Politik Identitas No, Politik Integritas Yes

 

(Dok:Ist/Mencegah Yang Terburuk Berkuasa)

*Siorus Ewanaibi Degei

Berbicara terkait agama dan tantangannya menghadapi tahun politik mendatang, memang semestinya menjadi topik penting yang didiskusikan secara sahih oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Penulis menerawang bahwa ihwal subtansial yang mau diangkat di sini adalah terkait dengan Politik Identitas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa politik identitas ini semacam sudah menjadi “tradisi” atau “habitus”, bahkan “habitat” dalam wacana perpolitikan kita menjelang tahun politik atau pesta pemilihan umum (pemilu), mulai dari tingkat pemilihan kepala negara di pusat sampai pemilihan kepala kampung di daerah-daerah terpencil. 

Kita kerapkali menemukan di ruang publik bagaimana simbol-simbol agama dan kultur itu dikomersialakan oleh okmun-okmun atau pihak-pihak yang lihai menghalalkan beragam cara hanya untuk mencapai tujuan sesaatnya. Agama-agama dijadikan sebagai basis massa, suara dan koalisi (posko kemenagan, tim sukses). Ada “kampanye gelap” yang dilakukan di lingkungan lembaga agama atas nama agama, tidak jarang juga ivent-ivent monumental agama dijadikan sebagai panggung kampanye politik. Para pasangan calon pemimpin menjadikan ruang keagamaan sebagai basis kekuatan politiknya. 

Dari siniliah agama-agama di tanah air ini dipanggil sejatinya untuk menjaga marwahnya yang suci, luhur dan mulia itu, ia tidak boleh “jual murah” di pasar perpolitikan dan kekuasaan yang picik dan penuh manipulasi terkait fenomena ketengangan eksistensial di atas ini, maka disposisi agama-agama mesti jelas, tegas, bila perlu keras dalam menyikapi fenomena politik identitas agama, bukan untuk untuk kepentingan agama yang asali, tapi demi kepuasan libido politik para calon pemimpin (elite oprtunis). 

Dalam tulisan ini, pokok pikiran yang hendak ditawarkan oleh penulis adalah kembali mengibarkan bendera “politik integritas” daripada agama-agama di tanah air, tetapi juga bagi setiap calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam perhelatan politik di tahun 2024 mendatang. Penulis melihat bahwa dengan mengkristalisasikan dan mendemonstrasikan politik integritas di kalangan paslon sebagai subjek politik dan agama-agama sebagai objek politik sebagai antithesis dari geliat politik identitas yang menggurita, maka yang terkonstruksi secara baik di sini bukan saja wajah agama dan para paslon, melainkan juga wajah demokrasi bangsa ini akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan hari-hari kemarin dan hari ini.

Dengan meminjam beberapa pemikiran dari seorang filsuf muda Indonesia, yakni Reza A.A Wattimena, pendiri Rumah Filsafat, pegembang Teori Transformasi Kesadaran dan Teori Tipologi Agama, peneliti di bidang filsafat politik, filsafat ilmu dan kebijaksaan timur, dan doktor filsafat lulusan Muncen Jerman, maka penulis hendak memetakan sebuah teori baru yang beliau kemukakan yang barangkali bisa menjadi refleksi bersama yang mumpuni untuk mempercakap wajah demokrasi bangsa ini, yakni teori Transformasi Kesadaran dan Teori Tipologi Agama. 

Kedua teori ini akan membantu kita untuk menakar taraf kesadaran para calon pemimpin dan tiopologi agama yang mengusungnya, apakah kesadarannya dan tiopologi agamanya adalah yang mampu membuatnya menempuh jalur politik integritas atau cenderung mencelupkannya pada lahar jalur politik identitas?

Memahami Teori Transformasi Kesadaran dan Teori Tipologi Agama

Dalam bukunya yang berjudul Teori Transformasi Kesadaran (2023), Wattimena membabak kesadaran manusia ke dalam lima tahap, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi:

Pertama, Kesadaran Distingsi-Dualistis. Manusia dengan kesadaran ini masih melihat realitas dengan kacamata subjek-objek, aku-mereka. Ia tertutup pada dirinya sendiri, ia melihat kosmos ini dengan keterpisahan-keterpisahan. Praktek rasisme, kolonialisme, kapilisme dan imperialisme lahir dari kesadaran distingsi-dualistis ini; Kedua, Kesadaran Immersif. Manusia dengan kesadaran ini sudah mulai terbuka melihat dunia luarnya, dua kutub filsafat yang menopang kesadaran ini adalah hermeneutika dan fenomenologi. Namun keterpisahan-keterpisahan atau distingsi antara subjek-objek masih ada di sini; Ketiga, Kesadaran Holistik-Kosmik. Manusia dengan kesadaran ini sudah melihat dunia dengan kacamata yang lebih luas, keterpisahan-keterpisahan paradigmatik sudah nyaris tidak ada di sini, alam semesta sudah dilihat sebagai tempat hidup (rumah bersama), alam sudah tidak dilihat sebagai objek material yang bisa dieksplotasi demikian juga dengan sesama manusia lainnya; Keempat, Kesadaran Meditatif. Manusia dengan kesadaran ini sudah mulai melampaui hakekat kemanusiaannya, ia sudah benar-benar keluar dari cengkraman egoisme, inidividualisme dan komunitarianismenya yang semu dan sempit itu. Ia sudah mulai menyatu dengan alam, ia tidak terikat lagi dengan konsep-konsep dogmatisme agama dan budaya yang menjajah jangkauan penglihatan kesadarannya; Kelima, Kesadaran Kekosongan. Manusia dengan kesadaran ini benar-benar sudah bebas dan tercerahkan, ia sudah hidup merdeka, lepas bebas tanpa lilitan dogma agama, budaya dan pengetahuan-pengetahuan yang mengerdilkan dan membunuhnya. 

Manusia dengan tipe kesadaran kekosongan ini bukan tidak ada, mereka ada namun jumblahnya saja yang relatif minim. Jika dunia dipenuhi dengan manusia-manusia yang berkesadaran kekosongan ini, maka kedamaian, keadilan, dan keharmonisan semesta akan senantiasa menyelimuti kita, (Wattimena, 2023; 8-17).

Kurang lebih demikian pemetaan teori transformasi kesadaran yang dicetuskan oleh Wattiemana. Hematnya, Indonesia masih berada di tahap kesadaran distingsi-dualistis, karenanya kita bisa lihat dan jumpai fenomena kekerasan atas agama, politik identitas, pelarangan pembagunan rumah ibadah, diskriminasi rasial, dan kekerasan-kekerasan yang lahir dari kesadaran orang atau pihak yang masih terkurung dalam dirinya atau egonya dan pada waktu yang sama melihat orang atau pihak yang ada diluarnya sebagai objek, musuh, pesaing dan fragmin-fragmin kerdil miring lainnya. 

Beliau juga menambahkan untuk melapisi idenya di atas dalam bukunya dengan judul Teori Tipologi Agama (2023), bahwa manusia atau pihak-pihak dengan taraf kesadaran distingsi-dualistis di atas itu rasionalitas dan aspek humanitasnya masih diperbudak oleh agama kematian. Agama kematian, berikut ciri-cirinya; minus koherensi, penuh takhayul, memaksa, obsesi kematian, merusak hidup bersama, intoleransi, kekerasan, terorisme, menindas perempuan. Bisa kita simpulkan bahwa agama kematian adalah agama yang pemeluknya masih bermental kekanak-kanakan (infantil), belum dewasa, mereka masih tertutup, hidup dalam iming-imingan takhayul masa lalunya, ia lahir dari sejarah kekerasan dan perang berdarah, ia membenarkan praktek radikalisme dan terorisme dalam paduan ajaran keagamaannya, ia merasa paling benar, keyakinan lain dianggap sebagai musuh atau bangsa kafir, (Wattimena, 2023; 11-20). 

Hemat Wattimena agama kematian ini berbeda dengan agama kehidupan, berikut ciri-ciri agama kehidupan; koheren-logis, berpijak pada pengetahuan, kebebasan, memelihara kehidupan, kebaikan bersama, toleran dan welas asih, perdamaian, dan pemberdayaan perempuan, singkatnya agama yang lebih terbuka dan dewasa, ia sangat rasional (berpengetahuan) dalam mempraktekkan kehidupan keagamaannya, ia cinta damai dan harmoni, ia menjunjung nilai-nilai keutamaan universal, ia tidak membenarkan radikalisme dan terorisme atas nama agamanya, (Wattimena, Tipologi Agama, 21-29). Pendekanya ia adalah antithesis dari agama kematian.

Sekarang coba kita akan mencoba untuk memakai teroi Transformasi Kesadaran dan ini untuk menakar gejolak kesadaran yang dimiliki oleh para pemimpin kita lengkap dengan tipologi agama yang mengusungnya, semisal sebagai contoh kita memakai tiga paslon presiden kita, yakni Anis Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Kira-kira berdasarkan pengenalan kita atas rekam jejak ketiga paslon ini, apakah taraf kesadaran mereka sudah mencapai taraf kesadaran kekosongan, holistik-kosmik, meditatif, immersive atau masih berkutat dalam taraf distingsi-dualistis? Apakah agama yang mengusungnya adalah agama kematian atau kehidupan? Berdasarkan fakta yang ada dan kita ketahui bersama, bisa kita ketegahkan taraf transformasi kesadaran dari ketika capres ini sebagai berikut:

Pertama, Anis Baswedan. Ia identik dengan kecakapannya dalam berorasi bak para sofis di era pra-Sokratik antik di Yunani kuno. Ia juga adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat itu bersaingan ketat dengan Ahok. Kita tidak bisa memungkuri bahwa dengan menggunakan jurus politisasi agama beliau sukses mendekapkan Ahok dalam penjara dan dirinya terpilih sebagai gubernur dengan jalan politisasi agama, terutama politisasi ajaran-ajaran agama. Bukan saja itu, tidak menjadi rahasia lagi bahwa barisan kelompok agama mayoritas di republik ini akan “membungkus” dirinya dan Cak Iming sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa taraf kesadarannya masih di tataran distingsi-dualistis;

Kedua, Ganjar Pranowo. Ia digadang-gadang sebagai the netx Jokowi lantaran potret karir politik keduanya yang nyaris sama, sama-sama dari Jawa Tengah, mantan walikota Solo dan mantan gubernur Jawa Tengah, keduanya juga adalah sama-sama kader parta PDI Perjuangan yang tulen. Ia juga dinilai merakyat, suka blusukan ke lingkungan warga masyarakat dan unit-unit kerjanya di luar dan di dalam jam dinas.

Namun rupanya sama juga dengan Jokowi bahwa keudanya tunduk pada partai dan bu Mega sebagai ketua partai, bahwa dalam masa-masa kepemimpinan keduanya selalu saja agenda-agenda publik dipertentangkan dengan agenda-agenda partai, bahwa reksa pemerintahan selalu dibayang-bayangi oleh kepentingan-kepentingan partai, dari sinilah korupsi, kolusi dan nepotisme itu tak terelakkan, katakanlah “politk balas budi”. Belum lagi kasus kebun desa Wadas yang menyeret nama Ganjar di ruang publik dengan cukup pedas. Sehingga kami melihat bahwa taraf kesadarannnya masih ditataran distingsi-dualistis, tapi mungkin agak cukup baik bila dibandingkan dengan Anis;

Ketiga, Prabowo Subianto. Ia identik dengan sikap keperajuridannya dan semangat kepelahwanannya. Masa lalunya yang kelam membuat banyak orang traumatis untuk memilihnya di dalam pemilu. Sudah dua kali ia mencalonkan diri sebagai presiden, namun tetap saja ditumbangkan oleh si Joko Widodo, pencalonannya kali ini terhitung sebagai yang ketiga kalinnya. Kita tidak bisa menafikan bahwa beliau juga mafir memainkan simbol-simbol keagamaan sebagai jurus kampanye politiknya. Namun lagi-lagi selama “dosa-dosa masa lalu” yang beliau lakukan tidak beliau rekonsiliasikan, bahkan itu beliau anggap sebagai pencapaian tertinggi di dalam karir militernya, maka sepertinya beliau hanya akan mengulangi lagu kekalahannya yang lama. Hemat kami taraf kesadarannya juga masih persis ditataran distingsi-dualistis, bahkan kedua paslon capres lainnya relatif masih aman darinya.

Jadi, jika kita melihat taraf transformasi kesadaran dari ketiga paslon capres di atas ini, kurang lebih semuanya masih berkutat ditataran distingsi-dualistis? Itu berarti taraf kesadarannya masih relatif rendah untuk mengakomodir entitas-entitas yang lain di luar dirinya, partainya, agamanya, sukunya, dan lainnya. Lantas apa yang bisa kita buat? Senada dengan Prof. Dr. Frans Magnis Suseno SJ, bahwa kita mesti memastikan bahwa pemilu kita ini mampu menjamin agar yang terburuk itu tidak berkuasa. Bahwa pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi bagaimana memastikan agar yang terburuk itu tidak terpilih dan berkuasa, inilah prinsip paling jitu yang sering disebut dengan istilah Minus Malum.

Untuk itu, dari ketiga calon prsiden kita di atas, walaupun semuanya serba berkekurangan, apalagi taraf kesadarannya masih berkutat di tahap distingsi-dualistis dan ditopang oleh agama kematian, maka sudah seyogianya kita memilih sosok yang “kurang buruk” di antara ketiganya, atau dalam bahasa Wattimena dalam artikelnya yang berjudul “Pertarungan Tiga Bandit”, kita berusaha memilih “Bandit” yang “kurang jahat” dari ketiga bandit tersebut, (https://rumahfilsafat.com/2023/09/22/pertarungan-tiga-bandit/, 27/09/2023). 

Sehingga salah satu aspek penting yang hemat kami perlu menjadi perhatian adalah, soal integritas, kita bisa melihat rekam digital dari ketiga paslon ini, kira-kira siapa yang memiliki integritas tinggi terkait dimensi-dimensi kehidupan yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang, ia yang anti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), pancasilais, anti politisasi agama, budaya, golongan politik dan lainnya, ia yang berjiwa universal, berpihak pada yang lemah, anti money politic, anti politik pencitraan, menjunjung HAM, ramah ekologis, dan lainnya.

Implikasinya di Papua

Yang penulis paparkan di atas adalah potret perpolitikan nasional, berikut kita akan mencobai melihat gejolak yang sama di bumi Papua. Menarik bahwa politik identitas di Papua, tidak begitu “telanjang” terlihat di ruang publik, itu berarti bahwa toleransi antara umat beragama terbilang masih cukup baik, walaupun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kerapkali juga ditemukan beberapa ketegangan konflik antar umat beragama atau bahkan antara agama itu sendiri. Berikut ini hendak penulis beberkan beberapa fakta politik identitas yang berkembang di Papua:

Pertama, bahwa politik identitas atas nama agama tidak begitu seksi terlihat, namun identitas yang acapkali dipolitisasi di Papua adalah isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ekologi, dan idelogi politik. Beberapa atribut ini selalu menjadi materi kampanye dari setiap paslon yang maju entah itu sebagai gubernur, walikota, bupati, DPR, DPD, kepala desa, dan kepala kampung;

Kedua, jika diringkas, maka identitas di Papua yang sering kali dipolitiasikan adalah suku dan daerah asal. Aspek kesukuan dan kedaerahan menjadi teramat menonjol dalam beberapa tahun terkahir ini. Kita melihat bahwa adalah dualisme antara orang Papua pegunungan dan orang Papua pesisir, di gunung pun ada orang Papua Lapagoo, di Lapagoo sendiri ada beberapa suku (Hubulal, Lani, Yali, Walak, Nduga) dan lainnya ada orang Meepagoo, di Meepagoo sendiri ada beberapa wilayah (Nabire, Mimika, Mapia, Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya), di pesisir sendiri, ada dua wilayah besar, pesisir barat dan selatan, ada Mamta-Tabi, Saireri, Dombera, Bomberai, dan Anim-Ha. Pendeknya terjadi apa yang disebut dengan istilah polarisasi, segementasi dan segregasi; (1). Polarisasi, orang Papua dikotak-kotakkan wilayah adat menjadi 7, secara politis menjadi 6 provinsi, secara religi 5 keuskupan, dan pelbagai dedominasi-dedominasi gereja; (2). Segmentasi, benih-benih kebencian, permusuhan dan antagonisme mulai digembar-gemborkan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital, publikasi, dan interaksi langsung; (3). Segregasi, terjadi perpecahan di internal orang asli Papua sendiri, fenomena konflik distingsi-dualistis gunung versus pantai, Katolik versus Protestan, Kristen versus Islam (konflik horizontal, konflik internal) dan lainnya tak terelakkan.

Kurang lebih fenomena-fenomena sosial di atas ini tidak asing untuk kita di Papua menjelang tahun-tahun politik ini. Isu budaya, suku dan agama memang sudah terdistrupsi menjadi “komoditas politik” yang senantiasa dipermainkan oleh okmun-okmun dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya demi meraup keuntungan dan kepentingan diri dan kelompok yang semu belaka. Sehingga kami melihat bahwa kesadaran masyarakat Papua dan pemimpin-pemimpin (walaupun tidak semua) masih berdiri di taraf distingsi-dualistis, karena tidak ada pemilihan umum di Papua yang berlangsung aman, nyman dan damai, selalu saja ada conflic of interest yang mengatasnamakan budaya, suku dan agama.

Politik Integritas Yang Berkesadaran Universal: Beberapa Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang hendak kami tawarkan, di antaranya: Pertama, kita mesti memastikan taraf kesadaran dari setiap calon pemimpin, bahkan kita sendiri mesti melatih untuk meningkatkan kesadaran kita, menurut Wattimena caranya dengan senantiasa untuk hening dan bermeditasi serta kotemplasi. Kita juga mesti memastikan bahwa agama yang mengusung para calon pemimpin ini adalah agama kehidupan bukan kematian di tahun 2024 mendatang; Kedua, kesadaran para pemimpin itu akan senantiasa teruji bila mereka dan gagasan-gagasannya mesti dibongkar-pasang di kampus-kampus. Menarik dengan apa yang sudah dipelopori oleh kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadja Mada, yang mana telah menagih ide-ide atau gagasan-gagasan konkrit dari ketiga paslon capres republik Indonesia. Penulis melihat bahwa kampus-kampus atau universitas-universitas di Papua juga mesti mengimitasi gema semangat pembaharuan demokrasi yang sudah dirintis oleh kawan-kawan UI dan UGM sebagai rule model untuk mengundang setiap paslon entah itu gubernur, walikota, dan bupati yang hendak bersaing di tahun 2024 mendatang.

Perguruan tinggi di tanah Papua mesti memainkan peran intelektual dan akademiknya untuk memperindah wajah demokrasi yang carut-marut itu; Ketiga, dengan menjunjung tinggi politik untegritas maka kita semua juga mesti sepakat bahwa agama kita adalah cinta, budaya kita adalah damai dan ras kita adalah kemanusiaan. Taraf kesadaran kita mesti menghasilkan tiga prinsip hidup ini agar kita terbebas dan tercerahkan dari belenggu-belenggu agama, budaya dan ras yang hanya “mematikan” kita, keluar dari fanatisme ideologis dan konservatisme dogmatis. (*)

Daftar Pusataka

Wattimena A.A Reza. 2023. Teori Transformasi Kesadaran. Jakarta: Rumah Filsafat_________________.

2023. Teori Tipologi Agama. Jakarta: Rumah Filsafat.https://rumahfilsafat.com/2023/09/22/pertarungan-tiga-bandit/, diakses pada Rabu, 27/09/2023, Pkl. 20:52 WIT).