 |
| Dok: Ist/ Fenomena Penculikan Anak dan Kericuhan Maut di Wamena. (Siorus Degei) |
Anak kecil itu sempat diajak oleh sopir itu untuk naik ke mobil, karena dipaksa anak kecil tersebut menjadi takut dan berlari minta tolong, mendengar suara anak kecil yang teriak minta tolong beberapa masyarakat di situ pun mengejar oknum sopir yang berlari menuju kantor polisi.
Di sana masyarakat hendak bertanya kepada si sopir kira-kira apa motifnya memaksa anak kecil untuk naik pickup, dugaan terkuat masyarakat adalah sang sopir hendak menculik si anak karena seperti yang kita ketahui bersama dewasa ini bisnis penculikan dan penjualan organ tubuh manusia sedang menjamur.
Namun rupanya polisi tidak memberikan akses bagi warga masyarakat untuk menanyai motif pelaku. Di sini aparat keamanan terkesan memihak pelaku, mungkin karena aparat keamanan hawatir jika pelaku diberikan kepada korban dan keluarga barangkali mereka akan main hakim sendiri dan sang pelaku bisa saja kehilangan nyawa.
Sebenarnya iktihar polisi itu baik dan benar dalam rangka meredahkan amukan massa, namun lagi-lagi karena tidak terima dengan sikap aparat keamanan yang cenderung berpihak pada pelaku membuat masyarakat semakin resah dan hilang kesabaran sehingga pecah sudah situasi chaos antara warga sipil non Papua bergabung bersama aparat keamanan berunjukrasa dengan masyarakat asli Papua, (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw408q0wxv1o, 25/02/2023).
Alhasil dalam kasus tersebut mengakibatkan korban yang bukan kapalang, 9 nyawa (ada yang menyebutnya ada 10, 12 dan 14 korban nyawa) 14 orang luka-luka, 13 orang diamankan oleh Kapolda Papua, Atas insiden di Wamena, korban luka-luka dari aparat ada 18 orang, yang 16 di antaranya terkena lemparan batu dan 2 orang terkena panah, yakni 1 perwira polisi dan 1 anggota TNI. Dan ini sudah kita minta untuk segera ditangani. 13 rumah yang dibakar saat kerusuhan pecah, (https://news.detik.com/berita/d-6588705/polisi-tangkap-13-orang-terkait-kerusuhan-maut-di-wamena, 25/02/2023).
Fenomena kasus penculikan bukan kasus yang baru kali ini menjadi trending topic di tanah air, pasalnya beberapa bulan belakangan ini, bahkan beberapa tahun belakangan ini marak terjadi aksi penculikan anak dengan kedok bisnis penjualan organ tubuh manusia di bawah umur oleh oknum dan pihak tak dikenal secara ilegal.
Berbeda dari tahun sebelumnya, kasus penculikan anak bertambah lebih banyak pada awal 2023. Total 28 kejadian terjadi sepanjang awal tahun, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) 2022, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 15 kejadian.
Dalam konferensi pers, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar mengajak seluruh pihak, baik orang tua, masyarakat, sampai Pemerintah terlibat dalam pengawasan anak dari penculikan anak, (https://nasional.tempo.co/read/1688519/kasus-penculikan-anak-meningkat-awal-2023-apa-lagi-selain-penculikan-malika, 25/02/2023).
Peristiwa ini sejatinya sangat marak terjadi di kota-kota besar, bukan saja Indonesia, tapi beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, bahkan dunia internasional. Indonesia hanya salah satu negara yang terjangkit bisnis Penjualan Organ Tubuh Manusia karena lilitan ekonomi yang mendesak.
Bisnis Penjualan Beli Organ Tubuh Manusia ini kini menjadi sebuah mata pencaharian tersendiri di tengah lilitan situasi ekonomi yang tak kunjung mencerahkan wajah kehidupan layak di tingkat masyarakat periferi marjinal.
Bangkir, Mafia dan Ganster di balik bisnis ini tentunya bukan orang-orang sembarangan dari kalangan sembarangan pula. Jalan terobosnya adalah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan gampang tapi mengahasilkan Ouput cukup, salah satunya Bisnis Penjualan Organ Tubuh Manusia dengan menggunakan pendekatan Penculikan Anak di bawah umur.
Karena penghasilannya yang menggiurkan bisnis penculikan anak dan penjualan organ tubuh manusia menjadi beberapa pilihan alternatif bagi beberapa oknum dan pihak yang dililit persoalan ekonomi emergency, atau memang karena otak dan watak dari manusia-manusia itu sudah tergoda dan tergadai nilai rupiah.
Di Papua sendiri, kasus penculikan anak dan penjualan anak anak yang bermuara pada perdagangan organ manusia ini baru-baru ini sempat terjadi di Sorong, Papua Barat, aksi pembakaran itu terjadi di Kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya, sekira pukul 07.00 WIT, Selasa (24/1/2023).
Di mana seorang wanita yang tertangkap melakukan bisnis penculikan dan penjualan anak ini oleh warga masyarakat masyarakat setempat, kemudian sebagai akibatnya pelaku tersebut dibakar hidup-hidup oleh warga masyarakat hingga tewas terpanggang , peristiwa itu sempat heboh dan viral.
Kasus yang terjadi di Wamena ini tercatat sebagai kasus kedua pasca kasus Sorong di atas. Memang Kapolda Papua dan jajarannya mengklaim bahwa Isu Penculikan Anak di Sinakma Wamena itu adalah sebuah berita bohong atau informasi hoaks.
Namun jika itu adalah sebuah berita hoaks kenapa mampu mengakibatkan amukan massa yang super dahsyat? Kenapa untuk menengarai itu aparat keamanan mesti menghujani warga sipil dengan bedil panas dan menelan korban jiwa yang banyak?
Yang jelas yang tahu seluk-beluk letak persolan di lapangan adalah warga sipil yang menjadi saksi dan korban, karena sebagai pelaku teramat sangat mustahil pelaku hendak mengadili pelaku.
Quo Vadis Nasip 9 Korban?
Hingga detik ini publik masih belum mendapatkan sebuah informasi yang detail dan kredibel terkait kasus kericuhan maut pasca isu penculikan anak. Kita tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi korban, dari mana asal mereka, apa profesinya, apa statusnya dan lain sebagainya.
Kita hanya tahu jumlahnya saja, bahwa ada 9 korban jiwa dalam tragedi kemanusiaan mahadasyat itu, 14 korban luka-luka, 13 orang diamankan, 15 Ruko dibakar dan lain sebagainya.
Kita juga tidak tahu bahwa apakah semua korban nyawa itu diakibatkan oleh luka tembak dari aparat keamanan atau luka hasil kericuhan antar sesama Warga Sipil? Berdasarkan BBC dikatakan bahwa semua korban jiwa dikalangan warga sipil yang notabene orang asli Papua itu adalah hasil penembakan aparat keamanan.
Ketua Komunitas Sapalek Bersatu, Gibson Kogoya mengatakan, seluruh korban yang tewas dalam kerusuhan itu disebabkan oleh tembakan aparat keamanan, di antaranya adalah tujuh orang asli Papua, dan sisanya adalah pendatang, (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw408q0wxv1o, 25/02/2023).
Aktivis HAM Papua Theo Hesegem menduga ada pelanggaran HAM saat kerusuhan di Wamena. Hal ini karena aparat menggunakan senjata api dalam penanganan kerusuhan.
“Bisa ada dugaan pelanggaran HAM karena ini yang korban semua mengalami luka tembak. Tapi biarlah Komnas HAM nanti yang menilainya karena itu kewenangan mereka untuk menyampaikannya,” (https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6587858/fakta-fakta-kerusuhan-maut-wamena-imbas-hoax-penculikan-anak, 25/02/2023).
Keluarga korban juga meminta beberapa hal ihwal;
Pertama, Mereka meminta segera diadakan Visum oleh Petugas Medis dan segera secara terbuka diumumkan hasil visum dan otopsi tersebut berdasarkan bukti serpihan selongsong peluru amunisi yang ada di lokasi kejadian dan di dalam tubuh korban agar publik mendapatkan informasi yang valid terkait siapa pelaku penembakan dan pembuahan itu.
Sehingga tidak perlu ada ketakutan atas tekanan todongan moncong senjata api aparat keamanan. Hal ini dirasakan teramat mendesak sebab terkadang aparat keamanan akan menyembunyikan fakta bahwa merekalah pelaku penembakan warga sipil dengan menghilangkan jejak forensik atas peluru senjata yang digunakan.
Kedua, Keluarga juga meminta agar nama-nama atau identitas resmi dan jelas dari para korban segera dirilis oleh aparat keamanan dan komunitas pegiat HAM dan kemanusiaan.
Mereka juga memohon agar semua pegiat HAM dan kemanusiaan bersedia mengadvokasi dan menginvestasikan masalah ini sebab yang dihadapi oleh keluarga adalah aparat keamanan sebagai simbol penguasa, sehingga mereka sangat membutuhkan pantauan hukum dan advokasi kemanusiaan serta investigasi HAM agar ada efek jerah dan rasa keadilan, kepuasan dan kedamaian bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Sebuah Strategi Guna Membatasi Ruang Egianus Kogoya
Terlepas dari fenomena Kasus Penculikan Anak dan Kericuhan Maut di Sinakma Wamena di atas yang menelan banyak nyawa, penulis hendak menganalisa Kasus tersebut secara lebih lain, yakni penulis melihat bahwa Kasus Penculikan dan Kericuhan Maut di Wamena itu adalah sebuah strategi cipta kondisi dan situasi oleh aparat keamanan dalam rangka membatasi ruang pergerakan atau akses keluar-masuk, mobilitas Panglima Jenderal Egianus dan kawan-kawan pejuang gerilya Kodap III Ndugama West Papua yang saat ini sedang diincar oleh dunia, terutama oleh Tim Operasi Pembebasan Pailot Philip Mark Marhtens sejak Selasa, 07 Februari 2023.
Negara hendak mengembargo Ndugama dari Wamena, agar ketika mengalami krisis Sandang, Pagan, Papan, Amunisi, Senjata, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang notabene entitas itu hanya ada di kota Wamena, aparat keamanan dan pertahanan negara akan dengan mudah menangkap mereka atau siapapun yang berafiliasi dengan mereka.
Dengan menggunakan alasan Kamtibmas aparat TNI-Polri akan menggerakkan kekuatan militer sebanyak mungkin untuk tumpah di Wamena, guna mengsterilisasi zona konflik Ndugama dari Wamena.
Kita tahu bersama bahwa Wamena adalah salah tempat strategis yang menghubungkan hampir semua kabupaten di Pegunungan Tengah, termasuk Ndugama, hal ini yang menjadikan Wamena tampil sebagai kota metropolit di pegunungan tengah dan karenya terpilih sebagai kandidat Ibu Kota DOB Papua Pegunungan yang cacat itu, hingga kini masih terjadi sengketa terkait pro-kontra lokasi pembangunan pusat ibu kota provinsi.
Banyak pengunsian asal Ndugama akan mengungsi ke Wamena dan beberapa kabupaten tetangga. Pihak Gereja menyebut, selain Distrik Paro, terdapat empat distrik lain yang ikut terdampak hingga membuat masyarakat kampung harus mengungsi pascaperistiwa pembakaran pesawat Susi Air yang berujung penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, 37 tahun, warga berkebangsaan Selandia Baru, pada Selasa, 7 Februari 2023 lalu.
Tidak ketinggalan ada beberapa kebutuhan pokok pula yang pasti akan dibeli juga atau dicari oleh anggota Kodap III Ndugama West Papua di Wamena.
Aparat keamanan negara sengaja menciptakan kondisi dan situasi di Wamena guna mengkondisikan Wamena. Mereka akan mengeledah setiap pegunsi yang masuk, bahkan skenario itu mereka ciptakan guna menghalau gelombang massa pengunsian dari Ndugama, aparat keamanan sengaja semakin menakut-nakuti psikologis bangsa West Papua di Ndugama bahwa tidak ada jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan jika mereka ke Wamena sebab Wamena baru saja dilanda musibah tragedi kemanusiaan akibat ulah aparat keamanan yang “gila”.
Kurang lebih demikian beberapa agenda yang terselip di belakang fenomena penculikan dan kericuhan maut di Wamena. Sudah barang tentu sang sopir yang tampil sebagai pelaku dalam insiden itu adalah Intel atau Militer Sipil (Milisi).
Warga sipil yang dipasang oleh aparat keamanan sebagai pion dan bandit-bandit recehannya. Negara sengaja mempersempit ruang gerak Panglima Jenderal Egianus Kogoya dan pasukannya serta semakin membunuh psikologis massa pengunsi Ndugama West Papua di Wamena sebagai pusat kota yang seharusnya menjadi tempat terindah dan ternyaman bagi mereka di tengah-tengah situasi multikrisis, namun hal itu seperti hanyalah tinggal distopia belaka.
Beberapa Penegasan Pokok
Mengakhiri tulisan ada beberapa ihwal penting yang hendak penulis ketengahkan;
Pertama, kenapa bisnis Penculikan dan Penjualan Organ Manusia sulit dibongkar kedoknya dan malah semakin gurita terjadi di tanah air hingga merambat ke bumi West Papua? Tentu sebab ada aktor invisible hand yang memfasilitasi dan mem-backup aktor-aktor yang mempraktekkan bisnis gelap tersebut.
Sehingga dari negara repot-repot mengirim ribuan pasukan militer ke West Papua, lebih berguna Anggkatan Bersenjata itu digunakan untuk memberangus kedok-kedok, Mafia dan Ganster bisnis Penculikan Anak dan Penjualan Organ Tubuh Manusia, serta kartel kejahatan lainnya di tanah air.
Sebab sangat disayangkan hanya kantong mayat yang dibawa pulang dari Medan konflik Papua, lebih tenaga aparat keamanan itu digunakan untuk menyelesaikan masalah sektoral bangsa, sementara masalah Papua diselesaikan dengan, dalam dan melalui konsep dan mekanisme hukum internasional.
Pilot Mark Marhtens baik-baik saja bersama Egianus dan pasukannya di rimba Ndugama West Papua, Tim Operasi Pembebasan dan Tim Negosiasi tidak akan pernah menyelesaikan masalah, yang ada hanyalah lahirnya masalah baru.
Kedua, mohon pantauan, advokasi, intervensi dan investigasi dari semua oknum dan pihak komunitas, instansi, lembaga dan otoritas HAM, demokrasi, keadilan, kebenaran dan kedamaian di tanah air memberikan efek jerah dan rasa keadilan bagi keluarga korban dari 9 nyawa yang melayang dalam insiden kericuhan maut di Sinakma Wamena.
Bahwa semua komunitas HAM dan kemanusiaan diharapkan mampu mendesak presiden untuk segera merespon secara tegas situasi dan kondisi krisis kemanusiaan di Wamena West Papua.
Semua petinggi negara, Agama, dan seluruh stakeholder bangsa dan negara ini mesti buka nalar, mata, hati dan kehendak untuk menyapa Papua, memeluknya dan meluapkan hasrat cinta damai kepadanya.
Kita berdoa, berharap dan terus berjuang dengan optimisme yang membara agar semua proses hukum dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip HAM universal sehingga pelaku mampu mendapatkan upahnya dan korban mampu mendapatkan sapaan dialog, rekonsiliasi, rekognisi dan rehabilitasi paripurna. (*)
(KMT/Admin)
.jpg "Papua Itu “Ukauwo OAP”, “Om Daba” Jika Tak Merdeka")
0 komentar: