Fenomena “Politik Lato-Lato”

Dok: Ist/Mengenal Politik Bagaikan Lato-lato. (Siorus Degei)

*Siorus Degei

Ada satu fenomena yang muncul secara membludak di hampir seluruh pelosok tanah air. Banyak anak-anak terlihat tidak lagi ribut lantaran memegang gadget dan memainkan game online secara berjemaah. Anak-anak tidak lagi terbuai di dunia online, kini aktifitas mereka sudah offline sekali. Sore hari yang hanya bisa kita jumpai suara kendaraan, dan unggas, kini ada tambahan suara lagi. 

Bunyi atau suara tok-tok-tok dan tek-tek-tek tidak lagi menjadi asing bagi warga publik. Suara yang menyebabkan kegaduhan ini berasal dari salah satu permainan tahun 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an awal-awal, yakni Lato-Lato. Satu permainan khas kanak-kanak yang nyaris punah, namun entah mengapa mulai dimainkan kembali dan memperoleh banyak minatnya di kalangan anak-anak generasi “X”.

Mengenal Lato-Lato

Lato-lato adalah permainan tradisional yang terdiri dari bola karet plastik yang digantung dengan sebuah tali dan cincin di atasnya, cara memainkannya cukuplah sederhana. Tempatkan jari di cincin dan pukulkan kedua bola karet hingga saling berbenturan dan menimbulkan bunyi tek-tek. Susah-susah gampang, diperlukan fokus agar benturan kedua bola karet dapat bertahan lama. Biasanya perlombaan lato-lato menandingkan siapa yang paling lama bertahan saat memainkannya. Semakin lama bola lato-lato berbenturan semakin besar pula peluang menang (https://www.trenasia.com/lato-lato-ternyata-berasal-dari-amerika-dan-eropa-berikut-sejarahnya, 21/01/2023).

Lato-lato pertama kali dimainkan di Amerika Serikat dan di Eropa. Orang-orang di Amerika menyebut permainan ini dengan nama clackers ball atau newton’s yo yo. Sementara orang Eropa menyebut permainan ini dengan sebutan clackers, click-clack, knockers, dan ker bangers, atau clankers.

Permainan ini mulai dimainkan pada tahun 1960-an dan semakin populer di awal tahun 1970-an. Tujuan awal dirancangnya permainan ini adalah untuk melatih anak-anak tentang koordinasi tangan dan mata.

Apa Itu “Politik Lato-Lato”

Ada banyak pro-kontra seputar kehadiran Lato-Lato dalam masyarakat. Kebanyakan orang menyambutnya sebagai sebuah euforia di kalangan masyarakat, terutama anak-anak. 

Rupanya bukan saja anak-anak yang meminati euforia Lato-Lato orang-orang tua juga tidak mau ketinggalan, bahkan semua kalangan semacam terjangkit “Pandemik Euforia Lato-Lato “. Semua masyarakat dari beragam kalangan dan kapasitas memainkan permainan itu.

Mulai dari presiden, Jokowi, Gubernur Ridwan Kamil, para elite politik, selebritis tanah air, hingga anak-anak kecil di dusun-dusun kecil memainkan permainan yang sama. Hal ini menjadi sebuah fenomena tersendiri yang khas hari-hari.

Pada penulisan kali ini penulis hendak menilik fenomena euforia Lato-Lato ini dalam dan dengan kacamata yang lain. Fenomena euforia Lato-Lato akan penulis takar sebagai sebuah Fenomena Dualisme Politik jelang Pemilu 2024 di Indonesia.

Pertama, seperti halnya bentuk Lato-Lato, sudah bukan asing lagi bahwa Kubuh Politik di tanah air ini terdiri dari dua kelompok yang dibangun atas dasar politik identitas. Di satu pihak ada gerakan Islam yang “katanya” membawa “ideologi baru” yang notabene bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Sementara di kubuh sebelahnya ada kelompok yang katanya “nasionalis” yang mempertahankan eksistensi dasar negara, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI Harga Mati.

Dalam perhelatan politik pasca SBY, dua kubuh ini selalu tampil dalam perhelatan Konfrontasi politik di panggung Pemilu, baik Pilpres, Pilgub, Pilwalkot, Pilkada, Pileg, dan lainnya.

Fenomena politik itu terlihat jelas ketika Nama Jokowi melejit naik dari kubuh para nasionalis itu dengan partai pengusungnya berhadapan dengan Prabowo yang “katanya”ditumpangi barisan Islam Radikal pada 2014 silam.

Konfrontasi Dualisme Ideologis politis itu terlihat jelas juga dalam Pilgub DKI Jakarta ketika Ahok berhadapan dengan Anis Baswedan. Pertikaian politik itu sempat menjadi trending topic di tanah air.

Pada Pemilu 2019, terutama dalam Pilpres, Jokowi dan Prabowo kembali ke permukaan publik lagi. Ada banyak kebisingan publik mereka hasilkan. Kata-kata seperti Sontolo, Kampret, Katdrujln, Tampak Boyolali mendominasi dan menghiasi konten-konten media mainstream dan media sosial tanah air.

Aneka platform media digital menjadi Medan Konflik Mulut, Tempat Debat Kusir, Sarana Penyiar Hoaks yang tak ada habisnya dari pendukung kedua Paslon. Terjadi konfrontasi digital hingga khaos. Tidak ada platform yang lolos dari perhelatan politik pendukung dan koalisi kedua Paslon yang saling beroposisi.

Buzzer, Infleuncer, Hacker, dan mafia-mafia hoaks, bahkan gangster cybercrime dikeluarkan oleh kedua kubuh hanya untuk memenangkan Quick Count, Akuntabilitas, Kepercayaan Publik, dan kepentingan politik di ruang digital lainnya.

Yang menjadi luar biasa dan tidak biasanya adalah bahwa terjadi gab yang sangat besar antara anak bangsa. Bangsa Indonesia seperti terbelah menjadi dua bagian besar yang saling berkonfrontasi politik. Pendukung Prabowo dan Pendukung Jokowi.

Sama seperti euforia“Lato-Lato”yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, entitas, latarbelakang dan background. Pendukung Jokowi dan Prabowo juga terdiri bukan saja dari para elite papan atas di republik ini. Hampir semua elemen masyarakat terkontaminasi dalam polarisasi, segmentasi dan segregasi ke dalam dialektika dan dualisme dua kubuh politik tersebut.

Kita sendiri pasti sudah menyelesaikan, bahkan mungkin jika juga terlihat dan terlibat dalam konfrontasi dialektika kedua kubuh politik di atas. Kita semua pasti merasa terganggu, sama seperti ketika ketenangan dan ketenteraman kita diganggu oleh kebisingan dan keberisikan euforia“Lato-Lato”yang tak kenal tempat, waktu, situasi, kondisi dan orang.

“Politik Lato-Lato”Jelang Pemilu 2024

Tidak terasa lagi tinggal setahun lagi kita akan memasuki tahun politik raksasa di republik ini pada 2024 mendatang. Sudah sedari jauh calon-calon pemimpin di tanah air ini mulai dari presiden hingga kepala kampung mulai dimunculkan ke ruang publik, Media Sosial dan platform komunikasi lainnya.

Di Tingkatkan Nasional dalam konfrontasi Pilpres ada Nama Ganjar Pranowo, Anis Baswedan, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan tokoh-tokoh nasional lainnya.

Secara garis besar jika kita retas “gen politik” atau “DNA Kepentingan” dari tokoh-tokoh di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa para tokoh tersebut merepresentasikan atau mendelegasikan dua kubuh yang menjadi musuh bebuyutan dalam percaturan politik Indonesia, yakni Kubuh Islam Radikal dan Kubuh Nasionalis Moderat.

Sejauh ini dua nama yang hangat diperbincangkan oleh publik, yang sepertinya mewarisi“hikmah dan kharisma politik”dari Jokowi dan Prabowo. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan.

Pasalnya, Ganjar Pranowo diidentikkan akan tampil sebagai“Neo-Jokowisme”yang akan berhadapan dengan Anis Baswedan sebagai“Neo-Prabowoisme”dalam percaturan, perhelatan dan percakapan politik menjelang Pilpres 2024 mendatang. Tentu ini akan menjadi sebuah“politik Lato-Lato”yang menarik dan karenanya akan banyak oknum dan pihak yang akan memainkankanya. Itu berarti akan ada kebisingan dan keberisikan publik politis yang mahaluas dan mahabesar di tingkat perpolitikan nasional, Polres 2024.

Di tingkat Pemerintahan Provinsi, Walikota, Kabupaten, Distrik dan Kampung fenomena yang satu dan sama juga akan terjadi. Bahkan hal ini tidak bisa kita pungkiri dan nafihkan bahwasanya sudah sejak 2022 hingga 2023 ini pihak-pihak (Partai Politik, Lembaga Organisasi, Instansi, dan ruang publik lainnya) dan oknum-oknum (kandidat bakal calon, elite politik, koorporasi, oligarki dan lainnya) sudah mulai“curi start politik”guna mencari koalisi dan basis suara.

Mereka yang hendak meraup keuntungan dan kepentingan kekuasaan berlandaskan keuangan zalim (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sudah mulai “jemput bola koalisi dan suara”. Gereja-gereja, sekolah-sekolah, organisasi kemasyarakatan, Organisasi kemahasiswaan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Kemanusiaan dan lembaga-lembaga kategorial sektoral lainnya semuanya didekati oleh para oligarkis ini dengan tameng“nabi palsu, juru selamat, dan janji manis”.

Situasi dan kondisi dunia dan Indonesia hari ini akan menjadi“referensi orasi, narasi, visi dan misi”akan digunakan dan digaungkan oleh para elite oligarkis tersebut.

Semisal di Papua, rentetan kasus tragedi kemanusiaan dan alam yang terjadi, sudah barang tentu akan menjadi suatu“komoditas politik”yang akan diperjualbelikan dan dikomersilkan oleh para elite oligarkis ini. Kasus LE, Kasus Anton Gobay, Kasus Victor Yeimo, Kasus Pengunsian (Maybrat, Kiwirok, Intan Jaya, Ndugama, Dogiyai, Deiyai dan lainnya) akan sangat rentan dan rawan mendapatkan sentuhan“politik pencitraan”tingkat akut.

Tak bisa kita elak pula bahwa euforia penyambutan kehadiran Uskup Baru di Keuskupan Jayapura pun rak terlepas dari rancau politik pencitraan para oligarkis berpakaian umat (awam) yang punya kepentingan politik praktis dalam kancah perhelatan pemilu 2024 mendatang. Para oligarkis ini akan mengkomersialkan iven penyambutan dan Pentahbisan Uskup Baru ini dengan berlagak seperti tokoh umat yang sejati, mereka akan memakai jurus“many politic”untuk meloloskan dan memuaskan“libido politik”mereka yang tak terpuaskan itu.

Konflik Jakarta-Papua Sebagai“Lato-Lato Politik”

Selain Konfrontasi idelogis politik seputar pemilu di republik ini ada juga sebuah fenomena“politik Lato-Lato”yang senantiasa mencarut-marutkan situasi dan kondisi Indonesia. Sebuah fenomena“politik Lato-Lato”yang sangat alot dan lihai dipermainkan oleh para pemangku kekuasaan di republik kontras rakyat West Papua.

Kita harus sadar dan tahu bahwa fenomena konflik berkepanjangan antara pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Papua di West Papua itu adalah sebuah dualisme konflik idelogis yang sangat mencoreng nama baik NKRI di muka hukum internasional.

Konflik Jakarta-Papua atau Papua-Jakarta itu pecah ketika Papua dianeksasi secara cacat hukum, moral, HAM, dan demokrasi pada 1962 dan PEPERA 1969. Jadi, terkait status politik bangsa West Papua yang belum sah di mata Hukum Internasional.

Buah dari Aneksasi Sepihak tersebut telah menelurkan rentetan konflik kemanusiaan dan kehancuran alam yang luar biasa di West Papua hingga hari ini. Penulis menyebut proses dekolonisasi dan depopulasi itu bermuara pada fenomena Spiritsida (Pemusnahan Mental Spirit OAP), Etnosida (Pemusnahan Kebudayaan OAP), Ekosida (Pemusnahan Ekologi Papua) dan Genosida (Pemusnahan Manusia Papua).

Hingga hari ini konflik tersebut masih saja meletupkan percikan-percikan apinya yang berdampak pada penembakan Warga Sipil, Pengunsian Masal, Pembakaran Fasilitas Umum, Kriminalisasi Pasal Makar, Kriminalisasi Aktivis,/Jurnalis, Penangkapan dan Pemenjaraan Sewenang-wenang, Pembunuhan, Pemerkosaan, dan intensitas komplikasi konfrontasi konflik status politik Papua lainnya.

Penulis melihat bahwa potret fenomena Konfrontasi konflik Jakarta-Papua atau Papua-Jakarta di atas ini sebagai sebuah fenomena“Politik Lato-Lato”. Jika dalam kancah Pemilu di Indonesia ada dua kubuh yang saling berkonfrontasi dan berdialektika, yakni Kelompok Islam Radikal dan kaum Moderat. Dalam kancah konfrontasi konflik Jakarta-Papua sendiri pun ada dua kubuh yang senantiasa berkonfrontasi sejak 1960-an hingga hari ini, yakni Kelompok NKRI Harga Mati dan Papua Merdeka Harga Mati. 

Kita bisa menafikan bahwa semua konflik yang terjadi di West Papua baik dari segi politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya itu pertama-tama disebabkan oleh adanya“Nasionalisme Ganda”dalam Gen dan DNA orang asli Papua. Bahwa selama Indonesia, sejatinya nasionalisme Papua Merdeka Harga Mati itu sudah tumbuh subur lebih dahulu dalam naluri dan nurani orang asli West Papua.

Sangat kecil dan tipis sekali orang asli Papua yang mengakui Indonesia sebagai negaranya atau berideologi NKRI Harga Mati. Semua orang asli West Papua, apapun background-nya sudah barang tentu benih nasionalisme Papua Merdeka Harga Mati eksis dalam gen dan DNA-nya.

Seperti halnya euforia kebisingan Lato-Lato dalam masyarakat kita di republik ini yang senantiasa semacam merusak dan menggangu kenyamanan, ketenangan dan ketentraman kehidupan kita. Bahwasanya bunyi dan suara Lato-Lato yang berisik itu sama juga dengan fenomena dan paradoksnya konfrontasi konflik Jakarta-Papua selama ini.

Tidak ada hari tanpa konflik kemanusiaan di West Papua. Setiap saat pasti saja terdengar dan tersiar berita dan cerita konflik kemanusiaan dan kehancuran alam dari West Papua yang terekspos dalam media-media lokal, nasional, bahkan internasional baik cetak maupun online. Hal ini tidak bisa kita sangkal, bahwa ada banyak media dan jurnalis yang menafkahi hidupnya hanya dengan meliput isu Spiritsida, Etnosida, Ekosida dan Genosida di West Papua.

Fenomena Konfrontasi Konflik Jakarta-Papua di atas ini hemat penulis tampil sebagai sebuah fenomena yang penulis refleksikan dengan istilah “Politik Lato-Lato”. Tidak ada orang di republik ini apalagi di West Papua yang asing dengan kata dan nama“Papua”.

Ketika mendengar kata dan atau nama tersebut pasti sudah ada kerangka atap framing atau stigma dalam alam pikiran bawah sadar maupun sadar seseorang. Kata dan Nama itu identik dengan segala apa yang terbelakang, negatif, penuh diskriminasi dan Rasis

Seakan-akan tidak ada sesuatu yang baik yang datang dari kata dan nama Papua itu. Orang lupa dengan kekayaan alamnya yang kaya, orang lupa dengan pantai dan pulau-pulaunya yang indah menawan mata turis mancanegara. Orang lupa dengan orang-orangnya yang cinta damai dan memegang hukum kasih dengan penuh konsekuen yang militan.

Menyikapi “Politik Lato-Lato”

Yang jelas kita tidak bisa menghentikan proses dialektika dan dinamika di ruang publik. Bahwa fenomena“politik Lato-Lato”adalah bagian dari proses dialektika dan dinamika itu sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengarahkan opini publik untuk tidak bertipikal seperti“Ikan Mati”yang mudah ikut arus yang sudah di-setting dan di-desain oleh para oligarkis yang hendak meraup keuntungan di balik Perhelatan Pemilu 2024 dan di belakang layar konfrontasi konflik Jakarta-Papua.

Fokus, konsentrasi, energi, dan semangat orang asli West Papua yang ada mesti diarahkan untuk tidak begitu doyan memainkan“Politik Lato-Lato”yang memang disediakan oleh penguasa dan pengusaha (kartel oligarki) di belakang layar perhelatan pemilu 2024 dan konfrontasi konflik status politik dalam bingkai NKRI yang ilegal Hukum Internasional.

Bahwa yang mesti menjadi“Lato-Lato”yang mesti dimainkan oleh seluruh orang asli Papua antara lain sebagai berikut:

Pertama, Biarkan Hukum yang berbicara terkait dialektika Polemik LE, sambil menuntut hak kesehatan beliau terpenuhi. Bahwa“Politik Lato-Lato”yang mesti dimainkan oleh seluruh orang asli West Papua adalah dan hanyalah dengan memberikan dukungan dan doa solidaritas kemanusiaan kepada Victor Yeimo, Anton Gobai, Devio Tekege, Ernest Matuan, Ambros Elopere, Gerson Pigai, Kamus Bayage dan semua pejuang kemanusiaan bangsa Papua yang masih mendekam dalam penjara kolonial NKRI.

Kedua, agar semua situasi dan kondisi carut-marut di muka ini tidak terulang lagi atau paling kurang dapat kita minimalisir dan netralisir, maka perlu ada Rekonsiliasi Lintas Tiga Tungku Api, yakni Lintas Wilayah Adat, Lintas Agama-Agama, dan Lintas Organisasi Pergerakan, Perlawanan dan Perjuangan Bangsa West Papua, mulai dari Diplomat, Sipil dan Gerilya.

Hal ini penting agar Roh, Hikmah dan Kharisma dari Tuhan, Alam dan Leluhur Bangsa West Papua sanggup meliputi seluruh elemen bangsa Papua mulai dari Sorong hingga Samarai-PNG.

Ketiga, Terakhir hal ultim dan fundamen yang mesti diperdebatkan, diviralkan, dikonsolidasikan dan dikampanyekan saat-saat ini adalah Dukungan agar ULMWP terdaftar sebagai Anggota Penuh di MSG tanpa terprovokasi dengan isu, wacana dan Agenda-agenda“Politik Gorengan”Jakarta.“Politik Barapen” yang mesti dimeriahkan di West Papua adalah dengan concern mengumandangkan slogan We Support West Papua for Fullmembership MSG. (*)

(KMT/Admin)