Apa Pentingnya West Papua di MSG?

 

Dok: Ist/ Menguak Lobi-lobi ULMWP di Pasifik. (MSG)

*Siorus Ewanaibi Degei 

Dari dulu hingga kini Papua selalu menjadi ‘primadona’ yang acapkali tak pernah absen dari percakapan publik. Hampir setiap saat wacana publik kita sepertinya ‘kurang mengigit’ jika tak ada fenomena Papua yang terpublikasi ke permukaan.

Kita juga tidak bisa menisbikan bahwa banyak oknum maupun pihak berkedok ‘Pers’, ‘Jurnalis’, ‘Aktivis’, ‘Praktisi’ dan sebagainya baik lokal, nasional maupun internasional yang sudah, tengah dan selalu menjadi fenomena Papua sebagai ‘komoditi’ yang senantiasa menyuguhkan ‘trofit’ bagi mereka.

Karena demikian maka konsekuensi logisnya mereka-mereka ini akan menjadi ‘galau’ dan atau sulit untuk ‘move on’ jika tak ada satu pun fenomena Papua yang mereka ‘goreng-goreng’, ‘bakar-bakar’, ‘rebus-rebus’, ‘tumis-tumis’ dan ‘kukus-kukus’ sedemikian rupa dan mereka suguhkan ke ruang publik. Kalau ‘masakan konflik’ itu sudah mulai dingin dan teduh, lagi-lagi mereka akan selalu cerdik untuk memanas-manasi situasi dan kondisi agar renting ‘followers’, subscribers, dan lainnya senantiasa ‘naik daun, ranting, cabang, dan dahan pohon status quo’.

Di tengah-tengah fenomena Papua yang demikian carut-marut tersebut. Rupanya tidak banyak kaum cendekiawan atau intelektual yang berani untuk mengadakan suatu kajian sahih terkait situasi dan kondisi riil yang sejatinya dialami oleh tanah dan manusia Papua.

Semuanya terkesan berduyun-duyun mengipas asap konflik tanpa membenahi tungku dan memadamkan api. Bahwa memang kita tidak bisa mengharapkan suatu kajian ilmiah yang komprehensif dan paripurna terkait wajah fenomena Papua lintas semua bidang dan sektor kehidupan di Papua.

Tentunya banyak pakar sudah memalui jalur “sempel imparsial” guna mendekati problematika yang berwajah ‘Box Pandora’ itu. Sedikit demi sedikit masing-masing genre konflik di Papua telah masuk dalam Peta konflik lengkap dengan metodologi penyelesaiannya.

Terakhir ada beberapa karya anumerta yang cukup representatif dan otoritatif mewakili kajian ilmiah bertema konflik Papua lainnya, yakni Papua Roap Map (2009) dari LIPI dan Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua (2009) dari Mediang Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebai, mantan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP).

Tentunya selain dua karya ini bertebaran mutilkarya lainnya lagi yang tidak kalah penting dan fundamental sebagai rujukan-rujukan primer yang memadai dalam melukiskan wajah konflik Papua.

Kendati pun demikian semakin ke sini gerakan-gerakan kritisisme dan profesime dari para kaum cendekiawan terkemuka dari Papua saat ini semakin surut. Tidak sederas beberapa temp silam. Jika dulu banyak karya kritis profetis itu mengalir dari rahim intelektualitas asli Papua. 

Rupanya, tradisi dan kultis ini sudah mulai hilang. Kita sebut saja pasca kepergian Bapak Agud Alue Alua, Sendius Wonda, Pater Neles Tebay, dan lainnya api semangat Literasi, Sastra, Dokumentasi, dan Publikasi bercorak Papua itu semakin merosot drastis. 

Memang kita pasti meyakini adagium klasik yang berbunyi “Mati Satu Tumbuh Seribu”, tapi kita harus sadar pula bahwa terkadang “Satu Yang Mati, Tidak Sebanding Dengan Seribu Yang Datang”.

Memang juga bahwa stok orang-orang hebat di Papua masih bergelimang, masih ada kaum cendekiawan terkemuka di Papua baik dari kalangan tua maupun muda, belakangan muncul pula tunas nyali-nyali baru. Namun yang menjadi catatan penting adalah bahwa tidak semua yang ada ini sanggup berkonfrontasi secara sehat dengan sistem kolonial NKRI secara jantan. 

Masih banyak yang suka selingkuh dengan penguasa. Kita tahu status mereka adalah pejuang HAM dan kemanusiaan Papua, kita tahu bahwa mereka selalu getol, frontal dan kritis terhadap penguasa dan pengusaha terkait situasi Papua yang kurang baik. 

Kita tahu mereka suka tampil di seminar-seminar, acara-acara besar, kegiatan-kegiatan megah, iven-iven penting, ibadah-ibadah umum, serta momentum euforia nasional, dan Internasional sebagai pendoa, pembicara, pemateri dan moderator.

Kita tahu mereka juga banyak menulis dengan ide-ide kritis. Kita tahu bahwa banyak buku-buku fenomenal tentang Papua yang lahir dari kharisma pena dan kertas mereka. Namun pertanyaan kita mengapa tidak ada apa-apa yang berubah. 

Mengapa mereka masih leluasa beraktivitas? Mengapa kediaman mereka sebelas dua belas dengan para elite kolonial? Mengapa harta benda mereka melimpah ruah?

Adakah pejuang kemanusiaan yang kaya raya secara materi hedonistis junto pragmatis? Memang ini ranah privat, tapi justru di dalam privatisme itulah racun suatu perjuangan itu bersemayam dengan subur.

Pengantar di atas ini hanyalah gambaran terkait psikologis para kaum intelektual kita (Papua) yang tidak bernyali dan bertaji untuk secara kritis profetis memborbardir sistem rasisme, kalonialisme dan Kapitalisme Indonesia dan kronik-kroniknya.

Sangat jarang ada suara tokoh intelektual, agamawan, dan lainnya yang menduduki kursi Kaum aristokrat mendengungkan kata Merdeka, Merdeka dan Merdeka bagi Papua. Tidak ada kaum cendekiawan kita yang berani berargumentasi dengan landasan akademik yang kuat bahwa Konflik Papua itu bukan soal Sandang, Pangan dan Papan, tetapi soal Hal Penentuan Nasib Sendiri yang belum selesai. 

Panglima Jenderal Egianus Kogoya, walaupun secara akademik barangkali Ia tidak pernah berproses di bangku studi hingga menjilat “Es Krim” sebagaimana beberapa intelektual terkemuka asli Papua kita, tapi paling tidak Sang Penyandera Pilot asing yang sedang memusingkan sistem kolonial NKRI dan sekutunya itu sepertinya lebih “berakal sehat dan berhati nurani” ketimbang kebanyakan intelektual kita yang suka jadi “Yudas Kebenaran Intelektual”, mereka cenderung tampil sebagai “kaum farisi, ahli taurat dan kaum saduki kebenaran akademik”.

Bahwa Panglima Egianus tahu bahwa akar masalah Papua bukan masalah kemiskinan, kesejahteraan, uang, jabatan, tahta, kekuasaan, pendeknya sandang, pangan dan papan, melainkan hanya satu yakni Kemerdekaan Bangsa Papua yang belum diakui oleh kolonial NKRI. 

Itu jelas dan pasti, lalu kenapa beberapa kaum intelektual kita semacam “kebakatan jenggot” dan hendak tampil sebagai “pemadam kebakaran” atas Aksi patriotisme dan nasionalisme Jenderal Egianus Kogoya? Ada apa dan siapa di belakang beberapa oknum intelektual yang memaksa Jenderal Egianus untuk melepaskan Sandera dan mau bernegosiasi secara dialogis dengan pemerintah kolonial Indonesia? Dalam hal-hal seperti inilah kadar dan wibawa dari segelintir tokoh intelektual Papua itu benar-benar dipertanyakan 

Berkaca dan bertolak dari fenomena kengauran logika para cendekiawan kita di atas dalam mendiagnosis konflik Papua. 

Berikut penulis hendak mengangkat Tiga Hasil Analisis Sosial ringkas dari sebuah Universitas Amatir di West Papua yang bernama Universitas Kaki Abu West Papua (UNIKAB WP). Ketiganya dikaji sejak tanggal 07 Maret 2023 hingga 10 Maret 2023.

Respon Atas Rapotase Pertama

Pada poin pertama Rapotase UNIKAB ini termuat pesan kritis profetis yang baik bagi bangsa Papua bahwa selama ini kurang optimal memproteksi menjaga keutuhan eksistensi kita. Kita merasa bahwa segala-galanya ada di alam, dalam hal ini tanah dan dusun kita.

Memang ini tidak salah, ini adalah sebuah kebenaran hakiki yang mesti dipegang teguh oleh seluruh bangsa Papua. Namun ada satu faktor lain lagi yang tidak kalah penting, dan memang sangat fundamental sekali yang belum begitu optimal didemonstrasikan dan dipropagandakan oleh bangsa Papua. 

Tidak tahu pasti apakah memang bangsa Papua, terutama para kaum cendekiawannya tahu atau tidak, namun yang pasti bahwa sebagai manusia normal yang berakal sehat dan berhati nurani sudah barang tentu hal-hal ihwal seperti itu sudah sedari dulu diketahui dan diproklamasikan ke ruang publik Papua agar masyarakat asli Papua bisa sedini mungkin memagari eksistensinya dengan pagar-pagar hidup yang kuat dan kokoh, yakni nilai-nilai keluruhan, konsistensi, militansi, patriotisme dan nasionalisme tanpa mudah terkoyakkan oleh pengaruh-pengaruh trik, intrik dan embel-embel politik gula-gula ninabibo kolonial NKRI.

Nilai filosofis yang hendak diketengahkan oleh civitas UNIKAB adalah terkait Nyawa OAP. Selain tanah ulayatnya, nyawa juga sejatinya menjadi salah satu aspek yang penting bagi seluruh alam ciptaan atau mahluk hidup bukan saja manusia.

Nyawa menjadi unsur pokok hakiki yang menentukan gerakan, siklus dan orientasi ekspresi dan ekspansi kehidupan kehidupan hingga membentuk suatu perabadan bangsa yang besar dan maju. Dengan bernyawa berarti kita ‘Ada’, ‘Hidup’, ‘Bergerak’, dan ‘Berjuang’, tanpa nyawa eksistensi kita hanyalah bayangan-bayangan hantu. 

Sehingga di mata UNIKAB selema beberapa tahun belakangan kita cukup dalam terlarut dalam fatamorgana dan distopia akut. Kita seakan-akan hidup padahal kita mati, kita secara tahu, mau, dan sadar membunuh diri sendiri semasa, alam, leluhur dan Tuhan.

Dalam Rapotase pertama UNIKAB itu sudah sangat jelas dan ringkas dijelaskan bahwa ‘Menjual Nyawa’ atau ‘Mengkomoditaskan Hidup’ itu sama saja dengan menerima DOB, Otsus, Perusahaan, Pembangunan dan pelbagai regulasi kebijakan pemerintah di Papua baik pusat, provinsi maupun daerah.

Sebab kita harus tahu dan sadar bahwa Gen dan DNA sistem pemerintahan kita tidak lain dan tidak bukan adalah dan hanyalah sistem yang bernenek moyangkan Rasisme, Fasisme, Militerisme, Kolonialisme, Implementasi, Feodalisme dan Kapitalisme ‘akut cum kronis’.

Menjual Diri juga dengan berlagak menganggap DOB dan OTSUS sebagai peluang politik untuk balik membantai musuh sebagaimana yang sudah, tengah dan terus “dimasturbasikan” atau “dimimpi basahkan” oleh beberapa elite oportunistik bangsa Papua baik dalam maupun diluar sistem kolonial NKRI. 

Mereka mungkin bergumam bawah mereka akan memanfaatkan uang DOB dan OTSUS untuk balik membombardir musuh. Mereka akan beli senjata, Bom, atom, rudal dan lain-lain lalu menyerang negara, apakah akan demikian? Sekali barangkali itu hanyalah “masturbasi intelektual” yang memprihatinkan.

Kita tidak bisa menampik bahwasanya pasca Papua dipotong-potong menjadi Tiga Daerah Otonomi Baru. Semua mata tertuju pada panggung politik yang tersedia di daerah-daerah itu. Persaingan politiknya sudah mulai memanas memasuki tahun ini.

Banyak Elite politik yang punya kepentingan di Pesta Pemilihan Umum Raksasa 2024 mendatang itu sudah, tengah dan terus mencari target buruan politiknya. Semua orang didatangi. Mau kenal atau tidak kenal anggap saja telah kenal lama. Kita melihat panorama politik pencitraan yang menggurita ruang-ruang publik bahkan private kita seperti kebudayaan dan keagamaan kita. 

Simbol-simbol budaya dan agama diangkat-angkat ke ruang publik yang notabene bukan domainnya. Kita canggung apakah budaya atau agamanya yang keliru ataukah orang tersebut yang salah parkir kepala dan salah atur frekuensi penalaran yang normal kodratif. Tapi kita maklumi saja namanya menjelang tahun politik itu iblis saja bisa jadi malaikat yang polos berkilau kebaikan, janji dan harapan-harapan usang. Bersambung. (*)

(KMT/Admin)