Ancaman Konflik Horizontal Di Nabire, Kenapa? (2/2)

Ada dua kejadian yang sempat terpotret dalam benak penulis yang dirasa bisa mewakili sisah-sisah DOM di Nabire dalam periode 2006-2007:

Polisi Misterius Patroli Malam

Karena maraknya kejadian pembunuhan misterius terhadap orang asli Papua pada malam hari (jam. 22:00 am) di tempat-tempat yang sepih. Kompleks Perumahan Rakyat (KPR) Siriwini di bawah pimpinan ketua RT mengadakan beberapa pos kambling dibeberapa titik jalan masuk. 

Sekitar jam 12:00 (malam) ada sebuah motor dengan gerak-gerik mencurigakan, seperti sedang mencari sesuatu masuk dari arah timur kompleks sambil memutar setiap jalur. Info ini disampaikan melalui telfon seluler ke tim penjaga pos pintu keluar di utara.

Setelah memutar-mutar sekitar 2 jam lebih motor tersebut menuju pintu keluar, abah-abah untuk menahan dan menginterogasi motor itu disampaikan oleh ketua RT. Setelah mendekati Pos motor tersebut ditahan dan ditanyai seputar maksud dan tujuannya mengelingi kompleks KPR malam-malam begitu.

Orang itu rupanya seorang pria dan motor yang digunakannya merupakan motor polisi atau motor dinas milik kepolisian Nabire, pria itu menjelaskan bahwa ia hanya sedang mencari rumah temannya yang katanya tinggal di sekitar situ, namun karena malam dan tidak menemukannya ia balik pulang.

Karena merasa dibodoh-bodohi oleh polisi itu seorang bapak tanpa pikir panjang menyandarkan pukulan dengan kayu buah di kepala polisi aneh itu, semua orang yang ada disitu menyandarkan pukulan pada polisi tersebut hingga ia benar-benar babak belur.

Agenda selanjutnya di rembuk dan diputuskan bahwa besok kota Nabire harus diliburkan dan polisi gadungan itu beserta motornya harus dipawaikan di alun-alun kota (dijalan merdeka) agar topeng kejahatan yang selama ini dilakukan oleh pihak keamanan diketahui secara umum oleh publik.

Keesokan harinya RT beserta rombongan menghadap Bupati Nabire, Bpk. Anselmus Petrus Youw (APEYOUW). Bupati merespon dengan baik niat itu, maka bupati meliburkan semua sekolah mulai TK hingga Perguruan Tinggi dan stakeholders pemerintahan maupun swasta lainnya guna menyaksikan pengungkapan misi pemusnahan yang dilakukan oleh pihak berwajib secara terselubung tersebuat.

Di hadapan Bupati didampingi Kapolres Nabire dan jajarannya, salah seorang dari pihak pengungkap memberihkan pertanyaan, kira-kira apakah orang ini anak buah bapa? Dan mengapa dengan mengunakan motor dinas orang ini pada jam 12 malam mengitari kompleks kami?

Apakah ada tugas khusus sehingga orang ini datang malam-malam dengan gerak-gerik yang mencurigakan? Kapolres saat itu bingun untuk menjawab dan menjelaskan kepada publik, ia hanya bicara seperluhnya dan memohon maaf kepada masyarakat Nabire atas kelalaian anak buahnya dan berjanji kejadian semacam itu tidak akan terjadi lagi di kota Nabire.

Sejak dari peristiwa inilah pihak keamanan kapok dan tidak berani turun beroperasi di kompleks-kompleks perumahan rakyat. Mereka mengubah taktik, lokasinya sekarang di tempat-tempat sepih yang jarang dilewati orang banyak pada malam hari, seperti Jayanti, SP, Wanggar, Yaro, Topo dan Kilo, Legari, Kimmi-Samabusa, dan untuk wilaya di dalam kota seperti kali harapan, bukit Meriam, dan tempat sepih lainnya.

Gara-Gara Uang Seribu Orang Papua Perang Saudara

Waktu itu ongkos ojek jurusan Pelabuhan Samabu-Kota atau sebaliknya Kota-Pelabuhan Samabusa senilai Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah). Ada seorang mahasisiwa asal Suku Mee yang libur dari Jayapura ke Kampung halamannya di Paniai.

Ia naik ojek dari Pelabuhan Samabusa dan turun tepat di depan Gereja Kristus Raja Nabire. Karena melihat uangnya hanya 24 ribuh maka ia memohon maaf kepada sang ojek, namun rupanya ojek tersebut yang berasal dari Jawa dan cukup tua menolak bayaran mahasiswa itu, bagi tukang ojek itu ia telah ditipu sehingga ia memaki habis mahasiswa tersebut, namun karena menyadari kesalahan mahasiswa itu hanya diam.

Karena kesal ojek itu meninggalkan mahasiswa itu sambil berkata; “makanya kalau ngada uang ngah usah naik ojek, kenapa tidak jalan kaki saja tadi, dasarr bikin habis bensin aj”. Masalah selesai mahasiswa itu pulang dengan baik.

Beberapa jam kemudian, tepat jam. 4:03 bunyi sirene mobil Sahbara di lingkungan Gereja Katolik Kristus Raja Nabire, ternyata ojek tadi itu tidak terima dan melaporkan persoalan uang seribu itu ke kantor polisi (atau memang dia seorang intel, entahlah). Beberapa orang muda Katolik yang sering menjagah Pastoran keluar dan menannyakan apa yang dilakukan oleh mobil polisi itu. 

Parahnya polisi mengirah mahasiswa tadi adalah salah satu dari mereka atau sedang mereka sembunyikan sehingga mereka bersikeras memeriksanya di Pastoran dan Sekretariat OMK. Karena tidak tahan dengan kelakuan para polisi itu yang terlaluh paksa, bentrok pun terjadi antara OMK versus para polisi. Anak-anak OMK KR berhasil memukul mundur polisi itu, masalah aman. 

Tinggal beberapa, sekitar pukul 04: 53 WIT dua mobil Sahbara masuk ligkungan Gereja kali ini dengan jumblah yang cukup banyak, konflik pun semakin memanas kaum muda Katolik berhasil memukul mundur polisi dua Sahbara itu.

Entah siapa yang menjadi provokator konflik semakin meluas karena anak-anak OMK itu sebagian besar berasal dari Suku Mee, maka kini menjadi masalah suku. Polisi karena tidak mampu, mereka meminta bantuan kepada para penyamun, ilmu hitam, dan pembunuh bayaran untuk menghadapi suku Mee, konflik meluas hingga hampir seantero kota Nabire.

Terakhir polisi meminta bantuan kepada kepala suku besar Dani, Damal, Dauwa, dan Monii untuk menghadapi Suku Mee. Konflik berlansung hampir satu bulan. Alhasil Bupati AP Youw beserta jajaran dan para kepala Suku Besar di Nabire berkumpul dan berdialog untuk menyelsaikan masalah tersebut hingga tuntas. 

Namun ternyata dendam masih ada, walau sudah usai kalangan Dani dan kawan-kawan tidak terima dan menuntut akan membalas hingga darah terbayar lunas, orang Mee juga harus banyak yang mati, imbuh mereka. 

Dari sinilah orang asli Papua di Nabire terpecah-belah hingga kini, maka jangan heran jika ada masalah antara orang Mee dan Monii pasti pihak Dani, Damal dan kawan-kawan bergabung bersama pihak Monii, begitupun sebaliknya jika dengan suku Dani pasti pihak Damal, Dauwa, dan Migani menyatu dengannya dan seterusnya, pihak Mee selaluh menjadi musuh bubuyutan di mata mereka di Nabire, entah sampai kapan ini berakhir. Hal ini bukan sesuatu yang baru di Nabire. Jika demikian bagaimana orang asli Papua mau bersatu dan bersama-sama membangun masa depan yang cerah bagi anak cucu. 

Kini sudah saatnya suku-suku asli Papua di Nabire merekonsiliasi diri agar lahir baru kemabali sebagai saudara satu Papua. Orang luar terlebih pihak keamanan senang dan legah bukan main ketika ada berita Perang Suku Papua, mereka akan bilang; “Kas biar itu dong orang asli pu masalah sendiri, tong tra usah ikut campur tunggu dong baku bunuh selesai baru tong tiba di TKP”.

Ini fakta bukan fiktif atau fatamorgana di Lapangan publik, hingga kini penduduk asli di Papua di Nabire masih jalan sendiri-sendiri dengan ego Suku masing-masing. Orang pendatang sudah bersatu dan maju, mindsed berpikir mereka sudah di tahap bagaimana menguasai kota Nabire, sementara penduduk asli masih berpikir bagaimana dendam Suku saya bisa terbalas, sungguh sebuah ironi yang memiluhkan. 

Dua perkara di atas kurang lebih dapat menggambarkan situasi sosial-politk di Nabire. Dua kisah ini bisa mewakili pelbagai kisah yang diduga kuat mengandung pelanggaran HAM. Orang-orang yang telah lama bermukim di Nabire (juga di wilaya lainnya di Papua) punya banyak pengalaman mengenai situasi pelanggaran HAM yang terjadi.

Hanya saja mereka tidak diberih ruang dan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya di muka umum. Hal ini yang menyebabkan banyak pelanggaran HAM yang belum terungkap dengan baik di Papua secara umum, dan Nabire lebih khusus.

Bukan Hanya Soal Tapas

Masalah di Nabire ini bukan saja soal tapal batas, sebab bila hanya soal tapal batas, pasti masalahnya sudah selesai sejak awal-awal terjadi. Hemat penulis ada suatu agenda yang besar yang diselundupkan di balik konflik horizontal di Nabire. 

Dan aktor-aktris Invisible hand-nya itu adalah para investor oligarkis yang punya misi perburuan harta Karun di West Papua, terutama di wilayah Meepagoo ada OT. Freeport, Blok Wabu dan Degeuwo juga beberapa tambang Sawit dan Kayu ilegal yang besar di sana. Konspirasi itu sebuah siasat Propaganda Opini oleh beberapa influencer, Netizen, buzzer dan hecker yang pasca terjadi konflik selalu memantik suasana. Kita tahu bahwa di Era Revolusi atau yang menurut para sosilog di sebut sebagai Era Post-Truht, di mana digital teknologi komunikasi menjadi senjata yang ampuh untuk menggalang opini, menyebar hoaks dan provokasi dalam rangka penyerangan psikologis.

Strategi Cipta Kondisi Demi Pelolosan Misi Perburuan Harta Karun

Untuk mengawali bagian ini. Pertama-tama kita akan flashback dan cross check terlebih dahulu latar belakang di balik labirin perwayangan yang sudah, sedang dan senantiasa disuguhkan oleh para pemikir (master plan) Intelejen oligarki Indonesia Amerika, Jepang dan kronik-kroniknya di Papua. Berbicara tentang Papua tidak bisa kita lepas pisahkan dari renta dan gurita kepentingan ekonomi politik para kapital dan kolonial di Papua. 

Rupanya, hemat penulis di balik wacana konflik horizontal di Nabire dan sekitarnya hari ini juga melukiskan hal yang serupa. Bahwa demi mengamankan investasi saham di Blok Wabu, Tony Wenas dan kawan-kawan kolonial cum kapital lokalnya menempuh strategi cipta kondisi guna terhindar dari jepretan kamera dan media massa. 

Ada beberapa pembacaan dari beberapa kawan-kawan yang berjudul, Smelter dari Gresik ke West Papua: Jepang Pegang Kendali?. Penulis melihat pembacaan singkat tapi berbobot ini bisa sedikit membuka cakrawala kita untuk memahami strategi intelejen yang lihai memanejemen konflik konspirasi ekonomi politik di Papua.

Setelah Indonesia berhasil mendivestasikan saham milik PT. Rio Tinto (swasta Inggris) tahun 2018 dan mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PT. Inalum kini memegang kendali utama atas hasil divestasi tersebut. 

Perlu diketahui bahwa PT. Inalum adalah Korporasi Internasional milik Jepang, yang mana pada 2013 Indonesia mengklaim sudah menasionalisasikannya. Padahalnya pemegang saham tersebesarnya adalah Jepang (53%), sisanya BUMN Indonesia. 

Bagi hasil divestasi dari 51,23%, Provinsi Papua dan kabupaten Mimika mendapatkan 10% dengan prasyarat harus mendirikan BUMD (2018) dan mengandeng PT. ANTAM serta Mind ID (Bagian ini kemungkinan Negara dan Perusahaan Pribadi saling menggandeng) Untuk ini belum diketahui secara pasti apakah sudah ada BUMD yang dimaksudkan. Lagi pula, persoalannya saat ini adalah wilayah pertambangan PT. FI masuk di wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah(PPT).

Pertanyaannya, apakah divestasi itu kemudian dialihkan ke Provinsi Papua Tengah? Jika demikian, maka pendapatan asli daerah Provinsi Papua Tengah akan bersumber dari divestasi tersebut.

Ini memungkinkan PPT “makan banyak”. Mungkin karena inilah, sekelompok anggota DPR Papua beberapa hari lalu sempat bertemu dengan Pj. Gub PPT, Ribka Haluk mendiskusikan dampak tailing (limbah Freeport). 

Lagi pula, konsentrasi divestasi memulai memasuki babak baru sejak perubahan KK menjadi IUPK. Sebab, PT. FI sendiri memulai pembukaan underground mining. Sedangkan untuk divestasi ke PT. Inalum bersama PT. ANTAM, dkk, malahan mengembangkan perluasan areal pertambangan baru (tambang terbuka) yang notabenenya ada di areal PPT seperti salah satunya di Blok Wabu. Disini, dapat kita asumsikan, penambahan militer di PPT barangkali untuk mengamankan areal vital tersebut. 

Perlu kita telisik kembali, di tahun 2013-2015, ada 3 agenda utama Bapak Gubernur Lukas Enembe yang sempat diperjuangkan, yaitu (1). Otsus Plus, (2). PON XX di West Papua, dan (3). Smelter di West Papua.

Waktu itu, agenda Otsus Plus Papua gagal, karena ada pasal krusial yaitu pasal Ancaman Berupa Referendum. Menurut, Jakarta Agenda Otsus Plus tidak masuk dalam Prolegnas karena tidak prosedural. Lantas, setelah gagalnya Otsus Plus, Bapak LE kemudian memperjuangkan Smelter di West Papua. Waktu itu, Bapak LE sempat mengandeng China ENFI, namun gagal.

Tidak diketahui secara pasti, mengapa gagal. Upaya Bapak LE, setelah gagal dan atau digagalkan, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia (2015). Memang, awal untuk pembangunan Smelter, Indonesia pada tahun 2013 sudah sempat hendak mengandeng India Grand Sand. Namun entah mengapa, itu tidak dilanjutkan.

Barangkali, upaya itu gagal karena pergantian tampuk 01 RI dari SBY kepada Jokowi. Lantas kemudian, Indonesia berbelok kemudi ke China.

Di rentang tahun 2013-2017, satu hal memang sempat dilupakan yaitu Terbongkarnya Kasus “Papa Minta Saham”. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan PHK 8.300 Karyawan. Di mana waktu itu (2016), PT. Freeport mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Barangkali, ini juga menjadi ancaman tersendiri terhadap Indonesia dan PT. FI sendiri. Sebab, PT. FI diketahui telah menambang Uranium sejak 1996 (melalui PT. Rio Tinto), yang mana pada tahun 2009 informasi tersebut “Bocor” di kalangan petinggi (Freeport, Pejabat NKRI di West Papua dan NKRI di Jakarta). Di sinilah, kita dapat berasumsi tentang 2 hal, yaitu:

Pertama, Divestasi saham PT. FI milik PT. Rio Tinto dialihkan ke PT. Inalum

Kedua, Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur

Pada tulisan di Part II, kita sampai pada asumsi tentang 2 hal, yaitu:

Pertama, Divestasi saham PT. FI milik PT. Rio Tinto dialihkan ke PT. Inalum

Kedua, Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur

Baik divestasi maupun Pembangunan Smelter, keduanya dipegang oleh Jepang. Jadi ada pergeseran, dari Inggris (PT. Rio Tinto) kepada Jepang (PT. Inalum dan Chiyoda Kogya Internasional Indonesia).

Memang, Indonesia tidak memungkiri akibat dari divestasi itu melahirkan utang dari pembelian saham PT. Rio Tinto, sebesar Rp. 56 Triliun. Namun, Indonesia telah menutup “lubang utang” itu dengan menggali “lubang baru” di Bank Tiongkok, Bangkok dan Jepang. Lagi-lagi inilah yang barangkali “mau dan tidak”, di tahun-tahun berikutnya harus ditutup kembali.

Ya, Sementara ini, Indonesia sedang kejar target Smelter Gresik, Jawa Timur harus rampung di tahun 2024. Informasi terbaru, setelah Jokowi bertemu 2 petinggi Freeport di Istana Negara Koruptor Republik Indonesia (NKRI), barulah si “Bahlil” bergerak mengecek pembangunan Smelter itu.

Jepang (PT. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia) telah memberikan “Kabar Gembira” kepada Indonesia melalui Bahlil, bahwa akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 Smelter Gresik akan rampung. Sebab, saat ini, sudah 65% tuntas.

Bukan tidak mungkin, Smelter Gresik, Jawa Timur bisa diselesaikan pada tahun ini (2023). Jika demikian, maka West Papua segera bersiap-siap.

Tulisan sebelumnya, part I, kami akhiri dengan kalimat: “Bukan tidak mungkin, Smelter Gresik, Jawa Timur bisa diselesaikan pada tahun ini (2023). Jika demikian, maka West Papua segera bersiap-siap”.

Di sini perlu kami kembali uraikan bahwa, Menteri ESDM, saat berkunjung ke Lokasi Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur (05 Mei 2023) ia disambut hanya oleh petinggi Freeport, Tony Wenas.

Rupanya, kegembiraan tersendiri ada di ke dua belah pihak, yaitu Indonesia dan Freeport. Sebab, Perusahaan Multi Internasional Jepang, PT. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi memberikan bukti nyata.

Tidak menutup kemungkinan, PT. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia, jika dilihat/dinilai berhasil maka kemungkinan besar, PT tersebutlah yang akan membangun Smelter di West Papua. Memang ini akan tergantung dari hasil kerja PT tersebut.

Di ulasan sebelumnya, part IV, kami menguraikan bahwa:

“Tidak menutup kemungkinan, PT. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia, jika dilihat/dinilai berhasil maka kemungkinan besar, PT tersebutlah yang akan membangun Smelter di West Papua. Memang ini akan tergantung dari hasil kerja PT tersebut.”

Memang, awalnya, PT. FI hendak teken kontrak dengan Tsingshan Holding Group (THG). THG adalah Perusahaan swasta China yang bergerak di industri Baja Tahan Karat, Nikel dan Stainles Steel. Tetapi, dibatalkan karena menurut Pemerintah RI, Porsi akan minoritas di sana.

RI akan memegang saham sekitar 25 persen atau 30 persen dan 70 persen adalah mitra dari China, yakni Tsingshan. Alasan lainnya lagi bahwa, THG bukan hanya sebagai kontraktor, tetapi sebagai investor dan atau pemegang saham di Smelter Gresik, Jawa Timur.

Oleh karena perhitungan inilah, maka PT. FI dan RI membatalkan kontrak dengan THG. Kemudian beralih ke PT. Chiyoda. Sebab, Chiyoda hanya sebagai kontraktor, bukan investor. Sedangkan Untuk pendanaan Pembangunan Smelter dari Freeport sendiri. Artinya PT. FI membiayai pembangunan smelter tersebut.

Ya, begitulah, awalnya China tetapi kemudian dialihkan ke Jepang untuk Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur.

Di tulisan sebelumnya, Part ll, kami mengakhirinya dengan kalimat;

“Ya, begitulah, awalnya China tetapi kemudian dialihkan ke Jepang untuk Pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur.”

Perlu kita ketahui, Jepang bukan orang baru. Smelter di Gresik, Jawa Timur milik PT. FI itu juga sebelumnya dibangun oleh Mitsubishi Jepang. Kerja sama PT. FI dan Jepang (Mitsubishi), membangun pabrik peleburan yang dinamakan PT.Pada laman PT. FI; (https://ptfi.co.id/id/pt-smelting) diuraikan sekilas tentang PT. Smelting, sebagai berikut:

“PT Smelting merupakan smelter pertama PTFI yang dibangun pada tahun 1996 bersama dengan konsorsium Jepang dan dioperasikan oleh Mitsubishi, sebagai bentuk kepatuhan PTFI terhadap Kontrak Karya II. Terletak di Gresik, Jawa Timur, PT Smelting merupakan fasilitas smelter tembaga pertama di Indonesia.”

“PT Smelting mampu memurnikan dan mengolah 1 juta ton konsentrat tembaga menjadi 300.000 ton katoda tembaga setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan produksi di dalam maupun luar negeri. Dengan kapasitas pengolahan ini, PTFI telah mampu mengolah dan memurnikan sebesar 40% dari keseluruhan konsentrat tembaga yang diproduksi di Papua.”

Pemegang saham terbesar di PT. Smelting adalah Jepang, sebesar 75%, sisanya PT. FI sebesar 25%. Saat ini, belum diketahui pasti, apakah PT. FI dan RI akan berupaya untuk mengambil / mendapatkan saham terbesar dari PT. Smelting, Gresik, Jawa Timur.

Kemungkinan, PT. FI dan RI belajar dari iklim investasi di PT. Smelting, sehingga untuk Pembangunan Smelter kali ini, Jepang hanya dilibatkan sebagai kontraktor dan bukan investor. Jelas, dengan demikian, pemegang sahamnya akan kembali ke PT. FI dan Pemerintah Indonesia.

Walaupun demikian, yang jelas, Chiyoda Kogya Internasional Indonesia (CKII) sebagai kontraktor akan meraup keuntungan besar. Sebab pembiayaan menelan dana sebesar kurang lebih 45 Triliun. Pembiayaan tersebut ditanggung oleh Freeport.

Di tulisan sebelumnya, Part VIII, kami sampai pada kalimat berikut:

“Iklim Investasi seperti ini sangat merugikan. Baik bagi Freeport (Swasta Amerika) sendiri maupun bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu barangkali diharapkan dengan adanya divestasi Rio Tinto dan Kontraktor Chiyoda, Freeport dan Indonesia memegang saham yang lebih tinggi”.

Freeport dan Indonesia, bagaimana pun akan tetap berusaha “sekuat tenaga” untuk mengambil mayoritas saham Smelter di Gresik. Pada ulasan sebelumnya, sangat jelas 75% dan 25% memang bukan investasi yang sangat menguntungkan bagi Freeport dan Indonesia.

Memang, kita tidak dapat berspekulasi tentang itu. Namun, tampak jelas, kunjungan-kunjungan pemerintah Indonesia dan Freeport ke Gresik memperlihatkan serangkaian upaya mereka. Apalagi penekanan tegas agar Smelter Gresik diselesaikan sedini mungkin.

Baru saja petinggi bersilahturahmi ke istana Presiden. Kemudian diikuti dengan kunjungan menteri ESDM ke Gresik yang mana disambut oleh Tonny Wenas. Di sini ada kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia dan Freeport. Mereka sudah menargetkan 2 hal penting, yaitu:

Pertama, Saham Smelter sesegera mungkin jatuh ke Freeport dan Indonesia

Kedua, Ambilalih PT. Smelting yang mana saham terbesarnya milik Jepang (MMC)

Kalaupun memungkinkan, PT. Adhy Karya (dulunya milik Belanda, sekarang ada di bawa BUMN), yang bersama Chiyoda mengerjakan proyek Smelter di Gresik, Jawa Timur saat ini diupayakan juga memegang saham. Ini memang kabar gembira bagi Freeport dan Indonesia, sebab Chiyoda sendiri tidak ambil pusing dengan investasi di Smelter. Chiyoda hanya fokus pada Kontrak Pembangunan Smelter Gresik.

Bagian ini, memang Chiyoda Jepang tidak terlalu ngotot. Barangkali, bagi mereka (Jepang), yang terpenting memuaskan pelanggan dan ada sedikit keuntungan.

Smelter, Dari Gresik ke Dalam ulasan Part IX, kami sampai pada kalimat; “Bagian ini, memang Chiyoda Jepang tidak terlalu ngotot. Barangkali, bagi mereka (Jepang), yang terpenting memuaskan pelanggan dan ada sedikit keuntungan”.

Sebab, Freeport mendanai pembangunan Smelter sebesar Rp. 45 Triliun. Memang angkah yang sangat fantastik. Chiyoda Kogya Internasional Indonesia mana mungkin menolaknya. Walaupun, Chiyoda sendiri tidak berinvestasi di dalamnya.

Ya, ini agak berbeda dengan PT. Smelting yang dibangun Freeport bersama Jepang di tahun 1996, di mana telah kami ulas bahwa Mistsubisi Jepang memegang saham terbesar (75%). Barangkali, untuk kali ini, Freeport dan Indonesia tidak mau rugi. Chiyoda Jepang juga tidak “mau pusing’, yang terpenting baginya angkah kontraknya cukup menggiurkan.

Pertanyaannya, mengapa Freeport relah gelontorkan dana sebesar itu untuk pembangunan Smelter Gresik? Barangkali hitungan kasar, setahun sekitar 1,7 juta ton konsentrat yang diproduksi di pabrik pemurnian / Smelter. Konsentrat tidak hanya emas, tetapi juga mungkin ada kandungan mineral lainnya, misalnya seperti Uranium. Ya jika demikian, dalam 5 tahun saja Freeport dapat mengembalikan modal (plus keuntungan kotor dan bersihnya).

Bahkan, bukan tidak mungkin, dalam 2-3 tahun modal itu bisa dikembalikan. Sehingga 4-5 tahun berikutnya diperoleh keuntungan bersih.

Pertama, Potensi Blok Wabu: Holding Perusahaan Tambang MIND ID menyampaikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi emas sebesar mencapai 8, 1 Ouncens

Kedua, Menarik Untuk Digarap: potensi yang ada di Blok Wabu membuat MIND ID dan PT Aneka Tambang tbk tertarik siap mengelola blok Tersebut

Ketiga, Freeport Tarik Diri: Freeport Indonesia sebelumnya memastikan menarik diri terhadap pengolahan blok Wabu di Papua

Keempat, Potensi Lebih Besar Dari Grasberg: Data Kementerian EDSM 2020 menyampaikan bahwa Blok Wabu Menyimpan potensi sumber daya 117,26 ton bijih dan rata -rata kadar 2,16 gram per ton (AU) dan 1,76 gram per ton perak.

Kelima, Tak memiliki kepentingan: Freeport menegaskan bahwa tidak memiliki kepemilikan ataupun hak untuk menambang di wilayah tersebut, (https://infografis.sindonews.com/photo/10982/faktafakta-blok-wabu-yang-kandungan-emasnya-kalahkan-gresberg-, 08/06/2023).

Menyenjakan aksara ini ada beberapa ihwal penting yang sekiranya bisa menjadi perhatian bersama seluruh stakeholders, forkopimda dan masyarakat secara bersamaan guna menciptakan perdamaian di Papua Tengah; 

Pertama, masalah di topo Nabire hanyalah beberapa strategi yang digunakan oleh negara, terutama para koorporasi yang hendak menancapkan kuku Kapitalismenya di Blok Wabu, Degeuwo dan beberapa lumbung harta Karun lainnya di Nabire dan sekitarnya.

Hal ini sejatinya adalah lagu lama yang senantiasa dinyanyikan kembali oleh negara dan kronik-kroniknya di daerah. Serupa dengan peristiwa Mutilasi di Timika, yang menjadi suatu strategi cipta kondisi untuk meloloskan kunjungan kerja Jokowi di Freeport untuk meresmikan pembangunan dua sumur bor dan memantau penggunaan jaringan 5G di Freeport.

Sementara kasus di topo hanya kasus yang tidak perlu dibesar-besarkan sampai mendatangkan massa dalam jumlah besar dengan dalil perang suku. Intelejen sengaja memanaskan situasi di media massa melalui pesan-pesan berantai yang gadungan guna memprovokasi opini publik.

Yang mesti kita catat adalah bahwa peristiwa itu terjadi disela-sela kunjungan Tony Wenas, bos Freeport ke Nabire untuk memperingati hari lingkungan hidup. Tidak ada satupun manusia normal di kabupaten Nabire yang berpikir untuk menggalang solidaritas mahasiswa, pemuda dan rakyat untuk Menolak Kedatangan Tony Wenas yang menyelipkan agenda-agenda bisnis tambahannya.

Jauh sebelum Tony Wenas datang ke warung tersebut, rupanya semuanya sudah dipersiapkan dan diperhitungkan matang-matang. Intelejen sudah tahu titik lemah orang Papua melalui strategi polarisasi, segmentasi dan segregasi melalui tujuh wilayah adat, DOB dan Otsus orang asli Papua sudah dipelajari secara saksama sekali.

Khususnya dua suku Besar, seperti Suku Mee dan Suku Lani, dua suku ini selalu menjadi bahan percobaan negara untuk menghancurkan jalinan persatuan bangsa Papua. Belum lagi jika perpecahan itu ditarik oleh intelijen ke arah wilayah adat, maka akan ada ketegangan-ketegangan antara suku, budaya, agama, gender, pendapat dan lain sebagainya.

Di dalam pergerakan Papua merdeka hal yang serupa juga terjadi orang dan organ mempertentangkan antara Benny Wenda versus Okto Mote, Edison Waromi, Buhctar Tabuni dan Victor Yeimo, dan lain sebagainya. Intelejen juga mempertentangkan ajaran agama Protestan, Islam dan Katolik, Laki-laki dan Perempuan, fraksi A dengan fraksi B, Agenda A dengan Agenda B, dan lain sebagainya.

Kedua, masyarakat pendatang di wilayah Nabire, terutama masyarakat pegunungan yang saat ini sedang berkonfrontasi di Nabire sebaiknya juga menghargai tuan tanah Nabire itu sendiri, mungkin urat malu dari kedua suku yang berambisi menghegemoni bangsa dan tanah Papua ini bertobat, tunduk, dan rendah hati, bahwa masih ada saudara-saudara anak negeri yang lain, terutama masih ada masyarakat adat asali Nabire.

Corak karakter kedua suku ini menjadi indikasi kuat bahwa keduanya hanya akan menjadi penjajah baru bagi suku-suku bangsa Papua yang lain, sama seperti bangsa Jawa, Arya, Eropa dan lainnya yang merasa superior atas suku bangsa lain yang inferior.

Ketiga, sudah bukan jamannya lagi perang, kekerasan dan senjata menjadi sarana dan atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Kita sudah hidup di jaman yang modern, kita sudah lama menerima Perabadan Baru, maka sudah seyogyanya pola pikir kita juga jangan seperti manusia purba yang hidup di jaman batu yang belum bisa secara optimal memanfaatkan Khasanah pikiran, hati dan kehendaknya.

Perang jenis ini adalah Perang Massal, di mana kuantitas massa menjadi ukuran menang kalahnya, dan biasanya prinsip perangnya dilandasi dengan sentimen balas dendam, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Padahal, di era yang serba maju itu kita semua dipanggil untuk sanggup menyelesaikan masalah dengan jalan damai.

Jangan sampai iblis memprovokasi dan mempengaruhi pikiran dan hati untuk saling membunuh. Justru kita sendiri yang menciptakan neraka. Seakan-akan kita tidak pernah sekolah sehingga muskil membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. 

Langkah konkrit yang bisa ditempuh oleh semua pihak adalah dengan membuka ruang dialog dan rekonsiliasi secara adat dengan dimediasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten serta kota di Papua Tengah. 

Libatkan semua unsur masyarakat, tokoh-tokoh agama, adat, perempuan dan anak, pemuda dan mahasiswa, undang juga masyarakat pendatang Nusantara, beberapa paguyuban yang ada mesti dilibatkan. Sesuai roh dari kata Nabire itu sendiri, “Nabire” (nyaman, aman, bersih, indah, ramah dan elok).

Keempat, masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan beberapa organ pergerakan, perlawanan dan perjuangan di wilayah Papua Tengah bisa berkonsolidasi untuk menolak semua paket pembangunan yang ditawarkan atau dijalankan oleh otoritas Freeport, terutama masyarakat adat di sana mesti membentuk aliansi untuk menolak Blok Wabu secara serius.

Blok Wabu akan menjadi akar masalah di Papua Tengah di samping beberapa perusahaan tambang, emas, minyak, gas, sawit, coklat dan lainnya. Perlu ada pemetaan masalah berupa isu, wacana dan agenda juga penting memetakan aktor penyokong dana dan aktor intelektual di balik fenomena Konflik di Nabire hari ini dan konflik-konflik lainnya.

Fokus, konsentrasi dan tenaga para pejuang HAM, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan di Papua Tengah jangan sampai terbuang-buang hanya untuk mengipas asap dan api tanpa membenahi tungku dan mematikan bara apinya.

Indikator-indikator masalah di balik kasus Nabire mesti ditemukan dalam suatu formula dialog yang terbuka bagi semua stakeholders guna mencari jalan damai di sana. Tampuk tangung jawab ada di tangan kawan-kawan muda yang katanya aktivis, tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk duduk bersama mengakhiri seluruh hilir-mudik konflik horizontal itu.

Kelima, semua aktor mesti duduk bersama dengan kepala dingin dan hati tenang guna mencari jalan perdamaian yang sejati bagi semua. Indikator-indikator konflik mesti ditemukan dan segera mungkin diselesaikan secara demokratis, humanis dan etis.

Rekonsiliasi lintas Suku-suku, Agama-agama, dan pemerintahan di sana mesti digelar guna memutuskan mata rantai konflik horizontal yang berkepanjangan di Nabire. Mari Torang Semua Duduk Bicara Baik-baik Dulu Demi Nabire yang Nyaman, Aman, Bersih, Indah, Ramah dan Elok. (*)

(KMT/Admin)

Ancaman Konflik Horizontal di Nabire, Kenapa? (1/2)

*Siorus Ewanaibi Degei

Kira-kira ada apa di balik grand design konflik horizontal di Nabire? Jika masalah soal tapal batas wilayah adat, kenapa intensitas konfliknya semakin meningkat hingga menyebar ke seluruh wilayah Meepagoo dan di ambang perang terbuka masyarakat adat? 

Pertanyaan ini mesti kita jawab secara tuntas agar masyarakat tidak saling membunuh lantaran hanya masalah-masalah yang masih bisa diselesaikan dengan jalan Dialog dan Rekonsiliasi. Ada beberapa hal ihwal yang mesti kita luruskan dan cari solusinya bersama demi Nabire Tanah Damai.

Membedah Nabire dan Pergumulan Ekspansinya: Sebuah Refleksi Nabire Nyawene.

Nabire merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Paniai (Enarotali) dengan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Nomor : 120/PM/1965 tanggal 23 November 1965, Paniai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya, dengan Ibukota Enarotali. 

Berhubung Ibukota Enarotali berada di daerah pedalaman, maka berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi, Ibukota Kabupaten Paniai dipindahkan dari Enarotali ke Nabire pada tahun 1966 dengan alasan Nabire yang berada di Daerah Pantai merupakan pintu masuk ke daerah pedalaman melalui transportasi laut sesuai dengan Surat Usul Bupati Administratif Paniai Nomor : 1035/PU/66 tanggal 17 Oktober 1966. 

Arti dan Makna Kata Nabire

Ada tiga versi dari tiga suku asli Nabire yang menjelaskan tentang arti dan makna kata Nabire.

Pertama, Versi Suku Wate. Berdasarkan cerita dari suku Wate, bahwa kata “Nabire” berasal dari kata “Nawi” pada zaman dahulu dihubungkan dengan kondisi alam Nabire pada saat itu yang banyak terdapat binatang jangkrit, terutama disepanjang kali Nabire.

Lama kelamaan kata “Nawi” yang mengalami perubahan penyebutan menjadi Nawire dan akhirnya menjadi “Nabire”.

Kedua, Versi Suku Yerisyam. Nabire berasal dari kata “Navirei” yang artinya daerah ketinggalan atau daerah yang ditinggalkan. Penyebutan Navirei muncul sebagai nama suatu tempat pada saat diadakannya pesta pendamaian ganti daerah antara suku Hegure dan Yerisyam.

Versi lain Suku ini bahwa Nabire berasal dari Na Wyere yang artinya daerah kehilangan. Pengertian ini berkaitan dengan terjadinya wabah penyakit yang menyerang penduduk setempat, sehingga banyak yang meninggalkan Nabire kembali ke kampungnya dan Nabire menjadi sepi lambat laun penyebutan Na Wyere menjadi Nabire.

Ketiga, Versi Suku Hegure. Versi dari suku ini bahwa Nabire berasal dari Inambre yang artinya pesisir pantai yang ditumbuhi oleh tanaman jenis palem-palem seperti pohon sapu ijuk, pohon enau hutan, pohon nibun dan jenis pohon palem lainnya. Akibat adanya hubungan/komunikasi dengan suku-suku pendatang, lama kelamaan penyebutan Inambre berubah menjadi Nabire, (https://nabirekab.go.id/portal/sejarah/, 08/06/2023).

Nomen Ets Omen: Implikasi Penamaan Dalam Siklus Perabadan Nabire 

Nama Adalah Tanda atau Nomen Ets Omen, selalu menyiratkan arti dan makna tertentu yang khas. Bahwa di balik kata Nabire berdasarkan tiga versi di atas tentunya memiliki beberapa implikasi konkret dalam silabus sejarah kabupaten Nabire itu sendiri. Ada beberapa fenomena historis yang dapat kita lukiskan di sini terkait arti dan makna kata Nabire;

Pertama, Perpindahan Ibukota Kabupaten Paniai Ke Nabire pada 1966. Implikasi logis dari mutasi ibukota kabupaten Paniai ke Nabire ini punya pengaruh besar yang mentransformasikan paradigma mayoritas masyarakat Suku Mee di Paniai dan sekitarnya. 

Tumbuh mentalitas bahwa Nabire itu adalah kepunyaan masyarakat Mee. Sementara masyarakat asli kabupaten Mee sendiri tidak punya hak kesulungan dalam reksa perpolitikan di kabupaten Nabire.

 Masyarakat Mee berpikir dan merasa bahwa kabupaten Nabire itu adalah kabupatennya, mereka menguasai dan mendominasi kabupaten Nabire sejak Bupati Karel Gobay berkuasa hingga kini, sementara masyarakat asli Nabire pelan tapi pasti semakin tersingkir ke pulau-pulau terpencil.

Ambisi menyabotase tanah ulayat masyarakat Wate juga terlihat semakin memuncak ketika kabupaten Nabire dimasukkan dalam bursa wilayah adat Meepagoo. Padahal jika kita telisik dan lalaah dalam perspektif antropologi, sosiologis, geologis, geografis dan topografis sebenarnya Nabire itu tidak termasuk di dalam bursa wilayah adat Meepagoo, Nabire lebih dekat secara antropologis, sosiologis geografis, geologis, dan topografis dengan saudara-saudara pesisir pantai dan kepulauan lainnya.

Jadi ada indikasi politik pendudukan dan perpecahan dalam pemasukan wilayah Nabire ke dalam wilayah adat Meepagoo, mereka hanya gunakan nama adat padahal prakteknya di luar dari ketetapan adat. Hal ini juga menjadi salah satu indikator mengapa beberapa oknum dan pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan masyarakat adat Wate sebagai pemicu bara konflik di Nabire ini.

Kedua, Arti dan Makna Nabire Versi Suku Wate. Jika kita bertolak dari sisi arti yang diberikan oleh Suku Wate pada kata Nabire, yakni bahwa Nabire itu merujuk pada tempat yang banyak dijumpai jangkrik.

Memang hingga hari ini jika kita berjalan di sekitar pinggiran pantai, melintasi sepanjang bibir pantai dan pinggira kota-kota di Nabire yang mayoritas domisili oleh warga lokal, terutama masyarakat Wate maka kita akan senantiasa disuguhi dengan bunyi suara jangkrik yang khas.

Memasuki jam-jam sore panduan suara jangkrik selalu bergema di belantara hutan yang bakau dan teratai yang membentang di sepanjang pantai di kabupaten Nabire, semakin sore suara semakin keras. Namun hingga kini suara itu kian redup lantaran pemukiman-pemukiman warga lokal yang sudah masuk ke beberapa hutan tempat para jangkrik bersuara merdu itu hidup.

 

Jangkrik-jangkrik itu semakin hilang sumber daya kehidupan, mereka semakin hari semakin tersingkir dari atas tanah ekosistem kehidupannya sendiri. Hal ini pulalah yang mungkin terlihat dengan jelas atas apa yang dialami oleh masyarakat Wate di kabupaten Nabire, mereka semakin hari semakin tersingkir dari kota Nabire, mereka yang dulunya tinggal dan hidup di jantung kota kini mulai tersingkir. 

Ada banyak oknum dan pihak yang mengklaim bahwa masyarakat itu hanya tahu jual-jual tanah kepada kaum pendatang, termasuk juga masyarakat dari Mee, Migani, Damal, dan lainnya, bahkan beberapa Suku kekerabatan ini terkesan banyak menyabotase tanah-tanah ulayat milik masyarakat Wate. Ini juga soal-soal yang menjadi akar masalah yang hingga hari ini belum jelas di atasi.

Suku Wate yang terdiri dari lima suku yaitu Waray, Nomei, Raiki, Tawamoni dan Waii yang menggunakan satu bahasa terdiri dari enam kampung dan tiga distrik.

Pada tahun 1958, Konstein Waray yang menjabat sebagai Kepala Kampung Oyehe menyerahkan tempat/lokasi kepada Pemerintah.

Ketiga, Nabire Versi Suku Yerisyam. Masyarakat Suku Yerisyam menyakini Nabire sebagai daerah yang ditinggalkan atau dilupakan. Memang benar bahwa ada semacam stigma kolektif bahwa masyarakat asli Nabire tidak mampu, mereka tidak bisa bersaing, mereka lemah, kecil, bodoh, pemalas, pemabuk dan lain sebagainya.

Mereka dikucilkan bukan saja oleh para misionaris dan perintis domestik tapi juga oleh saudara-saudara sebangsa dan setanah air Papua lainnya, seperti beberapa Suku kekerabatan dari wilayah Meepago dan Lapago. Ironisnya, generasi selanjutnya mengamini stigma-stigma itu, begitu juga dengan generasi penerus para pendatang di Nabire.

Masyarakat asli Nabire yang kaya raya akan sumber daya laut, sungai, hutan, gunung, batu, pasir, sawit, singkong, pertanian, peternakan dan lainnya dilupakan dari atas negerinya sendiri. Melalui Uang, Jabatan, Miras, Lokasi, Ganja, Narkoba dan lainnya sebagai yang terjalin sistematis membantai masyarakat asli Nabire itu mereka semua dimusnahkan.

Mereka sudah menjadi minoritas di atas tanah mereka sendiri. Mereka sudah terusir dari atas tanah leluhurnya sendiri ke pinggiran-pinggiran kota hingga pulau-pulau pelosok sekitar. Kita mesti ingat bahwa Nabire adalah salah satu kota yang paling strategis bukan saja jaman kini tapi sudah sejak abad 13-14 ketika pelayaran perdagangan Kerajaan-kerajaan mulai menemukan dan melintasi perairan Pantai Utara dan Pantai Barat Papua.

Nasib masyarakat asli Nabire itu tidak berbeda jauh juga dengan beberapa wilayah Papua yang sudah mulai berkontak dengan dunia luar sejak awal abad 13-14 seperti Yapen, Waropen, Napen, Byak, Seriui, Fak-Fak, Wondama, Bintuni, dan lainnya. Masyarakat itu sudah di garis akhir kepunahan jika masyarakat asli Papua lainnya masih ngotot mau menguasai dan mendominasi wilayah Nabire.

Mesti ada dialog dan rekonsiliasi historis di bagian ini, supaya masyarakat asli Nabire tidak merasa ditinggalkan, dilupakan, diabaikan dan sebagainya dari atas tanah leluhur mereka sendiri. Masyarakat Meepagoo dan Lapago sombong, ujuk gigih, seakan-akan mereka petarung hebat, manusia sejati, mereka itu adalah wilayah-wilayah yang baru mekar, baru mengalami perabadan di abad 18-19 ke atas.

Wilayah adat atau Tanah Ulayat mereka masih belum begitu luas dan besar dikuasai oleh masyarakat pendatang, terutama oleh koorporasi dan oligarki. Wilayah pegunungan Papua mulai dilirik, terutama misi perampokan sumber daya alam dan pemusnahan sumber daya manusia itu mulai terjadi ketika Tim Ekspedisi Dozy menemukan serpihan material tambang di Gunung Nemangkawi yang kini menjadi wilayah konsesi tambang Freeport pada 1936.

Kini dalam rancangan pembangunan menengah nasional tahun 2024 (RPJMN 2024) Indonesia sudah petakan kekayaan alam di wilayah pegunungan, yang masih hangat-hangatnya kini adalah wilayah Blok Wabu di Intan Jaya, Taman Lorenz di Nduga, Aplim Apom di Oksibil, dan lainnya baik itu mineral tambang, maupun minyak gas, juga pertanian.

Keempat, Nabire Versi Suku Hegure. Suka Hegure menyebut Nabire sebagai wilayah yang di pinggiran pantainya bisa banyak dijumpai pohon-pohon palem, enau, kepala, Ketapang pantai, dan pohon-pohon lainnya. Ini mau melukiskan bahwa Nabire itu memiliki potensi alam pantai yang indah. 

Sebenarnya ini hanya menuliskan sebagian kecil dari banyaknya kekayaan dan keindahan alam di wilayah Nabire baik di wilayah pesisir pantai, kepulauan, dataran rendah, perladangan, pertanian, perbukitan, hingga pegunungan. Di sana banyak dijumpai kekayaan alam berupa flora fauna yang tiada tandingannya. 

Sungai-sungai kecil di beberapa wilayah di Nabire juga menyuguhi kekayaan air tawar yang melimpah, pasir, bata dan material tambangnya juga mencuri perhatian mata para pemerkosa alam untuk datang beranak-pinak di Nabire sehingga kini mereka juga mengklaim sebagai penduduk asli Nabire, tidak ketinggalan juga beberapa suku kekerabatan di wilayah pegunungan.

Masyarakat pendatang di wilayah Nabire ini tentunya datang ke wilayah Nabire pertama-tama untuk mencari makan dan bertahan hidup, mereka tidak peduli samasekali dengan penduduk asli Nabire, mereka sama sekali tidak memberdayakan masyarakat asli, mereka hanya tahu memeras, membodohi dan mengalienasikan masyarakat asli Nabire, suku-suku kekerabatan di wilayah juga sudah lama tampil sebagai kolonial cum kapital lokal.

Padahal dalam sejarahnya masyarakat asli Nabire itu tidak punya masalah sekecil pun dengan beberapa suku kekerabatan yang saat ini menguasai dan mendominasi masyarakat asli Nabire. 

Kelima, Catatan. Tidak ada satupun manusia normal dan rasional di Nabire yang peduli dengan eksistensi masyarakat adat di sana. Semua organ dan orang yang datang ke Nabire hanya mencari makan, menyambung hidup, mereka secara sadar maupun tidak sudah mengeksploitasi hak kesulungan masyarakat asli Nabire.

Mayoritas suku Mee merasa diri sebagai pemilik sulung kota Nabire. Mereka dari dulu sampai sekarang belum begitu terlihat dan terlibat dalam kerja-kerja pemberdayaan dan pembangunan sumber daya manusia asli Nabire. Tidak pernah ada anak asli Nabire yang tampil di muka publik, kebanyakan generasi emas masyarakat asli Nabire tersingkir dari atas tanah leluhurnya sendiri. 

Masyarakat pegunungan merasa Nabire yang adalah wilayah pesisir adalah wilayah ulayatnya. Ini hemat penulis adalah sikap, mental dan prinsip dasar yang salah parkir dan keliru yang masih dipegang teguh oleh mayoritas masyarakat Mee dan suku-suku pegunungan lainnya. Semestinya sebagai tamu mereka turut serta membangun manusia, alam dan leluhur Nabire. Mereka mengembalikan hak kesulungan masyarakat asli Nabire.

Masyarakat tidak begitu tahu siapa pemilik ulung wilayah Nabire, mereka hanya merasa bahwa itu milik masyarakat Mee dan sekitarnya, seakan-akan Nabire itu tanah kosong yang tak berpenghuni, atau wilayah yang masyarakat adatnya sudah punah, padahal mereka masih eksis, masih ada, tidak tinggalkan tanah leluhurnya. Mereka mungkin salah telah banyak menjual tanah, tapi pasti alam, leluhur dan Tuhan pasti membuka jalan.

Perlu ada juga karya kajian ilmiah untuk menginvestigasi dan mengadvokasi eksistensi manusia, alam dan leluhur bangsa Papua di wilayah Nabire. Sejauh ini belum ada karya tulis berupa kajian antropologi, sosiologi, geologi, dan kajian bidang ilmu lainnya yang mengotopsi eksistensi manusia asli Nabire guna memproteksi mereka dari ancaman Spiritsida, Etnosida, Genosida dan Ekosida. Sekolah-sekolah dasar, menengah, akhir dan tinggi di Nabire pun tidak sama sekali mengajarkan terkait karakteristik kehidupan masyarakat asli Nabire, kebudayaan dan tradisi masyarakat asli Nabire.

Banyak orang tinggal di Nabire, hidup di sana, beranak-pinak di sana, tapi sama sekali tidak punya hati kecil untuk manusia asli Nabire itu sendiri. Minimal hak pendidikan, Kesehatan, dan ekonominya diperhatikan secara bertanggung jawab oleh pihak berwajib.

Yang selalu buat masalah di Nabire adalah suku-suku pendatang termasuk juga suku-suku asli Papua sendiri yang berubanisasi ke Nabire. Mereka karena kursi 01 bupati, DPR, OPD dan lainnya di Nabire selalu mengadakan hura-hura di Nabire. Masalah yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini juga digembar-gemborkan oleh suku-suku pendatang tadi.

Tuan rumah masyarakat asli Nabire sendiri tidak mengamini konflik horizontal seperti ini, memang beredar info bahwa ada aktor masyarakat adat Nabire sendiri yang terlibat dalam perseteruan ini, namun belum pasti, apalagi itu baru bersifat prasangka, semakin ganas dan panas sebab berita-berita miring disebarluaskan oleh mayoritas masyarakat Meepagoo yang dungu dalam bermedia sosial, tidak lebih dulu memfilter apakah informasi itu valid atau tidak, main sebarluaskan secara benturan, sehingga api emosi semakin membara, yang tidak masalah juga turut ambil perang bak ikan mati atau domba-domba gembalaan yang ikut pemimpinnya bodoh-bodoh.

Berani angkat anak panah dan perang hanya dengan suku sendiri, tapi tidak berani, bermental cupu ketika berhadapan dengan aparatur keamanan dan pertahanan negara (TNI-POLRI).

Berikut apa yang terjadi pada masyarakat asli Nabire itu juga yang menimpa masyarakat asli di kabupaten Sorong, Fak-Fak, Byak, Serui, Jayapura dan beberapa kabupaten serta kota tua lainnya yang sudah berdiri di jaman Belanda hingga kini. Ini adalah dan hanyalah manifestasi konkret dari apa yang menimpa bangsa dan tanah Papua.

Bangsa-bangsa asing datang ke Nabire dan menganeksasi Nabire secara ilegal tanpa sepengetahuan masyarakat aslinya, malah mereka dilengserkan, mereka dibodohi untuk menjual tanah, alam dan ekologinya secara buta, cacat, dan tuli mekanisme dan hukum internasional.

Wajah Kota Nabire 

Nabire di kenal saat itu sebagai kota singgkong berlapis emas, karena di sana terdapat banyak tanaman Singgkong juga di dalamnya menyimpan banyak Emas. Maka saat itu banyak sekali terdapat pendulangan illegal di sekitar sungai-sungai atau kali-kali, pencurian kayu, pengrusakan hutan, perburuan ikan secara ilegal di beberapa perairan yang menjadi zona ekologi budaya masyarakat adat Nabire baik di pantai hingga pegunungan hingga saat ini masih terdapat di sekitaran kilo 100, Topo/Uwapa, Wanggar, Kaladiri, Yaro, Sima, Menou, Sanoba, Nabarua, dan lain-lain.

Posisi Nabire di Peta Papua cukup strategis yakni terletak di perut wilayah Papua, hal ini menjadikan Nabire cukup sentral di Wilaya Penggunungan Tengah (Meepago), di mana Nabire menjadi pengghubung bagi beberapa wilaya pedalaman yang kini telah dimekarkan menjadi Kabupaten, seperti kabupaten Dogiyai, Deyai, Paniai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya (belakangan muncul wacana pemekaran kabupaten Mapia Raya, pasca Asosiasi Bupati MEEPAGO sukses melobi untuk memekarkan Provinsi Papua Tengah).

Posisi yang strategis menjadikan Nabire sebagai Miniatur Indonesia. Semua suku bangsa, ras, agama, golongan, dan latarbelakang sosial lainnya di negeri ini dapat dijumpai di sana. Transmigrasi besar-besaran terjadi di Nabire mulai dari Sumatara, Kaliamantan, Jawa, Sulawesi, NTT, Flobamora, dan lain sebagainya menghujani wilaya Nabire hingga ke Pelosok sejak awal-awal 1960-an hingga kini pasca pembentukan DOB Papua Tengah. Maka di Nabire orang dari sub-latarbelakang mana saja dapat dijumpai.

Baik jika kedatangan para pendatang dibonjengi dengan niat dan motivasi yang baik. Karena pasca kehadiran kaum pendatang itu pelan namun pasti banyak budaya baru bermunculan, seperti miras, karouke, pijat extra, lokalisasi (apalagi di daerah pendulangan, seperti Bayabiru atau degeuwoo), nnarkotika Ganja, HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Inilah potret singkat wajah kota Nabire itu.

Sisah-Sisah DOM di Nabire

Rupanya metode pemusnahan etnis berumpung Melanesia melalui DOM yang di warisi oleh rezim orde lama dan baru masih berlaku walau dalam intensitas kasus yang tidak terlalu masif. Di Nabire selama tahun 2000-an banyak terjadi kasus penghilangan atau penculikan, penankapan tanpa alasan, bahkan pembunuhan yang diduga kuat dilakukan oleh aparat keamanan berpakaian preman dan kadang-kadang berbusana ninja atau penyamun, istilah-istilah seperti Tukang Tarik Darah, Penyamun, Ilmu Hitam, Potlet, Pembunuh, Strom Udara, Karlace dan lainnya bukan lagi menjadi istilah baru untuk anak-anak kelahiran 90-an sampai 2000-an awal. 

Tukang Tarik Darah. Ini adalah operasi yang digalang oleh beberapa oknum dan pihak koorporasi di bidang pembangunan jalan maupun bangunan-bangunan infrastruktur perintis, seperti Kantor, Sekolah, Rumah Ibadah, Jembatan, Jalanan dan lainnya. Mayoritas masyarakat asli Papua di Nabire percaya baya ada praktek petumbalan dalam setiap gerak pembangunan yang digalakkan.

Mereka percaya bahwa di dalam dasar material yang digunakan ada darah dan nyawa manusia yang dikurbankan, tumbal di sini kebanyakan adalah anak-anak bayi, gadis perawan, pria percaka, dan warga sipil lainnya. Biasa para tukang atau karyawan dari suatu proyek pembangunan ini selalu mengambil darah dari orang-orang yang mereka jumpai di sekitar lokasi pembangunan atau di sekitar tempat istirahat mereka.

Mereka akan menatap target mereka dengan penuh saksama, ada ayat-ayat khusus atau mantra-mantra khas yang mereka ucapkan untuk menyerap darah korbannya secara spiritual, darah yang terkumpul itu akan mereka sesajiankan tepat pada dasar bangunan yang hendak mereka kerjakan sebagai proyek. Tujuan mereka adalah, (1). Bangunan, Jalan atau Jembatan itu kokoh, kuat dan tidak mudah roboh; (2). Ada roh jin atau mahluk spiritual gelap yang mereka bawah dari tempat asalnya guna menjadi penunggu yang jahat, mengganggu stabilitas masyarakat yang berada di sekitar situ, darah itu adalah sesajian untuk mahluk ini.

Untuk jalan raya terkadang darah dan nyawa para korban yang jatuh di depannya akan langsung menjadi santapan lezat si mahluk jadi-jadian ini. Kita tentu kenal beberapa titik rawan di Nabire dan sekitarnya bahkan seluruh Papua yang bila terjadi laka lantas sekecil apapun pasti akan menyebabkan kejatuhan korban yang pasti, terkadang itu juga bisa menjadi penyulut amarah dalam rangka konflik horizontal.

Untuk bangunan kantor terkadang nyawa dari beberapa pengawai di dalamnya selalu menjadi tumbal yang empuk bagi mahluk spritual di dalamnya, kalau bukan anggota kantor tersebut pasti kerabat dekat dari para pegawai ini. Untuk mahluk spiritual yang bersemayam di sekolah atau kampus biasanya yang menjadi tumbal adalah para siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswinya. 

Jenjang waktunya bervariasi ada yang prosesi pertumbalannya selang satu, dulu waktu mahluk spritual itu masih muda atau bayi korban kepadnya selalu berlangsung selama setahun sekali, beranjak remaja biasanya berlangsung enam bulan sekali, di usia dewasa biasanya berkisar di tiga bulan, dan di jenjang lansia biasanya ia semakin kuat karena itu tumbal yang ia minta pun semakin banyak, satu bulan bisa 1 sampai 3 nyawa yang ia makan. Kita bisa bayangkan bahwa operasi ini sudah digalakkan sejak Papua secara cacat kronis dianeksasi oleh Indonesia, Belanda, PBB, Amerika dan Roma Vatikan pada 1962 dan PEPERA 1969.

Dan untuk Nabire sejak, Nabire dimekarkan, begitu juga dengan beberapa kota tua seperti Jayapura, Merauke, Sorong, Biak, Serui, Manokwari, Jayawijaya dan lainnya; (3). Agar mereka mampu menguasai sarana-prasaran yang mereka bangun, mereka jadi pemain karena itu ditunjang oleh mahluk spritual yang ada di dalamnya, sementara masyarakat asli perlahan-lahan semakin termarjinalkan dan teralienasi di atas tanah sendiri. 

Maka istilah seperti penyamun (kelompok yang sering menarik darah orang demi pembangun suatu bangunan, seperti Jembatan, Kantor, Sekolah, Jalan Aspal, dan lain-lain), pembunuh bayaran, potlet (potong leher, dalam bahasa Mee Ogo Duwaii), dan ilmu hitam. Istilah-istilah ini sangat familiar sekali di kalangan warga Nabire bahkan anak-anak kecil sering kali orang tua menakuti anak-anaknya dengan istilah-istilah itu jika bandel dan nakal. Bersambung. (*)

OAP atau OPP? (4/4)

 

OAP atau OPP? 4/4.Manusia Papua Dulu, Kini dan Mendatang Dalam Sukma Poskolonial. (Siorus Degei)

*Siorus Ewanaibi Degei

Apakah LE memenuhi delapan syarat mutlak Pengangkatan Anak Adat di atas? Apakah proses pengangkatan LE dan manusia -manusai biadab lainnya sah dalam kacamata 7 wilayah adat?

Apa sebenarnya motif dan modus di balik virus pengangkatan anak adat yang terjadi di luar koridor hukum adat ini? Katanya dewan adat, tapi terkesan, sungguh biadab. Ini sebuah drama politik yang tidak lucu, nyaris lugu tingkat kronis.

Simbol dan Makna Kesenian 

Kesenian menjadi tema yang integral dan sentral dalam suatu kebudayaan. Kebudayaan itu akan menjadi lebih eksis dan hidup jika keseniannya memancarkan nilai-nilai filosofi budaya yang sarat kaya.

Kesenian dalam setiap kebudayaan terbagi menjadi beberapa genre, ada seni ukir, mumi, tari, rupa, lukis, perang, tarik suara, musik. Singkatnya, ada seni kelihatan dan tidak kelihatan. Sehingga memang benar bahwasanya seni dalam sebuah kebudayaan itu mahaluas dan mehadalam akan bentuk, arti, makna dan simbol, maka dari itu agaknya tidak mungkin kesemuanya dapat dituliskan pada kesempatan ini. 

Kita hanya akan berfokus pada beberapa entitas kesenian yang notabene menjadi corak kepapuaan yang khas. Sebagian bentuk karya seni barangkali sudah termanifestasikan baik secara implisit maupun eksplisit, tersirat maupun tersurat dalam beberapa pokok pembahasan seputar tujuah unsur kebudayaan lainnya.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2023/03/oap-atau-opp-14.html

Kita hanya akan berfokus pada transformasi seni dalam kehidupan budaya asli Papua yang semakin ke sini semakin kehilangan fitrah dan marwah esensial dan subtansialnya.

Pertama, Seni Tarik Suara. Banyak keanekaragaman seni tarik suara dalam setiap kebudayaan asli Papua yang semakin tertelan modernitas dan globalitas jaman dewasa ini.

Lagu-lagu tradisional semakin tenggelam karena kurang diminati, di-download, di-follow, di-like, di-subcribe, di-comen, dan dikunjungi oleh massa milenial asli Papua sebagai generasi penerus. Hampir sebagian besar generasi milenial asli Papua menggandrungi dan mencandungi seni tarik suara bergenre hits, hip-hop, jazz, R&B, POP, Reggae dan lainnya.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2023/03/oap-atau-opp-24.html

Perlu dicatat dengan tinta merah bahwasanya dengan menggandrungi dan mencandungi lagi-lagi Modren secara tidak langsung, sadar tidak sadar, mau tidak mau, suka tidak suka kita sudah, tengah dan senantiasa terus membunuh dan menguburkan eksistensi daripada lagu-lagu tradisional kita dan seni tarik suara kita sendiri yang defacto lebih luhur dan mulia nilainya dibandingkan dengan lagu-lagu modern lainnya.

Seni tarik suara tradisional menjadi sesuatu yang kuno, primitif, terbelakang. Kolonial, kapital, feodal dan Imperial membangun opini publik bahwa semua seni bertaraf lokal itu adalah seni kelas dua, kuno, primitif dan lebel stigma vulgar esktrim lainnya.

Ironinya, generasi penerus menelan dan mengamini opini liar karangan penjajah tersebut tanpa pernah berupaya mempertanyakan, mengritisi, mengoreksi dan mengevaluasi, tapi lagi-lagi mereka hanya tertidur lenyap di atas pelana gigi taring dan kuku tajam macan kolonialisme sistem NKRI dan sekutunya.

Kedua, Seni Tari. Tarian Susu atau Ama Duwai dalam tradisi Suku Mee di Papua adalah dan hanyalah sejengkal sempel konkrit bawah upaya pemusnahan kebudayaan asli Papua itu benar-benar sudah ada, sedang ada dan akan terus ada selama Papua masih terus bernafas dan bernadi di ketiak Kolonial kapitalisme sistem NKRI dan sekutunya.

Banyak seni tari tradisional yang bernilai luhur, Kudus dan mulia tertelan termakan zaman lantaran tidak ada upaya proteksi eksistensinya yang terjadi secara konsisten dan kontinyu oleh masyarakat penganutnya.

Sadar tidak sadar, mau tidak mau, suka tidak suka sejatinya dengan senantiasa menggandrungi dan mencandungi seni tari modern, semisal Tik-Tok, Patola, Zumba, Dangdut, Wasisi, Seka, Goyang Kewa, dan pelbagai jenis tarian, dence modifikasi modern tradisional serta aneka oles lainnya itu sudah, sedang dan terus terlibat aktif sebagai aktor pembunuh, pengubur dan pemusnah eksistensi budaya tari tradisional di setiap suku kita masing-masing di Papua. MENGUASAI TARIAN MODREN ITU BONUS, TAPI MENCINTAI TARIAN ADAT ITU HARUS.

Simbol dan Makna Sistem Mata Pencaharian

Aspek kebudayaan berikut yang hendak kita refleksikan bersama adalah terkait Sistem Mata Pencaharian Hidup masyarakat asli Papua. Kurang lebih ada beberapa aktivitas mata pencaharian hidup yang tersebar di wilayah Papua, semisal Nelayan, Peramu, Pemburu, dan Pengayau tergantung situasi dan kondisi geografi dan topografi wilayah adatnya.

Secara umum masyarakat Papua pegunungan sangat berbeda dengan masyarakat pesisir pantai, rawa, dataran rendah, perbukitan, lembah, pinggiran danau, pinggiran sungai dan sebagainya dalam hal mata pencaharian.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2023/03/oap-atau-opp-34.html

Mata pencaharian itu akan berdampak luas pada mentalitas, intelektualitas dan akreditas penduduk aslinya di kemudian dalam dunia kerja. Akan ada etos kerja yang berbeda antara masing-masing orang Papua di setiap suku.

Salah satu mentalitas yang masih terwarisi hingga sekarang dan banyak kita jumpai adalah mentalitas “Semua Alam Sudah Sediakan”. Karena alamnya yang kaya raya, orang Papua berpikir dan merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja sebab untuk segala sesuatunya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup alam sudah menyediakannya.

Mental itu melahirkan benih yang namanya konsumerisme, mental konsumtif, tanpa daya produktif dan distributif. Hal ini akan membuat prosentase pertumbuhan penduduk lokal Papua hanya mentok begitu-begitu saja.

Bahkan dari mental itu lahirlah pula beberapa anak kandungnya, semisal Mental Profosal, Mental Permohonan, Mental Raskin, Mental Minta-minta tanpa kerja, budaya instan, etos bermalas-malasan.

Sejatinya ini semua bukanlah hakekat jati diri orang asli Papua yang sebenarnya. Mereka hanyalah korban settingan dan green design kolonial kapitalistis yang tamak yang hendak mengeksplorasi, mengekploitasi dan mengekstraksi kekayaan sumber daya alam Papua. Dan salah satu strateginya adalah dengan menumbuhkan rasa ketergantungan akut rakyat pribumi kepada penguasa dan pengusaha.

Seakan-akan alam, gunung, hutan, pohon, laut, pantai, rawa, sungai, ikan, rusa, sagu, ubi, sayur, buah dan SDA lainnya bukan menjadi mama lagi bagi orang asli Papua, posisi alam sebagai mama itu sudah terdekontruksi secara drastis dan radikal dalam paradigma masyarakat lokal Papua. Mama mereka adalah negara, Gereja, Pasar, Uang, Pangkat, Jabatan, Tahta, Harta benda, Toko, Rumah Kios, Supermarket, Mall, dan lainnya.

Tempat meramu, melayan, meramu, dan mencari kebutuhan kehidupan bukan lagi di alam, gunung, sungai, laut, rawa, dan lainnya, melainkan ada di instansi pemerintahan, ada di partai politik, organisasi masyarakat, PNS, dan profesi adminstratif lainnya. 

Paradigma dan mental ketergantungan akut itu diperparah lagi dengan konsep mekanisme pendekatan pemerintahan pusat yang mendahulukan pendekatan uang, pembangunan dan kesejahteraan kepada Papua sejak Papua terintegrasi ke dalam pangkuan secara ilegal, cacat hukum, moral, demokrasi, HAM dan Pancasila 1962 dan 1996, bahkan sejak 1947 konspirasi ekonomi politik dirakit oleh Indonesia, Amerika dan kroni-kroninya.

Ada beberapa Pandemik Sosial yang sudah, tengah dan terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat asli Papua. Sebut saja Pasar Togel, Rolex, Ludo King, Judi Online dan Judi Offline, Billiar, Casino Lokal, dan praktek-praktek pasar gelap lainnya yang sudah menggurita di Papua.

Kesemuanya itu menjadi habitat dan habitus baru masyarakat asli Papua. Pasar gelap kini sudah menjadi dusun dan kebun keladi, petatas, sayur, tempat berburu dan tempat mencari ikan. Pendeknya, Togel, Rolex, Judi online dan offline dan sebagainya kini sudah, tengah dan terus menjadi mata pencaharian baru masyarakat asli Papua.

Ironisnya, bukan saja kalangan orang tua, tetapi nyaris kaum milenial asli Papua juga sangat marak menggandrungi, mencandungi dan terbudak oleh praktek pasar gelap tersebut. 

Bukan pula dari kalangan aristokrat saja yang mencandungi judi online maupun offline tersebut tapi seluruh masyarakat dari pelbagai lapisan masyarakat sangat menikmati dan menikmati mata pencaharian baru tersebut, sebab sangat menjanjikan, kita pasang sekarang dapat sekarang, atau pasang sekarang dapat sebentar. Pasang pagi dapat siang, pasang siang dapat sore, pasang sore dapat malam, pasang malam dapat pagi dan seterusnya dan seterusnya.

Kebanyakan persebaran pasar gelap itu tersebar di hampir seluruh wilayah Papua, tidak ada pelosok dusun Papua yang terlepas bebas dari cengkeraman, cangkangan dan kukuh Kapitalisme, kolonialisme, dan Imperialisme model baru ini. 

Semua uang masyarakat maupun pemerintah dewasa ini terbilang sudah, sedang dan terus dimonopolisasi dan dikapitalisasi oleh bandar-bandar, bangkit, bandit, mafia dan ganster togel online maupun offline yang bermarkas di Singapura, Thailand, Kamboja, Malaysia, Nyammar, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. 

Indonesia menjadi sarangnya pasar gelap yang lezat dan empuk, terutama Papua. Sebab masyarakat sudah sangat pragmatis, hedonis, instanis, komsumtif kontra produktif, kreatif dan inovatif sehingga tidak heran sayap ekspansi evolusi togel dan keluarga besar pasar gelapnya itu mampu dengan leluasa mengkungkungi manusia dan tanah Papua.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2023/03/oap-atau-opp-44.html

Jangan cari manusia di dalam hutan dan di atas kulit Air, tapi carilah mereka di sudut-sudut kota tempat esksisnya pasar gelap dari pagi tembus malam, malam tembus pagi pasti ada mereka di sana.

Tidak ada jadwal baku, tidak ada jam istirahat, tidak ada jam ibadah, tidak ada jam berdoa, tidak ada jam bekerja, tidak ada jam untuk keluarga, tidak ada jam untuk suami, tidak ada jam untuk istri, tidak ada jam untuk anak-anak, tidak ada jam untuk orang tua, semuanya ruang dan waktu terpakai habis di tempat judi online dan offline.

Apakah di tengah heterogenitas, karakteristik, paradigma dan mentalitas hegemoni, diferensiasi, klasifikasi dan klaster-klaster podium masyarakat asli Papua yang sedemikian rupa sanggupkah kita kembali ke ‘Alam’, ‘Kampung’, ‘Dusun’, ‘Honai’, ‘Tungku Api’, ‘Budaya Berburu’, ‘Budaya Nelayan’ dan ‘Budaya Meramu ‘? 

Tentunya ini menjadi suatu panggilan profetis kritis tapi juga tantangan kronis eksistensial. Intinya, MENGGANDRUNGI PENCAHARIAN HIDUP MODREN ITU BONUS, TAPI MEMBUDAYAKAN MATA PENCAHARIAN HIDUP TRADISIONAL ITU HARUS.

Catatan Senja

Mengakhiri tulisan ringkas, ringan, gamblang dan blak-blakan dengan tajuk OAP atau OPP? Manusia Papua Dulu, Kini dan Mendatang di Era Revolusi Digital Dalam Hikmah Poskolonial ini ada beberapa ihwal penting yang hendak Penulis kemukakan. 

Sebenarnya dari pembabakan dan pembahasan kita di atas itu saja barangkali secara sepintas lalu sudah terlintas di kepala setiap kita prihal rekomendasi yang pada gilirannya mampu tampil sebagai treatmen-treatment obyektif dan siginifikan yang bisa ditempuh oleh orang asli Papua sendiri baik yang berdomisili dalam sistem kolonial NKRI dan sekutunya maupun orang asli Papua yang berdomisili di luar dari sistem kolonial NKRI dan sekutunya tapi masih mencium bobrok ketiak penjajahan, penindasan dan penderitaan di bumi Papua.

Selain orang asli Papua, penulis juga melihat dan merefleksikan bahwa di sini peran Keluarga, Gereja, Pendidikan, LSM dan Negara juga berperanan penting dan klausal metamorfosis. Berikut hendak penulis utarakan secara ringkas terkait sikap dan tindakan alternatif yang resolusif;

Pertama, setiap Individu Keluarga, Agama (Gereja), Pendidikan, LSM dan Negara mesti bahu-membahu melestarikan Bahasa Daerah sejak dini mungkin.

Mesti ada kamus bahasa daerah di Papua, setiap suku penutur wajib membuatnya. Lembaga Agama dan Pendidikan bisa mengunakan bahasa daerah sebagai sarana katekese dan edukasi serta sosialisasi nilai-nilai.

Kedua, Sistem Peralatan dan Teknologi. Setiap individu, Keluarga, Agama, Pendidikan, LSM dan Pemerintah bisa saling mensinergi dalam rangka proteksi eksistensi manusia Papua di bidang sistem peralatan dan teknologi lokalnya.

Semisal bisa dibuat suatu museum adat, lengkap dengan ensiklopedia terkait segala bentuk peralatan dan teknologi kuno yang digunakan oleh orang Papua dulu.

Ketiga, Sistem Pengetahuan. Setiap individu, Keluarga, Agama, Pendidikan, LSM dan Pemerintah bisa mengupayakan lahirnya Meewologi, Lapagologi, Mamtalogi, Animhalogi, Bomberailogi, Domberailogi dan Sairerilogi yang merupakan kumpulan ilmu pengetahuan baru seputar antropologi, sosiologi, sastra, teologi dan filsafat yang berdimensi dan berwawasan iklim alam pemikiran Melanesia Pasifik.

Keempat, Sistem Religi. Setiap individu, Agama, Pendidikan, LSM dan Pemerintah bisa mengupayakan agar gerakan-gerakan mesianis yang eksis dalam kebudayaan-kebudayaan bangsa Papua mampu mendapatkan tempat, ruang, kesempatan dan waktu yang efisien dan efektif untuk tampil ke ruang publik sebagai gerakan rekonsiliasi universal berbasis Papua, terutama di tengah-tengah gerakan perjuangan, Pergerakan dan perlawanan rakyat Papua atas sistem kolonial NKRI dan sekutunya di seluruh teritori Papua.

Kelima, Kesenian. Setiap individu, Agama, Pendidikan, LSM dan Pemerintah sudah saatnya untuk belajar melestarikan kebudayaan dari Group Musik Klasik Bangsa Papua Proto, yakni Mambesak, Black Brothers, Black Sweet, dan Black Papas. Terutama Mambesak yang berjuang mempertahankan Kekudusan kebudayaan Papua Proto dari cengkeraman upaya Etnosida dan Spiritsida sistem kolonial NKRI dan sekutunya.

Keenam, Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial. Setiap individu, Keluarga, Agama, Pendidikan, LSM dan Pemerintah sudah mesti saatnya untuk mengilegalkan praktek Approach Culture di semua aspek kehidupan masyarakat asli Papua. Stop sabotase marga dan atribut-atribut luhur dan mulia dalam rahim kebudayaan dan kearifan lokal bangsa Papua demi kepentingan tertentu.

Ketujuh, Mata Pencaharian. Dan terkahir, setiap Individu, Keluarga, Agama, Pendidikan, LSM dan Pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan yang layak bagi mayoritas masyarakat asli Papua yang sedang dihinggapi dan dihantui Judo Online junto Offline. Perlu pertegas kiat pengentasan dan pemberantasan pasar gelap di ruang publik Papua.

Kedelapan, terakhir orang asli Papua sudah sekian lama pasca terintegrasi secara ilegal, cacat hukum, moral HAM, Demokrasi dan Pseudo-Pancasila ke dalam pangkuan sistem kolonial NKRI selama 60-an tahun pura-pura hidup sebagai orang asli yang merdeka, otonom, otentik, natural dan Proto.

Selama 60-an di penjara besar, Kamb-Konsentrasi bernama NKRI orang asli Papua sudah pura-pura bereksistensi dan berekspansi sebagai manusia asli, padahal itu tidak lebih daripada iugan belaka. Tidak ada orang asli Papua, yang ada hanyalah orang palsu Papua jika tidak ada kesadaran profetis kritis untuk segera mungkin berdialog dan berekonsiliasi bersama budaya.

Orang asli Papua harus Lahir Baru dari dalam rahim budaya Papua Proto lintas tujuh unsur kebudayaan universal. Perlu ada Dialog dan Rekonsiliasi lintas ‘Tungku Api’ Tujuh Wilayah Adat, Suku, Marga, Sub-Marga, Keluarga dan Pribadi dalam semangat ‘Revolusi internal Kultural’. OAP harus tampil sebagai ‘Manusia Model Baru’ menuju Honai ‘Papua Baru’ yang penuh kemerdekaan, kedamaian, kebenaran dan keadilan. (*)

(KMT/Admin)

OAP atau OPP? (2/4)

 

Dok : Ist/OAP atau OPP? 2/4.Manusia Papua Dulu, Kini dan Mendatang Dalam Sukma Poskolonial. (Siorus Degei)

*Siorus Ewanaibi Degei

Jumlah suku di Papua diperkirakan mencapai 255, yang masing-masing mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri. 

Dari hasil penelitian tim Balai Bahasa Papua dan Papua Barat pada tahun 2013 lalu, menurut Supriyanto Widodo, Kepala Balai Bahasa Papua dan Papua Barat tentang jumlah bahasa daerah yang tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat, ternyata teridentifikasi sebanyak 307 bahasa daerah di Tanah Papua. 

Jadi, ada 225 Suku dan 307 bahasa daerah di Papua yang masih eksis hari ini di Papua, kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi data sementara menunjukkan demikian kenyataannya di atas kertas administrasi Pusat Balai Bahasa di Papua, https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/2722/persebaran-bahasa-daerah-di-papua-dan-analisis-pergeserannya-kasus-bahasa-daerah-tepra-dan-sentani-di-jayapura, 2/02/2023).

Fenomena menarik yang mesti kita gubris lebih jauh adalah adanya gab dualistik antara kuantitas bahasa dan kualitas penuturnya. Ada jurang segregatif yang besar antara jumlah bahasa daerah di Papua dan jumblah penutur bahasanya, yakni kuantitas manusia asli Papua yang fasih berbahasa daerah.

Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan penuntun seperti ini, apakah semua orang asli Papua mencintai dan menguasai grammar dan sistematika kesusastraan bahasa daerahnya? Apakah generasi milenial asli Papua masih bisa menggunakan bahasa daerahnya?

Apakah generasi milenial asli Papua masih bisa menerjemahkan bahasa daerahnya? Apakah generasi milenial asli Papua bisa menulis dan membaca dalam bahasa daerahnya masing-masing?

Apakah lembaga pendidikan, pembinaan dan penggemblengan generasi milenial asli Papua masih menyisakan peluang bagi proteksi eksistensi bahasa daerah Papua secara kontinyu dan konstitusif institutif?

Sepertinya kita terlalu ideal dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke permukaan publik, tapi bukan berarti tidak perlu. Kita tidak perlu muluk-muluk dan berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan tersebut sebab hemat penulis realitas konkret fenomena dan paradoksnya Papua sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan liar junto nakal itu dengan sangat apik dan baik. 

Bahwasanya bahasa daerah bangsa Papua di ambang kepunahan, penulis menyebut keadaan itu sebagai fenomena ‘Etno-Linguisida’ atau Pemusnahan Bahasa Daerah suku bangsa Papua. Sejauh ini hemat penulis ada beberapa ihwal subtansial yang menjadi indikator-indikator di balik potret etno-lingusida di Papua.

Pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia asli Papua yang semakin punah di atas tanah leluhurnya semenjak terintegrasi secara cacat hukum, HAM, Demokrasi dan Moral ke dalam pangkuan NKRI pada tahun 1962 dan PEPERA 1969.

Kedua, Aneksasi, dominasi, kapitalisasi dan kolonialisasi Bahasa Indonesia atas Bahasa-bahasa daerah Papua. Bahkan hemat penulis bukan saja bahasa daerah Papua saja yang menjadi korban dan tumbal dari bejatnya kapital, kolonial, Imperial, fasisme dan rasisme bahasa Melayu Indonesia.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2023/03/oap-atau-opp-14.html

Tapi semua bahasa daerah di republik ini dari Sabang sampai Merauke, Mianggas sampai Rote tidak lain dan tidak bukan adalah korban dan tumbal perbudakan bahasa Indonesia sejak 1928, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda, di mana ketika secara arogan, sepihak dan egois, rasis dan fasis bahasa Melayu Indonesia dideklarasikan sebagai Bahasa Nasional, Bahasa Pemersatu.

Penulis melihat bahwa momentum Sumpah Pemuda itu menjadi sejarah awal aneksasi bahasa-bahasa suku di seluruh Nusantara secara sepihak, fasis, dan rasis. Bahwa sejak itu pula esensi dan eksistensi bahasa-bahasa lokal mulai redup tak bernadi ekspansif.

Bahasa daerah Papua juga menjadi korban dari imbas Aneksasi dan kapitalisasi bahasa Indonesia yang arogan, ambisius dan prestisius dalam rangka politik dekolonisasi dan depopulasi SDM dan SDA Papua. Pasca Papua terintegrasi maka semua elemen kehidupan manusia asli Papua berserta alamnya mulai diindonesiakan, dinasionalisasi, termasuk bahasa lokal masyarakat adat Papua.

Perlu kita ketahui dan sadar bahwa bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan yang paling esensial eksistensinya dalam kerangka pertumbuhan, perkembangan dan perabadan suatu suku bangsa.

Karena hanya melalui bahasa saja proses sosialisasi, internalisasi, edukasi, relasi, komunikasi, interaksi, dialog dan rekonsiliasi itu bisa terjadi secara baik dan benar.

Semua unsur kebudayaan lain bisa eksis jika bahasa daerah itu senantiasa eksis sebagai sarana, alat, media relasi komunikasi baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan roh-roh nenek moyang, dan manusia dengan ‘Yang Transenden’.

Selain Bahasa Indonesia yang menjadi imperium, kolonial dan kapital bahasa daerah bangsa Papua dan bangsa lainnya di Indonesia, dewasa ini muncul lagi neo-kapitalisme bahasa lagi, yakni Bahasa Inggris.

Bahasa Inggris sudah legal sebagai bahasa internasional, semua penduduk global wajib fasih berbahasa Inggris jika hendak membangun jejaring relasi dan komunikasi sosial lintas Internasional.

Semua instansi dan lembaga pendidikan pasti menyisihkan forum bagi sosialisasi bahasa Inggris, ada mata kuliah bahasa dan sastra Inggris, di tingkat Sekolah Menengah Atas ke bawah ada mata pelajaran bahasa Inggris (SMA-SD), di samping bahasa nasional (bahasa Indonesia). 

Memang ini sebuah sistem atau keniscayaan aktual hidup yang suka tidak suka dan mau tidak mau dengan dalil apapun mesti diterima jika eksistensi seseorang itu mau dianggap ada. Namun sejatinya di sisi lain sadar tidak sadar, mau tidak mau, dan suka tidak suka pula bahwa dengan melakukan semua itu, yakni mati-matian mempelajari bahasa Inggris dan Indonesia (bahasa nasional dan internasional) kita sejatinya sudah, sedang dan akan terus menerus membunuh dan menguburkan bahasa daerah kita sendiri (bahasa lokal), Quo Vadis Bahasa Daerah, RIP?

Ketiga, memang kita akui bahwa ada gerakan dan program literasi nasional yang terkenal dengan slogannya yakni “Lestarikan Bahasa Daerah, Cintai Bahasa Indonesia, dan Kuasai Bahasa Asing”. Namun sudah sejauh mana hasilnya? Sudah berapa banyak kuota bahasa daerah yang sudah diselamatkan dari taring Pandemik Etno-lingusida?

Sudah adakah peraturan khusus (Perdasus) yang mengakomodir proteksi eksistensi bahasa lokal, terlebih bahasa-bahasa lokal yang diambang kepunahan? Sudah adakah kurikulum khusus yang menjadikan bahasa lokal sebagai salah satu mata pelajaran dan mata kuliah di seluruh instansi pendidikan?

Sejauh mana upaya konkret yang dilakukan? Apakah hanya dengan mengadakan kegiatan euforia belaka bertemakan proteksi bahasa lokal dengan semangat Literasi kontekstual yang menggebu-gebu tapi toh abu-abu? Sehingga ihwal urgent dan penting yang hendak penulis kemukakan di sini adalah bahwa MELEK BAHASA INDONESIA DAN ASING INI BONUS, TAPI MELEK BAHASA DAERAH ITU HARUS.

Simbol dan Makna Sistem Peralatan dan Teknologi

Kita sudah cukup sederhana menerawang eksistensi bahasa daerah di era kekinian yang tentunya membutuhkan rancangan proteksi yang mumpuni demi perabadan bangsa Papua yang lebih baik kedepannya, sebab perlu kita catat dengan tinta merah bahwasanya sebagian besar indikator dari praktek dekolonisasi dan depopulasi SDM dan SDA Papua itu tidak lain dan tidak bukan sedikit banyaknya disebabkan oleh penguasaan bahasa daerah di tingkatkan masyarakat luar yang punya motivasi ganda datang ke Papua.

Sekarang kita hendak memahami secara sederhana terkait Simbol dan Makna Sistem Peralatan dan Teknologi di Papua. Memang tajuk perikop ini agak luas dan berpotensi bias makna, namun tidak semua sistem teknologi dan peralatan yang ada di dalam rahim kebudayaan 225 Suku Papua akan kita beberkan, tentunya itu akan membutuhkan waktu yang lama, alot, runtut dan konsisten.

Kita hanya akan memotret beberapa entitas dari sistem peralatan dan teknologi yang sudah lumrah dan familiar dalam percakapan, dinamika dan interaksi ruang publik di Papua. 

Sistem peralatan hidup dan teknologi ini berhubungan dengan alat transportasi, peralatan komunikasi atau bahasa, senjata dan alat-alat rumah tangga, pakaian dan tempat berlindung rumah, pengetahuan dan kesenian.

Ada beberapa peralatan dan teknologi yang cukup populer di Papua, sebut saja Noken, Koteka, Tifa, Anak Panah, Tombak, Perahu Dayung, Kapak Batu, Barapen/Bakar Batu, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kita sebut berjejer satu persatu, terlalu luas dan mendalam.

Beberapa entitas sistem peralatan dan teknologi di muka ini bukan hanya barang pakai atau benda mati yang tidak memiliki arti dan makna. Penulis hendak merefleksikan beberapa entitas kebudayaan itu dengan menggunakan perspektif yang baru, yakni persepektif poskolonial. 

Pertama, Noken. Noken mempunyai arti, makna dan simbol yang mahakaya. Setiap suku dan budaya di Papua punya referensi, definisi, filsafat dan epistemologi tersendiri dan khas terkait eksistensi noken tersebut. Noken menyimbolkan banyak hal dan nilai kehidupan yang bukan kepalang

Ada simbol kesederhanaan, kesahajaan, keterbukaan, kepolosan, kejujuran, kekuatan, kesuburan, kehidupan, dan lainnya. Ada banyak jenis Noken lengkap dengan arti, makna dan fungsinya masing-masing yang kaya dan khas.

Noken laki-laki dan perempuan sangat berbeda arti dan makna dengan simbol-simbol nilai tertentu, juga noken bagi kaum tua dan muda, noken bagi orang besar dan orang kecil, noken sehari-hari dan noken kerja, noken untuk membaringkan bayi, dan masih banyak lagi.

Sehingga hemat penulis tidak semua kekayaan nilai dalam noken itu bisa dimuat dalam noken tulisan yang sepintas lalu ini. Tapi paling kurang Noken itu Identik dengan seorang perempuan Papua yang sejati, darinya hadir dan lahir kehidupan. Lebih jauh noken itu menyimbolkan “Mama Bumi”, Tanah dan air yang senantiasa merahimi dan menghidupi alam jagat raya ini.

Secara teologis Noken itu menyimbolkan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pengada dan Pencipta dari-Nya kita ‘Ada’. Ia juga menyimbolkan Gereja atau Agama yang terbuka dan mau menerima siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Secara Antropologis Noken itu simbol yang bermakna sebagai Manusia Sejati, Laki-laki dan Perempuan Sejati. Ada semangat kesetaraan gender di sini.

Secara politis Noken itu simbol yang bermakna sebagai Demokrasi yang adil, jujur dan baik, tidak ada dusta, tipu muslihat, many politic, marketing Politic, politik pencitraan dan lainnya, yang ada hanyalah integritas dan otentisitas.

Secara ekonomis noken menjadi simbol yang bermakna sebagai penunjang ekonomi keluarga, bisa mempermudah aktivitas mata pencaharian, tapi juga bisa menjadi komoditas yang unggul.

Kendati pun demikian semakin ke sini eksistensi noken asli Papua yang bercorak muda semakin di ambang kepunahan, penulis menyebut keadaan itu sebagai Nokensida, sebuah praktek pemusnahan naturalitas dan originalitas noken yang khas budaya.

Memang kita juga tidak bisa tidak menerima keniscayaan globalisasi, digitalisasi dan modernisasi yang semakin menggurita terjadi, namun justru di saat seperti itulah sebagai ahli waris budaya noken orang asli Papua tidak mesti tampil seperti ‘Ikan Mati’ atau ‘Ikan Puri’ yang mudah terbawa arus kepunahan. 

Standing position OAP mesti jelas, boleh modifikasi Noken dalam dan dengan bentuk apapun sesuai ekspektasi, selera, kreatifitas dan inovasi imajinatif, namun perlu direkam secara valid bahwa dengan, dalam dan melalui itu secara sadar tidak sadar, mau tidak mau, suka tidak suka kita telah, tengah dan akan terus menerus membunuh dan menguburkan keunikan, ciri khas dan corak alami daripada budaya noken kita sendiri sesuai ekspektasi kebudayaan masing-masing. Sehingga ihwal penting yang hendak penulis ketengahkan di sini adalah BUAT NOKEN MODIF ITU BONUS, TAPI BUAT NOKEN ASLI ITU HARUS.

Kedua, Rumah Adat. Setiap suku bangsa di West Papua punya sebutan khas sendiri-sendiri tentang rumah adat. Setiap sebutan mempunyai arti, makna dan simbol tersendiri yang tidak bisa digeneralisir atau dipukul rata sebagaimana tabiat para founder fahter and founder mohter yang paling doyan menyamaratakan semua unsur kebudayaan di republik ini dengan semangat Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika dan slogan ‘NKRI Harga Mati’. Padahal jika kita telisik dan tilik secara kritis ini semua adalah upaya ‘Jawanisasi Indonesia atau Indonesiasi Jawa’ (dari presiden pertama hingga kini semua berdarah Jawa) yang berpilar pada paham fasisme, rasialisme dan militerisme.

Kembali lagi ke rumah adat, bahwasanya seni dan etika arsitektur masyarakat lokal dulu itu sudah sangat mengakomodir dan menjawabi semua aspek atau dimensi-dimensi kehidupan yang dibutuhkan bagi berdirinya sebuah rumah layak dan sehat. 

Mulai dari pemilihan dan penempatan lokasi pembangunan rumah yang strategis. Pemilihan, pengumpulan dan pengunaan bahan serta alat yang berkualitas tinggi secara adat. Teknik pembuatan dan pembangunan rumah yang cerdas, kuat, tahan lama, dan rapih, bahkan sangat indah.

Frekuensi dan hilirisasi udara, asap dan angin yang teratur serta berdampak pada penghangatan ruangan yang sederhana. Pemetaan kamar atau ruangan yang tertata sesuai norma-norma Kearifan Lokal yang berlaku.

Dari semua itu ada satu keunggulan yang dimiliki oleh rumah adat di Papua pada khususnya dan di seluruh wilayah pada umumnya, adalah bahwa tidak ada cerita atau sejarah hingga hari ini bahwa gara-gara tidur di rumah adat organ tubuh atau badan penghuninya mengalami rematik, paru-paru basah, Hepatitis, kanker tulang belakang, badan pegal-pegal, kepala pusing, dan penyakit khas modern lainnya.

Memang kita tidak bisa hitam putih berbicara seputar ini, sebab selalu ada plus minusnya, tapi sekali lagi bahwa untuk situasi dan kondisi Papua waktu itu, tipikal rumah yang paling strategis dan higienis itu hanya rumah dengan pola arsitektur adat atau tradisional, sebab itu menjadi pola arsitektur yang kontekstual sesuai situasi dan kondisi iklim, geografis, topografi, dan subekologis lainnya.

Singkatnya, Rumah Adat itu sederhana tapi sehat, sedangkan rumah modern terkadang memang lengkap, mapan dan lainnya tapi kadang-kadang bisa melahirkan bibit penyakit rematik, struk, paru-paru basah dan lainnya lantaran AC, Kipas Angin, Tewel, dan beberapa fasilitas canggih lainnya. 

Dalam alam pemikiran Agama-Agama Lokal jika tinggal di rumah adat, maka kita masih bisa disambangi oleh roh-roh alam, leluhur dan nenek moyang, relasi kita dengan mereka akan senantiasa terjalin intens dan intim.

 Sebab fasilitas yang kita pakai dan gunakan itu sangat akrab dengan dimensi asali mereka, sehingga mereka akan cepat mereka kerasan, disambut dan lain sebagainya bersama kita, sehingga implikasinya logisnya mereka akan senantiasa menjaga Penjaga dan Pelindung kehidupan keluarga kita.

Sebaliknya roh-roh dari alam, leluhur dan nenek-moyang (roh historis dan ahistoris; mahkluk Spritual Ekologis) akan sangat jarang bahkan nihil mengunjungi biduk kehidupan kita lantaran fasilitas canggih Modren berbasis teknologi yang kita pakai sebagai arsitektur kediaman kita itu sama sekali baru dan asing bagi mereka, mereka malah akan menjaga jarak yang terjal antara kita dan mereka, sehingga jangan sedih dan heran juga jika kadang-kadang ketika kita membutuhkan kehadiran pertolongan, bantaun dan sapaan hangat dari mereka tidak pernah kesampaian karena ada curang pemisah yang mahaterjal.

Kita sendiri yang ibarat menolak dan mencampakkan mereka ketika hendak mendirikan rumah dengan menggunakan pola arsitektur modern, walaupun kita tidak pernah menginginkan itu. 

Sehingga sudah saatnya untuk mencintai arsitektur adat yang mahal itu, setiap keluarga mesti memiliki Rumah Adat Asli di kampung halaman masing-masing tanpa material, bahan atau alat dari fasilitas Modren atau teknologi canggih apapun semuanya mesti serba adat berbasis alam lokal yang asli. 

Kayu, batu, alang-alang, tali, dan lainnya mesti digunakan dari sistem peralatan dan teknologi lokal yang asli khas masyarakat setempat, bukan subsidi atau logistik dari wilayah lain, jangankan wilayah lainnya, kampung lain saja tidak boleh semuanya mesti serba asli. TIDUR DI RUMAH MODREN ITU BONUS, TAPI HIDUP DI RUMAH ADAT ITU HARUS.

Ketiga, Busana Adat. Setiap suku bangsa di Papua punya busana adat sendiri-sendiri yang unik, khas dan kaya arti, makna dan simbol, sehingga tidak bisa dipukul rata bahwa ‘Batik’ adalah Busana nasional kita atau pakaian bermotif kain adalah salah satu busana paling berharga, bernilai, berharkat dan bermartabat, sementara busana lokal adalah busana kuno, primitif, kelas dua, terbelakang, mengandung unsur pornografi dan lain sebagainya. 

Bangsa-bangsa pribumi mesti keluar dari cebakan pikiran dan perasaan seperti itu sebab jika dengan secara tidak langsung kita sudah, sedang dan terus senantiasa membunuh dan menguburkan eksistensi nilai-nilai luhur yang terkandung kental dalam busana serta pernak-pernik perhiasan adat kita. Jangan sampai pakaian Modren, makeup, trending busana, tata rias hits dan lainnya meng-kapitalisasi, meng-koloniasasi dan meng-feodalisasi keutuhan dan Kekudusan busana adat. Bersambung. (*)

(KMT/Admin)

Hujan Bedil, Banjir Peti Mayat

Dok: Ist/ Fenomena Penculikan Anak dan Kericuhan Maut di Wamena. (Siorus Degei)

*Siorus Degei

Publik Papua dihebohkan dengan berita yang beredar cukup massif di media sosial terkait kericuhan maut yang didahului dengan Kasus Penculikan seorang anak gadis belia saat pulang sekolah ketika hendak membeli di sebuah pick-up yang didesain menjadi tempat jual oleh seorang oknum pendatang.

Anak kecil itu sempat diajak oleh sopir itu untuk naik ke mobil, karena dipaksa anak kecil tersebut menjadi takut dan berlari minta tolong, mendengar suara anak kecil yang teriak minta tolong beberapa masyarakat di situ pun mengejar oknum sopir yang berlari menuju kantor polisi. 

Di sana masyarakat hendak bertanya kepada si sopir kira-kira apa motifnya memaksa anak kecil untuk naik pickup, dugaan terkuat masyarakat adalah sang sopir hendak menculik si anak karena seperti yang kita ketahui bersama dewasa ini bisnis penculikan dan penjualan organ tubuh manusia sedang menjamur.

Namun rupanya polisi tidak memberikan akses bagi warga masyarakat untuk menanyai motif pelaku. Di sini aparat keamanan terkesan memihak pelaku, mungkin karena aparat keamanan hawatir jika pelaku diberikan kepada korban dan keluarga barangkali mereka akan main hakim sendiri dan sang pelaku bisa saja kehilangan nyawa. 

Sebenarnya iktihar polisi itu baik dan benar dalam rangka meredahkan amukan massa, namun lagi-lagi karena tidak terima dengan sikap aparat keamanan yang cenderung berpihak pada pelaku membuat masyarakat semakin resah dan hilang kesabaran sehingga pecah sudah situasi chaos antara warga sipil non Papua bergabung bersama aparat keamanan berunjukrasa dengan masyarakat asli Papua, (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw408q0wxv1o, 25/02/2023).

Alhasil dalam kasus tersebut mengakibatkan korban yang bukan kapalang, 9 nyawa (ada yang menyebutnya ada 10, 12 dan 14 korban nyawa) 14 orang luka-luka, 13 orang diamankan oleh Kapolda Papua, Atas insiden di Wamena, korban luka-luka dari aparat ada 18 orang, yang 16 di antaranya terkena lemparan batu dan 2 orang terkena panah, yakni 1 perwira polisi dan 1 anggota TNI. Dan ini sudah kita minta untuk segera ditangani. 13 rumah yang dibakar saat kerusuhan pecah, (https://news.detik.com/berita/d-6588705/polisi-tangkap-13-orang-terkait-kerusuhan-maut-di-wamena, 25/02/2023).

Fenomena kasus penculikan bukan kasus yang baru kali ini menjadi trending topic di tanah air, pasalnya beberapa bulan belakangan ini, bahkan beberapa tahun belakangan ini marak terjadi aksi penculikan anak dengan kedok bisnis penjualan organ tubuh manusia di bawah umur oleh oknum dan pihak tak dikenal secara ilegal. 

Berbeda dari tahun sebelumnya, kasus penculikan anak bertambah lebih banyak pada awal 2023. Total 28 kejadian terjadi sepanjang awal tahun, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) 2022, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 15 kejadian. 

Dalam konferensi pers, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar mengajak seluruh pihak, baik orang tua, masyarakat, sampai Pemerintah terlibat dalam pengawasan anak dari penculikan anak, (https://nasional.tempo.co/read/1688519/kasus-penculikan-anak-meningkat-awal-2023-apa-lagi-selain-penculikan-malika, 25/02/2023).

Peristiwa ini sejatinya sangat marak terjadi di kota-kota besar, bukan saja Indonesia, tapi beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, bahkan dunia internasional. Indonesia hanya salah satu negara yang terjangkit bisnis Penjualan Organ Tubuh Manusia karena lilitan ekonomi yang mendesak.

Bisnis Penjualan Beli Organ Tubuh Manusia ini kini menjadi sebuah mata pencaharian tersendiri di tengah lilitan situasi ekonomi yang tak kunjung mencerahkan wajah kehidupan layak di tingkat masyarakat periferi marjinal. 

Bangkir, Mafia dan Ganster di balik bisnis ini tentunya bukan orang-orang sembarangan dari kalangan sembarangan pula. Jalan terobosnya adalah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan gampang tapi mengahasilkan Ouput cukup, salah satunya Bisnis Penjualan Organ Tubuh Manusia dengan menggunakan pendekatan Penculikan Anak di bawah umur.

Karena penghasilannya yang menggiurkan bisnis penculikan anak dan penjualan organ tubuh manusia menjadi beberapa pilihan alternatif bagi beberapa oknum dan pihak yang dililit persoalan ekonomi emergency, atau memang karena otak dan watak dari manusia-manusia itu sudah tergoda dan tergadai nilai rupiah.

Di Papua sendiri, kasus penculikan anak dan penjualan anak anak yang bermuara pada perdagangan organ manusia ini baru-baru ini sempat terjadi di Sorong, Papua Barat, aksi pembakaran itu terjadi di Kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya, sekira pukul 07.00 WIT, Selasa (24/1/2023).

Di mana seorang wanita yang tertangkap melakukan bisnis penculikan dan penjualan anak ini oleh warga masyarakat masyarakat setempat, kemudian sebagai akibatnya pelaku tersebut dibakar hidup-hidup oleh warga masyarakat hingga tewas terpanggang , peristiwa itu sempat heboh dan viral.

Kasus yang terjadi di Wamena ini tercatat sebagai kasus kedua pasca kasus Sorong di atas. Memang Kapolda Papua dan jajarannya mengklaim bahwa Isu Penculikan Anak di Sinakma Wamena itu adalah sebuah berita bohong atau informasi hoaks. 

Namun jika itu adalah sebuah berita hoaks kenapa mampu mengakibatkan amukan massa yang super dahsyat? Kenapa untuk menengarai itu aparat keamanan mesti menghujani warga sipil dengan bedil panas dan menelan korban jiwa yang banyak?

Yang jelas yang tahu seluk-beluk letak persolan di lapangan adalah warga sipil yang menjadi saksi dan korban, karena sebagai pelaku teramat sangat mustahil pelaku hendak mengadili pelaku.

Quo Vadis Nasip 9 Korban?

Hingga detik ini publik masih belum mendapatkan sebuah informasi yang detail dan kredibel terkait kasus kericuhan maut pasca isu penculikan anak. Kita tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi korban, dari mana asal mereka, apa profesinya, apa statusnya dan lain sebagainya. 

Kita hanya tahu jumlahnya saja, bahwa ada 9 korban jiwa dalam tragedi kemanusiaan mahadasyat itu, 14 korban luka-luka, 13 orang diamankan, 15 Ruko dibakar dan lain sebagainya. 

Kita juga tidak tahu bahwa apakah semua korban nyawa itu diakibatkan oleh luka tembak dari aparat keamanan atau luka hasil kericuhan antar sesama Warga Sipil? Berdasarkan BBC dikatakan bahwa semua korban jiwa dikalangan warga sipil yang notabene orang asli Papua itu adalah hasil penembakan aparat keamanan.

Ketua Komunitas Sapalek Bersatu, Gibson Kogoya mengatakan, seluruh korban yang tewas dalam kerusuhan itu disebabkan oleh tembakan aparat keamanan, di antaranya adalah tujuh orang asli Papua, dan sisanya adalah pendatang, (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw408q0wxv1o, 25/02/2023).

Aktivis HAM Papua Theo Hesegem menduga ada pelanggaran HAM saat kerusuhan di Wamena. Hal ini karena aparat menggunakan senjata api dalam penanganan kerusuhan.

“Bisa ada dugaan pelanggaran HAM karena ini yang korban semua mengalami luka tembak. Tapi biarlah Komnas HAM nanti yang menilainya karena itu kewenangan mereka untuk menyampaikannya,” (https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6587858/fakta-fakta-kerusuhan-maut-wamena-imbas-hoax-penculikan-anak, 25/02/2023).

Keluarga korban juga meminta beberapa hal ihwal;

Pertama, Mereka meminta segera diadakan Visum oleh Petugas Medis dan segera secara terbuka diumumkan hasil visum dan otopsi tersebut berdasarkan bukti serpihan selongsong peluru amunisi yang ada di lokasi kejadian dan di dalam tubuh korban agar publik mendapatkan informasi yang valid terkait siapa pelaku penembakan dan pembuahan itu.

Sehingga tidak perlu ada ketakutan atas tekanan todongan moncong senjata api aparat keamanan. Hal ini dirasakan teramat mendesak sebab terkadang aparat keamanan akan menyembunyikan fakta bahwa merekalah pelaku penembakan warga sipil dengan menghilangkan jejak forensik atas peluru senjata yang digunakan.

Kedua, Keluarga juga meminta agar nama-nama atau identitas resmi dan jelas dari para korban segera dirilis oleh aparat keamanan dan komunitas pegiat HAM dan kemanusiaan.

Mereka juga memohon agar semua pegiat HAM dan kemanusiaan bersedia mengadvokasi dan menginvestasikan masalah ini sebab yang dihadapi oleh keluarga adalah aparat keamanan sebagai simbol penguasa, sehingga mereka sangat membutuhkan pantauan hukum dan advokasi kemanusiaan serta investigasi HAM agar ada efek jerah dan rasa keadilan, kepuasan dan kedamaian bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Sebuah Strategi Guna Membatasi Ruang Egianus Kogoya 

Terlepas dari fenomena Kasus Penculikan Anak dan Kericuhan Maut di Sinakma Wamena di atas yang menelan banyak nyawa, penulis hendak menganalisa Kasus tersebut secara lebih lain, yakni penulis melihat bahwa Kasus Penculikan dan Kericuhan Maut di Wamena itu adalah sebuah strategi cipta kondisi dan situasi oleh aparat keamanan dalam rangka membatasi ruang pergerakan atau akses keluar-masuk, mobilitas Panglima Jenderal Egianus dan kawan-kawan pejuang gerilya Kodap III Ndugama West Papua yang saat ini sedang diincar oleh dunia, terutama oleh Tim Operasi Pembebasan Pailot Philip Mark Marhtens sejak Selasa, 07 Februari 2023.

Negara hendak mengembargo Ndugama dari Wamena, agar ketika mengalami krisis Sandang, Pagan, Papan, Amunisi, Senjata, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang notabene entitas itu hanya ada di kota Wamena, aparat keamanan dan pertahanan negara akan dengan mudah menangkap mereka atau siapapun yang berafiliasi dengan mereka.

Dengan menggunakan alasan Kamtibmas aparat TNI-Polri akan menggerakkan kekuatan militer sebanyak mungkin untuk tumpah di Wamena, guna mengsterilisasi zona konflik Ndugama dari Wamena.

Kita tahu bersama bahwa Wamena adalah salah tempat strategis yang menghubungkan hampir semua kabupaten di Pegunungan Tengah, termasuk Ndugama, hal ini yang menjadikan Wamena tampil sebagai kota metropolit di pegunungan tengah dan karenya terpilih sebagai kandidat Ibu Kota DOB Papua Pegunungan yang cacat itu, hingga kini masih terjadi sengketa terkait pro-kontra lokasi pembangunan pusat ibu kota provinsi.

Banyak pengunsian asal Ndugama akan mengungsi ke Wamena dan beberapa kabupaten tetangga. Pihak Gereja menyebut, selain Distrik Paro, terdapat empat distrik lain yang ikut terdampak hingga membuat masyarakat kampung harus mengungsi pascaperistiwa pembakaran pesawat Susi Air yang berujung penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, 37 tahun, warga berkebangsaan Selandia Baru, pada Selasa, 7 Februari 2023 lalu.

Tidak ketinggalan ada beberapa kebutuhan pokok pula yang pasti akan dibeli juga atau dicari oleh anggota Kodap III Ndugama West Papua di Wamena.

Aparat keamanan negara sengaja menciptakan kondisi dan situasi di Wamena guna mengkondisikan Wamena. Mereka akan mengeledah setiap pegunsi yang masuk, bahkan skenario itu mereka ciptakan guna menghalau gelombang massa pengunsian dari Ndugama, aparat keamanan sengaja semakin menakut-nakuti psikologis bangsa West Papua di Ndugama bahwa tidak ada jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan jika mereka ke Wamena sebab Wamena baru saja dilanda musibah tragedi kemanusiaan akibat ulah aparat keamanan yang “gila”.

Kurang lebih demikian beberapa agenda yang terselip di belakang fenomena penculikan dan kericuhan maut di Wamena. Sudah barang tentu sang sopir yang tampil sebagai pelaku dalam insiden itu adalah Intel atau Militer Sipil (Milisi).

Warga sipil yang dipasang oleh aparat keamanan sebagai pion dan bandit-bandit recehannya. Negara sengaja mempersempit ruang gerak Panglima Jenderal Egianus Kogoya dan pasukannya serta semakin membunuh psikologis massa pengunsi Ndugama West Papua di Wamena sebagai pusat kota yang seharusnya menjadi tempat terindah dan ternyaman bagi mereka di tengah-tengah situasi multikrisis, namun hal itu seperti hanyalah tinggal distopia belaka.

Beberapa Penegasan Pokok

Mengakhiri tulisan ada beberapa ihwal penting yang hendak penulis ketengahkan;

Pertama, kenapa bisnis Penculikan dan Penjualan Organ Manusia sulit dibongkar kedoknya dan malah semakin gurita terjadi di tanah air hingga merambat ke bumi West Papua? Tentu sebab ada aktor invisible hand yang memfasilitasi dan mem-backup aktor-aktor yang mempraktekkan bisnis gelap tersebut.

Sehingga dari negara repot-repot mengirim ribuan pasukan militer ke West Papua, lebih berguna Anggkatan Bersenjata itu digunakan untuk memberangus kedok-kedok, Mafia dan Ganster bisnis Penculikan Anak dan Penjualan Organ Tubuh Manusia, serta kartel kejahatan lainnya di tanah air.

Sebab sangat disayangkan hanya kantong mayat yang dibawa pulang dari Medan konflik Papua, lebih tenaga aparat keamanan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah sektoral bangsa, sementara masalah Papua diselesaikan dengan, dalam dan melalui konsep dan mekanisme hukum internasional.

Pilot Mark Marhtens baik-baik saja bersama Egianus dan pasukannya di rimba Ndugama West Papua, Tim Operasi Pembebasan dan Tim Negosiasi tidak akan pernah menyelesaikan masalah, yang ada hanyalah lahirnya masalah baru.

Kedua, mohon pantauan, advokasi, intervensi dan investigasi dari semua oknum dan pihak komunitas, instansi, lembaga dan otoritas HAM, demokrasi, keadilan, kebenaran dan kedamaian di tanah air memberikan efek jerah dan rasa keadilan bagi keluarga korban dari 9 nyawa yang melayang dalam insiden kericuhan maut di Sinakma Wamena.

Bahwa semua komunitas HAM dan kemanusiaan diharapkan mampu mendesak presiden untuk segera merespon secara tegas situasi dan kondisi krisis kemanusiaan di Wamena West Papua.

Semua petinggi negara, Agama, dan seluruh stakeholder bangsa dan negara ini mesti buka nalar, mata, hati dan kehendak untuk menyapa Papua, memeluknya dan meluapkan hasrat cinta damai kepadanya.

Kita berdoa, berharap dan terus berjuang dengan optimisme yang membara agar semua proses hukum dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip HAM universal sehingga pelaku mampu mendapatkan upahnya dan korban mampu mendapatkan sapaan dialog, rekonsiliasi, rekognisi dan rehabilitasi paripurna. (*)

(KMT/Admin)