Menguliti Cina

Dok: Ist/ Membombardir Konspirasi Cina di Teritori West Papua. 

*Siorus Ewanaibi Degei

Pada artikel ini kita akan bersama-sama mengguliti Cina, sebuah negara yang hendak menguasai dunia sebagai antitesis dan negara adidaya sekaligus adikuasa mengantikan Amerika dan Russia di panggung perpolitikan dunia. Tentu terhadap Cina dan ekspansi politiknya ini menyisihkan debat ruwet yang belum usai. Kendati pun demikian, dalam beberapa tahun terakhir di abad ke 21 ini, Cina meloncat kegirangan menyepak beberapa negara besar di pasar internasional hingga “tutup tirai bisnis”, Amerika juga belakangan ini sedang dibuat galau dan ketar-ketir oleh Cina. Singkatnya, kini dalam opera perpolitikan dunia, kita juga disuguhkan dengan wacana keterlibatan aktor baru, Cina. 

Cina, Jepang, Korea Utara, Singapura, bahkan Indonesia dan negara-negara asia lainnya, sepertinya hendak tampil mewujudnyatakan visi dan misi dari legenda “macan asia” atau “pelita asia”. Setelah lama bergulat dengan Russia dari partai dengan bendera komunis-sosialis, kini Amerika juga didatangi dengan tokoh yang bukan pendatang baru, yakni Cina dari kubu komunis-sosialis bersaing melawan Amerika yang dari dulu sampai sekarang masih konsisten memakai partai dan bendera liberal-kapitalis untuk memuluskan kepentingan-kepentingan globalnya.

Dalam sejarah dunia pasti saja kita jumpai ada dua sampai beberapa aktor dan artis yang saling bertikai. Misalnya di awal abad penjelajahan dunia di jalur kemaritiman atau kelautan ada dunia kerajaan atau kekaisaran besar yang saling bertikai, yakni Spanyol dan Portugis. Bola bumi juga mereka potong menjadi dunia mata angin besar, yakni Timur dan Barat. Setelah keduanya karam dalam sejarah. Muncul juga dualisme antara kekristenan dan keislaman menghiasi abad-abad kegelapan di dunia. Di opera perang dunia pertama dan kedua, ada Uni-Soviet, kini Russia dan Sekutu di bawah komando kapten Amerika bak serial Avengers. Perang-perang besar yang menukik durasi dan etalasenya paska perang dunia I-II yang mempertemukan negara-negara bekas koloni Sekutu dan Uni-Soviet selalu terkonfirmasi dengan dua kekuatan adidaya dan adikuasa dewasa ini. 

Negara adikuasa adalah negara yang bergerak di bidang pertahanan militer atau yang melebarkan sayap kekuasaannya dengan kekuatan fisik, jalan perang, jalan kekerasan berdarah-darah. Negara adidaya adalah negara yang bergerak di bidang ekonomi, negara yang menggunakan daya pikirnya untuk menguasai roda ekonomi pasal global. Negara yang masuk dalam ketegori adikuasa adalah Amerika karena ia selalu mengedepankan pendekatan represif-militer dalam mengkolonisasi suatu wilayah, bahwa ia selalu menempuh jalur perang penaklukan untuk menjajah suatu entitas bangsa. 

Cina adalah negara adidaya karena ia menggunakan intelegensianya untuk menguasai roda ekonomi pasar global. Sementara Russia ada di tengah-tengah dua dikotomis negara ini, ia adidaya sekaligus adikuasa. Bagi penulis sendiri, ketiga negara ini sama-sama adikuasa dan adidaya sebab secara militer ketiganya maju pun juga secara ekonomi, ketiganya sama-sama tajir. Indonesia ada di mana? Indonesia adalah negara yang “bermimpi basah” mau menjadi negar adidaya sekaligus adikuasa pula seperti Cina dan Russia.

Rupanya isu perang dingin yang digadang-gadang akan mempertemukan Cina, Amerika dan Russia dalam satu podium yang bernama “perang dunia III junto IV” di laut Pasifik itu. Papua menjadi salah satu destinasi target lirikan ketiga bandit dan bangkir “kelas kingkong” itu. Mereka sudah sejak jauh-jauh hari mulai mengepaskan sayap dan menangcapkan kukuh kapitalisme, kolonialisme dan imperialismenya di West Papua. Perlu kita catat bahwa West Papua adalah salah satu atau mungkin satu-satunya wilayah koloni di abad 21 ini yang menjadi buruan para pencari dan pencuri harta karun bernama Amerika, Cina dan Russia. Bahkan Amerika sendiri sudah mulai menjajah West Papua dengan lumbung tambang ilegalnya di Freeport, tidak ketinggalan Russia dan Cina.

Dalam artikel ini penulis akan mengulik fakta bahwa entah Amerika, Cina, Jepang dan Russia maupun kesemua negara lainnya tidak ada bedanya. Mereka sama-sama adalah “vampir” dan “derakula”, “penghisap” dan “perampok” sumber daya alam global, kali ini target buruan mereka adalah West Papua, sebenarnya sudah sejak operasional Freeport berlangsung, yakni di tahun 40’an.

Pada bagian awal ini penulis hendak menampilkan beberapa hasil analisis dari Universitas Kaki Abu (UNIKAB) yang akan membuka wawasan kita ihwal siapa itu sebenarnya Cina, terutama penulis hendak memberikan informasi lain yang mungkin bisa membuka mata dan hati Pdt. Dr. Sokrates Sofyan Yoman dan beberapa kawan yang menabiskan Xi Jin Ping sebagai “tuhan” di abad 21 ini.  

Penulis mau menunjukkan bahwa Xi Jin Ping itu BUKAN WAJAH tuhan, tapi WAJAH HANTU di abad 21 ini, teristimewa di West Papua, ia sama-sama IBLISNYA dengan Amerika. Penulis hendak “menampar” beberapa oknum dan pihak yang sepertinya akal sehat dan hati nuraninya sudah lama “membusuk dalam karun” fatamorgana dan kamuflase yang secara indah dimainkan oleh Cina dan antek-anteknya di West Papua guna mengusir Amerika dari sana. Bagi penulis, baik itu Cina maupun Russia yang memakai “kondom” komunis-sosialis, maupun Amerika, Inggris dan lainnya yang memakai “kondom” liberal-kapitalis tidak ada bedanya, mereka itu sama-sama “pembunuh”, “penjajah” dan “perampok” cuman cara, gaya, metode dan strategi yang mereka pakai itu saja yang berbeda-beda, tetapi sekali lagi tujuan mereka adalah satau, yakni “berburu harta karun” di pulau emas, tambang, uranium, torium, titanium dan colbalt yang bernama West Papua.

Rapotase Unikab: Mengulik Konspirasi Cina di West Papua

Ada sekitar enam hasil analisis yang sudah dikemukan oleh civitas akademika UNIKAB terkait agenda perburuan harta karun di West Papua. Judul rapotase ini adalah, Cina Pelan Tapi Pasti? Di sana kita akan bersama-sama melihat bahwa wajah asli Xi Jin Ping atau Cina yang sebenarnya, bahwa mereka atau dia BUKAN wajah tuhan, melainkan sebaliknya ia adalah WAJAH HANTU di West Papua. Berikut hendak kami beberkan hasil rapotase UNIKAB.

Cina, Pelan Tapi Pasti? I

Pada tulisan sebelumnya, kami mengulas tentang; “Smelter di Gresik, Jepang Pegang Kendali?”. Kurang lebih ada sekitar 10 bagian / part. Inti utamany Kakaa, ada dua hal;

Pertama, Jepang (MMC) memegang saham sebesar 75% di PT. Smelting Gresik, yang dibangun pada tahun 1996, dan 

Kedua, Smelter Gresik saat ini dibangun oleh Jepang (Chiyoda Internasional). Kali ini, kita akan masuk ke topik tentang Cina, Pelan Tapi Pasti. 

Sebelumnya, pada 2009, informasi tentang PT. Freeport menambang Uranium di West Papua (Timika) “bocor” sana-sini. Hingga Indonesia berupaya agar PT. FI mengakuinya. Tetapi PT. FI menutupi. Untuk membuktikan kebenaran, Indonesia dan jajaran pemerintah Indonesia di West Papua (Gubernur Provinsi Papua) mendesak agar PT. FI membangun Smelter di Papua. Upaya itu mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah NKRI di West Papua melalui PemProv. Papua (Gubernur) menyambangi China. Tujuannya mencari investor China agar membangun Smelter di Papua. 

Untung mempersiapkan itu, PI dan Pemprov Papua mencari lokasinya pembangunan Smelter. Namun, yang paling utama adalah Tenaga Pembangkit Listrik. Karena Listrik adalah Komponen utamanya. Demi menyiapkan komponen tersebut, Sungai Mamberamo rupanya dipilih sebagai areal strategis Pembangunan PLTA. Alhasil, upaya pembangunan PLTA di Mamberamo gagal (2007-2013). 

Cina, Pelan Tapi Pasti? II

Di tulisan sebelumnya, Part I, kami mengakhirinya dengan kalimat: “Demi menyiapkan komponen tersebut, Sungai Mamberamo rupanya dipilih sebagai areal strategis Pembangunan PLTA. Alhasil, upaya pembangunan PLTA di Mamberamo gagal (2007-2013)”. Berikut ini sedikit Catatan kronologis yang dikeluarkan oleh media; 

Pada 2014 telah dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Cina, Haenergy Holding Company. Namun upaya meraih investor sempat diwarnai dengan kasus korupsi. Pada 2014, Gubernur Papua 2009-2011, Barnabas Suebu terseret kasus Detailing Engineering Design (DED) PLTA Mamberamo tahun anggaran 2009-2010. Ia diduga terlibat dalam penggelembungan proyek bernilai Rp 56 miliar itu bersama PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya. 

Pada 2016, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan telah berangkat ke Cina bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. Mereka mencari investor pembangunan smelter dan hydropower Mamberamo. 

Aksi mencari investor ini terus berjalan. Pada 2019 lalu Kepala BKPM atau sekarang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berangkat ke Cina bersama Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab, Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw dan Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa. Mereka lagi-lagi bertemu dengan beberapa investor Cina.

Bahlil menyebutkan selain PLTA Mamberamo, kunjungan ini untuk membuka investasi pertambangan hingga industrialisasi mineral di Papua. Rombongan ini melakukan pertemuan dengan Huafon Group, Tsingshan Group, dan Tsing Tuo Group. Tsing Tuo disebut mengembangkan pembangkit Hidropower Shan Du. 

Namun nama-nama perusahaan ini tak asing dalam industri nikel. Ketiganya memiliki smelter nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bahkan dalam rilis pers milik Tsingshan Holding Company menyebutkan kunjungan ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk meninjau industrialisasi nikel, stainless steel, dan baterai listrik. 

Pasca kunjungan rombongan Bahlil dan pejabat Papua ke Cina itu, pemerintah Provinsi Papua menyebutkan perusahaan mineral asal Australia, Fortescue Metal Group, juga menyatakan tertarik melakukan investasi sebesar Rp 50 triliun. 

Cina, Pelan Tapi Pasti? III

Di tulisan sebelumnya, Part I, kami mengakhirinya dengan kalimat: “Demi menyiapkan komponen tersebut, Sungai Mamberamo rupanya dipilih sebagai areal strategis Pembangunan PLTA. Alhasil, upaya pembangunan PLTA di Mamberamo gagal (2007-2013)”. Berikut ini sedikit Catatan kronologis yang dikeluarkan oleh media; 

Pada 2014 telah dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Cina, Haenergy Holding Company. Namun upaya meraih investor sempat diwarnai dengan kasus korupsi. Pada 2014, Gubernur Papua 2009-2011, Barnabas Suebu terseret kasus Detailing Engineering Design (DED) PLTA Mamberamo tahun anggaran 2009-2010. Ia diduga terlibat dalam penggelembungan proyek bernilai Rp 56 miliar itu bersama PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya. 

Pada 2016, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan telah berangkat ke Cina bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. Mereka mencari investor pembangunan smelter dan hydropower Mamberamo. 

Aksi mencari investor ini terus berjalan. Pada 2019 lalu Kepala BKPM atau sekarang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berangkat ke Cina bersama Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab, Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw dan Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa. Mereka lagi-lagi bertemu dengan beberapa investor Cina.

Bahlil menyebutkan selain PLTA Mamberamo, kunjungan ini untuk membuka investasi pertambangan hingga industrialisasi mineral di Papua. Rombongan ini melakukan pertemuan dengan Huafon Group, Tsingshan Group, dan Tsing Tuo Group. Tsing Tuo disebut mengembangkan pembangkit Hidropower Shan Du. 

Namun nama-nama perusahaan ini tak asing dalam industri nikel. Ketiganya memiliki smelter nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bahkan dalam rilis pers milik Tsingshan Holding Company menyebutkan kunjungan ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk meninjau industrialisasi nikel, stainless steel, dan baterai listrik. 

Pasca kunjungan rombongan Bahlil dan pejabat Papua ke Cina itu, pemerintah Provinsi Papua menyebutkan perusahaan mineral asal Australia, Fortescue Metal Group, juga menyatakan tertarik melakukan investasi sebesar Rp 50 triliun. 

Cina, Pelan Tapi Pasti? IV

Pada ulasan sebelumnya di part III, kami sampai sampai pada kalimat: “Pembukaan area tambang nikel pernah menimbulkan konflik pada 2015-2017 hingga kemudian ditutup.” Lebih lanjut, BETAHITA.ID Papua: Dugaan Tambang Nikel di Balik Proyek PLTA Mamberamo, membeberkan bahwa: 

Pertama, Pegunungan yang membentang sepanjang 36 kilometer di Kota dan Kabupaten Jayapura ini merupakan cagar alam. Jika pertambangan dilegalkan maka akan mendatangkan bencana hidrologi bagi kawasan di sekitarnya, termasuk Jayapura. 

Kedua, Proyek PLTA Mamberamo sendiri bakal berdampak bagi DAS Mamberamo. Kawasan Mamberamo ditetapkan sebagai suaka margasatwa sejak 1982. Ekosistem flora dan fauna di kawasan itu bakal terdampak jika ada pembangunan bendungan besar. 

Ketiga, Penelitian Conservation International Indonesia pada 2008 menyebutkan banyak spesies satwa langka dan baru ditemukan di Mamberamo seperti kangguru mantel emas, katak berhidung pinokio (litoria sp nov), burung penghisap madu (meliphagidae), dan lainnya. Mereka bakal terancam jika pembangunan dilakukan. Lebih lanjut dalam Gub. Papua menyikapi bahwa, (https://m.antaranews.com/amp/berita/1163603/gubernur-papua-minta-luhut-ikut-tawarkan-investasi-plta-mamberamo);

Pertama, Lukas menyebut proposal proyek PLTA Mamberamo telah disusun sejak zaman Presiden BJ Habibie. Karena potensinya yang besar, maka ia berinisiatif untuk kembali menjalankan proyek tersebut.

Kedua, Pembangunan PLTA Mamberamo Raya di Sungai Mamberamo sudah didorong sejak 2012, yang diawali dengan penelitian, kemudian pada 2014 dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Tiongkok Haenergy Holding Company.

Ketiga, Namun, pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo itu tersendat karena kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Jannes Johan Karubaba dan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu.

Jannes dan Barnabas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan pembuatan detail engineering design (DED) di PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mamberamo Tahun Anggaran 2009-2010.

Keempat, Kemudian, pada 2016, Luhut yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam ikut memfasilitasi pertemuan antara Pemda Papua dengan investor China. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai rencana investasi pembangunan PLTA Mamberamo tersebut.

Cina, Pelan Tapi Pasti? V

Pada ulasan part IV, kami sampai pada kalimat; “Kemudian, pada 2016, Luhut yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam ikut memfasilitasi pertemuan antara Pemda Papua dengan investor China. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai rencana investasi pembangunan PLTA Mamberamo tersebut.”

Terkait dengan proyek PLTA Mamberamo ini, dua Pejabat Papua, yaitu Barnabas Suebu dan Johan Karubaba terjerat korupsi PLTA Mamberamo. Barulah, setelah mereka dijerat korupsi, proyek ini kemudian diambil kembali oleh pemerintah Indonesia (NKRI) melalui Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil dan Jokowi. 

Barangkali, kita dapat berasumsi, bahwa NKRI tidak menghendaki agar Pejabat Papua dan atau OAP memiliki saham dalam proyek PLTA, yang mana itu menjadi komponen utama dalam menyuplai energi listrik bagi pembangunan Smelter di Papua. Lagi pula, China menyatakan setujui menginvestasikan dana sebesar Rp. 150 Triliun. 

Barulah kemudian, di tahun-tahun 2015-2022, NKRI kembali menangani proyek PLTA Mamberamo tersebut. Di sini, investasi China sebesar Rp. 150 T (perlu dipastikan ulang, sebab, Australia juga sempat menawarkan diri) belum dipastikan apakah sudah diinvestasikan atau belum. 

Di tahun 2021, Jokowi memulai lagi rencana pembangunan PLTA Mamberamo. Sedangkan Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil masih tetap memainkan peran dalam memuluskannya. Barangkali, Investor China yang menginvestasikan Rp. 150 T akan dimainkan oleh mereka. (Sebagai Catatan: Perlu ada konfirmasi ke Barnabas Suebu).

Cina, Pelan Tapi Pasti? VI

Pada ulasan sebelumnya, kami sampai pada kalimat: (Tidak heran, kalau hanya untuk Proyek PLTA EBT saja, tidak mungkin Pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua jauh-jauh bertandang ke China mencari investor. Dan tidak heran juga, China bahkan setuju untuk investasikan Rp. 150 Triliun).

Sebelumnya juga di tahun 2018, Indonesia berhasil mengandeng China ENFI Engineering untuk investasi di bidang Teknologi Terutama Teknologi Pertambangan, yang mana China ENFI Engineering bersedia menanamkan modalnya berupa teknologi Pertambangan Underground Mining (Mesin Bor, Kereta angkut bawah tanah yang terkoneksi dengan jaringan 5G. Jokowi telah berhasil meresmikannya pada tahun 2022). 

Di tahun 2023, ada perkembangan terbaru. Indonesia mulai mengandeng erat China berkat. Kunjungan Jokowi pada 27 Juli 2023 ke China, berhasil menyepakati 8 Kesepakatan. Delapan Kesepakatan Kerja Sama Hasil Pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping:

Pertama, Protokol tentang Persyaratan Phytosanitary untuk Ekspor Tabasheer dari Indonesia ke Tiongkok.

Kedua, Rencana Aksi Kerja Sama Bidang Kesehatan.

Ketiga, Nota Kesepahaman tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Bersama.

Keempat, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perencanaan Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman terkait Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia.

Kelima, Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok “Two Countries, Twin Parks.”

Keenam, Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Bahasa Tiongkok.

Ketujuh, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi dan Teknis.

Kedelapan, Nota Kesepahaman Sembilan Sektor Swasta.

Selain 6 rapotase di atas ada juga dua analisis lainnya, yakni Amerika dan Inggris Terancam, Jepang dan China mulai Pegang Kendali di Tambang Emas West Papua, Timika? Dan Quo Vadis Nasib 10% Divestasi Saham Freeport (Rio Tinto)?. Dua tambahan ini akan memperjelas bahwa Cina itu adalah sebuah negara penjajah yang sadis, ia halus sekaligus licik, terutama dalam peta misi perburuan dan perampokan harta karun di West Papua yang sudah, sedang dan senantiasa ia perjuangkan.

Amerika dan Inggris Terancam, Jepang dan China mulai Pegang Kendali di Tambang Emas West Papua, Timika?

Tidak panjang lebar, langsung saja pada intinya, bahwa:

Pertama, Indonesia berhasil mendivestasikan 51,23% Saham Freeport milik PT. Rio Tinto (Inggris) kepada PT. Inalum (tahun 2013, Nippon Asahan Alumunium) yang mana Jepang memegang saham terbesar, 65%. 

Kedua, Divestasi itu mengharuskan Indonesia membayar surat Obligasi kepada Inggris, yang mana pinjamannya berasal dari Bank Jepang, Tiongkok dan Bangkok.

Ketiga, Indonesia berhasil meneken kontrak dengan China ENFI Engineering di tahun 2018, untuk Sumur Bor, Mesin Bor dan Jaringan Internet 5G. 

Keempat, Freeport harus membayar biaya kontak ke Jepang (Chiyoda Kogya Internasional Indonesia) sebesar 43 Triliun untuk pembangunan Smelter di Gresik. Ditambah lagi Jepang (MMC) memegang saham 75% di PT. Smelting Gresik.

Kelima, 2 Mesin Bor (khusus underground mining), Kereta Bawah Tanah dan Jaringan 5G telah diresmikan oleh Jokowi di Timika. Itu artinya, China sudah mulai memegang kendali. 

Keenam, Amerika Serikat mulai ngotot kepada Jepang (PT. Chiyoda Kogya Internasional) untuk segera selesai Smelter di tahun 2024. Agar dapat melunasi utang dalam hitungan 1-3 Tahun. Sebab, pendapatan produksi peleburan konsentrat sebelumnya di PT. Smelting hanya mencapai 150 triliun per tahun. Dipastikan dengan dibangunnya Smelter Gresik, pendapatan per tahun mencapai 300-500 Triliun, yang mana itu berarti dapat lunasi utang dan tutup modal.

Ketujuh, PT. Rio Tinto (Inggris) sampai saat ini masih berutang kepada Indonesia sebesar Rp. 56 Triliun (Barangkali lebih). Sementara Amerika Serikat (Freeport) sepertinya “Garang”. Ini terbukti dari serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Indonesia dengan menggunakan isu pelanggaran HAM di Papua. Terlihat jelas di UPR (Universal Periodik Report).

Kedelapan, Rupanya, Diam-diam Indonesia bersandar di China dan Jepang. China ENFI Engineering dan Chiyoda Kogya Internasional serta MCC (Jepang) perlahan menggeser posisi Inggris (PT. Rio Tinto) dari Tambang Emas West Papua di Timika.

Kesembilan, Lupa, sebelumnya, ditahun 1996, saat Amerika Serikat menemukan Uranium di West Papua (Timika), karena kendala krisis moneter, maka Amerika mengandeng Rio Tinto dan MMC. PT. Rio Tinto (Inggris) menginvestadi modal (uang) dan PT. MMC (Jepang) menginvestasikan teknologi. Untuk dua hal ini, Inggris (PT. Rio Tinto) mendapatkan saham 51.23% dan Jepang untuk pembangunan Smelter sebesar 75%. (Catatan: Untuk Inggris, Rio Tinto kami belum bisa pastikan apakah benar 51%). 

Kesepuluh, Kasus Papa Minta Saham di tahun 2015. Kasus ini yang menjadi cikal-bakal dari PHK 8.300 karyawan PT. Freeport. Dimana Freeport mengancam Indonesia untuk ajukan ke mahkamah Arbitrase Internasional. Tapi karena Indonesia tidak berdalih, maka Freeport memotong dana tunjangan karyawan. 

Quo Vadis Nasib 10% Divestasi Saham Freeport (Rio Tinto)?

Tanpa panjang lebar. Langsung saja pada intinya, bahwa;

Pertama, NKRI pada 2018, mendisvestasikan 51,23% saham Freeport (Amerika Serikat) milik Rio Tinto (Inggris) kepada NKRI.

Kedua, Divestasi itu dikelola oleh PT. Inalum, dkk (Indonesia Asahan Alumunium), yang mana Inalum adalah perusahaan milik Jepang, yaitu Nippon Asahan Alumunium, di mana pada tahun 2013, NKRI “mencintrakan” Nasionalisasi, padahal 65% pemegang sahamnya adalah Jepang.

Ketiga, Di tahun yang sama, yaitu 2018, hasil divestasi itu kemudian diberikan kepada Papua sebesar 10%, yaitu kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Masingmasing pembagiannya Provinsi sebesar 7% dan Kabupaten Mimika sebesar 3%. Pembagian ini ditandatangani oleh LE dan EO sebagai Gubernur dan Bupati pada waktu itu. 

Keempat, NKRI menetapkan prasyarat utama dari 10% itu, bahwa Prov. Papua dan Kab. Mimika harus mendirikan BUMD. BUMD itu haruslah mengandeng PT. MIND ID milik Luhut Binsar Panjaitan. 

Kelima, Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, belum diketahui secara pasti apakah prasyarat itu sudah dipenuhi oleh Pemprov dan Pemkab. 

Keenam, Saat ini Kab. Mimika telah masuk di dalam administrasi Prov. Papua Tengah. Pertanyaannya apakah 10% itu adalah milik Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika? Belum ada kejelasan. 

Kurang lebih demikian beberap rapotase Unikab yang bisa sedikit membuka wawasan kita, terutama bangsa West Papua bahwa Xi Jin Ping itu tidak 100% seperti apa yang sudah, sedang dan selalu dikampanyekan oleh Pdt. Dr. Sokrates Yoman dalam bukunya yang baru terbit dengan judul, “Xi Jin Ping: Wajah Tuhan di Abada 21”. Bahwa sejatinya terbalik, Xi Jin Ping itu “Wajah Hantu” atau “Wajah Iblis” terbaru bagi bangsa West Papua di abad 21 ini. Hal ini yang hemat penulis penting diketahui oleh seluruh bangsa West Papua. 

Bahwa Cina itu lebih licik, sadis, dan picik, ketimbang Amerika, intinya mereka-mereka ini sama saja bagi bangsa West Papua, bahwa mereka datang ke West Papua hanya untuk “MERAMPOK HARTA KARUN SDA” bangsa West Papua, itu saja, tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dikampanyekan oleh berepa oknum dan pihak di West Papua.

Pada bagian selanjutnya kita akan bersama-sama mengeksplor beberapa hasil analisa yang sudah dikemukakan oleh Unikab di atas berdasarkan fenomena kampanye Cina sebagai “Wajah tuhan”, “juru selamat” dan lainnya yang mengemuka di pada dewasa ini.

Mengenal Cina: Boher Kapitalis Bertopeng Sosialis

Kita tidak akan mengenal Cina lebih dalam, kita hanya akan membongkar wajah Cina yang sesungguhnya, terutama dalam kancah misi perburuan harta karun di West Papua. Cina memang oleh bangsa eropa semacam dilebel atau distigma sebagai “negara komunis”, “negara kafir”, “negara ateis” dan lain sebagainya yang mendiskreditkan bangsa Cina dari permukaan global. Memang penulis juga tidak membenarkan hal semacam ini, yakni praktek rasisme yang mengental. 

Namun Cina sendiri menganggap bahwa memang ia adalah komunis-sosialis sejati. Ia menunjukkan bahwa ia adalah negara sosialis dengan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Ia mengunjungi negara-negara berkembang, kecil dan miskin, membangun fasilitas kehidupan yang layak. Ia tidak memilih-milih dan membeda-bedakan manusia berdasarkan kelompok, gender, agama, ras, budaya, dan lainnya. Ia hadir bagi semua dengan jiwa sosialisme yang sejati. Apakah pada hakekatnya adalah demikian?

Berkaca dari situasi konspirasi ekonomi politik yang dirangkai rapih oleh Cina dalam beberapa rapotase Unikab di muka, maka penulis berani menegaskan bahwa Cina itu sejatinya adalah “Dedengkot Kapitalis yang bertopengkan Sosialis”. Ia sengaja mencitrakan dirinya di ruang global sebagai negara sosialis tulen, tapi nyatanya di balik ia sedang meramu suatu siasat penjajahan tidak langsung yang mengerihkan, minimal untuk West Papua. 

 Banykak pemimpin dan pejuang pergerakan, perlawanan dan perjuangan Papua Merdeka yang “menuhankan” atau “mendewakan” Cina sebagai “juru selamat” bangsa West Papua. Mereka mengirah bahwa Cina akan datang ke West Papua sebagai “mesias baru” yang membawah keselamatan dan kedamaian. Mereka mendesak bangsa West Papua untuk “melirik Cina”, “melobi politik” ke Cina sebagai solusi untuk terlepas bebas dari belengu penjajahn Indonesia dan sekutunya.

Penulis tidak habis pikir, entah angin apa yang merasuki kepala manusia-manusia yang mengandrungi Cina sampai kelewatan batas dan kecanduan ini tanpa melihat, menakar dan mengulik secara sahih Siapa Itu ina dalam perpolitikan dunia dewasa ini. Mereka sangat mudah termakan iklan atau politik pencitraan yang dimainkan oleh Cina. Cina melalui reklame mengkomersialkan, memproklamirkan dan mendemonstrasikan dirinya sebagai oase atau embun sejuk yang dibutuhkan di dunia ini, ia memamerkan dirinya sebagai “tuhan”, padahalnya nyatanya adalah “hantu”.

Cina dan Amerika saling lebel-melebel, cibir-mencibir di muka publik, Amerika menuduh Cina sebagai komunis, ateis dan lainnya seraya membangun basis koalis, aliansi dan dukungan di mana-mana di dunia secara sistematis dan menonjolkan dirinya sebagai “tuhan” atau “nabi palsu”. Cina juga tidak ketinggalan, ia juga menciptakan skenario kelas dewa bahwa Amerika itu adalah kapital, kolonial, feodal, borjuis dan lainnya. Russia juga sama. Bagi penulis baik Cina maupun Amerika, keduanya adalah sama, yakni sama-sama kapital, kolonial, cuman caranya saja yang berebeda kalo yang satu, yakni Amerika cenderung lebih ekstrofet, sementara Cina lebih introfet. 

Cina lebih halus, pelan tapi pasti (evolusif), Amerika lebih keras (revolusif), tujuan keduanya adalah sama yakni menjadi negara adidaya dan adikuasa di abad 21, keduanya sama-sama mau jadi “tuhan-tuhan baru”, dan ini persik yang susek membutakan mata dan hati beberapa okmun dan pihak yang rupanya menemukan wajah “tuhan” di Amerika dan Cina, “homo deus” atau “deus homo”, manusia menuhankan dirinya atau dirinya menuhankan manusia. 

Penulis sengaja tidak menggunakan huruf kapital dalam kata “(T)uhan” sebab “T” besar dalam kata “Tuhan” itu hanya merujuk pada “Tuhan Yang Maha Esa”, tetapi untuk menlukiskan tokoh atau sosok yang menyerupai “Tuhan” dalam kehidupan, misalnya Xi Jin Ping yang ditabiskan oleh Pdt. Dr. Sokrates sebagai “Tuhan” itu, alangkah bijak, baik dan benarnya jika ditulis “tuhan”, sebab konsep tuhan yang mau diketengahkan oleh bapak pendeta ini bermakna khusus, ia tidak menjurus langsung pada arti dan makna kata yang sebenarnya, sehingga dalam hal-hal kecil ini saja kita bisa mencium kekeliruan mendasar yang mau menuhan manusia yang punya “libido buta” atau yang sedang dalam “masturbasi visi” untuk mau menjadi “Tuhan”. 

Lagi pula kita sendiri belum berpapasan dengan “Wajah Tuhan” yang sesungguhnya, para nabi besar dalam agama-agama juga belum ada yang pernah berjumpa dengan Tuhan dari muka ke muka atau wajah ke wajah (face to face), Abraham hanya dengar Suara dan melihat Utusan Tuhan, Musa melihat Allah dalam bentuk Semak Terbakar, Roh Kudus hadir dalam rupa Burung Merpati dan Lida-Lida Api, hanya Yesus Sendiri yang sudah melihat Allah, bahkan Dia Sendiri-lah Allah itu Sendiri, itu berarti melihat Yesus berarti melihat Allah, sekarang apakah ada bukti historis terkait wajah Yesus yang sesungguhnya? 

Apakah lukisan-lukisan yang ada ini adalah potret “wajah Yesus”? Pendeta Sokrates dan kelompoknya barangkali merulut Kita Suci (Alkitab) sebagai sumber primer untuk melukiskan seperti apa “Wajah Tuhan” itu dari Pribadi Yesus Kristus di perjanjian baru dan para nabi di perjanjian lama. Barangkali hanya Yesus Kristus Sendiri saja yang sudah melihat “Tuhan” atau “Allah”, tapi lebih jauh lagi apakah “Tuhan itu Berwajah?” ini probelm lain, kita tak tahu seperti apa “Wajah Tuhan”, yang Pendeta Sokrates pake untuk menciptakan “wajah tuhan” dan ia sematkan pada Xi Jin Ping itu bukan “wajah tuhan” tapi sifat-sifat atau sikap-sikap nilai dasar yang dimiliki oleh Tuhan dalam diri Yesus Kristus. 

Untuk menghindari hal-hal ambigu semacam ini maka diksi dan frasa “Wajah Tuhan” ini mesti dirulut baik-baik dengan metode penulisan yang sahih dan ilmiah. Kita bisa saja mengidola seseorang atau sesuatu, tapi ketika orang atau sesuatu itu dengan tahu, mau dan sadar kita “tuhankan” atau “dewakan” maka secara tidak sadar juga kita telah “menduakan Tuhan”, “menghujat Tuhan”, itu berarti kita lebih kafir daripada seorang “ateis tulen”. Kita boleh saja mengidolakan Messi, Ronaldo, Maradona, Benzema, Zidang, Mbape, Neymar, dan lainnya, tapi kita tidak bisa menjadikan mereka sebagai “tuhan” atau menyamakan mereka dengan tuhan, kita mesti selalu sadar bahwa “Tuhan tetap Tuhan”, “Pencipta itu Pencipta”, sedangkan “manusia itu manusia”, “ciptaan itu ciptaan”, manusia tidak bisa jadi Tuhan, Tuhan pun tidak bisa jadi manusia.

Yesus memang adalah simbol bahwa Allah menjadi Manusia, namun Ia sangat berbeda dengan manusia lain dalam hal dosa, Yesus jadi contoh atau teladan agar manusia hidup suci seperti Allah, tanpa dosa. Dalam hal ini ketika hendak menyamakan Xi Jin Ping atau tokoh dunia “kutu busuk” siapa saja yang penuh noda dosa dengan “Tuhan” secara tahu, mau dan sadar kita sudah, sedang dan senantiasa merendahkan harkat dan martabat Tuhan yang kudus, suci, dan mulia itu sendiri, dan jika kampanye ini kita lakukan secara massal, itu berarti kita tengah menyesatkan orang secara massal pula.

Di West Papua, Cina itu tidak ada bedanya dengan Amerika. Mereka sama-sama kapitalis, kolonialis dan imperialis super di abad 21 ini. Mereka rebutan Freeport dan harta karun dalam gunung emas, uranium, torium, titanium, dan calbalt lainnya di West Papua. Rupanya bius reklame yang suduah dimainkan oleh para influencer dan buzzer Cina dalam rangka “cuci opini publik” bahwa Cina itu sosialis tulen itu sudah secara mentah-mentah ditelan oleh beberapa oknum dan pihak di West Papua tanpa lebih dahulu mengulik gesing atau topeng asli Cina dengan menanykan finalitas Cina itu sendiri. Siapa itu Cina bagi West Papua? Tuhan atau Hantu, juru selamat atau juru kiamat SDMA dan SDA West Papua? Berdasarkan pemetaan dari Unikab di atas, sidan pembaca sendiri bisa menentukan jawabannya.

Liberal-Kapitalis atau Komunis-Sosialis? Kembali ke Honai!

Di antara tarik tambang Amerika dan Cina, kira-kira idelogi apa yan layak bagi bangsa West Papua, antara liberal-kapital atau komunis-sosialis? Sejatinya bangsa Papua bukan bangsa yang pertama kali mendapatkan pertanyaan seperti, Indonesia dulu sempat mendapatkan pertanyaan ini, begitu juga dengan bangsa-bangsa lainnya. Moh.Hatta menegaskan untuk tidak memilih posisi non-blok, di antara blok barat, di bawah pimpinan sekutu dengan idelogi liberal-kapitalis, dan di blok timur ada uni-soviet ada idelogi komunis-sosialis. Hemat penulis ini semua adalah desain politik belaka para bangsa penjajah, baik liberal maunpun komunis keduanya sama-sama penghisap. Revolusi yang sejati itu tidak pernah terjadi, sebab revolusi selalu memakan anak jamannya sendiri. 

Karl Max sendiri menyangsikan bahwa revolusi yang ia cita-citakan itu akan terjadi, ia tidak begitu optimis, bahkan penelitiannya sendiri pun belum usai, ia belum final dengan pemikiran komunismenya sendiri. Hanya saja kelak kemudian oleh murid-muridnya, pemikirannya ini akan dipatenkan, dibuat jadi satu dogma atau credo yang fundamental tanpa harus digangu gugat, orang yang banyak bereperan di sini adalah Hegel. Lenin ini yang akan menjadi pelopor maxisme-leninisme ortodoks. Stalin menggunakan pendekatan ini, ia berusaha membangunnegara yang beraraskan pada diktator proletar, namun tidak pernah tercapai, ia hanya tampil sebagai diktator baru. Semua negara yang membangu gerakan revolusi dengan semangat maxisme-leninisme hanay akan melahirkan diktaor atau pejajah baru. Indonesia juga sama, setelah bebas dari Belanda tahun 1945, mereka juga balik menjadi penjajah baru bagi Aceh, Ambon, Timor-Timur dan Papua. 

Para aktivis 98’ juga hari ini tengah menjadi “penjilat bobrok oligarki” di lingkaran Istana. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa dewasa ini di West Papua sendiri banyak sudah aktivis atau pejuang kemanusiaan Papua yang menjadi isu Papau Merdeka sebagai “komiditi” yang bernilai tukar, jual dan bisnir. Banyak yang mengadai isu Papua merdeka di negara-negara, perusahan-perushaan dan elit-elit baik domestik maupun internasional hanya untuk memperkaya diri sendiri dan komunitas seraya mengobarkan alam dan nyawa manusia West Papua yang tidak bersalah dan berdosa.

Penulis mau menegaskan bahwa dua idelogi yang mendunia, yakni liberal dan komunis tidak “kontekstual” untuk bangsa West Papua, Pdt. Dr. Sokrates dan kawan-kawannya atau yang sepaham dengannya bahwa ideologi komunis-sosialis Cina dan sekutunya ia relevan di West Papua. Namun apakah demikian? Apakah Cina benar-benar sosialis tulen? Jangan jauh-jauh pergi ke Cina untuk melihata apa mereka sosialis tulen atau tidak. Coba buka mata hati dan mulai melihat situasi dan kondisi kita sehari-hari, berapa banyak orang Cina yang jalan kaki? Berapa banyak orang Cina yang tidak sukses di bidang ekonomi dan bisnis liberal-kapitalis? Apakah orang Cina biasa bersolider dengan cara membeli jualan dan dagangan mama-mama asli Papua?

Seringkah orang Cina bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya secara kontinyu? Kita bisa lihat dan alami sendiri, betapa mulus dan putihnya kulit orang-orang Cina itu lantaran mengurung diri dalam ruangan atau kamar apartemen yang ber-AC dan fasilitas canggih. 

Mereka jarang keluar rumah, takut kena matahari dan polusi, tidak suka bersosialisasi dengan masyarakat asli Papua yang terpinggirkan. Mereka jarang injak tanah pecek, mereka takut kotor, mereka jalan di atas dalam mobil-mobil mewah, sangat jarang mereka memakai motor apalagi jalan kaki. Apakah seperti ini mental manusia-manusia yang katanya sosialis sejati itu? Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa bangsa Cina di Indonesia ini tergolong konglomerat kelas atas, apalagi di West Papua, hampir semua lahan bisnis dikuasai oleh mereka, terakhir gunug-gunung emas hendak mereka kuras habis. Apakah ini yang namanya sikap para sosialis sejati? Kebanyakan fasilitas mewah, megah dan modren di republik ini semuanya dikuasai oleh para Cina ini, terutama di West Papua. 

Banyak rumah sakit, sekolah-sekolah, supermarket, hotel, kafe, apartemen dan lainnya yang semua mereka kuasai, sementara orang asli West Papua mereka alienasikan. Mereka beri sedikit, tapi tuntut banyak. Tidak ada dana besar yang mereka berika secara Cuma-Cuma, tidak ada istilah makan siang gratis, semuanya selalu tercover dalam nota, ada bayaran yang harus dibayar, mereka beri kita seribu rupiah, tapi mengambil segunung emas dari kita, kita beri jantung mereka minta jantung. Apakah ini fatak orang sosialis sejati? Sekali lagi fenomena-fenomena sederhana seperti ini yang sejatinya sudah menegaskan secara alami kepada kita semua bahwa Cina itu adalah bangsa kapitalis tulen yang bertopengkan sosialis, mereka bersembunyi di balik ideologi komunis-sosilalis, padahal dalam prakteknya mereka adalah kaum komunis-kapitalistik, bahkan cenderung kolonialis-imperialistik di West Papua dan dunia. 

Sudah saatnya bangsa West Papua tidak terjerumus ke dalam fanatisme anatara dunia idelogi yang mau menjajah alam dan manusia Papua. Bangsa West Papua punya identitas, budaya dan sejarah yang kudus dan suci nilai dan maknya. Bangsa West Papua bukan bangsa tanpa identitas yang mesti menjadi idelogi liberal-kapitalis atau komunis-sosialis sebagai busana barunya. Bangsa Papua tidak “telanjang”, bangsa West Papua punya busana adat, rumah adat, kebun, alat perang, filsafat, penegtahuan, religi, dan nilai-nilai budaya lainnya. Inilah hemat penulis yang sesungguhnya menjadi modal dasar bangsa West Papua untuk bisa sadar, bangkit, melawan, menang dan merdeka. Bangsa West Papua tidak perlu KE CINA atau KE AMERIKA, bangsa West Papua hanya perlu KEMBALI KE HONAI, PERAHU, dan TUNGKU API kehidupan dan perabadannya. Gunakan identitas asli, kembali ke Melanesia, kembali ke rumah besar di keluarga Melanesia, cari apa di negara-negara yang tahunya hanya membunuh, menjajah, merampok dan lainnya. Bangsa West Papua punya IDEOLOGI dan NASIONALISME sendiri, tidak perlu ada lagi bisikan atau titipan IDELOGI dan NASIONALISME tambahan, palsu dan abal-abal ala Cina, Amerika dan Russia.

Semoga para pecandu Cina dan Russia beserta Ideloginya di West Papua ini sanggup membaca catatan kecil ini sebagai pembuka mata dan hati untuk memahami siapa itu sebenarnya Cina, Russia, Amerika dan negara-negara lainnya di West Papua, mereka tidak ada bedanya dengan kolonial NKRI, bahkan mereka lebih “gila” lagi dari kolonial NKRI. Sudah saatnya kita kembali ke Perahu dan Honai kebudayaan kita yang luhur dan sejati masing-masing. Tidak ada jaminan dalam gengaman ideologi asing, mereka ada hanya karena SDA West Papua yang melimpah. 

Mari kita mulai merekonsiliasi diri, keluarga, marga, submarga, suku, agama-agama, organ-organ pergerakan Papua merdeka. Papua hanya bisa merdeka jika kita menempuh jalan rekonsiliasi, inilah jalan kebenaran, keadilan dan kedamaian. Revolusi tidak pernah menyelamatkan anak-anak jamannya, begitu juga dengan reformasi, mereka hanya akan menjadi pemangsa baru anak-anak dan generasi selanjutnya. Hukum adat, alam dan agama khas West Papua mengajarkan bahwa hanya dengan jalan rekonsiliasi saja masa lalu akan pulih, masa kini akan jelas dan masa depan akan indah, hanya pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Alam dan Leluhur sampai Merdeka. (*)

)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi Fajar Timur Abepura-Papua.

Apa Kabar Tanah Papua?

 

*Yulianus Kebadabi Kadepa 

Baik buruk atas terjadinya pemekaran Provinsi Papua menjadi lima provinsi Papua. Ada apa?

Terjadi pemekaran wilayah Papua telah terpecah belah dari akar permasalahan pemekaran provinsi Papua. Apa yang terjadi sampai sekarang tidak ada kabar berita yang baik kepada masyarakat Papua.  Apakah Papua tidak terlepas dari NKRI? Ataukah masalah apa sampai sekarang tidak ada kabar baik yang kita dengarkan dari wilayah Indonesia yang paling timur?

Tidak ada berita yang baik karena kronologis yang terjadi saat ini di Papua takut untuk hidup mandiri oleh kolonial Indonesia.  Karena di Papua sangat terpenuhi makna hidup seperti alam semesta yang Tuhan tempatkan bagi masyarakat Papua. Papua adalah bagian dari istana untuk berbagai macam aspek kehidupan begitu banyak indah dari alam semesta sampai dengan hidup masyarakat.

Pada saat ini kabar baik kepada masyarakat Papua adalah berita pemekaran provinsi satu menjadi lima provinsi Papua. Hal ini terjadi bukan untuk masyarakat Papua mendapatkan berita bahagia akan tetapi malah Masyarakat Papua penderita di atas menderita. 

Penulis opini ini tidak setuju dengan pendekatan pemekaran provinsi Papua karena  masyarakat Papua hidup masih hidup dalam kekacauan, hidup di hutan karena di kota dan di bagian provinsi pastinya yang akan dikuasai oleh orang non Papua.

Kita melihat kembali dan merefleksikan kembali dengan provinsi Papua saja masyarakat Papua menghadapi dalam kehidupan dengan pengungsian di hutan. Apa lagi pada zaman ini sudah pemekaran provinsi Papua menjadi Lima provinsi Papua bertambah hidup masyarakat Papua semuanya hidup di hutan.

Solusi yang tepat untuk mencari jalan keluar mendekatkan wilayah lima provinsi Papua, adalah berdialog langsung dengan Negara Republik Indonesia untuk meminta alasan dan tujuan yang terjadi pemekaran provinsi Papua ini. Satu provinsi saja tidak ada terjadi kabar baik bagi orang  Papua sampai sekarang. Sekarang ini pemekaran provinsi menjadi lima provinsi. Jadi, nantinya di Papua sebagai sumber masalah

Pemerintah Indonesia memperalat bagi orang Papua dengan berbagai macam  lewat makanan dan minuman  dengan tujuan orang Papua habis dan menguasai Budi daya alam Papua. NKRI tidak terlepas dari Papua barat karena di Indonesia ini terjamin oleh alam Papua yang begitu relatif seperti emas PT Freeport Indonesia, minyak bumi dan kelapa sawit di Papua. Negara Indonesia hidup karena atas dasar kekayaan alam semesta di Papua.  Maka pemerintah Indonesia mencari jalan keluar untuk pendekatan provinsi Papua.

Dari awal Provinsi satu yaitu Provinsi Papua saja, banyak orang berkorban di atas tanah Papua ini. Apa lagi di Papua banyak Provinsi, orang Papua pasti akan habis. 

Kabar yang sesungguhnya orang Papua meminta perdamaian di atas tanah Papua bukan untuk kabar buruk di atas tanah Papua. Walaupun di atas tanah Papua sudah pemekaran provinsi Papua demi sedikit kehilangan untuk membodohi masyarakat dengan rupiah. Orang Papua tahu bahwa hikmat kebijaksanaan martabat manusia orang Papua masih dalam NKRI tidak terlepas. Tetapi orang Papua selalu merasakan kepahitan karena banyak nyawa korban, tertindas, penganiayaan dan pengungsian kepanjangan dimana-mana mana di Papua. Hal-hal ini terjadi tidak ada kebijakan yang belum pasti oleh NKRI. 

Masyarakat Papua meminta untuk damai adil dan sejahtera bukan untuk masyarakat Papua menderita. Dengan ini Papua mengharapkan agar supaya tidak terjadi kekerasan maka bagi pemerintah Indonesia memberikan kabar yang baik bagi bangsa Papua. Jika tidak Papua pasti menjadi pintu gerbang masuk dalam kategori tidak benar seperti yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi adalah konflik bersenjata antara TNI Pirlo dan OPM semuanya terjadi ketika tidak ada berita yang baik bagi orang Papua.

Menjadi kabar yang baik di Papua antara pemerintah Indonesia dan orang  Papua “ mari Kitong bicara dulu hal yang terjadi di atas tanah Papua” supaya kabar Papua bisa terjadi menurut keinginan masyarakat Papua. 

Orang Papua perlu ketahui bahwa kita mendapatkan kabar baik di Papua seharusnya kita kuat dan berdialog antara Jakarta Papua. Seperti yang jejek aki almarhum Pater Neles Tebay dalam bukunya dialog Jakarta-Papua sebuah prefektif Papua, halaman 52 yang berbicara tentang banyak pihak mengumandangkan dialog antara pemerintah dan orang Papua atau dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara resmi sehingga akan terjadi kabar yang baik kepada masyarakat Papua. Namun, hingga kini belum ada kabar baik tentang Papua. Maka jalan solusi terbaik konsep tertulis dialog Jakarta-Papua yang di kehendaki oleh pemerintah dan orang Papua. 

Dalam prefektif masyarakat Papua apabila masalah Papua mau di selesaikan melalui dialog bukan untuk tampa sepengetahuan kepada masyarakat Papua. Hal ini terjadi dalam pembagian provinsi yang mencari rupiah langsung masuk. Jika kabar yang baik ada diolang yang bertujuan untuk mencapai “papua, tanah damai”, orang Papua menuntut keterlibatan dalam semua orang yang hidup di atas tanah Papua dalam setiap upaya untuk mencapai perdamaian. 

Menulis mengajak kita bagi orang Papua harus mengambil semua anggota masyarakat Papua mesti merasa terlibat dalam keseluruhan proses dialog, agar Papua tidak terjadi perkosaan oleh kolonial Indonesia, sekaligus dengan memainkan peranan yang berbeda pada tahap yang berbeda untuk demi kabar baik bagi bangsa Papua.

Mencari kabar baik amat sulit bagi orang Papua maka perlu melakukan peranannya masing-masing untuk solusi yang tepat. Orang Papua harus bersatu padu dengan siapa saja untuk demi mewujudkan perdamaian dan kabar baik dengan Selin melengkapi, saling menjaga, menghargai sebagai martabat manusia bagi orang Papua. (*)

*Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.

Falsafah Dou Gai, Ekowai, Ewanai

 

Dok/Ist: Falsafah Dou Gai, Ekowai, Ewanai. (Dalam Habitus Reksa Pastoral-Kontekstual Di Keuskupan Timika) 

*Siorus Degei

Rotasi dan orientasi kehidupan manusia itu menunjukkan bahwa seiring berkembangnya waktu manusia beserta kosmos juga mengalami perubahan. Perubahan mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan manusia.

Mulai dari pola pikir, pola merasa, pola kerja, pola bahasa, sistem kepercayaan, dan sistem- sistem pokok kehidupan lainnya. Sama seperti kebudayaan di dunia yang notabenenya memiliki local genius yang teramat kaya akan nilai-nilai positif dalam kehidupan. 

Di Papua, khususnya di wilaya Meepago atau Meewodide, tepatnya dalam kearifan lokal suku Mee. Ada sebuah sistem filosofis hidup yang luhur, yaitu Dou-Melihat, Gaii-Berpikir, Ekowai-Bekarya, dan Ewainai-Menjaga.

Dalam tulisan ini kita akan melihat bagaimana empat pusaka kehidupan Suku Mee itu nampak secara tidak langsung sebagai spiritual dalam habitus Reksa Pastoral Kontekstual di Keuskupan Timika secara blak-blakan.

Esensi Dan Subtansi Dou, Gaii, Ekowaii, Dan Ewanaii Dalam Perpektif Filosofis

Dalam habitat kulturistik Suku Mee terdapat falsafah dasar yang menjadi pedoman atau panduan hidup yang realistis, yaitu Dou-Look, Gaii-Think, Ekowaii-Action, dan Ewainai-Security atau Protecty. Dou secara harafiah berarti ‘Melihat’ kata melihat ini juga memiliki multi-makna tidak meluluh aktivitas mengamati, memandang, atau aktivitas pencerapan indra penglihatan lainnya.

Melainkan Dou ini juga secara sensual bisa berarti Peduli, Peka, terbuka, jujur, integritas, simpati, empati, solidaritas, dan partisipasi aktif. Perwujudannya ialah aksi welas kasih atau belarasa yang bersumber dari dalam lubuk hati dengan semangat cintah kasih sebagai sumbuh action and passion-nya. 

Jadi Dou berarti simpatif yang empatif, partisipasi yang solideritatif, dan aktif yang positif, bukan meluluh aktivitas indra pengilhatan semata. Seorang mampu ‘Dou’ dengan baik dan benar, dalam arti ketika ia mampu melihat fenomena alam dan fenomena sosial bukan saja dengan mata jasmani tapi juga dengan mata rohani, bukan saja dengan mata sosial tapi juga mata intelektual, moral, dan spiritual. Di situlah ia akan menjadi aktivis kehidupan yang sejati.

Berikutnya ‘Gaii’ juga memiliki arti harafiah yang multi-makna. Secara general verbal ‘Gaii’ berarti Berpikir, Pertimbangan, Waspada, Permisi, dan masih banyak lagi tergangtung situasi dan kondisi penggunaannya, (Manfred C. Mote, 2013, hlm. 12). 

Dalam konteks tulisan ini makna yang akan dipetik ialah ‘Gaii’ sebagai sebuah konsep berpikir kontekstual yang filosofis. Ketika seorang mampu ‘Gaii’ secara baik dan benar atau ketika seorang mampu berpikir secara positif dan logis, kritis, analitis, objektif, maka secara tidak langsung akan menjadi konseptor kehidupan banyak orang yang birlian. 

Selanjutnya ‘Ekowaii’, secara harafiah berarti Berkarya, Bertindak, Bekerja, Bergerak. Ekowai ialah aplikasi dari hasil Dou dan Gaii di atas, (John Giyai, 2013, 223). Jadi Ekowai itu adalah tahap eksekusi, operasional, atau konkritisasi atas konsep penghayatan dan pemikiran dalam aktivitas Dou dan Gaii. Biasa orang yang kuat dan tekun secara tekun ialah orang yang mampu beer-Ekowai secara baik dan benar.

Terakhir ialah ‘Ewainai’ secara harafiah berarti Menjaga, Merawat, Pasang Badan, Berada di Garda Terdepan. Pada kiat ini apa yang sudah di-Dou, di-Gaii, di-Ekowai dengan baik dan benar dipastikan agar tetap eksis. Memproteksi dan mempromosi nilai-nilai yang mapan dalam formula Dou, Gaii, Ekowai adalah panggilan Ewainai yang hakiki.

Jadi sederhananya Falsafah Dou, Gaii, Ekowai, dan Ewanai merupakan satu paket panduan kehidupan yang etis dan fudamen atau sering dikenal dengan istilah Touye Mana, Kabo Mana, Kabo Gaii-Dimi. Dou, Gaii, Ekowai, dan Ewainai menegaskan seorang pribadi manusia yang otonom dan integral dalam pikiran, hati, kehendak dan tindakan.

Pater Tilemmans Dan Misionaris Lainnya

(Para Doubii Yang Ulung)

Dalam sejarahnya Pater Herman Tilemmans MSC (13 Juli 1902-23 Agustus 1973) merupakan seorang imam katolik dari Ordo Hati Kudus Yesus juga yang kelak akan menadi Uskup perdana di Keuskupan Merauke. Singkat cerita adalah bahwa Pater Tilemmnas merupakan seorang imam yang menjadi misionaris di wilaya Meepago.

Pada April 1932, pater Tilemans berjumpa dengan seorang pembuh asal suku Mee di Pronggo-Kamoro-Mimika, diantaranya Wgakei Gobai, Ikoko Nokuwo, dan Auki Tekege. Perjumpaan ini menjadi cikal-bakal munculnya Agama Katolik-Roam di wilaya Meewodide. Tepatnya pada 21 Desember 1935 melalukan ekspedisi menuju Modio. Akhirnya pada 25 Desember 1935 rombongan ekspedisi itu sampai di Pegunungan Tiho-Watiha, Peter Tillemans merayakan natal pertama kali disitu. 

Pater Tilemmans menetap beberapa hari sambil mempelajari bahsa dan beberapa kebudayaan masyrakat Mee di Modio. Hingga pada 7 Januari 1936 misa kudus dalam rangka membuka Injil di wialya Mewodide dipimpin oleh pater tilemnasa dan diikuti oleh hampir seluruh pemimpin di wilaya Meewoo dan Mouwoo. Semua tonowi dan Sonowi hadir dalam acara pembukaan Injil itu. Demikian sepengala kisah Pater Tilemmans dalam Misi Injil di Mewoodide, (Biru Kira, 2018, 63).

Dari sepengal kisah Pater Tilmenas dapat diinisiasikan sebagai seorang “Doubii” yang ulung. Dou berarti ia seorang misionaris yang berhasil menemukan Suku bangsa Mee di tengah hutan belantara dan ketinggian Gunung pencakar langit. Ia melalui tim ekspedsi udara dan alam menemukan suku bangsa Mee yang tadinya hidup terisolasi. Melalui pratek misionaritas tilemmans suku bangsaMee mampi melihat terang. 

Jadi dalam perspektif Mee dapat disimpulkan bahwa Pater Tilemmans dan para misisonaris lainnya baik yang bermisi sebelum dia, bersama dia, dan setelah dia, mereka semua dapat dinisiasikan sebagai secara kulitural filosofis sebagai “Doubii Sejati”. Hal ini sebagai sebuah bentuk ungkapan apresiasi mendalam terhadap mereka atas jasa dan kerja keras mereka dalam mewartakan Injil Kristus ke seluruh dunia, khususnyaa di Meepagoo.

Mgr. John Pihlip Saklil “Gayaibii Sejati” 

(Konseptor-Pastoral-Kontekstual di Papua)

Alm. Mgr. John Philip Saklil menjadi Uskup keuskupan Timika Uskup pada 18 April 2004 dan wafat pada 3 Agustus 2019, (Bennyamin Magai, 2020, 15). Siapa yang tidak kenal dengan sosok berbulu gembala ini. Uskup John adalah tokoh kehidupan manusia Papua yang besar.

Ia amat cerdas bahkan jenius dalam melahirkan pendektaan-pendekatan Pastoral-Kontekstual di Papua yang sangat memenuhi dan menjawabi kebutuhan Pastoral umat. Banyak sekali karya beliau yang tidak akan tenggelam dari lembaran sejarah kegerajaan di Indonesia, dan khussunya di Papua, yakni di Keuskupan Timika.

Salah satunya ialah “Gerakan Tungku Api Kehidupan” atau “Tungku Api Keluarga” yang sangat kontekstual dan menjawab sendi-sendi kehidupan pastoral umat, terlebih mereka yang hidup di wilaya-wilaya yang tersolir dan rawan krisis.

Secara cukup lebih rinci semua bentuk keberpihkan Uskup terhadap situasi dan kondisi di Papua dalam aspek Pastoral-kontekstual dapat kita lihat dalam buku “ Gereja Dan Tragedi Kemanusiaan di Keuskupan Timika” yang terbit pada 2017 silam.

Dalam buku yang diedit oleh RD. Dominggus Hodo itu dapat kita jumpai, konsep, orasi dan narasi, sikap, tindakan, dan karya pastoral kontekstual dari Uskup John. Pikiran dan hati kita akan terbuka bersamaan ketika kita membaca apa visi-misi bapa uskup John di tanah Papua, (Bennyamin Magai, 2020, 58).

Beliau adalah rasul kehidupan bagi orang asli Papua. Nabi kemanusiaan bagi orang asli Papua. Ia adalah pemikir masa depan bangsa Papua yang hebat. Dan sebernarnya beliau adalah “Wajah Tuhan” yang nyata di Papua. Beliau adalah jawaban Tuhan atas doa-doa para martir kehidupan di tanah Papua yang telah gugur demi menegakan kebnaran, keadilan, dan kedamaian di bumi cendawasi. Maka tidak salah nama “Gayabii” yang disematkan secara adat oleh suku Mee kepda beliau.

Pater Martin Kuayo “Ekowabii Sejati” 

(Pewaris Estafet Misi Keselamatan di Keuskupan Timika)

Berikutnya ialah seorang imam yang sangat taat, tekun, alot, vocal, tenang, dan rajin bekerja keras dalam karya pelayanan imamat. Ketekunan beliau dalam pelayanan juga konsistensinya dalam merealisasikan semua gebrakan Pastoral-Kontekstual dari pendahulunya Mgr. Gayabii Saklil tidak dapat diragukan lagi. Barangkali semua umat di Keuskupan Timika. Terlebih mereka yang pernah menjadi umat penggembalaannya pasti sudah tahu bagaiman kiprah dan passion beliau dalam berpastoral secara kontekstual.

Menurut bapak Yopi Degei, seorang sahabat karib Pater Martin semasa SMP di Moanemani (kini Kab. Dogiyai) beliau menilai bahwa Pater Marten itu memang sudah dari kecil cita-citanya hanya menjadi seorang imam seperti pastor-pastor barat. Beliau juga merupakan seorang koster yang sangat rajin dan tekun.

Ia selaluh tinggal bersama para imam belanda, karena hanya dia saja yang terang-terangan menyatakan bahwa mau jadi seorang imam. Maka Pater Martin dekat para misionaris dan mereka juga sangat dekat dengan dia.

Ia banyak belajar bagaimana menjadi pastor yang sejati dari para misonaris barat. Sudah sedari kecil, yaitu saat ia menjadi koster dia diajarkan untuk menjadi imam yang sejati. Bagi bapak Degei, temannya Pater merupakan seorang imam yang sederhana, murni, dan taat. Pater martin itu memang seorang imam yang benar-benar imam yang hidup sesuai dengan aturan Gereja yang resmi. 

Beliau melanjutkan bahwa biasa di kelas Pater Martin sering iseng-iseng kepada teman-temannya bahwa “tidak apa-apa kalian yang lain kawain, biar anak-anaknya saya berih sakramen baptis, komuni, tobat, perkawinan, dan sakramen lainnya”.

Bapak Yopi sangat optimis bahwa temannya Pater Marten itu akan menjadi Uskup Timika karena ia sangat layak, karena selam ini ia memang benar-benar jalan dan hidup dalam koridor seorang imam yang sejati, ia tahu aturan gereja bilang apa untuk seorang imam dalam kehidupan imamatnya dan itu Pater Martin buktikan dalam karya pelanannya selama ini.

Ia tidak berbiaca dan terlibat dalam politik praktis.Tetapi ia hanya mengutamakan pelayanan pastoral yang menyelematkan semua pihak, (Hasil wawancara melalui via-telpon dengan Bapa Yopi Degei, seorang sahabat karib Pastor Martin di SMP YPPK Moanemani-Dogiyai pada Sabtu, 10 Agustus 2021, Pukul 16:30 A.M WIT). 

Jadi dari ulasan mengenai siapa sosok pater marun sebagai ekowaibi sejati di atas menunujkan bahwa pater adalah seorang pekerja kerasa yang tekun dan konsisten serta memiliki rekam jejak palayanan imamat yang baik.

Bahwa ia merupakan seorang pendegar yang baik dan eksekutor rekasa pastoral kontektual yang terampil. Maka sudah tidak diragukan lagi bahwa apa yang telah diupayakan oleh Alm. Mgr. Gayabii akan terealisasi melalui pater Martin karena memang itu ranah spirtiualnya sebagai “Ekowaibii Sejati”.

Bahwa sebagi seorang “Gayabii Sejati” bapa uskup John telah meletakkan dasar-dasar konsep Pastoral-Kontekstual di Papua terlebih khusus di Keuskupan Timika salah satunya Gerakan Tungku Api Kehidupan”.

Kini tugas pater Martin hanyalah melanjutkan saja, tinggal eksekusi, dan sesuai dengan nama adat yang juga menjadi spirit panggilannya, yakni Ekowaibii. Maka Pater Martin merupakan sosok yang bisa dipertimbangkan untuk mengampuh tugas sebagai uskup Keuskupan Timika.

Para Imam dan Kaum Religius Lainnya Sebagai “Ewainaibii Sejati” 

(Protektor Eksistensi Perabadan Gereja)

Para Imam dan kaum religius, khsusnya yang asli Papua sebisa mungkin dapat menjadi corong yang paling kurang mendukung semua karya pastoral yang berpihak kepada mereka yang miskin, lemahl, kecil, sakit dan tersingkir. Para klerus ini mempunyai panggilan untuk mewujudkan nyatakan semua reksa pastoral yang telah diradaskan oleh keuskupan.

Dalam konteks aplikasi reksa pastosal-kontekstual di Keuskupan para imam dan kaum religius seyogiayanya memproteksi dan mempromosikan nilai-nilai yang terkandung dalam reksa pastoral keuskupan Timika termavifestasi dalam kehidupan sehari-hari umat.

Para imam dan kaum religius bisa menginkulturasikan aspek-aspek pastoral-kontekual kedalam dimensi-dimensi sosio-kultural daerah-derah di mana mereka bertugas, khusus umat periferi di zona diaspora. Bahwa mereka menjadi perisai eksistensi perabadan Gereja.

Penekanan khusus dititikberatkan kepada para imam dan kaum religus pribumi Papua. Imam-imam dan biarawan-biarawati asli Papua. Sebagai pemilik hak ulayat tanah Papua yang ulung kiat menjaga, merawat, melindungi, membinbing, dan memasang badan demi tegaknya keadilan, kebenaran, kedamaian dan keselamatan baik rohani maupun jasmani menjadi sebuah rahmat panggilan yang keliru bila sekali-kali diabaikan, terabaikan atau mengabaikan.

Dengan demikian secara tidak langsung sebenarnya spirit filosofis hidup orang Mee; Dou, Gaii, Ekowai, dan Ewainai sangat kental dalam kehidupan dan perabadan Keuskupan Timika dari awal para misonaris, yakni pater Tilemmans MSC dan kawan-kawan yang terampi tampil sebagai “Doubii Sejati”. Bapa uskup John Pilip Saklil yang melalui kharisma Pastoralnya hadir sebagi pemikir perabadan umat Allah di atas tanah Papua yang kaya akan susu, madu dan emas sebagai “Gayabii Sejati”.

Kemudian pater Martin Kuayo yang sangat getol dan vokal meng-goal-kan bola-bola titah Reksa Pastoral Kontekstual dalam dunia real sebagai “Ekowaibii Sejati”. Dan yang terakhir panggilan mendesak bagi para imam dan biarawan-biarawati, khsusnya yang asli Papua untuk menjaga dan memastikan bahwa semua nilai-nilai kehidupan yang baik dan benar dalam Reksa Pastoral Kontekstual menjurus dalam dimensi-dimensi rela kehidupan umat sebagai “Ewainaibii Sejati. Semua terjadi hanya seturut rencan Allah. (*)

Referensi

Mote C. Manfred. 2013. Touye. Cermin Papua.

Giyai John. 2013. Memahami Papua. Cermin Papua.

Bennyamin Magai. 2020. Probelmatika Perdamaian Dan Pastoral Kemanusiaan. Pustaka Larasan.

Hasil Wawancara Melalui Via-Telpon. Sabtu, 12 Oktober 2021.

)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.

(KMT/Admin)

Formula “100%, Katolik 100% Indonesia”

 

Dok/Ist: Formula “100%, Katolik 100% Indonesia”. (Pelegalan “Perisnahan Gereja Katolik dan Negara”)

*Siorus Ewanaibi Degei

Jangan kaget, kalau Roma punya dosa di Papua melalui perjanjian Roma 30 September 1962. Kalau ada imam yang bicara tentang Otsus Jilid dua dan DOB/Pemekaran di Gedung DPR. Kalua ada imam yang jadi koordinator spiritual PON XX dan memimpin KKR menjelang PON XX tanpa mengubris saudara-saudaranya di Maybrat dan Kiwirok.

Kalau ada uskup yang mengijinkan hak ulayat masyarakat adat menjadi perusahan Kelapa Sawit dan Tambang. Jangan heran kalau ada Pastor Tentara dan Polisi. Gereja harus sadar bahwa Protestanisme pecah karena Gereja terlaluh intim “Berseingkuh dengan Negara”. Mengapa demikian?

Mgr. Sugijapranata lahir di Surakarta 25 November 1896. Pada tahun 1916 ia masuk Gymnasium Uden, Belanda guna menjadi seorang Jesuit. Di Gymnasium ia banyak melahap pengetahuan bahasa Latin, Filsafat, dan Teologi. Tepat pada 1831 ia ditabihskan menjadi seorang imam Jesuit. Mgr. Sugija dikenal sebagai Uskup Pribumi pertama Indoneisia.

Ia diangkat menjadi Uskup Pertama pada 1 Agustus 1940 oleh Paus Pius XII dan dilantik pada 6 November 1940. Selain itu Mgr. Sugija merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia terkenal dengan perjuangan dalam jalur diplomasi. Beliau wafat di Belanda tahun 1963, (https://id.wikipedia.org/wiki/Albertus_Soegijapranata, Rabu, 20-10-2021. Pukul. 11:45 WIT).

Sebagai seorang Jesuit apalagi seorang uskup yang mempunyai jejaring hingga ke hampir penjuru bumi. Mgr. Sugija tampil vokal dan terampil dalam perjuangan kemerdekaan tanah air tercinta Indonesia dengan jalur diplomasi. 

Pencapaian Mgr. Sugijo tersebut sukses ketika ia sanggup membuat mulut Paus mengutarakan nama Indonesia di kancah Internasional, di mana pada 6 Juli 1947 pengakuan Vatikan atas kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembentukan Apostolic Delegate atau Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. 

Jadi tanpa peran Mgr. Sugija barangkali hingga hari ini Indonesia masih dijajah oleh Belanda, seandainya Indonesia tanpa Katolik, Indonesia bukanlah Indonesia. Kemerdekaan sesungguhnya baru terjadi ketika Mgr. Sugija menyurati kekejaman penjajahan Belanda terhadap Indonesia kepada Paus Pius XII di Vatikan pada 18 Januari 1947 dan Paus merespon surat itu dengan amat positif, (https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/113711569/respons-vatikan-terhadap-kemerdekaan-indonesia, Rabu, 20-10-2021. Pukul. 11:57WIT).

Jika taksir dari dekat berdasarkan kronologi sejarahnya sebenarnya formula “100% Katolik, 100% Indonesia” itu dicetuskan oleh Mgr. Sugija sebagai patriotisme dan nasionalisme-nya sebagai orang katolik Indonesia yang sedang terjajah oleh bangsa Belanda. Kira-kira konsep formula “100% Katolik, 100% Indonesia” ala Mgr. Sugija dilatarbelangkagi oleh perjuangannya sendiri dalam mencipkan kemerdekaan Indonesia, (Ayu Utami, 2012, hlm. 48). Mgr. Sugija mau mewujudkan perintah Yesus dalam injil yang berbunyi, Berihkanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berihkan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berihkan kepda Allah, (Mat. 22:21).

Over Dosis Pemaknaan Formula “100% Katolik, 100% Indonesia” Dalam Kehidupan Bergama di Indonesia

Ada beberapa point di bawah ini yang menunjukkan bahwa formula “100% Katolik, 100% Indonesia” itu dapat berbias makna dan mereduksi karakter dan mental bangsa sehingga menyebabkan “Perselingkuhan Gereja dan Negara” yang miris dan kritis.

Pertama, Keuskupan Militer Indonesia atau Ordinariatus Castrensis Indonesia. Disinyalir rupanya Keuskupan tersebut didirikan oleh Mgr. Sugija sebagai wadah pembentukan mental-spirtual para taruna angkatan bersenjata supaya menjadi seorang Katolik sejati sekalligus seorang militer sejati Indoensia, (https://id.wikipedia.org/wiki/Ordinariat_Militer_Indonesia, Rabu, 20-10-2021. Pukul. 12:02 WIT).

Kedua, Pastor Militer. Fenomena Pastor Militer atau Pastor Tentara merupakan isu menarik lain yang menunjukkan “Persingkuhan Gereja dengan Negara” apalagi ini isnatansi militer. Sangat maksud akal sekali jika Pastor menerapkan Pastoral Militer, ini kenapa mau terlibat menjadi seorang militer sekaligus imam, (https://id.wikipedia.org/wiki/Yos_Bintoro, Rabu, 20-2021. Pukul 12:05 WIT).

Ketiga, Menjadi Boneka Negara. Suara kenabian yang terhimpun di Koneferensi Wali Gereja Indoensia (KWI) sepertinya sudah dibeli dengan harta benda yang mahal, mewah, dan megah. Hal ini terbukti dari diamnya Gereja untuk getol, frontal dan vokal menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kedamaian di Indonesia, khsusnya isu HAM di Papua.

Ada beberapa penawaran dalam mengembalikan fitrah, marwah, dan eksistensi Gereja Katolik pada posisinya yang sejati tanpa ada intervensi negara, politik, ekonomi, militer, dan lainnya.

Pertama, Keuskupan militer mesti diganti dengan Pastoral militer. Kita tidak mau menodai kesucian Agama Katolik dengan unsur-unsur sekularis dan profanitas keduaniaan. Bahwa adanya Keuskupan Militer menunjukan bahwa Gereja Katolik Indonesia sangat sekulais dan profanis.

Kedua, Ilegalisasi Imam Abal-Abal. Jika Imam, ya Imam saja, jika militer ya militer, jika politikus, politikus saja, mengapa mau dicampur-adukan perkara dunia dan perkara surga. Sebab fokus panggilan akan rancu, mengankat Hosti atau Mengankat Senjata.

Ketiga, KWI seyogianya tidak pura-pura buta, tuli, bisu, lumpuh, cacat, dan difabel soal pelanggaraan HAM di Papua. Bahwa sebagian besar dari korban pelanggaraan HAM di Papua adalah umat katolik. Dan saat itu Gereja ada di mana, apakah lantaran terlaluh suci Gereja sudah di Surga?

Jika ada orang normal yang berakal budi dan berhati Nurani di KWI meraka pasti buka mulut, tetapi jika tidak, KWI: Kominitas Wanita Idaman NKRI, jadi “perselingkuhan” tetap subur. Mudah-mudahan berkat kehadiran SEKJEND KWI dalam acara pentahbisan imam di Intan Jaya dan Dogiya ada sebuah OASE perdamaian yang bisa berhembus dari KWI ke Papua.

Keempat, Papua Membutuhkan Kungjungan Paus Fransiskus. Paus mungkin telah dikenal sebagai bapa perdamaian di dunia tapi tidak di Papua. Sebab konflik Jakarta-Papua walaupun heboh di kancah PBB Paus masih tutup mata.

Paus bisa menjadi St. Fransisku Asis kedua, hanya sampai pada batas Paus mendamaikan tanah Damai, hanya sampai pada batas nama Papua diucapkan oleh Paus. Maka Papua merindukan sosok uskup OAP yang serupa dengan Mgr. Soegijapranata, getol memperjuangan kebenaran, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kedamaian sejati.

Dengan demikian rupanya Mgr. Sugija dengan formula “100% Katolik, 100% Indonesia%” telah tampil sebagai Nabi Perdamaian bagi bagi bangsa Indonesia. Namun kenyatakan menceritakan bahwa formula “100% Katolik, 100% Indonesia” itu kini telah melegalkan “Perselingluhan Gereja dan Negara” secara radikal, brutal, dan fatal. Sehinggah formula tersebut semestinya dengan hati-hati dimaknai oleh umat katolik Indonesia.

Di sisi lain bagi orang asli Papua yang beragama Katolik, formula tersebut merupakan ‘Neraka’. Sebab jika Gereja Katolik itu wakil Allah pasti ia tahu apa yang telah dan senantiasa diperbuat oleh Indonesia di Papua, ia tahu apa ‘Surga’ yang dirindukan di Papua. KWI seyogianya berefleksi dan merekonsiliasi diri kedalam dan keluar, serta mau membahas ini semua dalam sebuah dialog damai. Ingat Gereja Katolik punya dosa asal di Papua, segera tebus itu. (*)

Refensi

Utami Ayu. 2012. Soegija 100% Indonesia. PT Gramedia Jakarta.

)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.

(KMT/Admin)

TNI-Polri Bukan Solusi Demokrasi di Papua

  

Dok/Ist: TNI/Polri Bukan Solusi Demokrasi di Papua. (Ref/ Tupoksi TNI-Polri Yang Fundamental)

*Siorus Degei

Ada satu hal yang tidak pernah menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengoperasionalkan Lembaga Keamanan dan Pertahanan Negara, yakni Tentara Nasional Republik Indonesia dan Polisi Rerublik Indonesia dalam menegakkan demokasi di Indonesia pada umumnya dan di Papua spesifiknya. Ada suatu paradikmatik yang mesti terdekontruksi baik dalam sistem penegakan Sistem Keamanan dan Pertahanan Negara. Sebab, selamai ini hamper semua aksi dari rakyat yang sifatnya demokratis selaluh saja mendapatkan penekanan represif dari aparat keamanan sehingga berujung anarkir, bahkan tragis. 

Dengan demikian, publik jadi bingun sebenarnya negara kita ini menganut sistem demokrasi atau otoriter, sebab nuansa demokrasi dalam setiap aksi penyampaian pendapat, aspirasi, dan pandagan politik selaluh saja dihadang aparat keamanan, seakan-akan negara kita ini anti demokrasi, anti Pancasila, dan anti krtik. 

Bahwa negara kita ini condong kea rah otoritarianisme dan diktatorisme. Sebab, pemakaian kekuatan negara yang besar seperti yang senantiasa terjadi dalam setiap aksi itu hanya ada di negara-negara otoriter-diktatoristik.

Tupoksi TNI-Polri Yang Fundamental

Melihat kebrutalan aparat keamanan dan pertahanan negara kita dalam merespon aksi Tolak Pemekaran DOB di Yahukimo pada Selasa, 15 Maret 2022, yang menewaskan dua korban jiwa warag sipil dan puluhan luka-luka parah penulis hendak “Menampar pihak TNI-Polri” dengan mengigatkan mereka tentang tugas pokok mereka sebenarnya dalam masyarakat.

Sebab realistas yang terjadi di Yahukimo dan wilayah Papua lain yang hari ini menjadi tempat latihan militer, penulis sangat menyangsikan bahwa aparat TNI-Polri kita ini “Salah Kaprah” dalam menafsirkan Topoksinya yang sejati.

Jika tidak “Salah Kaprah”, barangkali aparat TNI-Polri ini terbilang “Pikung atau hilang ingatan”. Sebab apa yang mereka perbuat sama sekali tidak memperlihatkan fitrah dan marwa mereka sebagai aparat keamanan dan pertahaman negara.

Tugas dan fungsi Tentara Nasional Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang berbunyi “TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, dan pemulih terhadap tergantungnya keamanan negara yang berakibat kekacauan keamanan.

Guna memelihara dan meningkatkan keamanan negara atau keamanan nasional tersebut TNI melaksanakan tugas Pokok, baik dalam rangka Operasi Militer untuk perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMPS).”

Selain itu dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (3) diterangkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Anggakatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, menlindugi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan.”

Sedangkan Polisi Republik (Polri) sesuai amanah Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tegas menegaskan bahwa “(1) Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan Kamtibmas, Gakkum, serta memberihkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kamdagri”.

TNI-Polri Lalai Tupoksinya di Papua

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri, Apakah di sana disebutkan bahwa tugas pokok TNI-Polri adalah menghadang masaa aksi demontrasi damai secara represif?

Apakah tugas utama TNI-Polri adalah menangkap dan menghilangkan warga sipil? Apakah TNI-Polri didik untuk memperkosa warga sipil di daerah operasi militer?

Apakah TNI-Polri didik untuk menembak warag sipil? Apakah tugas utama TNI-Polri adalah menjadikan tempat ibada sebagai Posko Keamanan? Apakah TNI-Polri dilatih untuk membunuh Pendeta dan Pewarta Iman? 

Apakah TNI-Polri dilatih untuk menembak ibu-ibu? Apakah TNI-Polri didik untuk membunuh anak bayi dan anak Sekolah? Apakah tugas fundamental TNI-Polri adalah untuk membunuh warga sipilnya?

Mengapa penulis mengajukan pertayaan-pertanyaan seperti di atas? Sebab itulah yang sudah sedari Aneksasi 1962 hingga hari ini dilakukan oleh TNI-Polri di Papua.

Bahwa pada bagian ini penulis hendak menandaskan bahwa TNI-Polri lalai menjalankan Tugas Pokoknya di Papua selama Papua berada dalam bingkai Indonesia.

Sebab apa yang diperbuat oleh TNI-Polri di Papua teramat kontradiksi dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, rumusan Pancasila, semboyang Binheka Tunggal Ika dan slogan NKRI “Harga Mati”. Di sini terlihat bahwa aparat TNI-Polri kita “Prematur” dalam menangkal konflik Papua yang sudah berumur 60-an tahun.

Fenomena kejangalan aparat TNI-Polri dalam menenggarai konflik Papua sejatinya mau menegaskan bahwa “Negara Telah Gagal” menyelesaikan konflik Papua. TNI-Polri adalah representasi negara di Papua, jika “Wajah” negara kita segambar treat-record kinerja aparata TNI-Polri itu, maka tidak salah dan wajar-wajar saja jika kita sebut rezim Pemerintahan kita sama sekali tidak menganut “Paham Demokrasi”, melainkan “Paham Democrayze”.

Lenserkan ABRI Dari Istana Negara

Kita tentu bertanya-tanya mengapa semacam benda mati atau robot yang terkontrol aparat keamanan kita masih saja menggunakan pola pendekatan yang satu dan sama saja dalam menyentuh konflik sejak Aneksasi 1962 hingga 2022? Mengapa pendekatan militer meluluh yang menjadi resolusi konflik Papua?

Dari sekian banyak jawaban, penulis melihat bahwa salah satu hal ikwal yang melatarbelakanginya adalah bahwa masih banyak Purnawirawan Militer di lingkaran Istana Negara.

Bahwa lampu Dwi-Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Indonesia tidak padam total dalam aksi mahasiswa dan rakyat Indonesia pada 1989 di Gedung MPR dan DPR Senayan Jakarta yang terparti sebagai Masa Reformasi.

Rupanya rakyat Indonesia digelabui hingga dewasa ini. Peran Ganda Dwi-Fungsi ABRI dalam Politik Praktis atau dalam Birokrasi-Pemerintahan yang menjadi tuntutan serius massa saat itu tidak hilang lenyap, tetapi bermetarmorfosis menjadi lebih elegan lagi dari sebelumnya. 

Kita hitung saja saat ini kira-kira berapa banyak tenaga Purnawirawan yang langgeng keukeh dengan Jokowi di lingkaran Istana, bilang saja Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Moeldoko, Tito Karnavian, Prabowo Subianto, Wiranto, dan lainnya. Para Elite militer ini merupakan aktor-aktor konflik kemanusiaan dan dalang tragedy kemanusiaan di Poso, Aceh, Ambon, Timor-Timur, dan khususnya di Papua.

Nama-nama mereka terterah dalam laporan investigasi pelanggaran HAM di Kantor Komnas HAM RI, tapi hingga hari ini mereka belum sama sekali diadili, dan memang mereka tidak bisa diadilih, mereka ini kebal hukum, sebab hukum itu terlihat bertanduk di kertas, tetapi tunduk di ruang realitas.

Mengapa penulis menyentil para Puranawiran ABRI di linkaran Istana sebaga salah satu latar belakang mengapa Pendekatan Militer itu selaluh menjadi opsi ketiga asap konflik Papua membumbun ke Jakarta?

Sebab sudah bukan barang bahwa pihak yang menyetir kebijakan pendekatan militer dari Jakarta adalah aparat militer itu sendiri, sebagai seorang yang berasal dari kalangan akar rumput Jokwi tidak begitu banyak memiliki legal standing yang cukup untuk menarik kebijakan yang berwajah militerisme di Papua. Hal itu, sudah sangat pasti didesain oleh orang-orang ABRI yang sudah lama berlanganbuana dalam dunia perang, seperti halnya para elite ABRI yang sudah penulis tukil.

Dengan demikian, penulis merekomendasikan agar alangkah bijak, modern, demokratsi, humanis dan lebih pancasilais lagi jika Jokowi (Jika benar adalah anak kandung nasionalisme Soekarno, dan sosok pemimpin yang layak dipertahankan selama tiga periode), maka sudah saatnya belia tampil sebagai “Samson Betawi” dengan melengserkan para “Bandit, Badut, dan Pinokio” ABRI yang masih bercokol mesra dengan kekuasaan penuh darah dan air di Istana Senayan Jakarta itu.

Jika memang Jokowi itu sayang dan cinta terhadap orang dan tanah Papua sebagaiman wacana “Panas-Panas Tahi Ayam” yang selama ini dikampanyekan oleh sebagian besar elite “Cacat Siskon Papua” di Papua, Jakarta dan di luar negeri itu benar apa adanya, bukan embel-embel atau iugan belaka.

Jadi, Jokowi hanya bisa menyudahi konflik Papua secara damai jika sumber-sumber “Bisikan Militersitik” yang selama ini menyetir dan memprepeti kekuasaannya dengan “Tangan Besi” Ia pangkas bersih dari lingkaran Istana Negara. Sanggupkah Jokowi, tampil sebaga “Joko” yang “Widodo”? Entalah.

Segera Buka Kerang Kunjungan Dewan HAM PBB dan Dialog Damai

Upaya Jokowi dalam menjadikan Indonesia yang Jaya dan Maju dan Papua sebagai Tanah Damai itu bisa dimulai dengan mencuci tangan dari praktek pelegalan Peran Ganda ABRI (Dwi-Fungsi ABRI) di era reformasi-demokrasi dewasa ini.

Langkah awalnya adalah dengan memecat beberapa elite Purnawirawan (Para Elite ABRI) di lingakaran Istana Negara. Selain ini ada beberapa langkah selanjutnya yang mesti juga ditempuh oleh Jokowi, yakni;

Pertama, membuka akses bagi Kunjungan Komisioner Dewan Tinggi HAM PBB ke Papua guna mengintevikasi dan mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM di Papua yang adalah “Luka Paling Membusuk dan Bernanah di dalam Tubuh NKRI”.

Kedua, jika bangsa dan negara ini menjunjug tinggi nilai-nilai Demokrasi-Pancasila, maka sudah sangat wajar jika aspirasi rakyat Papua yang menolak Kebijakan Otonomi Plus dan Daerah Otonomi Baru (Pemekaran) itu digubris dengan terang akal budi dan kebajikan hati nurani.

Bila memang para pemimpin di negara ini masih “ Waras” dan “Berakal Sehat”. Sebab mana tidak, maka teramat sangat benar tukilan-tukilan Rocky Gerung bahwa “Negara ini dipenuhi orang-orang dungu”.

Ketiga, jika benar Presiden sudah siap untuk berdialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan dimediasi oleh Komnas HAM RI. Sebaiknya mekanisme Dialog tersebut dirubah dengan Mekanisme Dialog yang sudah dikaji oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua (JDP). 

Bahwa buku Papua Road Map: Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future dari LIPI (Alm. Dr. Muridan S. Widjojo, Dkk, Peneliti LIPI) yang terbit di Jakarta pada tahun 2009 dan buku Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua dari JDP (Alm. RD. Dr. Neles Kebadabi Tebai, Pr, Koordinator JDP) yang terbit di Papua pada 2009 bisa menjadi Road Map atau Peta Jalan Pemerintah Republik Indonesia dan Orang Papua untuk bisa Saling Percaya (Turst Building), Bertemu, Duduk Bersama, Berdialog; Mengidentifikasi masalah-masalah dan menentukan opsi-opsi penyelesaiannya. “Mari Torang Bicara Dulu di Para-Para Adat, Papua Itu Tanah Damai”. (*)

 (KMT/Admin)

Piala Bupati Cab Nabire Sebagai “Cipkon” Suksesi DOB Papua Tengah

 

Dok/Ist: Piala Bupati Cab Nabire Sebagai “Cipkon” Suksesi DOB Papua Tengah. (Politik vs Bola)

*Siorus Degei

Banyak hal menarik sekaligus aneh yang bermunculan paska berita tentang Papua bakal dimekakarkan menjadi 6 Provinsi Baru. Reaksi atas wacana ini pun menguak di Papua.

Mayoritas rakyat Papua menolak rencana Pemekaran itu, tetapi tidak sedikit juga para elit lokal di Papua yang mendukung dan mendorong agenda tersebut. 

Potret aksi protes Tolak DOB dari rakyat dan mahasiswa Papua, juga beberapa elite Papua yang pro rakyat itu dapat dijumpai dimedia cetak maupun media online, bahkan sampai detik ini pun masih terlihat deras arus penolakan itu.

Hal ini pada kadar esensinya mau menegaskan bahwa rakyat Papua secara tegas menolak kebijakan Jakarta dalam bentuk Otonomi Plus maupun Otonomi Daerah Baru (DOB).

Bahwa rakyat hanya menuntut mereka dihargai sebagai manusia dengan terselesainya ragam pelanggaran HAM, Kunjungan Dewan Tinggi HAM PBB, Penarikan Militer, Dialog Damai dan Rekonsiliasi Damai.

Rakyat Papua, tidak pernah meminta Otsus Plus, DOB, dan pelbagai kebijakan Jakarta, itu hanya kemauan beberapa oknum elit dan investor oligarkis-kartelis di Papua, Jakarta, dan dunia.

Karena Jakarta cukup mahir dalam mengelabui titik konsentrasi masyarakat di Papua, maka acapkali Jakarta memakai jurus “Cipta Kondisi” atau Cipkon untuk memprovokasi isu dan mengelabui opini publik di Papua. 

Dan Tim Sukses strategi ini diambil dari “para badut, bandit dan pinokio” Jakarta di Papua atau di daerah-daerah. Teruntuk pembahasan kali ini penulis akan menerawang wacana DOB Papua Tengah yang dalam perdebatan sengit Meki Nawipa dan Otinus Omaleng Nabire akan menjadi Ibu Kota Provinsinya.

Di samping wacana Pemekaran Wilayah Papua lainnya seperti DOB Pegunungan Papua Tengah (Laapago), DOB Papua Barat Daya di Manokwari (Dombearay), dan DOB Papua Selatan di Merauke (Animha).

Wacana DOB Papua Tengah

Sebenarnya wacana Pemekaran Provinsi Papua Tengah ini bukanlah sebuah fenomena baru. Isu ini sudah muncul sejak agenda pemekaran Provinsi Papua Barat itu mengemuka pada tahun 2000-an setelah RUU Otsus Jilid I itu diimplemenatsikan.

Saat itu para “Badut Politik” yang terdiri dari elit lokal di Papua mendorong Pemekaran wilayah Papua sebagai Provinsi dan beribu Kota di Sorong dan wilayah Papua Tengah menjadi Provinsi Papua Tengah dan beribu Kota di Nabire. 

Hanya saja aspirasi Papua Barat saja yang lolos di Pusat, sementara agenda Pemekaran Provinsi Papua Tengah ditunda. Sehingga wilayah Papua Barat di mekarkan menjadi sebuah Provinsi Baru.

Kebijakan ini pun saat itu sebenarnya sudah ditolak oleh mayoritas rakyat Papua, hanya segelintir “elit udik rupiah” di Papua Barat yang mendorongnya.

Kendati pun demikian rupanya semangat untuk memekarkan Provinsi Papua Tengah itu tidak pupus dalam mentalitas para elit politik di Papua, khsusnya para elit yang berdomisili di wilayah Papua Tengah.

Perjuangan memekarkan Provinsi Papua Tengah itu menjadi suatu amanah mulia dalam tata pemerintahan di wilayah Papua Tengah. Salah satu sosok yang getol memperjuangan itu adalah mantan Bupati Nabire Anselmus Petrus Youw.

Hal ini nampak dalam pernyatannya dalam kunjungan John Wempi Wetipo ke Nabire sebagai bakal Calon Gubernur Papua dengan jurus Visi-Misinya yang relevan saat itu, yakni “Papua Mekar”.

Rupanya JWW sudah mencium kerinduan para elit politik di wilayah Papua Tengah (Meepagoo) atau sebaliknya para elit politik di Meepagoo, yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Meepagoo dalam hal memekarkan Provinsi Papua Tengah.

Di sana secara jelas Mantan Bupati Nabire APE Youw menyampaikan sekelumit kisahnya dalam memperjuankan Pemekaran Provinsi Papua Tengah kepada JWW. 

Waktu pun berlaluh, JWW tidak terpilih menjadi Gubernur Papua. Lagi-lagi harapan para elit di Meepagoo yang sudah “Kerasukan Setan Kerakusan Uang dan Kuasa” itu frutrasi dan stress.

Ditambah lagi selama massa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe rasa-rasanya isu Pemekaran itu menjadi sesuatu yang mubasir, tidak begitu marak dibahas seperti saat ini.

Akhirnya semua stress kegalauan para pejabat di Meepagoo mulai mekar riah ketika Jakarta menghembuskan tanda-tanda adanya Pemekaran di Papua.

Akhirnya Meki Nawipa dengan “Pesawat Asosiasi Bupati Meepagoo” menjemput bola wacana DOB Papua itu dengan penuh sukacita. Ia sendiri yang mendatangi Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri untuk segera memekarkan Provinsi Papua yang bertempat di Nabire sebagai Ibu Kota.

Jadi, perluh digaris bawahi dengan tinta merah bahwa bukan perwakilan rakyat yang jalan mengais dan mengemis DOB Papua di Jakarta, tetapi sebaliknya itu adalah murni perjuangan dari, oleh dan untuk elit politik Papua semata.

Alhasil perjuangan Meki dan kawan-kawannya tidak sia-sia, mereka berhasil membuat Jakarta mengagendakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah masuk dalam bursa kebijakan DOB nasional di Papua.

Ada tiga Provinsi yang akan segera dimekarkan di Papua dalam waktu dekat, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan.

Rakya Papua Tegas Menolak DOB

Di samping kesuksesan lobi-lobi para pejabat yang “ngidam DOB” tidak terpungkiri bahwa mayoritas rakyat Papua dengan tegas menolak kebijakan DOB tersebut.

Mengapa demikian? Sebelum menjawabnya ada sebuah pandangan akademik dari Dr. Agus Samule, Dosen dan Peneliti dari Universitas Negeri Papua (Unipa) yang patut kita refleksikan bersama, terlebih oleh insan-insan yang saat ini secara “Gila” mendukung kebijakan DOB di dan luar Papua bahwa;

“Tidak ada dasar ilmiah yang menunjukkan Pemekaran perluh di Tanah Papua. Elit Papua yang memperjuangkan Pemekaran sedang mengajak masyarakat Papua masuk dalam Lorong kegelapan. Masyarakat dibuat tidak tahu bagaimana dampaknya. Kebijakan pemekaran ialah untuk non Papua, yaitu mendatangkan transmigrasi skala besar di seluruh tanah Papua. Akan terjadi kesenjagan dan ketimpangan.”

Selain landasan ilmiah yang diutarakan oleh Dr. Samule, ada beberapa hal juga yang melatarbelangi tuntutan penolakan DOB dari rakyat Papua yang merupakan amatan konkret berdasarkan objektifitas realitas di Papua detik ini, yakni;

Pertama, DOB atau Pemekaran sama sekali bukan aspirasi rakyat, itu hanya aspirasi segelintir elit politik di Papua yang tamak. Hal ini terbukti dari lobi-lobi yang dilakukan oleh para elit Papua di Jakarta, bahwa sama sekali tidak ada rakyat yang ke Jakarta untuk meminta DOB.

Barangkali ada juga sebagian rakyat yang pro DOB, namun ini juga jika kita krtisi lebih jauh pasti orang dalam atau aktor intelektaul sekaligus penyokong dananya tidak jauh dari lingkaran “Setan Kuasa dan Uang”.

Kedua, DOB atau Pemekaran itu mengancam eksistensi sebagai orang asli Papua. Hal ini terlihat secara kuantitas dan kualitas, di mana secara kuantitas rakyat asli Papua sudah menjadi minoritas di Papua, tanah ulayatnya sendiri. 

Secara kualitas, hampir semua semua lapangan perkerjaan baik pemerintahan dan swasta semuanya dikuasai, dipolitisir dan dimonopolisir oleh kaum pendatang.

Jadi Orang Asli Papua mengklaim bahwa DOB itu bukan untuk mereka (OAP) tetapi untuk “Dorang” (penduduk non Papua). Dan hal ini bukan karangan asumsi liar, tetapi merupakan sebuah lukisan lumbrah yang bisa kita lihat dengan mata kepalah sendiri.

Ketiga, selain eksistensi Sumber Daya Manusia Papua yang terancam, kebijakan DOB ini juga mengancam eksistensi ekologis Papua.

Secara Kuantitas, hampir semua lahan tanah adat di Papua sudah dikuasai oleh perusahan Tambang, Sawit, Karet, Kayu, dan lainnya. Juga, hampir semua laut sudah dikuasasi oleh pegusaha-pegusaha kemaritiman legal maupun illegal dengan otak dan watak “illegal fishing”.

Keempat, berdasarkan fenomena nomor satu, dua, dan tiga orang Papua menyangsikan bahwa penerapan kebijakan DOB ini merupakan sebuah “Malapetaka”, “Peti Mati” atau “Kiamat Buatan” untuk dan bagi perabadan bangsa Papua itu sendiri.

Bahwa DOB dalam pandangan orang asli Papua tidak lain adalah sebuah bentuk baru “Slow Moving Genocida and Ecocida in West Papua”.

Empat poin di muka yang sering menjadi fondasi sikap rakyat Papua dalam memperjuangkan pelbagai kebijakan Jakarta, termasuk di dalamnya DOB dan Otsus Plus, kurang lebih sudah membuat pemegan komando bangsa dan negara ini geger dan arogan, sehingga melalui perpanjangan tangan dan kakinya di daerah, khsusnya di Papua, Jakarta selaluh menginisiasikan strategi-strategi picik dan licik.

Strategi-strategi itu bisa kita sebut dengan istilah Polarisasi, Segmentasi dan Segregasi. Polarisasi adalah pemilahan berdasarkan kelompok (etnis, suku, klan/subklan, wilayah, budaya, Bahasa, dan keyakinan). Polarsisasi ini terlihat dalam terbabaknya Papua menjadi 7 wilayah adat.

Berikutnya, Segmentasi; langkah selanjutnya dari Polarisasi, merupakan pola pembentukan wacana, isu, pikiran/opini/gagasan dan gaya berpikir berdasarkan polarisasi. Hal ini terlihat dari provokasi-provokasi Pantai Versus Gunung, Suku A Vs Suku B, Marga A Vs Marga B, Daerah AVs Daerah B, dan sebagainya.

Terakhir Segregasi; langkah terakhir dari Polarisasi dan Segmentasi, adalah proses dan atau perilaku pemisahan secara massif berdasarkan polarisasi dan segmentasi yang sudah dan telah dibentuk.

Hal ini terlihat dari arogansi, ambisiusitas, dan egoism kedaerahan, kesukuan, kemargaan, dan peroragan yang terlihat dalam diri orang Papua baik sebagai individu maupun kelompok.

Jakarta sudah tahu bahwa rakyat Papua akan menolak semua kebijakannya, Jakarta sudah punya pengalaman menghadapi arogansinya bangsa Papua selama Aneksasi 1962-1969, PEPERA 1969-1989, Otonomi Daerah 1989-2000, Otsus 2000-2022. Jadi, Jakarta tidak akan lebuh lembut dalam menghadapi orang Papua yang menurutnya “Kepala Batu”, sehingga ia memakai ajian pusakanya, yakni “Cipkon”.

Jakarta, membuang suatu isu atau wacana, kemudian isu atau wacana ini dilahap secara massif oleh orang Papua, lalu di situlah ia meloloskan agendanya

Salah satu isu dan atau wacana yang sudah disiasati Jakarta ialah Perhelatan Bupati Cub di Nabire, yang menjadi strategi pembauran opini orang asli Papua di Nabire, juga sebagai pengalihan isu, di mana pikiran atau minsed penduduk Nabire diarahkan kepada hal-hal erfori, bukan kepada hal-hal politis seperti aksi dan demonstrasi Tolak DOB Papua Tengah dan Nabire Sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

Bupati Cup Nabire Sebagai “Cipkon” Suksesi DOB Papua Tengah

Seperti yang sudah kita ketahui di atas bahwa wacana Pemekaran Provinsi Nabire bukanlah sebuah wacana kemarin siang.

Wacana ini sudah paten akan terwujud pada 2023, di mana kalateker Gubernurnya akan tampil dan pada Pemilu 2024 akan ada Gubernur tetapnya.

Kita juga sudah tahu bahwa mayoritas rakyat Papua dengan tegas menolak kebijakan DOB di Meepagoo, yang akan menjadi Provinsi Papua Tengah dengan Nabire sebagai Ibu Kota.

Di samping itu, juga kita sudah cukup tercerahkan bahwa Jakarta tidak mungkin mengindahkan aspirasi rakyat Papua yang menolak kebijakannya. Bahwa kita telah tahu Jakarta akan menerapkan ajian pusakanya di Papua demi suksei misi dekolonisasi dan depopulasinya dengan kebijakan Otsus, DOB, dan Smelter.

Untuk itu jurus “Cipta Kondisi” atau “Cipkon” akan Jakarta pakai untuk mengelabui opini publik di Papua, khsusnya di Nabire yang akan menjadi jantung Provinsi Papua Tengah. Apa strategi “Cipkon” yang diterapkan oleh Jakarta di Nabire-Papua?

Dari banyaknya strategi “Cipkon” yang diterapkan Jakarta melalui “Badut, Bandit, dan Pinokio” elit lokalnya. Hemat penulis Kompetensi Piala Bergilir Bupati Cup Nabire 2022 merupakan salah satu strategi Jakarta untuk mengelabui opini publik di Nabire, khususnya Mahasiswa, Organisasi Masyarakta, Gerakan-Gerakan Swadaya, dan Komunitas-Komunitas Pergerakan Kiri yang ada di Nabire.

Pemerintah tidak mau ada aksi represif, seperti di Pulau Jawa, Manokwari, Jayapura, Wamena, Paniai, dan Yahukimo yang hari-hari ini lagi sangat panas dan menyala lantaran aksi demonstrasi Tolak Otsus dan Tolak DOB.

Para aktor intlektual dan aktor penyokong dana di balik agenda DOB Papua Tengah tidak mau kalau-kalau Mahasiswa dan komunitas-komunitas lintas stakeholders masyarakat akar rumput, terlebih Organ-Organ Kiri-Kritis, terprovokasi atau terbawah aksi demonstrasi tolak Otsus dan DOB seperti wilayah Papua lainnya. Mereka mau Nabire itu aman, nyaman, dan damai sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Memang kita akui juga bahwa secara Periodik-Birokratis tuntutan pengembangan atas sportivitas di bidang Sepak Bola di Kota Nabire termat miris. 

Pasalnya lepas dari Bupati AP Youw, iven-iven di bidang Seni, Musik, Budaya, khsusnya Olaraga Sepak Bola nyaris nihil selama dua periode kepemimpinan Bupati Isaiyas Douw.

Sehingga memang adanya Perhelatan di bidang olahraga Sepak Bola itu menjadi suatu kerinduan terdalam dari mayoritas penduduk Nabire, terlebih generasi milenialnya.

Yang mana menurut Titus Bonay sendiri bahwa Nabire punya potensi menjebolkan pemain-pemain handal Sepak Bola di Tanah Papua. Sehingga memang iven seperti ini sangat positif, baik dan wajib diapresiasi.

Kendati pun demikian penulis melihat bahwa ada sebuah upaya mengsugesti masyarakat Nabire, khsusnya aktor-aktor intelektual yang kritis di Nabire. Ada beberapa tesis yang hendak penulis ajukan berkaitan dengan fenomena krusial ini, yakni;

Pertama, situasi dan kondisi munculnya perhelatan Bupati Cub Nabire ini muncul di saat wacana Pemekaran Provinsi Papua Tengah sudah paten diangkat oleh Jakarta, ketika Nabire ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, ketika Yan Mandenas, DPRI Dapil Papua, berkunjung ke Meepagoo guna menyerap aspirasi rakyat.

Dan ketika massa aksi demonstrasi Tolak DOB itu mulai marak dan menbeludak di Papua. Jadi, situasi ini (Iven Bupati Cub Nabire 2022) memang dikondisikan sedemikian rupa oleh para “Bandit, Badut, dan Pinokio” Jakarta di Papua.

Kedua, Perhelatan Bupati Cub ini muncul saat 6 Suku Asli Pemilik Ulayat di Nabire dengan tegas menolak Nabire dicaplok kedalam wilayah adat Meepagoo, sebab secara kultura-antropologis Nabire masuk dalam wilayah adat Saireiri. Tolakan ini menjadi suatu “Api Dalam Sekam” yang dalam waktu cepat bisa menyala.

Ketiga, Iven Bupati Cub kali ini secara administratif sangat mengiurkan daripada iven-iven sebelumnya. Memang setiap zaman itu beda dan tidak bisa dinalar secara hitam-putih atau tambah-kurang, tetapi penulis mengotopsi bahwa ada semacam pemaksaan, dalam artian Pemerintah tidak memugut uang pendaftran sama sekali (Pendaftaran Gratis) dan hadiah yang disugihinya pun tinggi melangit (Juara Satu 100 Juta, Juara 2 75 Juta, Juara III 50 Juta, Juara IV 30 Juta, dan kategori lainnya).

Bahwa secara tidak lansung dari persyaratan yang begitu mudah dan gelimang hadiah yang berlimpah terlihat bahwa Pemerintah sedang berjibaku agar penduduk Nabire itu tidak fokus membahas soal Nabire Sebagai Ibu Kota Provinsi Papua, tetapi sebaliknya bahwa penduduk Nabire, khususnya orang-orang kritisnya yang bersemayam di setiap komunitas masyarakat untuk meluluh hanya pusing pada dan dalam lingkup perhelatan Bupati Cub saja, tidak lebih dan tidak kurang.

Jadi, ini memang berhasil, hari-hari ini di setiap percakapan publik di Nabire hanya segelintir orang yang membahas bahaya DOB sebagai Malapetaka, Nabire Sebagai Ibu Kota, dan Aspirasi Tolak DOB.

Atau mungkin seakan-akan di rumahnya tidak ada masalah. Orang-orang Nabire sedang membahas rameh aksi-aksi Tolak DOB di wilayah Papua lainnya, seperti di Jayapura, Manokwari, Wamena, Yahukimo, juga di wilayah luar Papua lainnya, sungguh aneh bin ajaib.

Secuil Saran dan Harapan

Pertama, tidak salah jika semua penduduk Nabire turut serta meramaikan perhelatan Bupati Cub, tetapi sebagai suatu bangsa yang sudah eksis di ambang genosida dan ekosida akibat strategi dekoloniasasi dan depopulasi yang sudah dieksekusi oleh “neokolonialisme NKRI” dengan ajian pusaka Polarisasi, Segmentasi, dan Segregasi.

Sudah saatnya pergerakan-pergerakan yang ada di seanterao Nabire untuk sesegera mungkin untuk memobiliasasi massa untuk mengadakan aksi Pamungkas Tolak DOB Papua Tengah dan Tolak Nabire Sebagai Ibu Kota “Kolonial di Meepagoo”.

Kedua, penulis melihat bahwa belakangan ini banyak generasi muda di Nabire, dan Meepagoo pada umumnya sangant doyan dan kompak dalam hal-hal euforia belaka yang sama sekali tidak memilki efek jangka Panjang.

Semisal kegiatan Pemuda Peduli Paniai 13 dan 14 Februari 2022 di Lapangan Karel Gobai Paniai, di mana dalam dua hari yang bersamaan 37 Saksi Kasus Paniai Berdarah diperiksa dalam dan melalui mekanisme Jakarta, tanpa ada respon dari aktor-aktor kirtis di Meepagoo, khususnya Paniai, mungkin saat itu mereka lagi menikmati lagu Regea, Rap dari Zein Pahnzer dan Komedi dari Yewen.

Juga, baru-baru ini ditengah aksi Tolak DOB yang heroik di Jakarta, Jayapura, Wamena, Paniai dan Yahukimo yang dilakukan oleh Mahasiswa dan solidaritas serta simpatisan rakyat, di Nabire, Merauke, dan Manokwari yang notabenenya adalah wilayah calon Ibu Kota Provinsi Baru tidak berbuat apa-apa.

Memang ada aspirasi yang disampaikan, seperti halny oleh dan dari Perhimpunan Pedangan Asli Mama-Mama Papua, namun augannya kurang keras dan tegas, sehingga dibutuhkan aksi yang memang lebih frontal.

Ketiga, jika memang setiap dari kita merasa adalah anak adat, maka terlepas dari sentiman Suku, Budaya, dan Bahasa sudah saat kita juga turut mendukung dan membantu menyuarakan suara 6 Suku Asli Pemilik Ulayat Kabupaten Nabire untuk mereka bergabung bersama saudara-saudari sesuku dan sebudayanya di Saireri.

Coba kita memposisikan diri kita pada posisi mereka saat ini. Kita juga pasti akan melakukan hal yang sama demi harkat dan martabat identitas kebudayaan kita secara hakiki.

Bahwa hemat penulis isu ini jangan dilihat dari kepentingan politis, tetapi coba kita melihat, memahami, dan mendalaminya dengan kacamata kultulristik atau dengan menjunjung tinggi keafiran lokal.

Jangan sampai karena ambisi, arogansi dan ego politis-praktis semata kita menjadi suatu etnis yang menenggelamkan perabadan etnis lainnya.

Penulis mengira Aksi Tolak DOB Papua Tengah, Tolak Nabire Sebagai Ibu Kota dan Tolak Nabire Sebaga Wilayah Meepagoo itu bisa didesaian sedemekian rupa demi kepentingan semua pihak dan perdamian semua orang. (*)

(KMT/Admin)