“Aku Berjuang, Maka Kita Ada”

 

Dok: Ist/Google. (Dari Individualisme Descarterian Ke Univeralisme Camusian)

*Siorus Degei

Mewujudkanhabitat dan ekosistem kosmos yang bersatu padu sepertinya menjadi big project bersama semua oknum dan pihak yang meletakkan Camond Good atau bonune commune (Kebaikan Bersama) sebagai arah dasar dan kerinduan terdalam.

Walaupun kantong dan konten visi-misi pelbagai komunitas besar sejagat, katakanlah Agama, Suku, Ras, Gender, Negara, Bangsa dan lain-lain itu berisi dan berbasis kepentingan bersama, tapi toh dalam prakteknya selalu saja dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan yang berlandaskanntimen kategorial dan sentimen genetikal. Bahwa rasanya hantu egoisme, individualisme, sekterianisme, sukuisme, religiusme, dan polarisme lainnya itu tak terelakkan keniscayaan adanya.

Hal ini semacam itu membuat gerakan-gerakan komunitas global, nasional, regional dan lokal itu hanya mentok pada cita-cita dirinya tanpa berorientasi dan bermuara pada kebaikan bersama, sangat minim ada komunitas-komunitas yang orientasinya berimbas pada kebaikan bersama.

Cogito Ergo Sum atau Berpikir Maka Aku Ada adalah sebuah Quote filosofis dari seorang filsuf Barat yang sangat mentereng di jamannya, Rene Descartes (1596-1560), Bapak Filsafat Modern beraliran Rasionalisme. Filsafatnya masuk kategori aliran Rasionalisme yang berbasis di Eropa kontinental. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional realistis. Bahwa Rasio manusia menjadi kunci untuk mengetahui dan mengengam kebenaran dan pengetahuan-pegetahuan. Selain Rene Descartes adapun beberapa tokoh-tokoh rasionalisme sejamannya antara lain Blaise Pascal (1623-1662) Cristian Wolf (1679–1754), Baruch Spinoza (1632 –1677), G.W Leibnitz (1646-1716).

Pemikiran Descartes itu mendapatkan respons dan antusiasme yang cepat merambat cukup meriah di imperium Eropa kontinental. Sebab ia semacam hadir sebagai lonceng kematian bagi alam pemikiran metafisika seperti Teologi, Mistis, dan Filsafat-Filsafat tradisional yang hanya mengandalkan daya refleksi spekulatif, mitologi, takhayul, dongeng dan lainnya.

Dari antara para filsuf Rasionalisme itu Blaise Pascal (1623-1662) terbilang cukup berbeda secara mencolok dengan pandangan-pandangan Descarterian. Pascal terkenal dengan adagium filosofisnya yang berbunyi Le coeur a ses raison ne connait point (Hati mempunyai alasan-alasan yang tidak dimengerti oleh rasio). Dengan pernyataan ini Pascal tidak bermaksud menunjukkan bahwa rasio dan hati itu bertentangan. Hanya saja menurut Pascal, rasio atau akal manusia tidak akan sanggup untuk memahami semua hal. Baginya "hati" (Le coeur) manusia adalah jauh lebih penting.

Polo pemikiran Descarterian itu semakin merangsang upaya refleksi filosofis lainnya. Secara eksistensial pemakaian dan pemaknaan Cogito Ergo Sum itu mulai diterjemahkan secara baru sesuai konteks pemahaman masing-masing komunitas yang menggunakannya. Semisal muncul adagium-adagium Descarterian lainnya seperti Saya Merasa, Maka Saya Ada; Saya Membaca, Maka Saya Ada; Saya Melukis, Maka Saya Ada; Saya Menyayangi, Maka Saya Ada; Saya Berpuisi, Maka Saya Ada; Saya Berdoa, Maka Saya Ada; Saya Berbicara, Maka Saya Ada, dan masih banyak lagi bentuk adagium Descarterian lainnya yang diterjemahkan oleh publik. Bahkan baru-baru terbit sebuah buku yang sangat bagus yang ditulis oleh seorang “Juragan Filsafat” Indonesia, Prof. Dr. Fransisco Budi Hardiman dengan Judul “Aku Klik, Maka Aku Ada: Manusia Dalam Revolusi Digital”. 

Descartes dan Camus

Sejatinya penulis sepakat dengan ide dasar yang sudah dikumandangkan oleh Descartes melalui Quote filosofisnya, yakni Cogito Ergo Sum yang kemudian secara luas diterjemahkan ke dalam pelbagai konteks dan teks kehidupan. Namun ada sebuah kekurangan atau kelemahan yang penulis lihat di balik konsep rasionalisme Descartes dan para followers pemikirannya yang tersohor itu. Bahwa rumusan Pemikiran Rene Descartes itu cenderung egois dan individualistis. Memang barangkali Rene Descartes merancang bangun pemikiran filosofisnya itu dengan semangat eksistensialismenya yang menggebu-gebu sehingga salah satu aspek yang penting dalam komunikasi dan relasi sosial masyarakat itu semacam dilupakan, yakni aspek sosiologis, manusia sebagai makhluk sosial, homo homonis socius selain sebagai manusia individual. Bahwa Descartes dan para Descarterian melupakan aspek “Yang Lain” atau Alteritas Realitas Sosial. Sehingga watak pemikiran tersebut terkesan individual dan egoistis. Kita bisa lihat sendiri bagaimana individualisme dan agoisme itu mendominasi komunikasi, relasi sosial dan humanisme di Eropa kontinental tempat Pemikiran Descartes itu tumbuh subur.

Sehingga senada dan setabu tifa dengan pemikiran Albert Camus (1913 – 1960), seorang filsuf, penulis, dan jurnalis Prancis. Dia dianugerahi Hadiah Nobel Sastra 1957 pada usia 44 tahun, menjadikannya penerima termuda kedua dalam sejarah. Dia menulis beberapa karya yang terkenal seperti Orang Asing, Sampar, Mitos Sisifus, Jatuh, dan Pemberontak (L'Homme révolté).

Camus memberikan arti dan makna yang cukup baru dalam alam pemikiran Descarterian yakni adanya implikasi universalisme. Di mana pemikiran dan upaya perwujudan pemikiran itu yang termanifestasikan dalam bentuk-bentuk perjuangan, perlawanan, pemberontakan, dan pergerakan baik yang dilakukan secara kooperatif maupun konfrontatif itu semata-mata bermuara pada kebaikan bersama. Bahwa apa yang dipikirkan, dikatakan, dan diperjuangkan itu bukan pertama-tama demi kepentingan yang sempit, sektarian dan semu, melainkan lebih daripada itu bermuara pada kebaikan, kebahagiaan dan kedamaian bersama bukan oknum dan pihak tertentu.

Pendeknya Camus mau menegaskan bahwa “Aku Berontak, Maka Kita Ada”. Ada tiga arti yang ditemukan untuk kata berontak; pertama, meronta-ronta hendak melepaskan diri; kedua, melawan, tidak mau menurut perintah; ketiga, melawan pemerintah atau kekuasaan. Pemikiran Camus itu sedikit banyaknya memang terinspirasi dari Pemikiran Descartes di atas. Namun hemat penulis Camus memberikan suatu bobot nilai yang sempat dilupakan oleh Descartes, yakni aspek universalitas.

Sehingga adagium Descarterian itu sebaiknya berbunyi “Aku Berpikir, Maka Kita Ada”; “Aku Berperang, Maka Kita Ada”; “Aku Berkomunikasi, Maka Kita Ada” dan lain sebagainya. Sehingga Orientasi, Ouput dan implikasi implementatif dari pemikiran Descarterian itu tidak cenderung egoistis dan individual, melainkan lebih daripada itu ada implikasi universalismenya. Bahwa sebagai mahluk sosial eksistensi kita selalu bertautan dan beririsan langsung dengan eksistensi sosial, sehingga sekali lagi dalam segala apa yang kita pikirkan, katakan, dan perbuat paling kurang aspek Alteritas, Heterogenitas, dan Kompleksitas Realitas itu mesti mendapatkan respek dan gubrisan yang cukup.

“Aku Berjuang, Maka Kita Ada”

Dalam konteks penulisan ini penulis hendak menakar problematika HAM dan kompleksitas konflik di West Papua dengan kacamata mata Quote filosofis Albert Camus, yakni “Aku Berontak, Maka Kita Ada”.

Fenomena yang akan banyak penulis lirik, tilik dan kritik ialah terkait starategi Polarisasi, Segmentasi, dan Segregasi yang sudah bertulang sum-sum dalam geliat oknum dan organisasi gerakan perjuangan, perlawanan, Pergerakan atau yang dalam istilah Camus dalam bukunya yang berjudul The Rebel, (1956) sebagai Pemberontakan, (https://bantenhits.com/2014/08/24/aku-memberontak-maka-aku-ada/, 16/02/2023).

Pemberontakan dalam secara etimologis berarti suatu penjungkirbalikan yang utuh. Ia mencontohkan seorang budak yang bertindak di bawah ancaman cambuk majikannya. Tiba-tiba ia berbalik dan menghadapi majikannya. Ia menghadapi apa yang ia kehendaki atau senangi dan apa yang tidak.

Penulis melihat dan merefleksikan bahwa kebanyakan organisasi “Pemberontakan” bangsa Papua dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya cenderung bertingkah dengan kiblat “Individualisme Descarterian”.

Di mana Orientasi, Ouput, dan Implikasi konkrit yang mereka hasilkan hanya bermuara dan berkutat dalam balutan iklim sentimen kategorial dan sentimen genetikal mereka.

Bahwa bukan kebaikan, kebahagiaan dan kedamaian bangsa dan tanah Papua yang tercipta melainkan kebaikan, kebahagiaan dan kedamaian Organisasi, Kelompok, Suku, Golongan, Gender, Agama, Wilayah Adat, Kota Studi, Haluan Politik, Visi-Misi dan unsur sempit semu lainnya.

Kiblat Organ dan orang yang ada di dalamnya masih berkutat dalam alam “Indivialisme dan Egoisme Descarterian”. Katakanlah adagium perjuangannya berbunyi “Aku Berjuang, Maka Aku Ada”, “Aku Beraksi, Maka Aku Ada”, “Aku Berontak, Maka Aku Ada”, “Aku Melawan, Maka Aku Ada”. Seumpama juga dengan yang terjadi bahwa “Kita Berjuang, Maka Kita Ada”, “Suku-ku Berjuang, Maka Kita Ada”, “Agama-ku Berjuang, Maka Kita Ada”, “Organisasi-ku Berjuang, Maka Kita Ada”, “Gender-ku Berjuang, Maka Kita Ada” dan lain sebagainya.

Sehingga tidak salah juga jika yang terjadi di babak akhir pun demikian, yakni tereksposnya egoisme dan individualisme sentimen kategorial dan genetikal.

Sangat jarang atau sukar kita jumpai aspek Camond Good atau Bonune Commune bangsa dan tanah Papua itu terwujud di balik passion dan kiprah organ dan orang dalam siklus perjuangan, perlawanan, pemberontakan. Bukan berarti tidak ada, memang ada, namun belum optimal. 

Sehingga penulis merasa bahwa arah dasar, pola pikir atau paradigma organ dan orang yang berjuang demi kedaulatan bangsa dan tanah Papua itu mesti didekonstrusksi dan direkonsiliasi kembali perlu ada semacam upaya “Scan Otak; Download Jantung; dan Install Hati” pendeknya “Service Eksistensi”.

Hemat penulis, pemikiran Camus cukup relevan dan kontekstual untuk digubris dan dimaknai oleh semua oknum dan pihak yang merindukan Papua Menjadi Tanah Damai. Terutama untuk keluar dari jebakan Betmen kolonial dalam rangka implementasi politik Devide et Impera (politik adu domba) yang terpatri dalam strategi Polarisasi, Segmentasi dan Segregasi seperti di muka.

Bahwa adagium yang harus melandasi arah dasar kiblat perjuangan, Pergerakan, perlawanan dan pemberontakan menuju Papua Tanah Damai itu adalah bahwa “Aku Berpikir, Maka Kita Ada”, “Aku Beraksi, Maka Kita Ada”, “Aku Berontak, Maka Kita Ada”, “Aku Membaca, Maka Kita Ada”, “Aku Menulis, Maka Kita Ada”, Aku Melukis, Maka Kita Ada”, “Aku Bernyanyi, Maka Kita Ada”, singkatnya “Aku Berjuang, Maka Kita Ada”. Bahwa setimen yang mesti ditonjolkan adalah “Sentimen Humanisme dan Univeralisme Camusian” bukan sentimen “Individualisme dan Egoisme Descarterian” di dan dalam “urat, nadi, darah, jiwa, roh dan tubuh” Perjuangan Papua Tanah Damai.

Dalam konteks itu sosok Egianus Kogoya dan kawan-kawan gerilyawan di rimba Ndugama, West Papua yang sedang hangat diperbincangkan pasca pembakaran Pesawat Susi Air dan Penyanderaan Pilot Philip Mark Mehrtens asal Selandia Baru pada Selasa 7 Februari 2023 itu bisa menjadi soko guru dan teladan paling baik bagi orang asli Papua yang bergulat menuju tanah Papua Damai. 

Di mana Egianuscs bukan berjuang untuk suku, organisasi, uang, harta, jabatan, Pemekaran, Otsus berjilid, Pembangunan bias dikriminatif junto marjinalistis kapitalistik, Aspal Jalan, Bandara, Pelabuhan, Perusahaan, SDA (tambang mineral; Migas; Sawit, dll), melainkan hanya satu tuntutan mereka, yakni Papua Merdeka. Papua Merdeka adalah Kunci Kebebasan bagi Pilot Mark Marhtens, bukan Pengiriman Militer dan Pembentukan Tim Negosiasi. Marketing Politic TPNPB-OPM tegas, jelas dan keras bahwa Jika Indonesia Mengakui Papua Merdeka, Maka Pilot Marhtens Akan Bebas, jika tidak ia akan disembunyikan di 32 Distrik yang ada di Ndugama West Papua.

Poin yang hendak penulis angkat di sini adalah sikap patriotisme dan nasionalisme panglima Kodap III Ndugama Egianus Kogoya dan kawan-kawannya yang memperlihatkan bahwa “Mereka Berjuang, Maka Bangsa dan Tanah Papua Ada”, “Egianus Berjuang, Maka Kita (Papua) Ada” bukan Ndugama, Bukan Tujuh Wilayah Adat, Bukan Gunung, Bukan Pante, Bukan Protestan, Bukan Katolik, Bukan Islam, Bukan Laki-laki Versus Perempuan, Bukan Organ A Organ B, Tokoh A Tokoh B, melainkan hanya Papua Merdeka Yang Ada. Inilah suri tauladan yang hendak dicontohi oleh semua oknum dan pihak yang merindukan dan senantiasa memperjuangkan Papua sebagai Tanah Damai.

Aksara Pojok

Menyenjakan tulisan ini maka ada beberapa ihwal yang hendak penulis ketengahkan;

Pertama, Filsafat Rasionalitas Descartes tidak sepenuhnya kurang mutakhir. Pemikiran tersebut adalah sumbangsih terbesar yang pernah ditelurkan oleh manusia sebagai Homo Ratio. Namun perlu ada kecerdasan kontekstual dan emosional dalam menerjemahkan pemikiran-pemikiran yang notabene datang dari imperium Eropa kontinental, Filsafat Barat ke iklim Filsafat Timur yang secara tegas menyisihkan gab filosofis dan teologis yang tegas serta jelas.

Kedua, semua perangkat organisasi atau Pergerakan Humanisme yang sudah, tengah dan terus berkecambah dalam dinamika dan dialektika perjuangannya, penting juga untuk mendahulukan Kepentingan Umum ketimbang Kepentingan Khususnya. Dalam hal ini paradigma dan sentimen “Indvidualisme dan Egoisme Descarterian” yang mungkin telah eksis mapan itu mesti secara berani dan berangsur-angsur didekonstrusksi dan direkonsiliasi ulang dengan dan dalam paradigma dan sentimen “Humanisme dan Univeralisme Camusian”.

Ketiga, terkait situasi dan kondisi gejolak komoleksitas konflik dan problematika kemanusiaan serta keutuhan ciptaan di bumi West Papua sudah saatnya pula virus dan Pandemik bernama “sentimen kategorial dan genetikal” itu dipangkas dari dalam jati diri setiap oknum dan pihak yang sedang, tengah dan terus memperjuangkan Papua Sebagai Tanah Yang Damai.

Bahwa jiwa-jiwa berinsan manusia yang sedang memperjuangkan hak, harkat dan martabat manusia dan alam Papua itu mesti dipupuk dengan nilai-nilai dan Ilham-ilham patriotisme dan nasionalisme yang utuh dengan berprinsip “humanisme dan Univeralisme Camusian”.

Bahwa “Aku Berontak, Maka Kita Ada”, “Aku Berjuang, Maka Kita Ada” sesuai dengan kharisma, karuniai dan talenta yang sudah diberikan oleh Alam, Leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa demi “Mewujudkan Bumi Cendrawasih Seperti di dalam Honai Damai Surga”, bukan “Neraka yang Mengagah Ganas”. Aku Berjuang, Maka Kita Ada. Aku Papua, Pasti Merdeka. (*)

(KMT/Admin)

Mengkonstitusikan Demokrasi Tradisional (2/2)

Dok : Ist/Tawaran Konsep Pemilu 2024. (Siorus Degei)

*Siorus Degei 

Nilai-nilai fundamental dan filosofis penting yang penulis jumpai dalam eksistensi, esensi dan subtansi demokrasi lokal tradisional adalah adanya pelibatan dimensi lain dalam proses pemulihannya.

Bahwa dalam sistem pemilunya bukan hanya suara rakyat (manusia) saja yang diperlukan dan diperhitungkan, namun lebih daripada itu ada aspek religius mistis lagi yang diperhitungkan, yakni Suara atau Aspirasi dari dimensi “Yang Lain”, yakni Alam dan Leluhur (mahkluk Spritual ekologis).

Dalam suatu upacara demokrasi tradisional yang hadir untuk memilih seorang pemimpin itu bukan hanya menjadi tugas masyarakat setempat, suara manusia atau masyarakat setempat itu bukanlah yang utama dan terutama, sebab ada indikasi konspirasi gender, marga, klan, keluarga, wilayah ulayat, balas Budi, dan lainnya.

Sehingga dibutuhkan lagi Suara dari kubuh “Yang Lain”, dalam hal ini pelibatan andil dari arwah Tete-Nene Moyang (Para Pendahulu, Penjaga dan Pelindung Suka; Marga; Keluarga; Person warga Adat) dan Makhluk Spritual Ekologis (Penghuni Alam, Penjaga dan Pelindung Kampung/Masyarakat).

Baca juga: https://kawatmapiatv.blogspot.com/2023/02/mengkonstitusikan-demokrasi-tradisional.html

Pendeknya, kita semua tahu bersama bahwasanya dalam alam pemikiran kebudayaan kita masing-masing atau filsafat timur aspek relasi dengan alam, leluhur dan Penghuni Semesta Yang Lain (energi transenden) itu masih sangat kental.

Hal atau dimensi relasional semacam ini sangat nihil termuat atau sukar kita jumpai dalam alam pemikiran filsafat barat yang menghasilkan pengetahuan, teknologi, sistem hukum, sistem politik dan sistem demokrasi khas modern seperti yang kita kenal dan agung-agungkan secara berlebihan dewasa ini sampai-sampai dengan begitu secara tidak sadar kita sudah, sedang dan terus mengubur nilai-nilai kebudayaan kita yang sarat sakral dan luhur eksistensi dan ekspansi filosofis-teologisnya.

Pentingnya Demokrasi Tradisional 

Dalam kamus politik pemilu seperti biasanya di republik ini, satu dua tahun menjelang pemilu, sudah barang tentu terjadi pacuan ujuk gigih dari para elite politik maupun siapa saja yang hendak mengikuti kontestasi politik.

Tahun 2024 adalah momentum politik terbesar di republik ini. Akan diselenggarakan Pemilihan Umum terbesar pada 2024 di Indonesia mulai dari pemilihan kepala kampung, desa, kabupaten, walikota, provinsi dan negara. Itu berarti bahwa tahun 2023 adalah tahun politik. Tahun di mana mereka-mereka yang memiliki kepentingan di dan atau pada Pemilu Raksasa 2024 itu akan mulai beraksi. Para calon Presiden, Gubernur, Walikota, Gubernur, Bupati, Kepala Desa, Kepala Kampung, DPR, DPD dan lainnya akan mulai tampil sebagai OASE musiman. 

Tahun 2023 rawan praktek politik pencitraan. Sebab pada tahun ini para Paslon akan mulai mencuci dan mencari nama baiknya. Segala ihwal akan mereka politisasi demi survival.

Pada penulisan kali ini penulis hendak mengajak khalayak ramai, terutama Dewan Adat dan semua organisasi masyarakat atau yang berafiliasi di dalam pergerakan emansipasi masyarakat adat untuk segera mungkin menyikapi fenomena menjelang pemilu raksasa 2024.

Kita semua tentu sepakat bahwa Papua Adalah Tanah Adat. Kembali lagi ke falsafah kebudayaan kita masing-masing bahwa tanah, alam, laut, sungai, danau, dan sumber daya alam yang lainnya itu dalam perspektif kebudayaan mereka tidak dipandang dengan kacamata diskirminatif, eksploitatif, ekstraktif, dan antropo-sentrisme kerdil lainnya sebagai makhluk kelas dua, komoditas, budak, dan lainnya. Sebaliknya (biosentrisme junto kosmosentrisme) alam adalah “mama Bumi”, “ibu Pertiwi”, “bunda kehidupan” yang mengandung, merahimi, menyusui, memberi makanan dan minuman, merawat, memelihara dan menjaga umat manusia. Bahkan alam itu adalah diri kita sendiri jika kita tengok dari sisi Totemisme. Di mana ada sebagian besar suku bangsa di persada Nusantara ini secara mitologis tradisional memiliki epistemologi lokal kultural antropologis bahwasanya mereka berasal atau datang tumbuhan tertentu, sungai tertentu, hewan tertentu, sungai tertentu, gunung tertentu, goa tertentu, telaga tertentu, lembah tertentu dan lainnya.

Hemat penulis Demokrasi Tradisional ini penting sebab ada beberapa ihwal urgent yang melatarbelakanginya;

Pertama, Demokrasi Modern yang kita gunakan selama ini tidak membawa angin segar sebagaimana yang kita cita-citakan. Sehingga dari masa ke masa demokrasi yang kita pakai hanya meninggalkan rezim yang mudah usang tidak seawet rezim kepemimpinan transformasional kita yang berlandaskan kharisma dan karunia alam, leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, Pemimpin-pemimpin yang kita orbitkan dalam konsep dan mekanisme demokrasi manusiawi Modren itu hanya hadir sebagai “Neraka” bagi kaum marjinal, ekologi dan keutuhan ciptaan lainnya. Di Papua sendiri semenjak terintegrasi hingga kini manusia dan alamnya semakin di ambang kepunahan, tidak ketinggalan masyarakat Dayak di Kalimantan yang mengalami duka nestapa dan memoria passionis yang senada dengan bangsa dan tanah Papua.

Ketiga, Di tengah arus gelombang modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi dewasa ini yang sejatinya perlahan-lahan membunuh eksistensi kebudayaan bangsa Indonesia yang kaya, maka sudah seyogyanya untuk kita melestarikan dan memproteksi eksistensi diri keutuhan kebudayaan kita yang kian redup, terutama demokrasi tradisional kita yang senantiasa melahirkan manusia-manusia sejati yang mampu memimpin manusia, alam dan Leluhur Bangsa ini secara adil, jujur dan mulia.

Bahwa dengan memakai konsep dan mekanisme budaya modern, terutama sistem demokrasi Modren, kita secara sadar, tahu dan mau sebenarnya sudah, tengah dan terus membunuh eksistensi kebudayaan kita (Demokrasi Tradisional).

Sehingga tidak salah juga jika pemimpin-pemimpinnya yang dihasilkan itu hanya memprihatinkan manusia yang sejawat, se-ras, se-suku, se-agama, se-golongan, se-gender dan lainnya, sementara alam dan Leluhur tidak dianggap sama sekali, mereka hanya dilihat secara ultilitarian dan komoditarian.

Beberapa Penegasan Akhir

Menyenjakan tulisan ini ada beberapa ihwal mendasar yang hendak penulis ketengahkan;

Pertama, Model demokrasi modern sangat egois dan diskirminatif terhadap entitas lain di luar manusia seperti Alam dan Leluhur yang dalam Demokrasi Tradisional eksistensi dan andilnya sangat diperhitungkan, jika kita tilik dengan memakai kacamata kosmosentrisme. Bahwa jika politik itu demi kebaikan universal. Sehingga tidak salah dua entitas fundamental dalam epistemologi antropologi budaya masyarakat pribumi (Indigenous peoples).

Kedua, Sebagai anak adat, anak alam dan anak nenek moyang sudah bukan jamannya lagi jika kita merasa tabu, kuno dan tertinggal ketika hendak memakai busana adat, dalam hal ini Sistem Demokrasi Tradisional dalam sistem demokrasi kita yang ada dalam konteks Pemilu Raksasa 2024. Maka penting juga jika Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan semua komunitas kenegaraan yang berafiliasi dalam kepentingan Pemilu Raksasa 2024 ini bisa mendesain ulang konsep dan mekanisme Pemilihan Umum Serentak 2024 dengan menambahkan Konsep dan Mekanisme Demokrasi Tradisional sesuai konsep dan mekanisme demokrasi yang ada dalam setiap suku bangsa yang ada di setiap wilayah adat di Indonesia. KPU, Bawaslu dan Dewan Adat bisa menyiasatinya.

Ketiga, KPU dan Bawaslu bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan Dewan Adat Nusantara yang terbesar di republik ini, namun yang menjadi catatan kritis di sini adalah datangila dewan adat yang jelas, asli dan murni yang hari-harinya ia habiskan dalam urusan adat, alam dan Leluhur, bukan dewan adat yang sudah terkontaminasi kepentingan ekonomi politik semata.

Karena kita tak bisa menampik dan menafikan bahwa kebanyakan dewan adat kita yang sudah terjerumus dan termakan ludes oleh kepentingan politik praktis, oligarki dan kartel ekonomi politik dari beberapa elite dan publik figur.

Keempat, kita harus sadar bahwa bukan nasip manusia saja yang ada di pundak para pemimpin yang akan terpilih di Pemilu Raksasa 2024, melainkan ekosistem dan eksistensi ekologi dan leluhur juga dipertaruhkan di sana. Sehingga dalam proses pemilihan sangat terlalu diskirminatif dan egois jika alam dan leluhur tidak dilibatkan dalam pemilihan.

Jika demikian maka jangan heran jika alam dan leluhur akan senantiasa menghiasi periode kepemimpinan sosok pemimpin yang tidak direstui Alam tersebut dengan pelbagai bencana alam sebagai wujud protes dan demontrasi ekologis. Seperti halnya manusia jika sosok pemimpin yang memimpin tidak becus maka pasti manusia juga akan kesal dan kemudian melayangkab protes dan demontrasi aksi.

Kelima, Konsep dan Mekanisme Demokrasi Tradisional ini tidak hanya bersumbangsih signifikan bagi perpolitikan dunia modern di kancah Pemilu 2024, tapi bisa digunakan oleh semua lembaga, organisasi, instansi dan lembaga yang hendak melakukan perekrutan atau pergantian kepengurusan dan atau kepemimpinan.

Sebab satu hal akan dijamin di sini yang notabene nihil di dalam konsep dan mekanisme demokrasi Modren adalah terkira higenistas, integritas, dan independen pemimpin yang akan dihasilkan, yakni Sosok Pemimpin yang tidak saja berguna dan bermanfaat bagi anggota komunitas tapi bagi seluruh mahluk hidup, baik alam, leluhur dan warga semesta lainnya, sebab pemimpin tersebut bukan saja menjadi pemimpin masyarakat atau rakyat manusia, melainkan menjadi pemimpin yang integral dan universal bagi alam dan penghuni tak kelihatan. (*)

(KMT/Admin)

Anggky Kesal; Menegaskan Bagi Politisi Non Papua, Jangan Iming-iming tuk Maju sebagai Calon Gubernur/ Wakil di Papua Barat Daya

Dok: Ist/ Anggky, salah satu tokoh Putra daerah di Papua Barat. (Gubernur Papua Barat Daya)

SORONG|KAWATMAPIATV.ID – Pemilu serentak di tahun 2024 semakin dekat, oleh sebab itu, masing-masing Partai Politik sudah berlombah-lombah untuk menyiapkan strategi dan taktik untuk memenangkan pesta demokrasi di 2024 ini melalui kader-kader terbaik khususnya di Papua Barat Daya yang baru saja di mekarkan ini.

Pastinya semua punya hak yang sama memilih dan dipilih selama memenuhi syarat dan ketentuan yang di sahkan oleh KPU.

Hal itu, beritahukan kepada Jurnalis media ini, Jumat, (09/02/23) siang tadi, saat dikonfirmasi Via telepon dalam sambungan selulernya,"tegas Anggky".

Kendati, Namun saya ingin tegaskan kepada para oknum politisi Non OAP agar tidak mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur ataupun Calon Wakil Gubernur di Papua Barat Daya, berarti kita lihat sesuai dengan yang sudah di amanatkan oleh UU Otsus Jilid ll bahwa, Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya.

Masa DPD RI dan DPR RI saudara/i mencalonkan diri, DPRD Kabupaten/ kota dan Provinsipun saudara/i mencalonkan diri terus kalau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pun saudara/i mencalonkan diri lagi baru kami anak negeri ini mau dapat apa," tegasnya".

Kepada MRP PBD yang akan di seleksi dan di lantik sesuai dengan target waktu Yang telah di sampaikan oleh Pemprov Papua Barat Daya, juga agar nantinya tegaskan dalam menggunakan kewenangan untuk memastikan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

MRP harus teliti dan runut silsilah para bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya apakah yang mencalonkan diri benar benar OAP atau bukan. MRP harus benar benar hadir sebagai representasi OAP serta memperjuangkan dan melindungi hak hak OAP,"tegas Anggky".

Sambungan ia, Sebagai anak Papua saya juga ingat kepada seluruh lembaga lembaga adat atau lembaga kultural yang sah dan tidak sah, Tua-tua adat, Kepala-kepala suku Orang Asli Papua agar jangan mudah di hasut untuk mengangkat oknum Non Papua menjadi anak adat hanya karena hasrat politik.

Bagaimana dengan nasib kami anak negeri, apa bila Oknum orang Non OAP di angkat menjadi anak adat hanya karena hasrat politiknya untuk maju sebagai calon Gubernur/wakil Gubernur di tanah ini, demikian pungkasnya Anggky. (*)

(KMT/Admin)

Bagaikan Pondasi Rumah, Untuk Membangun Literasi; Menulis Merupakan Salah Satu Tian Yang Kokoh Untuk Keselamatan Bumi Papua

Dok: Ist/Bagaikan Pondasi Rumah, Untuk Membangun Literasi. (Menulis Merupakan Salah Satu Tian Yang Kokoh Untuk Keselamatan Bumi Papua)

Oleh : Emanuel H Boga

Rumah merupakan salah satu wadah untuk memulainya Keselamatan Bangsa Papua adalah para Intelektual Rohaniah dan Intelektual Sains. Untuk memahami esensi rohani, orang Papua harus dididik menjadi pandai terlebih dahulu. Agar ilmu didik yang diajarkan haruslah sesuai dengan maksud Tuhan yang dilimpahkan kepada manusia Papua seutuhnya di atas tanah Papua seanteronya.

Atas dasar inilah I.S. Kijne berpendirian bahwa, “Anak-anak Papua harus di dirikan sebuah sekolah yang semestinya baik bagi mereka dan bukan sekedar sebuah tiruan dan mereka harus di pisahkan dari Anak-anak amberi”.

Inilah konsep awal untuk mendirikan rumah keselamatan bangsa Papua sebenarnya yang telah disampaikan oleh Pdt. Dominee I.S. Kijne ketika berada di Miei.

Dari rumah keselamatan itu, I.S. Kijne mengajarkan Ideologi Bangsa Papua untuk, “Bangkit dan Memimpin dirinya sendiri” yang begitu Universal. Doktrin pengajaran diawali dengan Tuhan. “Barang siapa bekerja di tanah ini dengan takut akan Tuhan, sungguh-sungguh, dengar-dengaran, dan setia, ia akan mendapat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lainnya”.

Konsepsi I.S. Kijne sebagai Fondasi Raksasa Ideologi Universal (FRIU) dalam konteks Papua yang hidup, Kontekstual, Aktual mengejawantah di ruang kehidupan masyarakat dalam kerangka keimanan Tuhan Ellohim yang asli. Untuk mengkonstruksikan, “Bangunan Besadaran ke-Papua-an terhadap Tuhan Ellohim Israel yang holistik,” dengan Elemen-elemen Struktur Kesadarannya pada lima bidang yang ditetapkan oleh Dominee I.S. Kijne, yaitu; orang Papua di didik untuk pandai berpikir, pandai bernyanyi, pandai bekerja, pandai melukis, dan pandai mengukir, sebagai bidang strategis kehidupan menuju kemandirian yang beradab”.

Sebagaimana ucapannya, ketika ia tiba, pertama kalinya di Mansinam bahwa, “Anak-anak Papua harus menjadi rajin sehingga (mereka) bisa bekerja untuk negerinya sendiri”.

Sebuah pernyataan doktrin yang hebat untuk spirit membangun, “Masyarakat Sejati Papua yang madani-berkeadaban”. Sebagai Megaproyek Kebangsaan Papua dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan fitrah dimensi Roh Kebangsaan Papua.

Dahulu kala, Israel menghormati Adat-istiadat mereka, Yesus putra Yahudi sejati berkata: “Aku Datang Bukan Untuk Meniadakan Hukum Taurat, Melainkan Untuk Menggenapinya”. Adat-istiadat di atas tanah ini adalah kekayaan yang dipersiapkan untuk kemuliaan bagi Tuhan, apa yang sekarang ada itu dari zaman dahulu juga ada dan Tuhan mencari hal itu. Sehingga tiap Suku-suku di Papua sangat memegang teguh Adat-istiadat mereka sendiri dan adat Papua sebagai dasar Undang-undang yang digunakan untuk Menghakimi dan Membenarkan Perbuatan mereka.

I.S. Kijne dan Kelahiran Nasionalisme Papua 

Nasionalisme Papua awalnya terbangunnya melalui didikan Misionaris Gereja. Pada tahun 1855 Ottow dan Geisler tiba di Pulau Mansinam dan Doa Sulung mereka adalah “Dengan nama Tuhan kami menampaki kaki di tanah ini”. Doa tersebut dianggap sebagai Proklamasi nama Tuhan di atas tanah Papua.

Proklamasi itu dipandang sebagai doa sulung orang Papua dalam Perkembangan Peradaban yang dipakai sebagai kata-kata doktrin menjadi (NOP) Nasionalisme Orang Papua, bahwa nama yang terdengar pertama oleh tanah ini adalah nama Tuhan. Oleh karena itu, setiap bangsa yang mendengar nama Tuhan secara sah Tuhan kawal mereka. Dengan demikian bahwa Papua nama Tuhan disebut maka mulai dari saat itu Tuhan Kawal Alam dan Bumi Papua.

Tuhan kawal Tanah Papua untuk Kepentingan ia – Tuhan Membangkitkan Papua untuk Manivesto Kedatangan-Nya. Tuhan mengubah Papua demi kepentingan nya, Tuhan menjaga Papua secara khusus demi kepentingan nya ia sendiri, Tuhan melindungi Papua demi kepentingan olehnya untuk rakyatnya.

Kecintaan terhadap Papua semakin kuat lagi, ketika Maklumat Aitumieri oleh Dominee Ishak Samuel Kijne, “Sekalipun Bangsa lain yang memiliki Kepandaian dan Marifat tinggi tetapi mereka tidak dapat memimpin bangsa ini, namun bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri”. Selanjutnya Tokoh zendeling bahwa Gereja terus mendidik orang Papua (OAP) dengan materi didik berwawasan ke-Papua-an. Bahkan adanya suatu kekuatan besar yang digagas oleh Dominee Isak Samuel Kijne bahwa :

Orang Papua sangat rajin, sehingga mereka harus di dirikan sebuah sekolah yang semestinya bagi mereka yang bukan sekedar suatu tiruan, dan didiklah mereka untuk pandai berpikir, pandai bernyanyi, pandai menghitung, pandai melukis dan pandai mengukir, maka suatu kelak mereka akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.

Pernyataan-pernyataan ini, sebagai cikal bakal lahirnya kecintaan orang Papua terhadap dirinya, kepercayaan diri, kecintaan terhadap tanahnya Papua. Inilah yang saya lihat sebagai awal kelahiran nasionalisme Papua.

Selain pernyataan Maklumat dan Deklarasi Iman, para tokoh Zendeling sangat berhati mulia sungguh-sungguh mendidik orang Papua dengan konsep Membangun Kesadaran mereka terhadap identitas dirinya yang benar-benar utuh dan tak terganggu oleh pemikiran luar dengan pemahaman-pemahaman yang benar -benar berisi identitas kepapuaan secara faktual.

Hal itu bukan sekedar didikan kosong melainkan di ciptakanlah materi didik seperti buku-buku dan nyanyian yang dipakai. Salah satu nyanyian (NOP) Nasional Orang Papua di ciptakan oleh zendeling Dominee I.S. Kijne adalah Seruling Emas dan salah satu lagu yang dipakai sebagai lagu Kebangsaan Papua adalah lagu: Hai Tanahku Papua.

Setelah itu, sejak tahun 1962, Pemerintah Hindia Belanda meletakkan suatu Fondasi Kebangsaan “the nation Foundations” bagi orang Papua. Disini lahirlah Patriotisme Orang Papua (POP) yang sangat Nasionalis terhadap Bangsanya. Konsep ke negaraan dan rasa ingin merdeka yang tinggi dimunculkan pertama melalui simbol dan doktrinitas zendeling yang embrionya merujuk pada suatu sasaran utama, yaitu berdirinya sebuah Negara. Konsep Nasionalisme kenegaraan Papua sebenarnya diambil dari persemaian konsep zendeling.

Disini kita secara jelas melihat bahwa, pada tahun 1855 Nasionalisme Papua itu lahir dan lebih dahulu dikenal sejauh sebelum 1969. Barulah Indonesia memulai dengan didikan Indonesia untuk men-Nasionalisasikan Papua. Entahlah pada tahun itu Nasionalisme Indonesia di Bumi Kasuari benar-benar lahir ataukah tidak terlahir. Karena kehadiran Indonesia pada tahun 1962–1969 itu rakyat Papua melakukan perlawanan untuk menolak hadirnya Indonesia di Bumi Kasuari.

Akhirnya muncullah istilah “Separatis” yang dilekatkan kepada orang Papua yang ketika itu melakukan perlawanan kepada Indonesia dengan sebutan (OPM) Organisasi Papua Meredeka. Pembentukan Negara Papua merupakan Embrio Nasionalisme yang nyata yang dibentuk oleh Kerajaan Belanda sedangkan rasa kecintaan Papua terhadap Bangsanya terlahir dari didikan zendeling.

Perang revolusi yang dilakukan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1962 dengan Perintah Operasi Mandala untuk bubarkan Negara Boneka Buatan Belanda di daratan Irian Barat. Ini merupakan Irisan luka awal kebencian Papua terhadap Indonesia, sekaligus titik suburnya pupuk yang Menyuburkan Nasionalisme orang Papua terhadap Bangsanya.

Pembantaian terhadap orang Papua merupakan awal dari tirai pemisah yang membedakan orang Papua dan Indonesia. Sehingga seringkali mudah orang Papua mengatakan bahwa “Kami Ras Melanesia, berbeda dengan Ras melayu”.

Terjadinya perbedaan ras itu muncul adalah? Ketika orang Papua tidak diperlakukan dengan baik, dibunuh, diabaikan, didiskriminasikan, Pemerkosaan, bahkan pendekatan Negara di Papua menggunakan Militer yang berhujung pada Pembunuhan dan Pembantaian nyawa orang Papua semakin menjadi modal yang Membangkitkan Kebencian terhadap Indonesia dan memacu semangat kecintaan orang Papua terhadap tanah dan diri mereka sendiri tiada taranya.

Sejak itu, selanjutnya peristiwa PEPERA dianggap gagal oleh orang Papua karena tidak sesuai dengan Instruksi PBB bahwa “one man one vote”, yaitu : Satu orang satu suara” tidak di laksanakan ketika itu.

Karena Indonesia melakukan Represifitas terhadap masyarakat Papua dan juga Indonesia hanya mengambil setiap kepala suku mewakili orang Papua dari masing-masing suku di Papua untuk melakukan pemilihan Penentuan Pendapat Nasib Sendiri. PEPERA dengan menggunakan dua pertanyaan; pertama, Ikut Indonesia, atau kedua, merdeka sendiri.

Kedua pertanyaan itu pun konsekuensinya adalah ketika menjawab ikut Indonesia pasti hidup, jika menjawab meredeka maka ditembak mati. Metode yang dipakai Indonesia ketika itu adalah menekan psikologis dengan menembak, ada yang memberikan rayuan dengan wanita cantik, ada pula dengan janji negara bahwa akan memberikan jabatan khusus di Negara Indonesia, dan lain sebagainya. Orang Papua yang tergiur oleh janji-janji jabatan, wanita dan uang ketika PEPERA selanjutnya dikawal oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan diadakannya PEPERA maka disinilah permulaan retaknya Nasionalisme ke-Papua-an, dimana kelompok yang satu tetap setia kepada Nasionalisme Papua disebut Kelompok OPM atau sering juga dikatakan sebagai kelompok “M” dan satu sisi lagi kelompok pro Nasionalisme Indonesia yang disebut kelompok “Merah Putih”. Orang Papua yang akan menjadi pejabat pasti memposisikan dirinya secara baik agar mendapat legitimasi di Negara, walaupun mereka telah sadar tentang siapa dia dan apa identitas jati dirinya sebagai orang Papua.

Inilah konsepsi ganda dalam dua nation yang kita maksudkan dengan “Nasionalisme Ganda Papua”. Selain itu Nasionalisme Indonesia tersemai melalui beberapa tokoh Indonesia yang diambil oleh pemerintah Belanda untuk ditugaskan di bumi Papua.

Kawin Silang Indonesia dan Papua yang Melahirkan Nasionalisme Ganda Orang Papua.

Relevansi Nasionalisme Ganda orang Papua terjadi akibat kawin silang (X) antar Nasionalisme Indonesia yang terbangun oleh tokoh-tokoh pejuang Indonesia. Sedangkan Nasionalisme Papua terbangun oleh para zendeling, yang mana keduanya bermuara dari pangkal konsepsi idelogi masing-masing, yaitu Indonesia dengan ideologinya dan Papua dengan ideologinya.

Mengurai benang pangkal dinamika pergolakan rakyat Papua dari beberapa aspek, yaitu: historis, ideologis dan politis yang bermuara pada satu titik, yaitu, Nasionalisme. Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia, masalah ke-Papua-an dan ke-Indonesia-an menjadi pangkal dinamika yang melahirkan pergolakan rakyat Papua sampai hari ini.

Pergolakan yang sesungguhnya bukan karena soal kepemerintahan Negara melainkan karena Papua tidak menyadari bahwa Papua itu Tuhan rela dan memperbolehkan nama-Nya disebutkan. Sebab dalam 10 hukum perintah Allah telah diperingatkan kepada manusia bahwa nama Tuhan tidak boleh disebutkan dengan sembarang. Tuhan telah bertanggung jawab atas tanah ini, namun karena Ketidaksetiaan Papua sendiri mengakibatkan perpecahan didalam nasionalisme Papua.

Begitupun seperti Bangsa Israel, ketika menantikan Musa begitu lama sehingga mereka mulai membuat patung berupa lembut yang terbuat dari Emas dan sujud menyebah baginya, sehingga ketika Musa turun dari gunung Sinai lalu melihatnya demikian membuatnya marah dan memisahkan Bangsa Israel menjadi dua kelompok, dimana yang setia dengan iman kepada Tuhan dan yang telah menyembah Patung yang mana kita bisa simpulkan bahwa kejadian itu menunjukkan dualism iman (Keluaran 32:1-27).

Munculnya dua Nasionalisme di Papua, yaitu Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia merupakan situasi yang dilematis dalam pemahaman sejarah Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nasionalisme Papua

Sejarah Peradaban Papua mencatat bahwa Perkembangan Peradaban Papua dimulai oleh zendeling Gereja pada tahun 1855. Pada tahun itu pula Identitas Papua di bangun di atas Adat-istiadat dan Budaya mereka, melalui di dikan zendeling di sekolah, nyanyian dan lagu-lagu yang dinyanyikan, karangan-karangan yang melukiskan ke-Papua-an, maklumat serta deklarasi zendeling tentang masa depan Papua yang mendoktrin rasa kecintaan terhadap Papua. Inilah kekuatan besar yang melahirkan Nasionalisme di Papua.

Belanda secara resmi menguasai Papua pada tahun 1828 setelah mendirikan Benteng di Lobo, Teluk Triton (sekarang wilayah Kabupaten Kaimana) sementara Pos Pemerintahan Hindia Belanda baru didirikan pada tahun 1898. Sistem administratif yang diterapkan Pemerintah Belanda di Papua berbeda dengan sistem administrasi yang di terapkan di daerah lain dalam wilayah Hindia Belanda. Biasanya Pemerintah Belanda menunjuk pemimpin lokal sebagai Pejabat Pemerintah.

Di Papua, kelompok sosial terdidik sangat sedikit sehingga memanfaatkan dari Maluku, khususnya Ambon, untuk bidang Pemerintahan. Sebagai akibatnya muncul dua lapis sistem kolonial di dalam masyarakat Papua.

Sistem Pemerintahan yang bersifat dual Colonialisme yang di perangkan kelompok atas, yakni segelintir orang Belanda, dan kelompok bawahan, yaitu mayoritas orang Indonesia yang melakukan kontak dengan orang Papua menjadi akar masalah yang akhirnya menimbulkan perasaan saling berbeda antara orang Papua dan orang Indonesia. Dalam berbagai konflik orang Papua cenderung memusuhi orang Indonesia daripada orang Belanda.

Bersemainya kesadaran ke-Papua-an sebagai Suku Bangsa tidak lepas dari perang misi Katolik dan zending Protestan yang sudah dimulai sejak tahun 1855, sejauh sebelum Pos Pemerintah Belanda di dirikan pada tahun 1898. Mereka memperkenalkan penggunaan bahasa Melayu dan budaya Melayu serta ide Barat kepada orang Papua.

Ini berlangsung hingga Jepang menginjakkan kakinya di Hindia pada April 1942 (yang) selanjutnya menguasai Merauke. Berbeda dengan sikap orang Papua terhadap Belanda, sikap mereka terhadap Jepang lebih cenderung menentang karena Jepang kejam. Karena itu, ketika para sekutu mendarat di Hindia pada April 1944, dianggap sebagai pembebas dari Jepang. Mereka membantu sekutu mengusir Jepang. Kedatangan para sekutu, menurut Lagerberg (1979), memotivasi masyarakat Papua memikirkan kembali identitas mereka.

Sementara itu, Nasionalisme Indonesia di Papua disemai Tokoh-tokoh Nasionalis mulai akhir 1945. Ketika Presiden Van Eechoud merekrut beberapa orang Indonesia sebagai Pegawai Pemerintah, di antaranya Soegoro Atmoprasodjo yang ditunjuk sebagai pengajar dan direktur Asrama pada Kursus Singkat Pamong Praja di Kota Nica. Kesempatan ini digunakan Soegoro untuk meyakinkan para siswanya untuk berpikir bahwa mereka adalah bagian dari Bangsa Indonesia.

Beberapa orang yang menempuh Pendidikan Eechoud dan kemudian menjadi terkemuka dalam aktivitas Politik antara lain: Markus dan Frans Kaisepo, Nicolaas Jouwe, Herman Wajoi, Silas Papare, Albert Karubuy, Moses Rumainum, Baldus Mofu, Eliezer Jan Bonay, Lukas Rumkorem, Martin Indey, Johan Ariks, Herman Womsiwor dan Abdulah Arfan.

Selepas dari tahun 1945, Nasionalisme Indonesia pun mulai muncul ke permukaan ketika dilakukan PEPERA, di mana Tokoh-tokoh Papua terpelajar di jadikan sebagai Tim Indonesia yang mengkampanyekan Indonesia kepada orang Papua. Selain itu, adanya pemaksaan dan Intimidasi yang memaksa orang Papua harus ikut dengan metode syok terapi sehingga membuat mereka takut dan selalu mengakui keberadaan Indonesia di bumi Kasuari.

Kita menemukan aspek-aspek pembentukan Nasionalisme Papua dan juga Nasionalisme Indonesia – sehingga kita memakainya dengan istilah Nasionalisme ganda yang terbangun di Papua. (*)

(KMT/Admin)

Pembongkaran Paksa di Pasar Boswesen; Satpol-PP Gabungan TNI/Polri bersama Pedagang Aksi di Tempat

Dok: Ist/Saat Pembongkaran pasar Boswesen dari Aparat Gabungan TNI/Polri di Kota Sorong. (Mama Papua)

Sorong|KAWATMAPIATV.ID – Warga Kota Sorong serta gabungan dari aparat TNI/Polri, Satgas Pol-PP melakukan Penggusuran paksa di pasar Boswesen, pada Jumat pagi, (29/23). Dalam paksa pembongkaran pasar Boswesen tersebut, dari gabungan dari TNI/Polri sebelumnya diawali apel pagi di halaman Gereja, sebelum melakukan paksa membongkar seluruh pondok-pondok jualan para pedagang warga setempat di kota Sorong.

Menurut laporan, Pembokaran dimulai jam 05:30 hingga 09.00 WIT. Selanjutnya, 09.00 - 11.30, Kepala Dinas Satpol-PP dan para pedagang, Mama-mama Papua yang bersikap keras untuk tetap bertahan di pasar Boswesen," katanya, kepada Jurnalsit, saat diwawancarai langsung lewat Via selulernya".

Lantaran bagi mereka pasar Boswesen merupakan ruang hidupnya mereka di mana pasar Boswesen lebih strategis untuk penjual dan pembeli melakukan transaksi uang, barang dan jasa sehingga mudah sekali untuk mendapatkan uang setiap hari.

Saat pedagang Mama-mama Papua sedang aksi di tempat. (29/23) siang tadi. (Gabung dari TNI/Polri serta Satgas Pol-PP di Kota Sorong)

Dalam kesempatan itu, Lembaga Badan Hukum LBH kota Sorong, Maximus Sedik, mengampaikan bahwa, rata-rata pedagang Papua adalah para pedagang yang hanya sekedar menjual hasil kebunnya. Mereka ingin barangnya cepat terjual,  karena mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan anak-anak untuk biaya anak sekolah, jajan, kebutuhan dapur, dan transporatsi serta makan minum setiap hari berbeda dengan para pedagang  Non Papua.

Mereka kebanyakan pedagang tetap seperti pedagang pinang, bumbu dapur, bahan makanan, pakian, dan lainnya. Selain itu, menurut mereka pasar Boswesen adalah pasar tertua yang harus dijaga bukan dimusnahkan,"ujarnya".

Apalagi diganti dengan pembangunan ruang tata hijau. Alasan lainnya adalah aktivitas pembeli masih kurang. Beberapa pedagang kembali berjualan di pasar Boswesen, mereka merasa rugi.

Sambungnya lagi, Maximus, akses jalan yang belum maksimal, sampai saat ini belum ada akses transportasi umum yang masuk hingga ke pasar modern. Oleh sebab itu, jika pedagang yang dari lokasi yang jauh. Mereka akan membayar transporatsi dua kali lipat. Contohnya, seorang bapak yang bercerita bahwa ia naik ojek ke pasar modern dari Rafidin, sekali naik ojek, Rp. 30.000 hingga 50.000 (tiga puluh ribu sampai lima puluh ribu). 

Dok: Ist/ setelah dibongkar pasar Boswesen.

Kemudian, para pedagang dan pembeli juga masih mengeluh dengan keamanan di pasar modern yang kadang-kadang anak muda mabuk dari malam hingga pagi. Mereka merasa belum aman untuk masuk membeli atau pun menjual di dalam pasar modern Rufei, "terangnya".

Mereka juga kecewa dengan sikap yang mulia mantan Wali kota, kota Sorong tidak melakukan sosialisasi atau pun dialog dengan para pedagang Mama-mama Papua tentang Pembangunan Pasar modern Rufei. Cerita seorang pedagang bahwa, mantan Wali Kota Kabupaten Sorong hanya melakukan pertemuan dengan para pedagang Non Papua tanpa melibatkan pedagang Papua.

Berbagai unek-unek pun dikeluarkan mama-mama Papua, Bapak, dan Anak muda. Sekitar jam 12.00, kepala Satpol-PP memerintahkan kepolisan untuk mengangkat meja-meja dan lainya ditaru di Truk.

Di saat itu, beberapa Mama-mama berdiri di depan Truk. Akhirnya, Polwan dan Satpol-PP perempuan dihadapkan dengan Mama-mama. Sehingga terjadi saling tarik menarik dan dorong mendorong. Akhirnya, Satpol-PP membongkar masuk bersama Truk dan dikawal ketat oleh aparat TNI/Polri.

Para pedagang semua menahan emosi karena ada pihak keamanan semua menahan diri hanya para Mama-mama yang melampiaskan emosinya dengan mengambil air got bekas sampah Ikan dan lainya menyiram para Satpol-PP yang sedang mengangkat pondok jualan yang telah dirusak atau pun yang masih bagus.

Pembersihan dilakukan dari siang hingga sore pukul 16.00. sampai kornologi ini disebarkan.

Dilaporkan bahwa, Sabtu, dan Minggu, Satpol-PP dan pihak Keamanan tetap melakukan penjagaan di pasar dalam hal melarang Mama-mama Papua dan pedagang Non Papua untuk tidak berjualan namun mereka sebagian tetap bertahan berjualan demi makan dan minum sehari-harinya.

Demikian Kronologi ini disusun oleh Lembaga Badan Hukum LBH Kota Sorong, Maximus Sedik, dalam keterangannya. Hal itu, disampaikan kepada Jurnalis media ini, Minggu, (29/23) siang tadi.

Lebih lanjut, Maximus, Pemerintah kota Sorong nyatanya membunuh Hak Hidup para pedagang, masyarakat yang biasa jualan di Pasar Boswesen tanpa memberikan solusinya. 

Pertama, Pedagang Pasar Boswesen merupakan pedagang kecil mulai dari pedagang Ikan, Pinang, Sayuran, dan hasil kebun Mama-mama Papua. Para Pedagang yang bersikap keras untuk tetap bertahan di pasar Boswesen. Lantaran bagi mereka pasar Boswesen merupakan ruang hidupnya mereka di mana pasar Boswesen lebih strategis untuk penjual dan pembeli melakukan transaksi uang, barter sehingga mudah sekali untuk mendapatkan uang setiap hari.

Kedua, Rata-rata pedagang Papua adalah para pedagang yang hanya sekedar menjual hasil kebunnya. Mereka ingin barangnya cepat terjual. Karena mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan Anak-anak sekolah untuk jajan dan transporatsi serta makan minum setiap hari berbeda dengan para pedagang non Papua.

Ketiga, Mereka kebanyakan pedagang tetap seperti Pinang, Bumbu dapur, bahan makanan, pakian, dan lainnya. Selain itu, menurut mereka pasar Boswesen adalah pasar tertua yang harus dijaga bukan dimusnahkan. Apalagi diganti dengan Pembangunan Ruang Tata Hijau (RTH). Alasan lainnya adalah aktivitas pembeli masih kurang.

Keempat, Beberapa pedagang kembali berjualan di pasar Boswesen, Mereka merasa rugi. Tambah lagi, akses jalan yang belum maksimal. Sampai saat ini, belum ada akses transportasi umum yang masuk hingga ke pasar modern.

Oleh sebab itu, jika pedagang yang dari lokasi yang jauh, mereka akan membayar transporatsi dua hingga tiga kali lipat. Contohnya: Seorang bapak yang bercerita bahwa, ia naik ojek ke pasar modern dari Rafidin, sekali naik ojek, Rp. 30.000 hingga 50.000. Kemudian, para pedagang dan pembeli juga masih mengeluh dengan keamanan di pasar modern yang kadang-kadang anak muda mabuk dari malam hingga pagi.

Mereka merasa belum aman untuk masuk membeli atau pun menjual di dalam pasar modern Rufei. Mereka juga kecewa dengan sikap mantan wali kota tidak melakukan sosialisasi atau pun dialog dengan para pedagang mama-mama Papua tentang pembangunan Pasar modern Rufei.

Negara tidak boleh ikut campur dalam urusan masyarakat, baik di bidang sosial maupun ekonomi lambat laun menimbulkan pertentangan. Terutama dalam masalah ekonomi menimbulkan adanya perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin. Sesuai dengan perubahan pemikiran tentang peran negara dalam kesejahteraan rakyatnya, maka rumusan negara hukum klasik perlu di tinjau kembali.

Menurut pedagang warga setempat, bahwa tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negara yang meliputi investasi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan, dan pelayanan kesejahteraan sosial. Bagi pedagang, selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah basic needs dalam hal baik dibidang formil maupun material.

Cerita seorang pedagang bahwa, mantan wali kota Sorong hanya melakukan pertemuan dengan para pedagang non Papua tanpa melibatkan pedagang Papua.

Para pedagang di pasar Boswesen telah mengalami pembongkaran paksa 10 kali. Walapun demikian mereka tetap bertahan. Data sementara yang dihimpun pendamping ada 220 pedagang yang kembali berjualan sejak November 2022 hingga 26 January 2023. Terlepas dari pedagang yang sejak Desember, merasa rugi jualan di pasar modern karena barang jualannya kurang laku sehingga kembali berjualan di pasar Boswesen.

Sejak pembongkaran paksa, para Mama-mama Papua yang membawah hasil kebunnya dan juga penjual sayuran serta bumbu tetap berjualan karena mereka merasa ruang hidup mereka ada di pasar Boswesen. Tempat yang mudah dan cepat mendapat uang ada di pasar Boswesen.Oleh sebab itu, mereka meminta Pemerintah kota Sorong untuk stop melakukan Intimidasi dan Terror melalui aparat keamanan dan juga Satpol-PP.

Sehari, para pedagang di pasar Boswesn tidak berjualan maka pemekot Sorong telah merampas hak hidup para pedagang, anaknya, dan keluargnya. Mereka akan kesulitan memenuhi kebutahan sehari-hari dalam rumah tangga.

Pemkot Sorong harusnya memberikan solusi bukan membuat masalah bagi masyarakat. Kondisi pasar modern sekarang akses jalan kurang lancar. Bahkan tidak ada taksi yang melayani sampai di pasar. Penjual kecil merasa rugi jika berjualan di pasar modern karena harus membutuhkan biaya transportasi yang besar bukan hanya naik taksi, tapi masuk ke dalam pasar harus naik ojek. Pembeli kurang sedangkan mama-mama Papua dan pedagang kecil lainya membutuhkan uang cepat.

Keamanan yang belum terjamin 100% Anak muda kadang mabuk di pasar dan di jalan menuju pasar sehingga penjual dan pembeli tidak merasa aman untuk ke pasar modern.

Para Pedagang telah melakukan terbaik supaya di DPRD kota Sorong dan Wali kota Sorong, ada tetapi faktanya DPRD yang katanya penyambung lidah sebagai wakil rakyat pun tidak mampu memberikan solusi bagi masyarakatnya sendiri,  sedangkan wali kota sendiri tidak mau membuka ruang bagi para pedagang untuk melakukan dialog atau pun solusi lain.

Wali kota Sorong hanya mementingkan Pembangunan RTH yang dinilai tidak menguntungkan bagi masyarakat. RTH yang ditutup dengan tembok tinggi. Apakah milik masyarakat Sorong atau milik Investor Jika dahulu 10 tahun kepemimpinan, Bapak Lambert Jitmau, berjiwa besar dalam memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil maka RTH tidak ada, tetapi pasar Boswesen diperluas dan percantik sehingga para pedagang ikan tidak merasa aneh ketika menjual ikan di tempat yang tidak ada askes air asin.

9 ruang yang diwacanakan oleh pemkot Sorong untuk membangun RTH adalah sebelumnya pasar Boswesen sehingga seharusnya Pemerintah Kota Sorong berhenti medorong Pembangunan RTH, tapi membangun kembali Pasar Boswesen menjadi pasar Tradisional atau pasar lokal bagi pedagang asli Papua.

Karena kota Sorong adalah Pusat Industri, maka wajib ada pasar khusus bagi pedagang asli Papua. Mereka menjual hasil kebun, dan lainnya. Kota Sorong sendiri belum ada pasar khusus bagi OAP. Oleh sebab itu, pemerintah Papua Barat Daya harus membangun pasar tradisioan bagi OAP.

Adapun tuntutan para pedagang pasar Boswesen sebagai berikut:

Pertama, Pemkot Sorong stop melakukan penggusuran dan pembongkaran paksa.

Kedua, Pemkot Sorong stop melibatkan TNI, PORLI, BRIMOB dalam penggusuran paksa.

Ketiga, Pemkot Sorong segera membangun kembali pasar Boswesen sebagai pasar khusus mama-mama Papua atau pasar lokal Papua.

Keempat, Pemkot Sorong jangan menghapus sejarah pasar Boswesen dengan membangun RTH.

Kelima, RTH untuk siapa?Jika untuk kepentingan investor maka segera hentikan dan dan bangun kembali pasar Boswesen untuk mama-mama Papua.

Keenam, Pemkot Sorong segera membuka dialog antar para pedagang dengan pemerintah.

Ketujuh, Pemkot Sorong harus memberikan solusi bukan menciptakan konflik terhadap masyarakat.

Kedelapan, Meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menyurati pemkot Sorong untuk segera berhenti melakukan penggusuran paksa bagi pedagang di pasar Boswesen. (*)

(KWT/Admin)