuju pesta politik 2024 mendatang di Bumi Cenderawasih ini. Kamu lupa bicara kamu punya Papua Tengah, kamu melawan lupa untuk ketidakadilan, kamu lupa literasi untuk demi Hutan dan Tanah Papua, kamu lupa bicara tentang kamu punya hak dan martabat putra daerah di atas negeri sendiri, dan banyak lagi tentang ketidakpastian kamu lupa banyak hal di birokrasi pemerintah terhadap rakyat jelata di beranda dinamika Lomba Baku Maki pada tahun-tahun mendatang dalam konteks ciri khas pesta Babi Berpolitik yang akan terjadi hari ini, besok, dan seterusnya. (Unikab/*)

Ancaman Konflik Horizontal Di Nabire, Kenapa? (2/2)

Ada dua kejadian yang sempat terpotret dalam benak penulis yang dirasa bisa mewakili sisah-sisah DOM di Nabire dalam periode 2006-2007:

Polisi Misterius Patroli Malam

Karena maraknya kejadian pembunuhan misterius terhadap orang asli Papua pada malam hari (jam. 22:00 am) di tempat-tempat yang sepih. Kompleks Perumahan Rakyat (KPR) Siriwini di bawah pimpinan ketua RT mengadakan beberapa pos kambling dibeberapa titik jalan masuk. 

Sekitar jam 12:00 (malam) ada sebuah motor dengan gerak-gerik mencurigakan, seperti sedang mencari sesuatu masuk dari arah timur kompleks sambil memutar setiap jalur. Info ini disampaikan melalui telfon seluler ke tim penjaga pos pintu keluar di utara.

Setelah memutar-mutar sekitar 2 jam lebih motor tersebut menuju pintu keluar, abah-abah untuk menahan dan menginterogasi motor itu disampaikan oleh ketua RT. Setelah mendekati Pos motor tersebut ditahan dan ditanyai seputar maksud dan tujuannya mengelingi kompleks KPR malam-malam begitu.

Orang itu rupanya seorang pria dan motor yang digunakannya merupakan motor polisi atau motor dinas milik kepolisian Nabire, pria itu menjelaskan bahwa ia hanya sedang mencari rumah temannya yang katanya tinggal di sekitar situ, namun karena malam dan tidak menemukannya ia balik pulang.

Karena merasa dibodoh-bodohi oleh polisi itu seorang bapak tanpa pikir panjang menyandarkan pukulan dengan kayu buah di kepala polisi aneh itu, semua orang yang ada disitu menyandarkan pukulan pada polisi tersebut hingga ia benar-benar babak belur.

Agenda selanjutnya di rembuk dan diputuskan bahwa besok kota Nabire harus diliburkan dan polisi gadungan itu beserta motornya harus dipawaikan di alun-alun kota (dijalan merdeka) agar topeng kejahatan yang selama ini dilakukan oleh pihak keamanan diketahui secara umum oleh publik.

Keesokan harinya RT beserta rombongan menghadap Bupati Nabire, Bpk. Anselmus Petrus Youw (APEYOUW). Bupati merespon dengan baik niat itu, maka bupati meliburkan semua sekolah mulai TK hingga Perguruan Tinggi dan stakeholders pemerintahan maupun swasta lainnya guna menyaksikan pengungkapan misi pemusnahan yang dilakukan oleh pihak berwajib secara terselubung tersebuat.

Di hadapan Bupati didampingi Kapolres Nabire dan jajarannya, salah seorang dari pihak pengungkap memberihkan pertanyaan, kira-kira apakah orang ini anak buah bapa? Dan mengapa dengan mengunakan motor dinas orang ini pada jam 12 malam mengitari kompleks kami?

Apakah ada tugas khusus sehingga orang ini datang malam-malam dengan gerak-gerik yang mencurigakan? Kapolres saat itu bingun untuk menjawab dan menjelaskan kepada publik, ia hanya bicara seperluhnya dan memohon maaf kepada masyarakat Nabire atas kelalaian anak buahnya dan berjanji kejadian semacam itu tidak akan terjadi lagi di kota Nabire.

Sejak dari peristiwa inilah pihak keamanan kapok dan tidak berani turun beroperasi di kompleks-kompleks perumahan rakyat. Mereka mengubah taktik, lokasinya sekarang di tempat-tempat sepih yang jarang dilewati orang banyak pada malam hari, seperti Jayanti, SP, Wanggar, Yaro, Topo dan Kilo, Legari, Kimmi-Samabusa, dan untuk wilaya di dalam kota seperti kali harapan, bukit Meriam, dan tempat sepih lainnya.

Gara-Gara Uang Seribu Orang Papua Perang Saudara

Waktu itu ongkos ojek jurusan Pelabuhan Samabu-Kota atau sebaliknya Kota-Pelabuhan Samabusa senilai Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah). Ada seorang mahasisiwa asal Suku Mee yang libur dari Jayapura ke Kampung halamannya di Paniai.

Ia naik ojek dari Pelabuhan Samabusa dan turun tepat di depan Gereja Kristus Raja Nabire. Karena melihat uangnya hanya 24 ribuh maka ia memohon maaf kepada sang ojek, namun rupanya ojek tersebut yang berasal dari Jawa dan cukup tua menolak bayaran mahasiswa itu, bagi tukang ojek itu ia telah ditipu sehingga ia memaki habis mahasiswa tersebut, namun karena menyadari kesalahan mahasiswa itu hanya diam.

Karena kesal ojek itu meninggalkan mahasiswa itu sambil berkata; “makanya kalau ngada uang ngah usah naik ojek, kenapa tidak jalan kaki saja tadi, dasarr bikin habis bensin aj”. Masalah selesai mahasiswa itu pulang dengan baik.

Beberapa jam kemudian, tepat jam. 4:03 bunyi sirene mobil Sahbara di lingkungan Gereja Katolik Kristus Raja Nabire, ternyata ojek tadi itu tidak terima dan melaporkan persoalan uang seribu itu ke kantor polisi (atau memang dia seorang intel, entahlah). Beberapa orang muda Katolik yang sering menjagah Pastoran keluar dan menannyakan apa yang dilakukan oleh mobil polisi itu. 

Parahnya polisi mengirah mahasiswa tadi adalah salah satu dari mereka atau sedang mereka sembunyikan sehingga mereka bersikeras memeriksanya di Pastoran dan Sekretariat OMK. Karena tidak tahan dengan kelakuan para polisi itu yang terlaluh paksa, bentrok pun terjadi antara OMK versus para polisi. Anak-anak OMK KR berhasil memukul mundur polisi itu, masalah aman. 

Tinggal beberapa, sekitar pukul 04: 53 WIT dua mobil Sahbara masuk ligkungan Gereja kali ini dengan jumblah yang cukup banyak, konflik pun semakin memanas kaum muda Katolik berhasil memukul mundur polisi dua Sahbara itu.

Entah siapa yang menjadi provokator konflik semakin meluas karena anak-anak OMK itu sebagian besar berasal dari Suku Mee, maka kini menjadi masalah suku. Polisi karena tidak mampu, mereka meminta bantuan kepada para penyamun, ilmu hitam, dan pembunuh bayaran untuk menghadapi suku Mee, konflik meluas hingga hampir seantero kota Nabire.

Terakhir polisi meminta bantuan kepada kepala suku besar Dani, Damal, Dauwa, dan Monii untuk menghadapi Suku Mee. Konflik berlansung hampir satu bulan. Alhasil Bupati AP Youw beserta jajaran dan para kepala Suku Besar di Nabire berkumpul dan berdialog untuk menyelsaikan masalah tersebut hingga tuntas. 

Namun ternyata dendam masih ada, walau sudah usai kalangan Dani dan kawan-kawan tidak terima dan menuntut akan membalas hingga darah terbayar lunas, orang Mee juga harus banyak yang mati, imbuh mereka. 

Dari sinilah orang asli Papua di Nabire terpecah-belah hingga kini, maka jangan heran jika ada masalah antara orang Mee dan Monii pasti pihak Dani, Damal dan kawan-kawan bergabung bersama pihak Monii, begitupun sebaliknya jika dengan suku Dani pasti pihak Damal, Dauwa, dan Migani menyatu dengannya dan seterusnya, pihak Mee selaluh menjadi musuh bubuyutan di mata mereka di Nabire, entah sampai kapan ini berakhir. Hal ini bukan sesuatu yang baru di Nabire. Jika demikian bagaimana orang asli Papua mau bersatu dan bersama-sama membangun masa depan yang cerah bagi anak cucu. 

Kini sudah saatnya suku-suku asli Papua di Nabire merekonsiliasi diri agar lahir baru kemabali sebagai saudara satu Papua. Orang luar terlebih pihak keamanan senang dan legah bukan main ketika ada berita Perang Suku Papua, mereka akan bilang; “Kas biar itu dong orang asli pu masalah sendiri, tong tra usah ikut campur tunggu dong baku bunuh selesai baru tong tiba di TKP”.

Ini fakta bukan fiktif atau fatamorgana di Lapangan publik, hingga kini penduduk asli di Papua di Nabire masih jalan sendiri-sendiri dengan ego Suku masing-masing. Orang pendatang sudah bersatu dan maju, mindsed berpikir mereka sudah di tahap bagaimana menguasai kota Nabire, sementara penduduk asli masih berpikir bagaimana dendam Suku saya bisa terbalas, sungguh sebuah ironi yang memiluhkan. 

Dua perkara di atas kurang lebih dapat menggambarkan situasi sosial-politk di Nabire. Dua kisah ini bisa mewakili pelbagai kisah yang diduga kuat mengandung pelanggaran HAM. Orang-orang yang telah lama bermukim di Nabire (juga di wilaya lainnya di Papua) punya banyak pengalaman mengenai situasi pelanggaran HAM yang terjadi.

Hanya saja mereka tidak diberih ruang dan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya di muka umum. Hal ini yang menyebabkan banyak pelanggaran HAM yang belum terungkap dengan baik di Papua secara umum, dan Nabire lebih khusus.

Bukan Hanya Soal Tapas

Masalah di Nabire ini bukan saja soal tapal batas, sebab bila hanya soal tapal batas, pasti masalahnya sudah selesai sejak awal-awal terjadi. Hemat penulis ada suatu agenda yang besar yang diselundupkan di balik konflik horizontal di Nabire. 

Dan aktor-aktris Invisible hand-nya itu adalah para investor oligarkis yang punya misi perburuan harta Karun di West Papua, terutama di wilayah Meepagoo ada OT. Freeport, Blok Wabu dan Degeuwo juga beberapa tambang Sawit dan Kayu ilegal yang besar di sana. Konspirasi itu sebuah siasat Propaganda Opini oleh beberapa influencer, Netizen, buzzer dan hecker yang pasca terjadi konflik selalu memantik suasana. Kita tahu bahwa di Era Revolusi atau yang menurut para sosilog di sebut sebagai Era Post-Truht, di mana digital teknologi komunikasi menjadi senjata yang ampuh untuk menggalang opini, menyebar hoaks dan provokasi dalam rangka penyerangan psikologis.

Strategi Cipta Kondisi Demi Pelolosan Misi Perburuan Harta Karun

Untuk mengawali bagian ini. Pertama-tama kita akan flashback dan cross check terlebih dahulu latar belakang di balik labirin perwayangan yang sudah, sedang dan senantiasa disuguhkan oleh para pemikir (master plan) Intelejen oligarki Indonesia Amerika, Jepang dan kronik-kroniknya di Papua. Berbicara tentang Papua tidak bisa kita lepas pisahkan dari renta dan gurita kepentingan ekonomi politik para kapital dan kolonial di Papua. 

Rupanya, hemat penulis di balik wacana konflik horizontal di Nabire dan sekitarnya hari ini juga melukiskan hal yang serupa. Bahwa demi mengamankan investasi saham di Blok Wabu, Tony Wenas dan kawan-kawan kolonial cum kapital lokalnya menempuh strategi cipta kondisi guna terhindar dari jepretan kamera dan media massa. 

Ada beberapa pembacaan dari beberapa kawan-kawan yang berjudul, Smelter dari Gresik ke West Papua: Jepang Pegang Kendali?. Penulis melihat pembacaan singkat tapi berbobot ini bisa sedikit membuka cakrawala kita untuk memahami strategi intelejen yang lihai memanejemen konflik konspirasi ekonomi politik di Papua.

Setelah Indonesia berhasil mendivestasikan saham milik PT. Rio Tinto (swasta Inggris) tahun 2018 dan mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PT. Inalum kini memegang kendali utama atas hasil divestasi tersebut. 

Perlu diketahui bahwa PT. Inalum adalah Korporasi Internasional milik Jepang, yang mana pada 2013 Indonesia mengklaim sudah menasionalisasikannya. Padahalnya pemegang saham tersebesarnya adalah Jepang (53%), sisanya BUMN Indonesia. 

Bagi hasil divestasi dari 51,23%, Provinsi Papua dan kabupaten Mimika mendapatkan 10% dengan prasyarat harus mendirikan BUMD (2018) dan mengandeng PT. ANTAM serta Mind ID (Bagian ini kemungkinan Negara dan Perusahaan Pribadi saling menggandeng) Untuk ini belum diketahui secara pasti apakah sudah ada BUMD yang dimaksudkan. Lagi pula, persoalannya saat ini adalah wilayah pertambangan PT. FI masuk di wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah(PPT).

Pertanyaannya, apakah divestasi itu kemudian dialihkan ke Provinsi Papua Tengah? Jika demikian, maka pendapatan asli daerah Provinsi Papua Tengah akan bersumber dari divestasi tersebut.

Ini memungkinkan PPT “makan banyak”. Mungkin karena inilah, sekelompok anggota DPR Papua beberapa hari lalu sempat bertemu dengan Pj. Gub PPT, Ribka Haluk mendiskusikan dampak tailing (limbah Freeport). 

Lagi pula, konsentrasi divestasi memulai memasuki babak baru sejak perubahan KK menjadi IUPK. Sebab, PT. FI sendiri memulai pembukaan underground mining. Sedangkan untuk divestasi ke PT. Inalum bersama PT. ANTAM, dkk, malahan mengembangkan perluasan areal pertambangan baru (tambang terbuka) yang notabenenya ada di areal PPT seperti salah satunya di Blok Wabu. Disini, dapat kita asumsikan, penambahan militer di PPT barangkali untuk mengamankan areal vital tersebut. 

Perlu kita telisik kembali, di tahun 2013-2015, ada 3 agenda utama Bapak Gubernur Lukas Enembe yang sempat diperjuangkan, yaitu (1). Otsus Plus, (2). PON XX di West Papua, dan (3). Smelter di West Papua.

Waktu itu, agenda Otsus Plus Papua gagal, karena ada pasal krusial yaitu pasal Ancaman Berupa Referendum. Menurut, Jakarta Agenda Otsus Plus tidak masuk dalam Prolegnas karena tidak prosedural. Lantas, setelah gagalnya Otsus Plus, Bapak LE kemudian memperjuangkan Smelter di West Papua. Waktu itu, Bapak LE sempat mengandeng China ENFI, namun gagal.

Tidak diketahui secara pasti, mengapa gagal. Upaya Bapak LE, setelah gagal dan atau digagalkan, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia (2015). Memang, awal untuk pembangunan Smelter, Indonesia pada tahun 2013 sudah sempat hendak mengandeng India Grand Sand. Namun entah mengapa, itu tidak dilanjutkan.

Barangkali, upaya itu gagal karena pergantian tampuk 01 RI dari SBY kepada Jokowi. Lantas kemudian, Indonesia berbelok kemudi ke China.

Di rentang tahun 2013-2017, satu hal memang sempat dilupakan yaitu Terbongkarnya Kasus “Papa Minta Saham”. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan PHK 8.300 Karyawan. Di mana waktu itu (2016), PT. Freeport mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Barangkali, ini juga menjadi ancaman tersendiri terhadap Indonesia dan PT. FI sendiri. Sebab, PT. FI diketahui telah menambang Uranium sejak 1996 (melalui PT. Rio Tinto), yang mana pada tahun 2009 informasi tersebut “Bocor” di kalangan petinggi (Freeport, Pejabat NKRI di West Papua dan NKRI di Jakarta). Di sinilah, kita dapat berasumsi tentang 2 hal, yaitu:

Pertama, Divestasi saham PT. FI milik PT. Rio Tinto dialihkan ke PT. Inalum

Kedua, Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur

Pada tulisan di Part II, kita sampai pada asumsi tentang 2 hal, yaitu:

Pertama, Divestasi saham PT. FI milik PT. Rio Tinto dialihkan ke PT. Inalum

Kedua, Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur

Baik divestasi maupun Pembangunan Smelter, keduanya dipegang oleh Jepang. Jadi ada pergeseran, dari Inggris (PT. Rio Tinto) kepada Jepang (PT. Inalum dan Chiyoda Kogya Internasional Indonesia).

Memang, Indonesia tidak memungkiri akibat dari divestasi itu melahirkan utang dari pembelian saham PT. Rio Tinto, sebesar Rp. 56 Triliun. Namun, Indonesia telah menutup “lubang utang” itu dengan menggali “lubang baru” di Bank Tiongkok, Bangkok dan Jepang. Lagi-lagi inilah yang barangkali “mau dan tidak”, di tahun-tahun berikutnya harus ditutup kembali.

Ya, Sementara ini, Indonesia sedang kejar target Smelter Gresik, Jawa Timur harus rampung di tahun 2024. Informasi terbaru, setelah Jokowi bertemu 2 petinggi Freeport di Istana Negara Koruptor Republik Indonesia (NKRI), barulah si “Bahlil” bergerak mengecek pembangunan Smelter itu.

Jepang (PT. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia) telah memberikan “Kabar Gembira” kepada Indonesia melalui Bahlil, bahwa akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 Smelter Gresik akan rampung. Sebab, saat ini, sudah 65% tuntas.

Bukan tidak mungkin, Smelter Gresik, Jawa Timur bisa diselesaikan pada tahun ini (2023). Jika demikian, maka West Papua segera bersiap-siap.

Tulisan sebelumnya, part I, kami akhiri dengan kalimat: “Bukan tidak mungkin, Smelter Gresik, Jawa Timur bisa diselesaikan pada tahun ini (2023). Jika demikian, maka West Papua segera bersiap-siap”.

Di sini perlu kami kembali uraikan bahwa, Menteri ESDM, saat berkunjung ke Lokasi Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur (05 Mei 2023) ia disambut hanya oleh petinggi Freeport, Tony Wenas.

Rupanya, kegembiraan tersendiri ada di ke dua belah pihak, yaitu Indonesia dan Freeport. Sebab, Perusahaan Multi Internasional Jepang, PT. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi memberikan bukti nyata.

Tidak menutup kemungkinan, PT. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia, jika dilihat/dinilai berhasil maka kemungkinan besar, PT tersebutlah yang akan membangun Smelter di West Papua. Memang ini akan tergantung dari hasil kerja PT tersebut.

Di ulasan sebelumnya, part IV, kami menguraikan bahwa:

“Tidak menutup kemungkinan, PT. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia, jika dilihat/dinilai berhasil maka kemungkinan besar, PT tersebutlah yang akan membangun Smelter di West Papua. Memang ini akan tergantung dari hasil kerja PT tersebut.”

Memang, awalnya, PT. FI hendak teken kontrak dengan Tsingshan Holding Group (THG). THG adalah Perusahaan swasta China yang bergerak di industri Baja Tahan Karat, Nikel dan Stainles Steel. Tetapi, dibatalkan karena menurut Pemerintah RI, Porsi akan minoritas di sana.

RI akan memegang saham sekitar 25 persen atau 30 persen dan 70 persen adalah mitra dari China, yakni Tsingshan. Alasan lainnya lagi bahwa, THG bukan hanya sebagai kontraktor, tetapi sebagai investor dan atau pemegang saham di Smelter Gresik, Jawa Timur.

Oleh karena perhitungan inilah, maka PT. FI dan RI membatalkan kontrak dengan THG. Kemudian beralih ke PT. Chiyoda. Sebab, Chiyoda hanya sebagai kontraktor, bukan investor. Sedangkan Untuk pendanaan Pembangunan Smelter dari Freeport sendiri. Artinya PT. FI membiayai pembangunan smelter tersebut.

Ya, begitulah, awalnya China tetapi kemudian dialihkan ke Jepang untuk Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur.

Di tulisan sebelumnya, Part ll, kami mengakhirinya dengan kalimat;

“Ya, begitulah, awalnya China tetapi kemudian dialihkan ke Jepang untuk Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur.”

Perlu kita ketahui, Jepang bukan orang baru. Smelter di Gresik, Jawa Timur milik PT. FI itu juga sebelumnya dibangun oleh Mitsubishi Jepang. Kerja sama PT. FI dan Jepang (Mitsubishi), membangun pabrik peleburan yang dinamakan PT.Pada laman PT. FI; (https://ptfi.co.id/id/pt-smelting) diuraikan sekilas tentang PT. Smelting, sebagai berikut:

“PT Smelting merupakan smelter pertama PTFI yang dibangun pada tahun 1996 bersama dengan konsorsium Jepang dan dioperasikan oleh Mitsubishi, sebagai bentuk kepatuhan PTFI terhadap Kontrak Karya II. Terletak di Gresik, Jawa Timur, PT Smelting merupakan fasilitas smelter tembaga pertama di Indonesia.”

“PT Smelting mampu memurnikan dan mengolah 1 juta ton konsentrat tembaga menjadi 300.000 ton katoda tembaga setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan produksi di dalam maupun luar negeri. Dengan kapasitas pengolahan ini, PTFI telah mampu mengolah dan memurnikan sebesar 40% dari keseluruhan konsentrat tembaga yang diproduksi di Papua.”

Pemegang saham terbesar di PT. Smelting adalah Jepang, sebesar 75%, sisanya PT. FI sebesar 25%. Saat ini, belum diketahui pasti, apakah PT. FI dan RI akan berupaya untuk mengambil / mendapatkan saham terbesar dari PT. Smelting, Gresik, Jawa Timur.

Kemungkinan, PT. FI dan RI belajar dari iklim investasi di PT. Smelting, sehingga untuk Pembangunan Smelter kali ini, Jepang hanya dilibatkan sebagai kontraktor dan bukan investor. Jelas, dengan demikian, pemegang sahamnya akan kembali ke PT. FI dan Pemerintah Indonesia.

Walaupun demikian, yang jelas, Chiyoda Kogya Internasional Indonesia (CKII) sebagai kontraktor akan meraup keuntungan besar. Sebab pembiayaan menelan dana sebesar kurang lebih 45 Triliun. Pembiayaan tersebut ditanggung oleh Freeport.

Di tulisan sebelumnya, Part VIII, kami sampai pada kalimat berikut:

“Iklim Investasi seperti ini sangat merugikan. Baik bagi Freeport (Swasta Amerika) sendiri maupun bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu barangkali diharapkan dengan adanya divestasi Rio Tinto dan Kontraktor Chiyoda, Freeport dan Indonesia memegang saham yang lebih tinggi”.

Freeport dan Indonesia, bagaimana pun akan tetap berusaha “sekuat tenaga” untuk mengambil mayoritas saham Smelter di Gresik. Pada ulasan sebelumnya, sangat jelas 75% dan 25% memang bukan investasi yang sangat menguntungkan bagi Freeport dan Indonesia.

Memang, kita tidak dapat berspekulasi tentang itu. Namun, tampak jelas, kunjungan-kunjungan pemerintah Indonesia dan Freeport ke Gresik memperlihatkan serangkaian upaya mereka. Apalagi penekanan tegas agar Smelter Gresik diselesaikan sedini mungkin.

Baru saja petinggi bersilahturahmi ke istana Presiden. Kemudian diikuti dengan kunjungan menteri ESDM ke Gresik yang mana disambut oleh Tonny Wenas. Di sini ada kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia dan Freeport. Mereka sudah menargetkan 2 hal penting, yaitu:

Pertama, Saham Smelter sesegera mungkin jatuh ke Freeport dan Indonesia

Kedua, Ambilalih PT. Smelting yang mana saham terbesarnya milik Jepang (MMC)

Kalaupun memungkinkan, PT. Adhy Karya (dulunya milik Belanda, sekarang ada di bawa BUMN), yang bersama Chiyoda mengerjakan proyek Smelter di Gresik, Jawa Timur saat ini diupayakan juga memegang saham. Ini memang kabar gembira bagi Freeport dan Indonesia, sebab Chiyoda sendiri tidak ambil pusing dengan investasi di Smelter. Chiyoda hanya fokus pada Kontrak Pembangunan Smelter Gresik.

Bagian ini, memang Chiyoda Jepang tidak terlalu ngotot. Barangkali, bagi mereka (Jepang), yang terpenting memuaskan pelanggan dan ada sedikit keuntungan.

Smelter, Dari Gresik ke Dalam ulasan Part IX, kami sampai pada kalimat; “Bagian ini, memang Chiyoda Jepang tidak terlalu ngotot. Barangkali, bagi mereka (Jepang), yang terpenting memuaskan pelanggan dan ada sedikit keuntungan”.

Sebab, Freeport mendanai pembangunan Smelter sebesar Rp. 45 Triliun. Memang angkah yang sangat fantastik. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia mana mungkin menolaknya. Walaupun, Chiyoda sendiri tidak berinvestasi di dalamnya.

Ya, ini agak berbeda dengan PT. Smelting yang dibangun Freeport bersama Jepang di tahun 1996, di mana telah kami ulas bahwa Mistsubisi Jepang memegang saham terbesar (75%). Barangkali, untuk kali ini, Freeport dan Indonesia tidak mau rugi. Chiyoda Jepang juga tidak “mau pusing’, yang terpenting baginya angkah kontraknya cukup menggiurkan.

Pertanyaannya, mengapa Freeport relah gelontorkan dana sebesar itu untuk pembangunan Smelter Gresik? Barangkali hitungan kasar, setahun sekitar 1,7 juta ton konsentrat yang diproduksi di pabrik pemurnian / Smelter. Konsentrat tidak hanya emas, tetapi juga mungkin ada kandungan mineral lainnya, misalnya seperti Uranium. Ya jika demikian, dalam 5 tahun saja Freeport dapat mengembalikan modal (plus keuntungan kotor dan bersihnya).

Bahkan, bukan tidak mungkin, dalam 2-3 tahun modal itu bisa dikembalikan. Sehingga 4-5 tahun berikutnya diperoleh keuntungan bersih.

Pertama, Potensi Blok Wabu: Holding Perusahaan Tambang MIND ID menyampaikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi emas sebesar mencapai 8, 1 Ouncens

Kedua, Menarik Untuk Digarap: potensi yang ada di Blok Wabu membuat MIND ID dan PT Aneka Tambang tbk tertarik siap mengelola blok Tersebut

Ketiga, Freeport Tarik Diri: Freeport Indonesia sebelumnya memastikan menarik diri terhadap pengolahan blok Wabu di Papua

Keempat, Potensi Lebih Besar Dari Grasberg: Data Kementerian EDSM 2020 menyampaikan bahwa Blok Wabu Menyimpan potensi sumber daya 117,26 ton bijih dan rata -rata kadar 2,16 gram per ton (AU) dan 1,76 gram per ton perak.

Kelima, Tak memiliki kepentingan: Freeport menegaskan bahwa tidak memiliki kepemilikan ataupun hak untuk menambang di wilayah tersebut, (https://infografis.sindonews.com/photo/10982/faktafakta-blok-wabu-yang-kandungan-emasnya-kalahkan-gresberg-, 08/06/2023).

Menyenjakan aksara ini ada beberapa ihwal penting yang sekiranya bisa menjadi perhatian bersama seluruh stakeholders, forkopimda dan masyarakat secara bersamaan guna menciptakan perdamaian di Papua Tengah; 

Pertama, masalah di topo Nabire hanyalah beberapa strategi yang digunakan oleh negara, terutama para koorporasi yang hendak menancapkan kuku Kapitalismenya di Blok Wabu, Degeuwo dan beberapa lumbung harta Karun lainnya di Nabire dan sekitarnya.

Hal ini sejatinya adalah lagu lama yang senantiasa dinyanyikan kembali oleh negara dan kronik-kroniknya di daerah. Serupa dengan peristiwa Mutilasi di Timika, yang menjadi suatu strategi cipta kondisi untuk meloloskan kunjungan kerja Jokowi di Freeport untuk meresmikan pembangunan dua sumur bor dan memantau penggunaan jaringan 5G di Freeport.

Sementara kasus di topo hanya kasus yang tidak perlu dibesar-besarkan sampai mendatangkan massa dalam jumlah besar dengan dalil perang suku. Intelejen sengaja memanaskan situasi di media massa melalui pesan-pesan berantai yang gadungan guna memprovokasi opini publik.

Yang mesti kita catat adalah bahwa peristiwa itu terjadi disela-sela kunjungan Tony Wenas, bos Freeport ke Nabire untuk memperingati hari lingkungan hidup. Tidak ada satupun manusia normal di kabupaten Nabire yang berpikir untuk menggalang solidaritas mahasiswa, pemuda dan rakyat untuk Menolak Kedatangan Tony Wenas yang menyelipkan agenda-agenda bisnis tambahannya.

Jauh sebelum Tony Wenas datang ke warung tersebut, rupanya semuanya sudah dipersiapkan dan diperhitungkan matang-matang. Intelejen sudah tahu titik lemah orang Papua melalui strategi polarisasi, segmentasi dan segregasi melalui tujuh wilayah adat, DOB dan Otsus orang asli Papua sudah dipelajari secara saksama sekali.

Khususnya dua suku Besar, seperti Suku Mee dan Suku Lani, dua suku ini selalu menjadi bahan percobaan negara untuk menghancurkan jalinan persatuan bangsa Papua. Belum lagi jika perpecahan itu ditarik oleh intelijen ke arah wilayah adat, maka akan ada ketegangan-ketegangan antara suku, budaya, agama, gender, pendapat dan lain sebagainya.

Di dalam pergerakan Papua merdeka hal yang serupa juga terjadi orang dan organ mempertentangkan antara Benny Wenda versus Okto Mote, Edison Waromi, Buhctar Tabuni dan Victor Yeimo, dan lain sebagainya. Intelejen juga mempertentangkan ajaran agama Protestan, Islam dan Katolik, Laki-laki dan Perempuan, fraksi A dengan fraksi B, Agenda A dengan Agenda B, dan lain sebagainya.

Kedua, masyarakat pendatang di wilayah Nabire, terutama masyarakat pegunungan yang saat ini sedang berkonfrontasi di Nabire sebaiknya juga menghargai tuan tanah Nabire itu sendiri, mungkin urat malu dari kedua suku yang berambisi menghegemoni bangsa dan tanah Papua ini bertobat, tunduk, dan rendah hati, bahwa masih ada saudara-saudara anak negeri yang lain, terutama masih ada masyarakat adat asali Nabire.

Corak karakter kedua suku ini menjadi indikasi kuat bahwa keduanya hanya akan menjadi penjajah baru bagi suku-suku bangsa Papua yang lain, sama seperti bangsa Jawa, Arya, Eropa dan lainnya yang merasa superior atas suku bangsa lain yang inferior.

Ketiga, sudah bukan jamannya lagi perang, kekerasan dan senjata menjadi sarana dan atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Kita sudah hidup di jaman yang modern, kita sudah lama menerima Perabadan Baru, maka sudah seyogyanya pola pikir kita juga jangan seperti manusia purba yang hidup di jaman batu yang belum bisa secara optimal memanfaatkan Khasanah pikiran, hati dan kehendaknya.

Perang jenis ini adalah Perang Massal, di mana kuantitas massa menjadi ukuran menang kalahnya, dan biasanya prinsip perangnya dilandasi dengan sentimen balas dendam, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Padahal, di era yang serba maju itu kita semua dipanggil untuk sanggup menyelesaikan masalah dengan jalan damai.

Jangan sampai iblis memprovokasi dan mempengaruhi pikiran dan hati untuk saling membunuh. Justru kita sendiri yang menciptakan neraka. Seakan-akan kita tidak pernah sekolah sehingga muskil membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. 

Langkah konkrit yang bisa ditempuh oleh semua pihak adalah dengan membuka ruang dialog dan rekonsiliasi secara adat dengan dimediasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten serta kota di Papua Tengah. 

Libatkan semua unsur masyarakat, tokoh-tokoh agama, adat, perempuan dan anak, pemuda dan mahasiswa, undang juga masyarakat pendatang Nusantara, beberapa paguyuban yang ada mesti dilibatkan. Sesuai roh dari kata Nabire itu sendiri, “Nabire” (nyaman, aman, bersih, indah, ramah dan elok).

Keempat, masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan beberapa organ pergerakan, perlawanan dan perjuangan di wilayah Papua Tengah bisa berkonsolidasi untuk menolak semua paket pembangunan yang ditawarkan atau dijalankan oleh otoritas Freeport, terutama masyarakat adat di sana mesti membentuk aliansi untuk menolak Blok Wabu secara serius.

Blok Wabu akan menjadi akar masalah di Papua Tengah di samping beberapa perusahaan tambang, emas, minyak, gas, sawit, coklat dan lainnya. Perlu ada pemetaan masalah berupa isu, wacana dan agenda juga penting memetakan aktor penyokong dana dan aktor intelektual di balik fenomena Konflik di Nabire hari ini dan konflik-konflik lainnya.

Fokus, konsentrasi dan tenaga para pejuang HAM, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan di Papua Tengah jangan sampai terbuang-buang hanya untuk mengipas asap dan api tanpa membenahi tungku dan mematikan bara apinya.

Indikator-indikator masalah di balik kasus Nabire mesti ditemukan dalam suatu formula dialog yang terbuka bagi semua stakeholders guna mencari jalan damai di sana. Tampuk tangung jawab ada di tangan kawan-kawan muda yang katanya aktivis, tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk duduk bersama mengakhiri seluruh hilir-mudik konflik horizontal itu.

Kelima, semua aktor mesti duduk bersama dengan kepala dingin dan hati tenang guna mencari jalan perdamaian yang sejati bagi semua. Indikator-indikator konflik mesti ditemukan dan segera mungkin diselesaikan secara demokratis, humanis dan etis.

Rekonsiliasi lintas Suku-suku, Agama-agama, dan pemerintahan di sana mesti digelar guna memutuskan mata rantai konflik horizontal yang berkepanjangan di Nabire. Mari Torang Semua Duduk Bicara Baik-baik Dulu Demi Nabire yang Nyaman, Aman, Bersih, Indah, Ramah dan Elok. (*)

(KMT/Admin)

Ancaman Konflik Horizontal di Nabire, Kenapa? (1/2)

*Siorus Ewanaibi Degei

Kira-kira ada apa di balik grand design konflik horizontal di Nabire? Jika masalah soal tapal batas wilayah adat, kenapa intensitas konfliknya semakin meningkat hingga menyebar ke seluruh wilayah Meepagoo dan di ambang perang terbuka masyarakat adat? 

Pertanyaan ini mesti kita jawab secara tuntas agar masyarakat tidak saling membunuh lantaran hanya masalah-masalah yang masih bisa diselesaikan dengan jalan Dialog dan Rekonsiliasi. Ada beberapa hal ihwal yang mesti kita luruskan dan cari solusinya bersama demi Nabire Tanah Damai.

Membedah Nabire dan Pergumulan Ekspansinya: Sebuah Refleksi Nabire Nyawene.

Nabire merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Paniai (Enarotali) dengan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Nomor : 120/PM/1965 tanggal 23 November 1965, Paniai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya, dengan Ibukota Enarotali. 

Berhubung Ibukota Enarotali berada di daerah pedalaman, maka berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi, Ibukota Kabupaten Paniai dipindahkan dari Enarotali ke Nabire pada tahun 1966 dengan alasan Nabire yang berada di Daerah Pantai merupakan pintu masuk ke daerah pedalaman melalui transportasi laut sesuai dengan Surat Usul Bupati Administratif Paniai Nomor : 1035/PU/66 tanggal 17 Oktober 1966. 

Arti dan Makna Kata Nabire

Ada tiga versi dari tiga suku asli Nabire yang menjelaskan tentang arti dan makna kata Nabire.

Pertama, Versi Suku Wate. Berdasarkan cerita dari suku Wate, bahwa kata “Nabire” berasal dari kata “Nawi” pada zaman dahulu dihubungkan dengan kondisi alam Nabire pada saat itu yang banyak terdapat binatang jangkrit, terutama disepanjang kali Nabire.

Lama kelamaan kata “Nawi” yang mengalami perubahan penyebutan menjadi Nawire dan akhirnya menjadi “Nabire”.

Kedua, Versi Suku Yerisyam. Nabire berasal dari kata “Navirei” yang artinya daerah ketinggalan atau daerah yang ditinggalkan. Penyebutan Navirei muncul sebagai nama suatu tempat pada saat diadakannya pesta pendamaian ganti daerah antara suku Hegure dan Yerisyam.

Versi lain Suku ini bahwa Nabire berasal dari Na Wyere yang artinya daerah kehilangan. Pengertian ini berkaitan dengan terjadinya wabah penyakit yang menyerang penduduk setempat, sehingga banyak yang meninggalkan Nabire kembali ke kampungnya dan Nabire menjadi sepi lambat laun penyebutan Na Wyere menjadi Nabire.

Ketiga, Versi Suku Hegure. Versi dari suku ini bahwa Nabire berasal dari Inambre yang artinya pesisir pantai yang ditumbuhi oleh tanaman jenis palem-palem seperti pohon sapu ijuk, pohon enau hutan, pohon nibun dan jenis pohon palem lainnya. Akibat adanya hubungan/komunikasi dengan suku-suku pendatang, lama kelamaan penyebutan Inambre berubah menjadi Nabire, (https://nabirekab.go.id/portal/sejarah/, 08/06/2023).

Nomen Ets Omen: Implikasi Penamaan Dalam Siklus Perabadan Nabire 

Nama Adalah Tanda atau Nomen Ets Omen, selalu menyiratkan arti dan makna tertentu yang khas. Bahwa di balik kata Nabire berdasarkan tiga versi di atas tentunya memiliki beberapa implikasi konkret dalam silabus sejarah kabupaten Nabire itu sendiri. Ada beberapa fenomena historis yang dapat kita lukiskan di sini terkait arti dan makna kata Nabire;

Pertama, Perpindahan Ibukota Kabupaten Paniai Ke Nabire pada 1966. Implikasi logis dari mutasi ibukota kabupaten Paniai ke Nabire ini punya pengaruh besar yang mentransformasikan paradigma mayoritas masyarakat Suku Mee di Paniai dan sekitarnya. 

Tumbuh mentalitas bahwa Nabire itu adalah kepunyaan masyarakat Mee. Sementara masyarakat asli kabupaten Mee sendiri tidak punya hak kesulungan dalam reksa perpolitikan di kabupaten Nabire.

 Masyarakat Mee berpikir dan merasa bahwa kabupaten Nabire itu adalah kabupatennya, mereka menguasai dan mendominasi kabupaten Nabire sejak Bupati Karel Gobay berkuasa hingga kini, sementara masyarakat asli Nabire pelan tapi pasti semakin tersingkir ke pulau-pulau terpencil.

Ambisi menyabotase tanah ulayat masyarakat Wate juga terlihat semakin memuncak ketika kabupaten Nabire dimasukkan dalam bursa wilayah adat Meepagoo. Padahal jika kita telisik dan lalaah dalam perspektif antropologi, sosiologis, geologis, geografis dan topografis sebenarnya Nabire itu tidak termasuk di dalam bursa wilayah adat Meepagoo, Nabire lebih dekat secara antropologis, sosiologis geografis, geologis, dan topografis dengan saudara-saudara pesisir pantai dan kepulauan lainnya.

Jadi ada indikasi politik pendudukan dan perpecahan dalam pemasukan wilayah Nabire ke dalam wilayah adat Meepagoo, mereka hanya gunakan nama adat padahal prakteknya di luar dari ketetapan adat. Hal ini juga menjadi salah satu indikator mengapa beberapa oknum dan pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan masyarakat adat Wate sebagai pemicu bara konflik di Nabire ini.

Kedua, Arti dan Makna Nabire Versi Suku Wate. Jika kita bertolak dari sisi arti yang diberikan oleh Suku Wate pada kata Nabire, yakni bahwa Nabire itu merujuk pada tempat yang banyak dijumpai jangkrik.

Memang hingga hari ini jika kita berjalan di sekitar pinggiran pantai, melintasi sepanjang bibir pantai dan pinggira kota-kota di Nabire yang mayoritas domisili oleh warga lokal, terutama masyarakat Wate maka kita akan senantiasa disuguhi dengan bunyi suara jangkrik yang khas.

Memasuki jam-jam sore panduan suara jangkrik selalu bergema di belantara hutan yang bakau dan teratai yang membentang di sepanjang pantai di kabupaten Nabire, semakin sore suara semakin keras. Namun hingga kini suara itu kian redup lantaran pemukiman-pemukiman warga lokal yang sudah masuk ke beberapa hutan tempat para jangkrik bersuara merdu itu hidup.

 

Jangkrik-jangkrik itu semakin hilang sumber daya kehidupan, mereka semakin hari semakin tersingkir dari atas tanah ekosistem kehidupannya sendiri. Hal ini pulalah yang mungkin terlihat dengan jelas atas apa yang dialami oleh masyarakat Wate di kabupaten Nabire, mereka semakin hari semakin tersingkir dari kota Nabire, mereka yang dulunya tinggal dan hidup di jantung kota kini mulai tersingkir. 

Ada banyak oknum dan pihak yang mengklaim bahwa masyarakat itu hanya tahu jual-jual tanah kepada kaum pendatang, termasuk juga masyarakat dari Mee, Migani, Damal, dan lainnya, bahkan beberapa Suku kekerabatan ini terkesan banyak menyabotase tanah-tanah ulayat milik masyarakat Wate. Ini juga soal-soal yang menjadi akar masalah yang hingga hari ini belum jelas di atasi.

Suku Wate yang terdiri dari lima suku yaitu Waray, Nomei, Raiki, Tawamoni dan Waii yang menggunakan satu bahasa terdiri dari enam kampung dan tiga distrik.

Pada tahun 1958, Konstein Waray yang menjabat sebagai Kepala Kampung Oyehe menyerahkan tempat/lokasi kepada Pemerintah.

Ketiga, Nabire Versi Suku Yerisyam. Masyarakat Suku Yerisyam menyakini Nabire sebagai daerah yang ditinggalkan atau dilupakan. Memang benar bahwa ada semacam stigma kolektif bahwa masyarakat asli Nabire tidak mampu, mereka tidak bisa bersaing, mereka lemah, kecil, bodoh, pemalas, pemabuk dan lain sebagainya.

Mereka dikucilkan bukan saja oleh para misionaris dan perintis domestik tapi juga oleh saudara-saudara sebangsa dan setanah air Papua lainnya, seperti beberapa Suku kekerabatan dari wilayah Meepago dan Lapago. Ironisnya, generasi selanjutnya mengamini stigma-stigma itu, begitu juga dengan generasi penerus para pendatang di Nabire.

Masyarakat asli Nabire yang kaya raya akan sumber daya laut, sungai, hutan, gunung, batu, pasir, sawit, singkong, pertanian, peternakan dan lainnya dilupakan dari atas negerinya sendiri. Melalui Uang, Jabatan, Miras, Lokasi, Ganja, Narkoba dan lainnya sebagai yang terjalin sistematis membantai masyarakat asli Nabire itu mereka semua dimusnahkan.

Mereka sudah menjadi minoritas di atas tanah mereka sendiri. Mereka sudah terusir dari atas tanah leluhurnya sendiri ke pinggiran-pinggiran kota hingga pulau-pulau pelosok sekitar. Kita mesti ingat bahwa Nabire adalah salah satu kota yang paling strategis bukan saja jaman kini tapi sudah sejak abad 13-14 ketika pelayaran perdagangan Kerajaan-kerajaan mulai menemukan dan melintasi perairan Pantai Utara dan Pantai Barat Papua.

Nasib masyarakat asli Nabire itu tidak berbeda jauh juga dengan beberapa wilayah Papua yang sudah mulai berkontak dengan dunia luar sejak awal abad 13-14 seperti Yapen, Waropen, Napen, Byak, Seriui, Fak-Fak, Wondama, Bintuni, dan lainnya. Masyarakat itu sudah di garis akhir kepunahan jika masyarakat asli Papua lainnya masih ngotot mau menguasai dan mendominasi wilayah Nabire.

Mesti ada dialog dan rekonsiliasi historis di bagian ini, supaya masyarakat asli Nabire tidak merasa ditinggalkan, dilupakan, diabaikan dan sebagainya dari atas tanah leluhur mereka sendiri. Masyarakat Meepagoo dan Lapago sombong, ujuk gigih, seakan-akan mereka petarung hebat, manusia sejati, mereka itu adalah wilayah-wilayah yang baru mekar, baru mengalami perabadan di abad 18-19 ke atas.

Wilayah adat atau Tanah Ulayat mereka masih belum begitu luas dan besar dikuasai oleh masyarakat pendatang, terutama oleh koorporasi dan oligarki. Wilayah pegunungan Papua mulai dilirik, terutama misi perampokan sumber daya alam dan pemusnahan sumber daya manusia itu mulai terjadi ketika Tim Ekspedisi Dozy menemukan serpihan material tambang di Gunung Nemangkawi yang kini menjadi wilayah konsesi tambang Freeport pada 1936.

Kini dalam rancangan pembangunan menengah nasional tahun 2024 (RPJMN 2024) Indonesia sudah petakan kekayaan alam di wilayah pegunungan, yang masih hangat-hangatnya kini adalah wilayah Blok Wabu di Intan Jaya, Taman Lorenz di Nduga, Aplim Apom di Oksibil, dan lainnya baik itu mineral tambang, maupun minyak gas, juga pertanian.

Keempat, Nabire Versi Suku Hegure. Suka Hegure menyebut Nabire sebagai wilayah yang di pinggiran pantainya bisa banyak dijumpai pohon-pohon palem, enau, kepala, Ketapang pantai, dan pohon-pohon lainnya. Ini mau melukiskan bahwa Nabire itu memiliki potensi alam pantai yang indah. 

Sebenarnya ini hanya menuliskan sebagian kecil dari banyaknya kekayaan dan keindahan alam di wilayah Nabire baik di wilayah pesisir pantai, kepulauan, dataran rendah, perladangan, pertanian, perbukitan, hingga pegunungan. Di sana banyak dijumpai kekayaan alam berupa flora fauna yang tiada tandingannya. 

Sungai-sungai kecil di beberapa wilayah di Nabire juga menyuguhi kekayaan air tawar yang melimpah, pasir, bata dan material tambangnya juga mencuri perhatian mata para pemerkosa alam untuk datang beranak-pinak di Nabire sehingga kini mereka juga mengklaim sebagai penduduk asli Nabire, tidak ketinggalan juga beberapa suku kekerabatan di wilayah pegunungan.

Masyarakat pendatang di wilayah Nabire ini tentunya datang ke wilayah Nabire pertama-tama untuk mencari makan dan bertahan hidup, mereka tidak peduli samasekali dengan penduduk asli Nabire, mereka sama sekali tidak memberdayakan masyarakat asli, mereka hanya tahu memeras, membodohi dan mengalienasikan masyarakat asli Nabire, suku-suku kekerabatan di wilayah juga sudah lama tampil sebagai kolonial cum kapital lokal.

Padahal dalam sejarahnya masyarakat asli Nabire itu tidak punya masalah sekecil pun dengan beberapa suku kekerabatan yang saat ini menguasai dan mendominasi masyarakat asli Nabire. 

Kelima, Catatan. Tidak ada satupun manusia normal dan rasional di Nabire yang peduli dengan eksistensi masyarakat adat di sana. Semua organ dan orang yang datang ke Nabire hanya mencari makan, menyambung hidup, mereka secara sadar maupun tidak sudah mengeksploitasi hak kesulungan masyarakat asli Nabire.

Mayoritas suku Mee merasa diri sebagai pemilik sulung kota Nabire. Mereka dari dulu sampai sekarang belum begitu terlihat dan terlibat dalam kerja-kerja pemberdayaan dan pembangunan sumber daya manusia asli Nabire. Tidak pernah ada anak asli Nabire yang tampil di muka publik, kebanyakan generasi emas masyarakat asli Nabire tersingkir dari atas tanah leluhurnya sendiri. 

Masyarakat pegunungan merasa Nabire yang adalah wilayah pesisir adalah wilayah ulayatnya. Ini hemat penulis adalah sikap, mental dan prinsip dasar yang salah parkir dan keliru yang masih dipegang teguh oleh mayoritas masyarakat Mee dan suku-suku pegunungan lainnya. Semestinya sebagai tamu mereka turut serta membangun manusia, alam dan leluhur Nabire. Mereka mengembalikan hak kesulungan masyarakat asli Nabire.

Masyarakat tidak begitu tahu siapa pemilik ulung wilayah Nabire, mereka hanya merasa bahwa itu milik masyarakat Mee dan sekitarnya, seakan-akan Nabire itu tanah kosong yang tak berpenghuni, atau wilayah yang masyarakat adatnya sudah punah, padahal mereka masih eksis, masih ada, tidak tinggalkan tanah leluhurnya. Mereka mungkin salah telah banyak menjual tanah, tapi pasti alam, leluhur dan Tuhan pasti membuka jalan.

Perlu ada juga karya kajian ilmiah untuk menginvestigasi dan mengadvokasi eksistensi manusia, alam dan leluhur bangsa Papua di wilayah Nabire. Sejauh ini belum ada karya tulis berupa kajian antropologi, sosiologi, geologi, dan kajian bidang ilmu lainnya yang mengotopsi eksistensi manusia asli Nabire guna memproteksi mereka dari ancaman Spiritsida, Etnosida, Genosida dan Ekosida. Sekolah-sekolah dasar, menengah, akhir dan tinggi di Nabire pun tidak sama sekali mengajarkan terkait karakteristik kehidupan masyarakat asli Nabire, kebudayaan dan tradisi masyarakat asli Nabire.

Banyak orang tinggal di Nabire, hidup di sana, beranak-pinak di sana, tapi sama sekali tidak punya hati kecil untuk manusia asli Nabire itu sendiri. Minimal hak pendidikan, Kesehatan, dan ekonominya diperhatikan secara bertanggung jawab oleh pihak berwajib.

Yang selalu buat masalah di Nabire adalah suku-suku pendatang termasuk juga suku-suku asli Papua sendiri yang berubanisasi ke Nabire. Mereka karena kursi 01 bupati, DPR, OPD dan lainnya di Nabire selalu mengadakan hura-hura di Nabire. Masalah yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini juga digembar-gemborkan oleh suku-suku pendatang tadi.

Tuan rumah masyarakat asli Nabire sendiri tidak mengamini konflik horizontal seperti ini, memang beredar info bahwa ada aktor masyarakat adat Nabire sendiri yang terlibat dalam perseteruan ini, namun belum pasti, apalagi itu baru bersifat prasangka, semakin ganas dan panas sebab berita-berita miring disebarluaskan oleh mayoritas masyarakat Meepagoo yang dungu dalam bermedia sosial, tidak lebih dulu memfilter apakah informasi itu valid atau tidak, main sebarluaskan secara benturan, sehingga api emosi semakin membara, yang tidak masalah juga turut ambil perang bak ikan mati atau domba-domba gembalaan yang ikut pemimpinnya bodoh-bodoh.

Berani angkat anak panah dan perang hanya dengan suku sendiri, tapi tidak berani, bermental cupu ketika berhadapan dengan aparatur keamanan dan pertahanan negara (TNI-POLRI).

Berikut apa yang terjadi pada masyarakat asli Nabire itu juga yang menimpa masyarakat asli di kabupaten Sorong, Fak-Fak, Byak, Serui, Jayapura dan beberapa kabupaten serta kota tua lainnya yang sudah berdiri di jaman Belanda hingga kini. Ini adalah dan hanyalah manifestasi konkret dari apa yang menimpa bangsa dan tanah Papua.

Bangsa-bangsa asing datang ke Nabire dan menganeksasi Nabire secara ilegal tanpa sepengetahuan masyarakat aslinya, malah mereka dilengserkan, mereka dibodohi untuk menjual tanah, alam dan ekologinya secara buta, cacat, dan tuli mekanisme dan hukum internasional.

Wajah Kota Nabire 

Nabire di kenal saat itu sebagai kota singgkong berlapis emas, karena di sana terdapat banyak tanaman Singgkong juga di dalamnya menyimpan banyak Emas. Maka saat itu banyak sekali terdapat pendulangan illegal di sekitar sungai-sungai atau kali-kali, pencurian kayu, pengrusakan hutan, perburuan ikan secara ilegal di beberapa perairan yang menjadi zona ekologi budaya masyarakat adat Nabire baik di pantai hingga pegunungan hingga saat ini masih terdapat di sekitaran kilo 100, Topo/Uwapa, Wanggar, Kaladiri, Yaro, Sima, Menou, Sanoba, Nabarua, dan lain-lain.

Posisi Nabire di Peta Papua cukup strategis yakni terletak di perut wilayah Papua, hal ini menjadikan Nabire cukup sentral di Wilaya Penggunungan Tengah (Meepago), di mana Nabire menjadi pengghubung bagi beberapa wilaya pedalaman yang kini telah dimekarkan menjadi Kabupaten, seperti kabupaten Dogiyai, Deyai, Paniai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya (belakangan muncul wacana pemekaran kabupaten Mapia Raya, pasca Asosiasi Bupati MEEPAGO sukses melobi untuk memekarkan Provinsi Papua Tengah).

Posisi yang strategis menjadikan Nabire sebagai Miniatur Indonesia. Semua suku bangsa, ras, agama, golongan, dan latarbelakang sosial lainnya di negeri ini dapat dijumpai di sana. Transmigrasi besar-besaran terjadi di Nabire mulai dari Sumatara, Kaliamantan, Jawa, Sulawesi, NTT, Flobamora, dan lain sebagainya menghujani wilaya Nabire hingga ke Pelosok sejak awal-awal 1960-an hingga kini pasca pembentukan DOB Papua Tengah. Maka di Nabire orang dari sub-latarbelakang mana saja dapat dijumpai.

Baik jika kedatangan para pendatang dibonjengi dengan niat dan motivasi yang baik. Karena pasca kehadiran kaum pendatang itu pelan namun pasti banyak budaya baru bermunculan, seperti miras, karouke, pijat extra, lokalisasi (apalagi di daerah pendulangan, seperti Bayabiru atau degeuwoo), nnarkotika Ganja, HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Inilah potret singkat wajah kota Nabire itu.

Sisah-Sisah DOM di Nabire

Rupanya metode pemusnahan etnis berumpung Melanesia melalui DOM yang di warisi oleh rezim orde lama dan baru masih berlaku walau dalam intensitas kasus yang tidak terlalu masif. Di Nabire selama tahun 2000-an banyak terjadi kasus penghilangan atau penculikan, penankapan tanpa alasan, bahkan pembunuhan yang diduga kuat dilakukan oleh aparat keamanan berpakaian preman dan kadang-kadang berbusana ninja atau penyamun, istilah-istilah seperti Tukang Tarik Darah, Penyamun, Ilmu Hitam, Potlet, Pembunuh, Strom Udara, Karlace dan lainnya bukan lagi menjadi istilah baru untuk anak-anak kelahiran 90-an sampai 2000-an awal. 

Tukang Tarik Darah. Ini adalah operasi yang digalang oleh beberapa oknum dan pihak koorporasi di bidang pembangunan jalan maupun bangunan-bangunan infrastruktur perintis, seperti Kantor, Sekolah, Rumah Ibadah, Jembatan, Jalanan dan lainnya. Mayoritas masyarakat asli Papua di Nabire percaya baya ada praktek petumbalan dalam setiap gerak pembangunan yang digalakkan.

Mereka percaya bahwa di dalam dasar material yang digunakan ada darah dan nyawa manusia yang dikurbankan, tumbal di sini kebanyakan adalah anak-anak bayi, gadis perawan, pria percaka, dan warga sipil lainnya. Biasa para tukang atau karyawan dari suatu proyek pembangunan ini selalu mengambil darah dari orang-orang yang mereka jumpai di sekitar lokasi pembangunan atau di sekitar tempat istirahat mereka.

Mereka akan menatap target mereka dengan penuh saksama, ada ayat-ayat khusus atau mantra-mantra khas yang mereka ucapkan untuk menyerap darah korbannya secara spiritual, darah yang terkumpul itu akan mereka sesajiankan tepat pada dasar bangunan yang hendak mereka kerjakan sebagai proyek. Tujuan mereka adalah, (1). Bangunan, Jalan atau Jembatan itu kokoh, kuat dan tidak mudah roboh; (2). Ada roh jin atau mahluk spiritual gelap yang mereka bawah dari tempat asalnya guna menjadi penunggu yang jahat, mengganggu stabilitas masyarakat yang berada di sekitar situ, darah itu adalah sesajian untuk mahluk ini.

Untuk jalan raya terkadang darah dan nyawa para korban yang jatuh di depannya akan langsung menjadi santapan lezat si mahluk jadi-jadian ini. Kita tentu kenal beberapa titik rawan di Nabire dan sekitarnya bahkan seluruh Papua yang bila terjadi laka lantas sekecil apapun pasti akan menyebabkan kejatuhan korban yang pasti, terkadang itu juga bisa menjadi penyulut amarah dalam rangka konflik horizontal.

Untuk bangunan kantor terkadang nyawa dari beberapa pengawai di dalamnya selalu menjadi tumbal yang empuk bagi mahluk spritual di dalamnya, kalau bukan anggota kantor tersebut pasti kerabat dekat dari para pegawai ini. Untuk mahluk spiritual yang bersemayam di sekolah atau kampus biasanya yang menjadi tumbal adalah para siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswinya. 

Jenjang waktunya bervariasi ada yang prosesi pertumbalannya selang satu, dulu waktu mahluk spritual itu masih muda atau bayi korban kepadnya selalu berlangsung selama setahun sekali, beranjak remaja biasanya berlangsung enam bulan sekali, di usia dewasa biasanya berkisar di tiga bulan, dan di jenjang lansia biasanya ia semakin kuat karena itu tumbal yang ia minta pun semakin banyak, satu bulan bisa 1 sampai 3 nyawa yang ia makan. Kita bisa bayangkan bahwa operasi ini sudah digalakkan sejak Papua secara cacat kronis dianeksasi oleh Indonesia, Belanda, PBB, Amerika dan Roma Vatikan pada 1962 dan PEPERA 1969.

Dan untuk Nabire sejak, Nabire dimekarkan, begitu juga dengan beberapa kota tua seperti Jayapura, Merauke, Sorong, Biak, Serui, Manokwari, Jayawijaya dan lainnya; (3). Agar mereka mampu menguasai sarana-prasaran yang mereka bangun, mereka jadi pemain karena itu ditunjang oleh mahluk spritual yang ada di dalamnya, sementara masyarakat asli perlahan-lahan semakin termarjinalkan dan teralienasi di atas tanah sendiri. 

Maka istilah seperti penyamun (kelompok yang sering menarik darah orang demi pembangun suatu bangunan, seperti Jembatan, Kantor, Sekolah, Jalan Aspal, dan lain-lain), pembunuh bayaran, potlet (potong leher, dalam bahasa Mee Ogo Duwaii), dan ilmu hitam. Istilah-istilah ini sangat familiar sekali di kalangan warga Nabire bahkan anak-anak kecil sering kali orang tua menakuti anak-anaknya dengan istilah-istilah itu jika bandel dan nakal. Bersambung. (*)

Piala Bupati Cab Nabire Sebagai “Cipkon” Suksesi DOB Papua Tengah

 

Dok/Ist: Piala Bupati Cab Nabire Sebagai “Cipkon” Suksesi DOB Papua Tengah. (Politik vs Bola)

*Siorus Degei

Banyak hal menarik sekaligus aneh yang bermunculan paska berita tentang Papua bakal dimekakarkan menjadi 6 Provinsi Baru. Reaksi atas wacana ini pun menguak di Papua.

Mayoritas rakyat Papua menolak rencana Pemekaran itu, tetapi tidak sedikit juga para elit lokal di Papua yang mendukung dan mendorong agenda tersebut. 

Potret aksi protes Tolak DOB dari rakyat dan mahasiswa Papua, juga beberapa elite Papua yang pro rakyat itu dapat dijumpai dimedia cetak maupun media online, bahkan sampai detik ini pun masih terlihat deras arus penolakan itu.

Hal ini pada kadar esensinya mau menegaskan bahwa rakyat Papua secara tegas menolak kebijakan Jakarta dalam bentuk Otonomi Plus maupun Otonomi Daerah Baru (DOB).

Bahwa rakyat hanya menuntut mereka dihargai sebagai manusia dengan terselesainya ragam pelanggaran HAM, Kunjungan Dewan Tinggi HAM PBB, Penarikan Militer, Dialog Damai dan Rekonsiliasi Damai.

Rakyat Papua, tidak pernah meminta Otsus Plus, DOB, dan pelbagai kebijakan Jakarta, itu hanya kemauan beberapa oknum elit dan investor oligarkis-kartelis di Papua, Jakarta, dan dunia.

Karena Jakarta cukup mahir dalam mengelabui titik konsentrasi masyarakat di Papua, maka acapkali Jakarta memakai jurus “Cipta Kondisi” atau Cipkon untuk memprovokasi isu dan mengelabui opini publik di Papua. 

Dan Tim Sukses strategi ini diambil dari “para badut, bandit dan pinokio” Jakarta di Papua atau di daerah-daerah. Teruntuk pembahasan kali ini penulis akan menerawang wacana DOB Papua Tengah yang dalam perdebatan sengit Meki Nawipa dan Otinus Omaleng Nabire akan menjadi Ibu Kota Provinsinya.

Di samping wacana Pemekaran Wilayah Papua lainnya seperti DOB Pegunungan Papua Tengah (Laapago), DOB Papua Barat Daya di Manokwari (Dombearay), dan DOB Papua Selatan di Merauke (Animha).

Wacana DOB Papua Tengah

Sebenarnya wacana Pemekaran Provinsi Papua Tengah ini bukanlah sebuah fenomena baru. Isu ini sudah muncul sejak agenda pemekaran Provinsi Papua Barat itu mengemuka pada tahun 2000-an setelah RUU Otsus Jilid I itu diimplemenatsikan.

Saat itu para “Badut Politik” yang terdiri dari elit lokal di Papua mendorong Pemekaran wilayah Papua sebagai Provinsi dan beribu Kota di Sorong dan wilayah Papua Tengah menjadi Provinsi Papua Tengah dan beribu Kota di Nabire. 

Hanya saja aspirasi Papua Barat saja yang lolos di Pusat, sementara agenda Pemekaran Provinsi Papua Tengah ditunda. Sehingga wilayah Papua Barat di mekarkan menjadi sebuah Provinsi Baru.

Kebijakan ini pun saat itu sebenarnya sudah ditolak oleh mayoritas rakyat Papua, hanya segelintir “elit udik rupiah” di Papua Barat yang mendorongnya.

Kendati pun demikian rupanya semangat untuk memekarkan Provinsi Papua Tengah itu tidak pupus dalam mentalitas para elit politik di Papua, khsusnya para elit yang berdomisili di wilayah Papua Tengah.

Perjuangan memekarkan Provinsi Papua Tengah itu menjadi suatu amanah mulia dalam tata pemerintahan di wilayah Papua Tengah. Salah satu sosok yang getol memperjuangan itu adalah mantan Bupati Nabire Anselmus Petrus Youw.

Hal ini nampak dalam pernyatannya dalam kunjungan John Wempi Wetipo ke Nabire sebagai bakal Calon Gubernur Papua dengan jurus Visi-Misinya yang relevan saat itu, yakni “Papua Mekar”.

Rupanya JWW sudah mencium kerinduan para elit politik di wilayah Papua Tengah (Meepagoo) atau sebaliknya para elit politik di Meepagoo, yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Meepagoo dalam hal memekarkan Provinsi Papua Tengah.

Di sana secara jelas Mantan Bupati Nabire APE Youw menyampaikan sekelumit kisahnya dalam memperjuankan Pemekaran Provinsi Papua Tengah kepada JWW. 

Waktu pun berlaluh, JWW tidak terpilih menjadi Gubernur Papua. Lagi-lagi harapan para elit di Meepagoo yang sudah “Kerasukan Setan Kerakusan Uang dan Kuasa” itu frutrasi dan stress.

Ditambah lagi selama massa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe rasa-rasanya isu Pemekaran itu menjadi sesuatu yang mubasir, tidak begitu marak dibahas seperti saat ini.

Akhirnya semua stress kegalauan para pejabat di Meepagoo mulai mekar riah ketika Jakarta menghembuskan tanda-tanda adanya Pemekaran di Papua.

Akhirnya Meki Nawipa dengan “Pesawat Asosiasi Bupati Meepagoo” menjemput bola wacana DOB Papua itu dengan penuh sukacita. Ia sendiri yang mendatangi Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri untuk segera memekarkan Provinsi Papua yang bertempat di Nabire sebagai Ibu Kota.

Jadi, perluh digaris bawahi dengan tinta merah bahwa bukan perwakilan rakyat yang jalan mengais dan mengemis DOB Papua di Jakarta, tetapi sebaliknya itu adalah murni perjuangan dari, oleh dan untuk elit politik Papua semata.

Alhasil perjuangan Meki dan kawan-kawannya tidak sia-sia, mereka berhasil membuat Jakarta mengagendakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah masuk dalam bursa kebijakan DOB nasional di Papua.

Ada tiga Provinsi yang akan segera dimekarkan di Papua dalam waktu dekat, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan.

Rakya Papua Tegas Menolak DOB

Di samping kesuksesan lobi-lobi para pejabat yang “ngidam DOB” tidak terpungkiri bahwa mayoritas rakyat Papua dengan tegas menolak kebijakan DOB tersebut.

Mengapa demikian? Sebelum menjawabnya ada sebuah pandangan akademik dari Dr. Agus Samule, Dosen dan Peneliti dari Universitas Negeri Papua (Unipa) yang patut kita refleksikan bersama, terlebih oleh insan-insan yang saat ini secara “Gila” mendukung kebijakan DOB di dan luar Papua bahwa;

“Tidak ada dasar ilmiah yang menunjukkan Pemekaran perluh di Tanah Papua. Elit Papua yang memperjuangkan Pemekaran sedang mengajak masyarakat Papua masuk dalam Lorong kegelapan. Masyarakat dibuat tidak tahu bagaimana dampaknya. Kebijakan pemekaran ialah untuk non Papua, yaitu mendatangkan transmigrasi skala besar di seluruh tanah Papua. Akan terjadi kesenjagan dan ketimpangan.”

Selain landasan ilmiah yang diutarakan oleh Dr. Samule, ada beberapa hal juga yang melatarbelangi tuntutan penolakan DOB dari rakyat Papua yang merupakan amatan konkret berdasarkan objektifitas realitas di Papua detik ini, yakni;

Pertama, DOB atau Pemekaran sama sekali bukan aspirasi rakyat, itu hanya aspirasi segelintir elit politik di Papua yang tamak. Hal ini terbukti dari lobi-lobi yang dilakukan oleh para elit Papua di Jakarta, bahwa sama sekali tidak ada rakyat yang ke Jakarta untuk meminta DOB.

Barangkali ada juga sebagian rakyat yang pro DOB, namun ini juga jika kita krtisi lebih jauh pasti orang dalam atau aktor intelektaul sekaligus penyokong dananya tidak jauh dari lingkaran “Setan Kuasa dan Uang”.

Kedua, DOB atau Pemekaran itu mengancam eksistensi sebagai orang asli Papua. Hal ini terlihat secara kuantitas dan kualitas, di mana secara kuantitas rakyat asli Papua sudah menjadi minoritas di Papua, tanah ulayatnya sendiri. 

Secara kualitas, hampir semua semua lapangan perkerjaan baik pemerintahan dan swasta semuanya dikuasai, dipolitisir dan dimonopolisir oleh kaum pendatang.

Jadi Orang Asli Papua mengklaim bahwa DOB itu bukan untuk mereka (OAP) tetapi untuk “Dorang” (penduduk non Papua). Dan hal ini bukan karangan asumsi liar, tetapi merupakan sebuah lukisan lumbrah yang bisa kita lihat dengan mata kepalah sendiri.

Ketiga, selain eksistensi Sumber Daya Manusia Papua yang terancam, kebijakan DOB ini juga mengancam eksistensi ekologis Papua.

Secara Kuantitas, hampir semua lahan tanah adat di Papua sudah dikuasai oleh perusahan Tambang, Sawit, Karet, Kayu, dan lainnya. Juga, hampir semua laut sudah dikuasasi oleh pegusaha-pegusaha kemaritiman legal maupun illegal dengan otak dan watak “illegal fishing”.

Keempat, berdasarkan fenomena nomor satu, dua, dan tiga orang Papua menyangsikan bahwa penerapan kebijakan DOB ini merupakan sebuah “Malapetaka”, “Peti Mati” atau “Kiamat Buatan” untuk dan bagi perabadan bangsa Papua itu sendiri.

Bahwa DOB dalam pandangan orang asli Papua tidak lain adalah sebuah bentuk baru “Slow Moving Genocida and Ecocida in West Papua”.

Empat poin di muka yang sering menjadi fondasi sikap rakyat Papua dalam memperjuangkan pelbagai kebijakan Jakarta, termasuk di dalamnya DOB dan Otsus Plus, kurang lebih sudah membuat pemegan komando bangsa dan negara ini geger dan arogan, sehingga melalui perpanjangan tangan dan kakinya di daerah, khsusnya di Papua, Jakarta selaluh menginisiasikan strategi-strategi picik dan licik.

Strategi-strategi itu bisa kita sebut dengan istilah Polarisasi, Segmentasi dan Segregasi. Polarisasi adalah pemilahan berdasarkan kelompok (etnis, suku, klan/subklan, wilayah, budaya, Bahasa, dan keyakinan). Polarsisasi ini terlihat dalam terbabaknya Papua menjadi 7 wilayah adat.

Berikutnya, Segmentasi; langkah selanjutnya dari Polarisasi, merupakan pola pembentukan wacana, isu, pikiran/opini/gagasan dan gaya berpikir berdasarkan polarisasi. Hal ini terlihat dari provokasi-provokasi Pantai Versus Gunung, Suku A Vs Suku B, Marga A Vs Marga B, Daerah AVs Daerah B, dan sebagainya.

Terakhir Segregasi; langkah terakhir dari Polarisasi dan Segmentasi, adalah proses dan atau perilaku pemisahan secara massif berdasarkan polarisasi dan segmentasi yang sudah dan telah dibentuk.

Hal ini terlihat dari arogansi, ambisiusitas, dan egoism kedaerahan, kesukuan, kemargaan, dan peroragan yang terlihat dalam diri orang Papua baik sebagai individu maupun kelompok.

Jakarta sudah tahu bahwa rakyat Papua akan menolak semua kebijakannya, Jakarta sudah punya pengalaman menghadapi arogansinya bangsa Papua selama Aneksasi 1962-1969, PEPERA 1969-1989, Otonomi Daerah 1989-2000, Otsus 2000-2022. Jadi, Jakarta tidak akan lebuh lembut dalam menghadapi orang Papua yang menurutnya “Kepala Batu”, sehingga ia memakai ajian pusakanya, yakni “Cipkon”.

Jakarta, membuang suatu isu atau wacana, kemudian isu atau wacana ini dilahap secara massif oleh orang Papua, lalu di situlah ia meloloskan agendanya

Salah satu isu dan atau wacana yang sudah disiasati Jakarta ialah Perhelatan Bupati Cub di Nabire, yang menjadi strategi pembauran opini orang asli Papua di Nabire, juga sebagai pengalihan isu, di mana pikiran atau minsed penduduk Nabire diarahkan kepada hal-hal erfori, bukan kepada hal-hal politis seperti aksi dan demonstrasi Tolak DOB Papua Tengah dan Nabire Sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

Bupati Cup Nabire Sebagai “Cipkon” Suksesi DOB Papua Tengah

Seperti yang sudah kita ketahui di atas bahwa wacana Pemekaran Provinsi Nabire bukanlah sebuah wacana kemarin siang.

Wacana ini sudah paten akan terwujud pada 2023, di mana kalateker Gubernurnya akan tampil dan pada Pemilu 2024 akan ada Gubernur tetapnya.

Kita juga sudah tahu bahwa mayoritas rakyat Papua dengan tegas menolak kebijakan DOB di Meepagoo, yang akan menjadi Provinsi Papua Tengah dengan Nabire sebagai Ibu Kota.

Di samping itu, juga kita sudah cukup tercerahkan bahwa Jakarta tidak mungkin mengindahkan aspirasi rakyat Papua yang menolak kebijakannya. Bahwa kita telah tahu Jakarta akan menerapkan ajian pusakanya di Papua demi suksei misi dekolonisasi dan depopulasinya dengan kebijakan Otsus, DOB, dan Smelter.

Untuk itu jurus “Cipta Kondisi” atau “Cipkon” akan Jakarta pakai untuk mengelabui opini publik di Papua, khsusnya di Nabire yang akan menjadi jantung Provinsi Papua Tengah. Apa strategi “Cipkon” yang diterapkan oleh Jakarta di Nabire-Papua?

Dari banyaknya strategi “Cipkon” yang diterapkan Jakarta melalui “Badut, Bandit, dan Pinokio” elit lokalnya. Hemat penulis Kompetensi Piala Bergilir Bupati Cup Nabire 2022 merupakan salah satu strategi Jakarta untuk mengelabui opini publik di Nabire, khususnya Mahasiswa, Organisasi Masyarakta, Gerakan-Gerakan Swadaya, dan Komunitas-Komunitas Pergerakan Kiri yang ada di Nabire.

Pemerintah tidak mau ada aksi represif, seperti di Pulau Jawa, Manokwari, Jayapura, Wamena, Paniai, dan Yahukimo yang hari-hari ini lagi sangat panas dan menyala lantaran aksi demonstrasi Tolak Otsus dan Tolak DOB.

Para aktor intlektual dan aktor penyokong dana di balik agenda DOB Papua Tengah tidak mau kalau-kalau Mahasiswa dan komunitas-komunitas lintas stakeholders masyarakat akar rumput, terlebih Organ-Organ Kiri-Kritis, terprovokasi atau terbawah aksi demonstrasi tolak Otsus dan DOB seperti wilayah Papua lainnya. Mereka mau Nabire itu aman, nyaman, dan damai sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Memang kita akui juga bahwa secara Periodik-Birokratis tuntutan pengembangan atas sportivitas di bidang Sepak Bola di Kota Nabire termat miris. 

Pasalnya lepas dari Bupati AP Youw, iven-iven di bidang Seni, Musik, Budaya, khsusnya Olaraga Sepak Bola nyaris nihil selama dua periode kepemimpinan Bupati Isaiyas Douw.

Sehingga memang adanya Perhelatan di bidang olahraga Sepak Bola itu menjadi suatu kerinduan terdalam dari mayoritas penduduk Nabire, terlebih generasi milenialnya.

Yang mana menurut Titus Bonay sendiri bahwa Nabire punya potensi menjebolkan pemain-pemain handal Sepak Bola di Tanah Papua. Sehingga memang iven seperti ini sangat positif, baik dan wajib diapresiasi.

Kendati pun demikian penulis melihat bahwa ada sebuah upaya mengsugesti masyarakat Nabire, khsusnya aktor-aktor intelektual yang kritis di Nabire. Ada beberapa tesis yang hendak penulis ajukan berkaitan dengan fenomena krusial ini, yakni;

Pertama, situasi dan kondisi munculnya perhelatan Bupati Cub Nabire ini muncul di saat wacana Pemekaran Provinsi Papua Tengah sudah paten diangkat oleh Jakarta, ketika Nabire ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, ketika Yan Mandenas, DPRI Dapil Papua, berkunjung ke Meepagoo guna menyerap aspirasi rakyat.

Dan ketika massa aksi demonstrasi Tolak DOB itu mulai marak dan menbeludak di Papua. Jadi, situasi ini (Iven Bupati Cub Nabire 2022) memang dikondisikan sedemikian rupa oleh para “Bandit, Badut, dan Pinokio” Jakarta di Papua.

Kedua, Perhelatan Bupati Cub ini muncul saat 6 Suku Asli Pemilik Ulayat di Nabire dengan tegas menolak Nabire dicaplok kedalam wilayah adat Meepagoo, sebab secara kultura-antropologis Nabire masuk dalam wilayah adat Saireiri. Tolakan ini menjadi suatu “Api Dalam Sekam” yang dalam waktu cepat bisa menyala.

Ketiga, Iven Bupati Cub kali ini secara administratif sangat mengiurkan daripada iven-iven sebelumnya. Memang setiap zaman itu beda dan tidak bisa dinalar secara hitam-putih atau tambah-kurang, tetapi penulis mengotopsi bahwa ada semacam pemaksaan, dalam artian Pemerintah tidak memugut uang pendaftran sama sekali (Pendaftaran Gratis) dan hadiah yang disugihinya pun tinggi melangit (Juara Satu 100 Juta, Juara 2 75 Juta, Juara III 50 Juta, Juara IV 30 Juta, dan kategori lainnya).

Bahwa secara tidak lansung dari persyaratan yang begitu mudah dan gelimang hadiah yang berlimpah terlihat bahwa Pemerintah sedang berjibaku agar penduduk Nabire itu tidak fokus membahas soal Nabire Sebagai Ibu Kota Provinsi Papua, tetapi sebaliknya bahwa penduduk Nabire, khususnya orang-orang kritisnya yang bersemayam di setiap komunitas masyarakat untuk meluluh hanya pusing pada dan dalam lingkup perhelatan Bupati Cub saja, tidak lebih dan tidak kurang.

Jadi, ini memang berhasil, hari-hari ini di setiap percakapan publik di Nabire hanya segelintir orang yang membahas bahaya DOB sebagai Malapetaka, Nabire Sebagai Ibu Kota, dan Aspirasi Tolak DOB.

Atau mungkin seakan-akan di rumahnya tidak ada masalah. Orang-orang Nabire sedang membahas rameh aksi-aksi Tolak DOB di wilayah Papua lainnya, seperti di Jayapura, Manokwari, Wamena, Yahukimo, juga di wilayah luar Papua lainnya, sungguh aneh bin ajaib.

Secuil Saran dan Harapan

Pertama, tidak salah jika semua penduduk Nabire turut serta meramaikan perhelatan Bupati Cub, tetapi sebagai suatu bangsa yang sudah eksis di ambang genosida dan ekosida akibat strategi dekoloniasasi dan depopulasi yang sudah dieksekusi oleh “neokolonialisme NKRI” dengan ajian pusaka Polarisasi, Segmentasi, dan Segregasi.

Sudah saatnya pergerakan-pergerakan yang ada di seanterao Nabire untuk sesegera mungkin untuk memobiliasasi massa untuk mengadakan aksi Pamungkas Tolak DOB Papua Tengah dan Tolak Nabire Sebagai Ibu Kota “Kolonial di Meepagoo”.

Kedua, penulis melihat bahwa belakangan ini banyak generasi muda di Nabire, dan Meepagoo pada umumnya sangant doyan dan kompak dalam hal-hal euforia belaka yang sama sekali tidak memilki efek jangka Panjang.

Semisal kegiatan Pemuda Peduli Paniai 13 dan 14 Februari 2022 di Lapangan Karel Gobai Paniai, di mana dalam dua hari yang bersamaan 37 Saksi Kasus Paniai Berdarah diperiksa dalam dan melalui mekanisme Jakarta, tanpa ada respon dari aktor-aktor kirtis di Meepagoo, khususnya Paniai, mungkin saat itu mereka lagi menikmati lagu Regea, Rap dari Zein Pahnzer dan Komedi dari Yewen.

Juga, baru-baru ini ditengah aksi Tolak DOB yang heroik di Jakarta, Jayapura, Wamena, Paniai dan Yahukimo yang dilakukan oleh Mahasiswa dan solidaritas serta simpatisan rakyat, di Nabire, Merauke, dan Manokwari yang notabenenya adalah wilayah calon Ibu Kota Provinsi Baru tidak berbuat apa-apa.

Memang ada aspirasi yang disampaikan, seperti halny oleh dan dari Perhimpunan Pedangan Asli Mama-Mama Papua, namun augannya kurang keras dan tegas, sehingga dibutuhkan aksi yang memang lebih frontal.

Ketiga, jika memang setiap dari kita merasa adalah anak adat, maka terlepas dari sentiman Suku, Budaya, dan Bahasa sudah saat kita juga turut mendukung dan membantu menyuarakan suara 6 Suku Asli Pemilik Ulayat Kabupaten Nabire untuk mereka bergabung bersama saudara-saudari sesuku dan sebudayanya di Saireri.

Coba kita memposisikan diri kita pada posisi mereka saat ini. Kita juga pasti akan melakukan hal yang sama demi harkat dan martabat identitas kebudayaan kita secara hakiki.

Bahwa hemat penulis isu ini jangan dilihat dari kepentingan politis, tetapi coba kita melihat, memahami, dan mendalaminya dengan kacamata kultulristik atau dengan menjunjung tinggi keafiran lokal.

Jangan sampai karena ambisi, arogansi dan ego politis-praktis semata kita menjadi suatu etnis yang menenggelamkan perabadan etnis lainnya.

Penulis mengira Aksi Tolak DOB Papua Tengah, Tolak Nabire Sebagai Ibu Kota dan Tolak Nabire Sebaga Wilayah Meepagoo itu bisa didesaian sedemekian rupa demi kepentingan semua pihak dan perdamian semua orang. (*)

(KMT/Admin)

OAP atau OPP? (2/4)

 

Dok : Ist/OAP atau OPP? 2/4.Manusia Papua Dulu, Kini dan Mendatang Dalam Sukma Poskolonial. (Siorus Degei)

*Siorus Ewanaibi Degei

Jumlah suku di Papua diperkirakan mencapai 255, yang masing-masing mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri. 

Dari hasil penelitian tim Balai Bahasa Papua dan Papua Barat pada tahun 2013 lalu, menurut Supriyanto Widodo, Kepala Balai Bahasa Papua dan Papua Barat tentang jumlah bahasa daerah yang tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat, ternyata teridentifikasi sebanyak 307 bahasa daerah di Tanah Papua. 

Jadi, ada 225 Suku dan 307 bahasa daerah di Papua yang masih eksis hari ini di Papua, kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi data sementara menunjukkan demikian kenyataannya di atas kertas administrasi Pusat Balai Bahasa di Papua, https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/2722/persebaran-bahasa-daerah-di-papua-dan-analisis-pergeserannya-kasus-bahasa-daerah-tepra-dan-sentani-di-jayapura, 2/02/2023).

Fenomena menarik yang mesti kita gubris lebih jauh adalah adanya gab dualistik antara kuantitas bahasa dan kualitas penuturnya. Ada jurang segregatif yang besar antara jumlah bahasa daerah di Papua dan jumblah penutur bahasanya, yakni kuantitas manusia asli Papua yang fasih berbahasa daerah.

Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan penuntun seperti ini, apakah semua orang asli Papua mencintai dan menguasai grammar dan sistematika kesusastraan bahasa daerahnya? Apakah generasi milenial asli Papua masih bisa menggunakan bahasa daerahnya?

Apakah generasi milenial asli Papua masih bisa menerjemahkan bahasa daerahnya? Apakah generasi milenial asli Papua bisa menulis dan membaca dalam bahasa daerahnya masing-masing?

Apakah lembaga pendidikan, pembinaan dan penggemblengan generasi milenial asli Papua masih menyisakan peluang bagi proteksi eksistensi bahasa daerah Papua secara kontinyu dan konstitusif institutif?

Sepertinya kita terlalu ideal dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke permukaan publik, tapi bukan berarti tidak perlu. Kita tidak perlu muluk-muluk dan berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan tersebut sebab hemat penulis realitas konkret fenomena dan paradoksnya Papua sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan liar junto nakal itu dengan sangat apik dan baik. 

Bahwasanya bahasa daerah bangsa Papua di ambang kepunahan, penulis menyebut keadaan itu sebagai fenomena ‘Etno-Linguisida’ atau Pemusnahan Bahasa Daerah suku bangsa Papua. Sejauh ini hemat penulis ada beberapa ihwal subtansial yang menjadi indikator-indikator di balik potret etno-lingusida di Papua.

Pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia asli Papua yang semakin punah di atas tanah leluhurnya semenjak terintegrasi secara cacat hukum, HAM, Demokrasi dan Moral ke dalam pangkuan NKRI pada tahun 1962 dan PEPERA 1969.

Kedua, Aneksasi, dominasi, kapitalisasi dan kolonialisasi Bahasa Indonesia atas Bahasa-bahasa daerah Papua. Bahkan hemat penulis bukan saja bahasa daerah Papua saja yang menjadi korban dan tumbal dari bejatnya kapital, kolonial, Imperial, fasisme dan rasisme bahasa Melayu Indonesia.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2023/03/oap-atau-opp-14.html

Tapi semua bahasa daerah di republik ini dari Sabang sampai Merauke, Mianggas sampai Rote tidak lain dan tidak bukan adalah korban dan tumbal perbudakan bahasa Indonesia sejak 1928, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda, di mana ketika secara arogan, sepihak dan egois, rasis dan fasis bahasa Melayu Indonesia dideklarasikan sebagai Bahasa Nasional, Bahasa Pemersatu.

Penulis melihat bahwa momentum Sumpah Pemuda itu menjadi sejarah awal aneksasi bahasa-bahasa suku di seluruh Nusantara secara sepihak, fasis, dan rasis. Bahwa sejak itu pula esensi dan eksistensi bahasa-bahasa lokal mulai redup tak bernadi ekspansif.

Bahasa daerah Papua juga menjadi korban dari imbas Aneksasi dan kapitalisasi bahasa Indonesia yang arogan, ambisius dan prestisius dalam rangka politik dekolonisasi dan depopulasi SDM dan SDA Papua. Pasca Papua terintegrasi maka semua elemen kehidupan manusia asli Papua berserta alamnya mulai diindonesiakan, dinasionalisasi, termasuk bahasa lokal masyarakat adat Papua.

Perlu kita ketahui dan sadar bahwa bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan yang paling esensial eksistensinya dalam kerangka pertumbuhan, perkembangan dan perabadan suatu suku bangsa.

Karena hanya melalui bahasa saja proses sosialisasi, internalisasi, edukasi, relasi, komunikasi, interaksi, dialog dan rekonsiliasi itu bisa terjadi secara baik dan benar.

Semua unsur kebudayaan lain bisa eksis jika bahasa daerah itu senantiasa eksis sebagai sarana, alat, media relasi komunikasi baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan roh-roh nenek moyang, dan manusia dengan ‘Yang Transenden’.

Selain Bahasa Indonesia yang menjadi imperium, kolonial dan kapital bahasa daerah bangsa Papua dan bangsa lainnya di Indonesia, dewasa ini muncul lagi neo-kapitalisme bahasa lagi, yakni Bahasa Inggris.

Bahasa Inggris sudah legal sebagai bahasa internasional, semua penduduk global wajib fasih berbahasa Inggris jika hendak membangun jejaring relasi dan komunikasi sosial lintas Internasional.

Semua instansi dan lembaga pendidikan pasti menyisihkan forum bagi sosialisasi bahasa Inggris, ada mata kuliah bahasa dan sastra Inggris, di tingkat Sekolah Menengah Atas ke bawah ada mata pelajaran bahasa Inggris (SMA-SD), di samping bahasa nasional (bahasa Indonesia). 

Memang ini sebuah sistem atau keniscayaan aktual hidup yang suka tidak suka dan mau tidak mau dengan dalil apapun mesti diterima jika eksistensi seseorang itu mau dianggap ada. Namun sejatinya di sisi lain sadar tidak sadar, mau tidak mau, dan suka tidak suka pula bahwa dengan melakukan semua itu, yakni mati-matian mempelajari bahasa Inggris dan Indonesia (bahasa nasional dan internasional) kita sejatinya sudah, sedang dan akan terus menerus membunuh dan menguburkan bahasa daerah kita sendiri (bahasa lokal), Quo Vadis Bahasa Daerah, RIP?

Ketiga, memang kita akui bahwa ada gerakan dan program literasi nasional yang terkenal dengan slogannya yakni “Lestarikan Bahasa Daerah, Cintai Bahasa Indonesia, dan Kuasai Bahasa Asing”. Namun sudah sejauh mana hasilnya? Sudah berapa banyak kuota bahasa daerah yang sudah diselamatkan dari taring Pandemik Etno-lingusida?

Sudah adakah peraturan khusus (Perdasus) yang mengakomodir proteksi eksistensi bahasa lokal, terlebih bahasa-bahasa lokal yang diambang kepunahan? Sudah adakah kurikulum khusus yang menjadikan bahasa lokal sebagai salah satu mata pelajaran dan mata kuliah di seluruh instansi pendidikan?

Sejauh mana upaya konkret yang dilakukan? Apakah hanya dengan mengadakan kegiatan euforia belaka bertemakan proteksi bahasa lokal dengan semangat Literasi kontekstual yang menggebu-gebu tapi toh abu-abu? Sehingga ihwal urgent dan penting yang hendak penulis kemukakan di sini adalah bahwa MELEK BAHASA INDONESIA DAN ASING INI BONUS, TAPI MELEK BAHASA DAERAH ITU HARUS.

Simbol dan Makna Sistem Peralatan dan Teknologi

Kita sudah cukup sederhana menerawang eksistensi bahasa daerah di era kekinian yang tentunya membutuhkan rancangan proteksi yang mumpuni demi perabadan bangsa Papua yang lebih baik kedepannya, sebab perlu kita catat dengan tinta merah bahwasanya sebagian besar indikator dari praktek dekolonisasi dan depopulasi SDM dan SDA Papua itu tidak lain dan tidak bukan sedikit banyaknya disebabkan oleh penguasaan bahasa daerah di tingkatkan masyarakat luar yang punya motivasi ganda datang ke Papua.

Sekarang kita hendak memahami secara sederhana terkait Simbol dan Makna Sistem Peralatan dan Teknologi di Papua. Memang tajuk perikop ini agak luas dan berpotensi bias makna, namun tidak semua sistem teknologi dan peralatan yang ada di dalam rahim kebudayaan 225 Suku Papua akan kita beberkan, tentunya itu akan membutuhkan waktu yang lama, alot, runtut dan konsisten.

Kita hanya akan memotret beberapa entitas dari sistem peralatan dan teknologi yang sudah lumrah dan familiar dalam percakapan, dinamika dan interaksi ruang publik di Papua. 

Sistem peralatan hidup dan teknologi ini berhubungan dengan alat transportasi, peralatan komunikasi atau bahasa, senjata dan alat-alat rumah tangga, pakaian dan tempat berlindung rumah, pengetahuan dan kesenian.

Ada beberapa peralatan dan teknologi yang cukup populer di Papua, sebut saja Noken, Koteka, Tifa, Anak Panah, Tombak, Perahu Dayung, Kapak Batu, Barapen/Bakar Batu, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kita sebut berjejer satu persatu, terlalu luas dan mendalam.

Beberapa entitas sistem peralatan dan teknologi di muka ini bukan hanya barang pakai atau benda mati yang tidak memiliki arti dan makna. Penulis hendak merefleksikan beberapa entitas kebudayaan itu dengan menggunakan perspektif yang baru, yakni persepektif poskolonial. 

Pertama, Noken. Noken mempunyai arti, makna dan simbol yang mahakaya. Setiap suku dan budaya di Papua punya referensi, definisi, filsafat dan epistemologi tersendiri dan khas terkait eksistensi noken tersebut. Noken menyimbolkan banyak hal dan nilai kehidupan yang bukan kepalang

Ada simbol kesederhanaan, kesahajaan, keterbukaan, kepolosan, kejujuran, kekuatan, kesuburan, kehidupan, dan lainnya. Ada banyak jenis Noken lengkap dengan arti, makna dan fungsinya masing-masing yang kaya dan khas.

Noken laki-laki dan perempuan sangat berbeda arti dan makna dengan simbol-simbol nilai tertentu, juga noken bagi kaum tua dan muda, noken bagi orang besar dan orang kecil, noken sehari-hari dan noken kerja, noken untuk membaringkan bayi, dan masih banyak lagi.

Sehingga hemat penulis tidak semua kekayaan nilai dalam noken itu bisa dimuat dalam noken tulisan yang sepintas lalu ini. Tapi paling kurang Noken itu Identik dengan seorang perempuan Papua yang sejati, darinya hadir dan lahir kehidupan. Lebih jauh noken itu menyimbolkan “Mama Bumi”, Tanah dan air yang senantiasa merahimi dan menghidupi alam jagat raya ini.

Secara teologis Noken itu menyimbolkan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pengada dan Pencipta dari-Nya kita ‘Ada’. Ia juga menyimbolkan Gereja atau Agama yang terbuka dan mau menerima siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Secara Antropologis Noken itu simbol yang bermakna sebagai Manusia Sejati, Laki-laki dan Perempuan Sejati. Ada semangat kesetaraan gender di sini.

Secara politis Noken itu simbol yang bermakna sebagai Demokrasi yang adil, jujur dan baik, tidak ada dusta, tipu muslihat, many politic, marketing Politic, politik pencitraan dan lainnya, yang ada hanyalah integritas dan otentisitas.

Secara ekonomis noken menjadi simbol yang bermakna sebagai penunjang ekonomi keluarga, bisa mempermudah aktivitas mata pencaharian, tapi juga bisa menjadi komoditas yang unggul.

Kendati pun demikian semakin ke sini eksistensi noken asli Papua yang bercorak muda semakin di ambang kepunahan, penulis menyebut keadaan itu sebagai Nokensida, sebuah praktek pemusnahan naturalitas dan originalitas noken yang khas budaya.

Memang kita juga tidak bisa tidak menerima keniscayaan globalisasi, digitalisasi dan modernisasi yang semakin menggurita terjadi, namun justru di saat seperti itulah sebagai ahli waris budaya noken orang asli Papua tidak mesti tampil seperti ‘Ikan Mati’ atau ‘Ikan Puri’ yang mudah terbawa arus kepunahan. 

Standing position OAP mesti jelas, boleh modifikasi Noken dalam dan dengan bentuk apapun sesuai ekspektasi, selera, kreatifitas dan inovasi imajinatif, namun perlu direkam secara valid bahwa dengan, dalam dan melalui itu secara sadar tidak sadar, mau tidak mau, suka tidak suka kita telah, tengah dan akan terus menerus membunuh dan menguburkan keunikan, ciri khas dan corak alami daripada budaya noken kita sendiri sesuai ekspektasi kebudayaan masing-masing. Sehingga ihwal penting yang hendak penulis ketengahkan di sini adalah BUAT NOKEN MODIF ITU BONUS, TAPI BUAT NOKEN ASLI ITU HARUS.

Kedua, Rumah Adat. Setiap suku bangsa di West Papua punya sebutan khas sendiri-sendiri tentang rumah adat. Setiap sebutan mempunyai arti, makna dan simbol tersendiri yang tidak bisa digeneralisir atau dipukul rata sebagaimana tabiat para founder fahter and founder mohter yang paling doyan menyamaratakan semua unsur kebudayaan di republik ini dengan semangat Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika dan slogan ‘NKRI Harga Mati’. Padahal jika kita telisik dan tilik secara kritis ini semua adalah upaya ‘Jawanisasi Indonesia atau Indonesiasi Jawa’ (dari presiden pertama hingga kini semua berdarah Jawa) yang berpilar pada paham fasisme, rasialisme dan militerisme.

Kembali lagi ke rumah adat, bahwasanya seni dan etika arsitektur masyarakat lokal dulu itu sudah sangat mengakomodir dan menjawabi semua aspek atau dimensi-dimensi kehidupan yang dibutuhkan bagi berdirinya sebuah rumah layak dan sehat. 

Mulai dari pemilihan dan penempatan lokasi pembangunan rumah yang strategis. Pemilihan, pengumpulan dan pengunaan bahan serta alat yang berkualitas tinggi secara adat. Teknik pembuatan dan pembangunan rumah yang cerdas, kuat, tahan lama, dan rapih, bahkan sangat indah.

Frekuensi dan hilirisasi udara, asap dan angin yang teratur serta berdampak pada penghangatan ruangan yang sederhana. Pemetaan kamar atau ruangan yang tertata sesuai norma-norma Kearifan Lokal yang berlaku.

Dari semua itu ada satu keunggulan yang dimiliki oleh rumah adat di Papua pada khususnya dan di seluruh wilayah pada umumnya, adalah bahwa tidak ada cerita atau sejarah hingga hari ini bahwa gara-gara tidur di rumah adat organ tubuh atau badan penghuninya mengalami rematik, paru-paru basah, Hepatitis, kanker tulang belakang, badan pegal-pegal, kepala pusing, dan penyakit khas modern lainnya.

Memang kita tidak bisa hitam putih berbicara seputar ini, sebab selalu ada plus minusnya, tapi sekali lagi bahwa untuk situasi dan kondisi Papua waktu itu, tipikal rumah yang paling strategis dan higienis itu hanya rumah dengan pola arsitektur adat atau tradisional, sebab itu menjadi pola arsitektur yang kontekstual sesuai situasi dan kondisi iklim, geografis, topografi, dan subekologis lainnya.

Singkatnya, Rumah Adat itu sederhana tapi sehat, sedangkan rumah modern terkadang memang lengkap, mapan dan lainnya tapi kadang-kadang bisa melahirkan bibit penyakit rematik, struk, paru-paru basah dan lainnya lantaran AC, Kipas Angin, Tewel, dan beberapa fasilitas canggih lainnya. 

Dalam alam pemikiran Agama-Agama Lokal jika tinggal di rumah adat, maka kita masih bisa disambangi oleh roh-roh alam, leluhur dan nenek moyang, relasi kita dengan mereka akan senantiasa terjalin intens dan intim.

 Sebab fasilitas yang kita pakai dan gunakan itu sangat akrab dengan dimensi asali mereka, sehingga mereka akan cepat mereka kerasan, disambut dan lain sebagainya bersama kita, sehingga implikasinya logisnya mereka akan senantiasa menjaga Penjaga dan Pelindung kehidupan keluarga kita.

Sebaliknya roh-roh dari alam, leluhur dan nenek-moyang (roh historis dan ahistoris; mahkluk Spritual Ekologis) akan sangat jarang bahkan nihil mengunjungi biduk kehidupan kita lantaran fasilitas canggih Modren berbasis teknologi yang kita pakai sebagai arsitektur kediaman kita itu sama sekali baru dan asing bagi mereka, mereka malah akan menjaga jarak yang terjal antara kita dan mereka, sehingga jangan sedih dan heran juga jika kadang-kadang ketika kita membutuhkan kehadiran pertolongan, bantaun dan sapaan hangat dari mereka tidak pernah kesampaian karena ada curang pemisah yang mahaterjal.

Kita sendiri yang ibarat menolak dan mencampakkan mereka ketika hendak mendirikan rumah dengan menggunakan pola arsitektur modern, walaupun kita tidak pernah menginginkan itu. 

Sehingga sudah saatnya untuk mencintai arsitektur adat yang mahal itu, setiap keluarga mesti memiliki Rumah Adat Asli di kampung halaman masing-masing tanpa material, bahan atau alat dari fasilitas Modren atau teknologi canggih apapun semuanya mesti serba adat berbasis alam lokal yang asli. 

Kayu, batu, alang-alang, tali, dan lainnya mesti digunakan dari sistem peralatan dan teknologi lokal yang asli khas masyarakat setempat, bukan subsidi atau logistik dari wilayah lain, jangankan wilayah lainnya, kampung lain saja tidak boleh semuanya mesti serba asli. TIDUR DI RUMAH MODREN ITU BONUS, TAPI HIDUP DI RUMAH ADAT ITU HARUS.

Ketiga, Busana Adat. Setiap suku bangsa di Papua punya busana adat sendiri-sendiri yang unik, khas dan kaya arti, makna dan simbol, sehingga tidak bisa dipukul rata bahwa ‘Batik’ adalah Busana nasional kita atau pakaian bermotif kain adalah salah satu busana paling berharga, bernilai, berharkat dan bermartabat, sementara busana lokal adalah busana kuno, primitif, kelas dua, terbelakang, mengandung unsur pornografi dan lain sebagainya. 

Bangsa-bangsa pribumi mesti keluar dari cebakan pikiran dan perasaan seperti itu sebab jika dengan secara tidak langsung kita sudah, sedang dan terus senantiasa membunuh dan menguburkan eksistensi nilai-nilai luhur yang terkandung kental dalam busana serta pernak-pernik perhiasan adat kita. Jangan sampai pakaian Modren, makeup, trending busana, tata rias hits dan lainnya meng-kapitalisasi, meng-koloniasasi dan meng-feodalisasi keutuhan dan Kekudusan busana adat. Bersambung. (*)

(KMT/Admin)