Deiyai Menyala, Apa Target NKRI? (4/4)

*Siorus Degei

Kurang lebih demikian tiga kronologis yang cukup kuat memberikan informasi yang urgent dan aktual kepada sidang pembacaan untuk lebih memahami dudukan perkara yang menyebabkan letupan konflik di kabulkan Deiyai.

Berikut hendak kita otopsi bersama kira-kira ada apa di balik semua ini? Apakah Peristiwa ini terjadi begitu saja atau ada indikator-indikator kain yang mempengaruhinya?

Mengotopsi Kasus Deiyai: Membongkar Kedok Kasus Deiyai 

Ada beberapa hal menarik yang bisa kita telisik di balik kasus Deiyai ini:

Pertama, Ada Kebangkitan barisan Nusantara di West Papua yang terdiri dari organisme masyarakat Nusantara yang notabene berasal dari luar Papua yang hendak menguasai, mendominasinya, mengkapitalisasi dan mengalienasi masyarakat Papua.

Kita harus ingat dan sadar bahwa Papua itu menjadi lahan subur konflik sebab ada banyak pontensi ekonomi yang melimpah ruah di sana.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2022/12/deiyai-menyala-apa-target-nkri-34.html

Bayangkan hanya dua Provinsi saja banyak masyarakat amber atau pendatang yang datang secara ilegal ke West Papua dengan Transmigrasi sebagai legalisasinya.

Banyak orang luar Papua yang melihat Papua itu hanya sebagai tumpukan harta, emas, uang, uranium, titanium, Torium, colbat dan lainnya. Bagi mereka Papua itu tanah kosong, tanah tak bertuan, sehingga dengan seenaknya mereka datang untuk mencuri.

Saat ini West Papua sudah dipotong-potong secara aneksasi oleh Pemerintah Pusat menjadi 5 Provinsi. Tentunya itu adalah peluang ekonomi politik yang sedap untuk para pendatang di luar Papua untuk mencari hidup di West Papua.

Masyarakat asli West Papua pastinya tidak akan dengan mudah menerima masyarakat pendatang. Masyarakat Papua tidak mungkin mau dininabobokan untuk menjual tanah ulayat, hutan ulayat, laut ulayat, sungai ulayat, danau ulayat, gunung ulayat dan lainnya.

Sebab konsolidasi Stop Jual Tanah cukup pesat dilakukan dan telah cukup berakar dalam budi masyarakat akar rumput di West Papua. Tentu itu adalah malapetaka bagi masyarakat amber yang hendak mencari makan dan hidup di West Papua.

Sehingga konflik harus diciptakan agar terjadi konflik horizontal antara masyarakat asli West Papua dengan masyarakat pendatang.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2022/12/deiyai-menyala-apa-target-nkri-24.html

Hasil akhir yang hendak dicapai adalah dikuasainya semua lahan produksi warga asli Papua di kabupaten Deiyai, Dogiyai, dan lainnya.

Kedua, kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia sedang dilit utang luar negeri yang berkisar 12.000 triliun lebih. Guna melunasi itu Indonesia sudah mempunyai treatment yang mengegerkan eksistensi Sumber Daya Alam (SDA).

Ada dua agenda negara, pertama Realisasi 366 MoU hasil Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali (KTTG20) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024), ada 23 Smelter dan 27 Sumur Bor yang akan dibangun di West Papua. Salah satunya akan dibangun di Kabupaten Deiyai dan Blok Wabu di Intan Jaya.

Sehingga memang harus dari jauh hari lokasi eksploitasi tambang harus disterilkan, di-setting dan di-desain atau dikondisikan dengan rentetan konflik, operasi militer, dan aksi-aksi reaksioner anarkisme lainnya.

Sebenarnya apa yang terjadi di Dogiyai dan Deiyai itu tidak beda jauh dengan apa yang sudah terjadi di Timika, Maybrat, Kiwirok, Ndugama, Yahukimo, dan Intan Jaya. Bahwa itu adalah Lagu lama yang diputar kembali oleh penguasa dan pengusaha oligarkis.

Kasus Dogiyai dan Deiyai akan menjadi referensi primer sebagai bahan dan dalil justifikasi dan legitimasi pendropan militer dan milisi, operasi militer, operasi milisi secara massal, menyeluruh, sistematis dan berangsur-angsur.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2022/12/deiyai-menyala-apa-target-nkri-14.html

Dengan melakukan aksi kontradiksi seperti aksi memukul warga pendatang, membakar Kios, kantor, dan fasilitas umum lainnya, sejatinya masyarakat Deiyai dan Dogiyai sendiri yang secara tidak langsung mengundang “Singa, Macan, Musang, Cobra, Buaya, Banteng” dan “Binatang Buas Gila” lainnya masuk ke wilayah sakral Meewodide (Meepagoo), “Masuk Ke Kebun Keladi, Petatas, Kacang, Buah Merah, Sayur, Kadang Babi, Hutan Kuskus, Danai, dan Sungai”.

Ketiga, Selain sebagai agenda Pengalihan Isu, Pantikan Operasi Militer/Milisi, Kasus Deiyai juga akan digunakan sebagai bahan Domestivikasi, Nasionalisasi dan Lokalisasi Masalah West Papua yang notabene adalah dan memang adalah masalah Internasional.

Indonesia hendak mengiring masalah West Papua melulu hanya sebatas sebagai masalah nasional yang bisa diatasi dengan konsep dan mekanisme nasional seperti operasi teritorial, komunitas sosial, penambahan militer organik dan non-organik dan pendekatan-pendekatan imparsial, militeristik, rasis, manipulatif, dan trik intrik distortif lainnya.

Indonesia hendak memperlihatkan kepada komunitas internasional bahwa selama ini yang terjadi di West Papua itu konflik horizontal. Karena isu HAM di Papua sudah memanas di dunia, maka Indonesia gentar sekali jika Komisioner Dewan Tinggi HAM PBB dan Jurnalis Independen Asing berkunjung ke West Papua guna menginvestigasi, mengadvokasi, mendokumentasikan dan mempublikasikan rentetan kasus pelanggaran HAM di West Papua.

Sehingga NKRI mesti menciptakan kondisi, Situasi dan keadaan konflik horizontal yang besar di West Papua guna menarik simpati global untuk melirik konflik Papua sebagai Konflik Horizontal, bukan Konflik Vertikal.

https://kawatmapiatv.blogspot.com/2022/12/pembumihangusan-damai-natal-di-nabire-22.html

Banyak militer yang bertugas di West Papua sebagai Tukang Ojek, Sopir Taksi, Sopir Rental, Tukang Somel, Tukang Bakso, Pedangan, Pengusaha dan profesi sipil sosial lainnya layaknya masyarakat sipil biasa. Ketika ada intel yang terbunuh oleh TPNPB-OPM maka narasi, Orasi dan diskusi yang dimainkan adalah bahwa pihak yang ditembak itu adalah warga sipil, bukan anggota aktif militer.

Dengan memakai strategi politik “kambing hitam”, “adu domba” dan “politik gorengan” NKRI berusaha mengelabui dunia internasional yang sedang fokus ke asap konflik West Papua.

Keempat, terakhir guna keluar dari cengkeraman gurita strategi NKRI di atas di balik kasus Deiyai. Maka ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh oleh masyarakat sipil West Papua di Deiyai, Meepagoo dan wilayah West Papua lainnya:

Boikot Makanan Ringan, Boikot Pangan Nasional, Stop Jual-beli Tanah, Tolak Pembangunan Koorporasi Oligarki dan Kartel, Boikot Pemilu 2024, Kembali Ke Honai, Kembali Ke Tungku Api, Kembali ke Dusun, Kembali Ke Alam, Kembali Ke Marga dan Kembali ke Budaya Asli.

Bangsa West Papua tidak perlu dan memang tidak perlu langsung terpancing emosi untuk membalas kekerasan dengan kekerasan. Orang asli Papua mesti mengilhami nilai-nilai perdamaian yang sudah dipupuk oleh Median Pater Neles Kebadabi Tebai.

Pater Neles, demikian ia disapa, selalu menandaskan dalam segala momen Bahwa; Kekerasan Tidak Menyelesaikan Masalah, Kekerasan Hanya Melahirkan Akumulasi Kekerasan Baru, pungkasnya. (*)

(KMT/Admin)