Meneropong Kunker Jokowi ke PNG dan West Papua

 

*Martinus Tenouye

“Di Manakah keadilan seorang pemimpin banggsa dan negara”

Penderitaan merupakan tantangan paling serius bagi manusia. Itulah sebabnya tak ada manusia yang dengan rela menghendaki hidupnya penuh derita dan sengsara. Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris abad 17, menyelidiki/membedah jiwa (diri) manusia dan menyimpulkan bahwa pada dasarnya manusia itu egois. Egoisme manusia itu nampak dalam sikapnya yang selalu mengejar kepentingan diri (self-interest). Kepentingan diri manusia yang paling dasar adalah pemeliharaan hidupnya, tidak altruistisk atau tidak mengutamakan kebutuhan orang lain, misalnya tidak mengutamakan dan menemukan kedamain, kesejahteraan bagi orang lain. Dan karena itu, ia akan cenderung mengejar kenikmatan, dan berusaha mengelak/menolak/menghindari. Penderitaan dinilai sebagai hal yang buruk/sesuatu yang tidak baik secara moral, yang harus dijauhi. Hobbes tiba pada kesimpulan bahwa kematian sebagai klimaks dari penderitaan adalah hal yang paling ditakutkan manusia. Oleh karena itu, manusia akan berjuang sekuat tenaga untuk menjauhi penderitaan dan kematian agar ia bisa tetap survive (bertahan hidup).

Thomas Hobbes adalah salah satu tokoh yang memberikan sumbangan gagasan terkait ide tentang penderitaan dan kemiskinan pada masa sekarang. Salah satu pemikiran Hobbes yang membuat dia terkenal adalah Leviathan atau commonwealth. Pemikiran Hobbes yang penting adalah mengenai komunikasi dengan sesama manusia dan menemukan akar masalah dari penderitaan dan kemiskinan itu  melalui berdialog yang martabat. The Elements of Law, Natural and Politic adalah karya mula-mula dari Thomas Hobbes yang masih berupa naskah mentah yang dikeluarkan pada 1640, yang menjelaskan tentang unsur-unsur hukum alam dan politik, dan menjadi titik mula pemikiran filsafatnya tentang hubungan manusia dengan moral, keadilan, kedamian, kesejahteraan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya, serta  hukum-hukum rasionalitas. 

Dalam buku tersebut di atas Hobbes menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan utama manusia adalah tercapainya hak  hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk  berkomunikasi dan hak untuk hidup damai, aman, dan hak untuk hidup tenang.  Menurutnya kalau antara sesama manusia tidak berdialog ataupun tidak menghargai pendapat orang lain, di situ akan melahirkan banyak ketidakadilan, kekerasan dll.

Oleh sebab itu, negara harus diatur dengan ketat untuk memperkecil ruang perselihan dan saling menyerang, saling membunuh, saling merusak tempat tinggal manusia dan makhluk lain. Hobbes menggambarkan negara sebagai makhluk raksasa dan menakutkan yang melegitimasikan diri semata-mata karena kemampuannya untuk mengancam, merusak, dan menghilang hak-hak dan nilai-nilai manusia, dll. Hal itu dikarenakan pemerintahan itu pada motivasinya adalah mencari kepentingan tertentu dan mengadakan supaya pemerintah memusnahkan nilai-nilai yang aslinya, kemudian akan melahirkan versus/ (hal-hal baru) yang datang dari luar. Sebagai seorang pejuang kebenaran, kedamaian, dan keadilan sekaligus sebagai  seorang filsuf,  Hobbes mengadakan dialog di depan publik. Dalam dialog tersebut Hobbes berbicara tentang ketidakadilan, kekerasan, pembunuhan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di negaranya. Dalam hal ini Hobbes mengatakan bahwa  kalau salah satu negara itu terjadi kekerasan, ketidakadilan dan sebagainya, maka neraga itu seyoginya/seharusnya membutuhkan dialog. Sebab dialog adalah  kunci penyelesaian segala  problem atau masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya dialog itu sesuatu yang sangat urgen, karena itu, dialog itu harus diangat sebagai motivasi awal untuk penyelesaian masalah. Dengan adanya dialog kita akan memiliki kedamian, keadilan dan kesejahteraan bersama. 

Untuk itu negara tidak boleh didiamkan, tentang kebenaran itu harus disuarakan melalui dialog yang bermartabat, supaya tidak terjadi kekerasan, ketidakadilan, ketidakdamian yang terjadi terus-menerus. Dialog Jakarta-Papua yang digagas oleh Neles Tebai, masih terus diperjuangkan oleh Jernigan Damai Papua. Tomi Kiwimaki dalam studinya menyebut tiga temuan yang berkaitan dengan solusi damai, baik Otsus maupun dialog. Pertama, perdamaian melalui dialog sangat mungkin di Papua, meskipun kasus Papua akan membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dari pada yang digunakan di Aceh. Kedua, negosiasi harus lebih terbuka, dan mekanisme harus dibangun untuk memfasilitasi komunikasi antara negosiator dan konstituen mereka.

Pengajar pada  Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay mengatakan Dialog Papua yang telah dikempanyekan sejak 2009 sebagai sarana untuk mempertemukan pemamngku kepentingan di Tanah Papua. Dialog yang bertujuan mengatasi secara bersama pelbagai macam persoalan di Tanah Papua, menurut Pastor Neles yang berjuluk Kebabdai atau Sang Pembuka Jalan dan Pintu dalam bahasa Suku Mee itu, Dialog antara pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Papua di Papua perlu dilakukan segera demi mencapai Papua yang damai dan sejahtera.

Dalam sebuah tulisan yang dikirimkan kepada satuharapan.com, Pater Neles Kebadabi Tebay menyebutkan tiga alasan pokok dapat dimulai dialog Papua:

Pertama, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah menerima dan mendukung proposal dialog sektoral Papua. Presiden Jokowi bahkan telah menunjuk tiga orang yakni Pater Neles Tebay di Jayapura, Teten Masduki selaku kepala staf Presiden kala itu, dan Warinto sebagai sebagai pungurus pelaksanaan dialog-dialog sektoral ini. Penunjukan tiga fasilitator mencerminkan kuatnya komitmen Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai permaslahan di tanah Papua melalui dialog.

Kedua, adanya dukungan dari masyarakat sipil di Indonesia. Dialog Papua, yang sebelumnya dipandang sebagai tabu, kini sudah diterima banyak kalangan sebagai kunci penyelesaian konflik Papua. Banyak akademisi, politisi, tokoh agama, dan pegiat LSM, dari pelbagai provinsi sudah menyatakan dukungan terhadap dialog Papua. Dukungan yang mengejutkan terlihat pada Survei online yang dibuat LIPI Bersama Change.org selama November 2017. Hampir semua (91 %) responden dialog nasional untuk mengatasi masalah-masalah di Papua.

Ketiga, adanya dukungan dari tanah Papua. Proposal Dialog Papua didukung oleh berbagai kalangan di tanah Papua, seperti DPR, Papua, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua (MRP), para pemimpin agama, para tokoh adat, akademisi setempat, para tokoh perempuan, organisasi kepemudahan, dan berbagai organisasi sosial dan massa. Kata Pastor Kebadabi Tebay yang menjadi Doktor Pertama untuk Imam Asli Papau ini, dengan adanya dukungan-dukungan ini, ini saat yang tepat untuk memulai dialog Papua.

Dilihat dari ketiga dukungan tersebut di atas, dapat menyatakan bahwa, sesungguhnya ketiga hal ini membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan. Membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan sebagai peserta aktif. Peserta dialog berasal dari unsur Pemerintah, Swasta, tokoh agama dll. Bukannya hanya mereka-mereka saja yang harus bersuara (dialog), melainkan, terutama  dibutuhkan suara kenabian maupun suara religious lainnya. Nanti akan nyatanya keterlibatan semua unsur ini memberikan corak inklusif pada dialog Papua. Dialog Papua yang inklusif melibatkan Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) melalui dinas-dinas terkait, pihak Swasta (seperti perusahaan, yayasan, Organisasi Sosial), dan masyarakat (seperti tokoh adat, agama, perempuan, dan pakar) beserta di dalamnya adalah tokoh agama. Setiap lembaga, baik pemerintah maupun pihak tersebut di atas mengutus wakilnya sebagai peserta dialog Papua. Sejumlah individu juga perlu dilibatkan, baik berdasarkan keahliannya maupun pengalaman pribadinya, untuk memberikan kontribusi pemikirannya dalam dialog Papua. 

Jika Bukan OAP, Siapa Lagi Yang Akan Wujudkan Visi Papua Tanah Damai?

Setiap sektor khususnya tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh adat, dll, itu berhak untuk menyampaikan pendapat kepada publik. Nyatanya orang-orang yang harus menyampaikan kebenaran itu sampai saat ini belum pernah dilakukan. Presiden Joko Widodo sudah menerima dan mendukung proposal dialog sectoral Papua. Jokowi dan tokoh-tokoh lain di Papua menyatakan bahwa masalah kemanusiaan di Papua harus menyelesaikan melalui dialog. Tetapi pernyataan tersebut di atas belum ada jawaban sama sekali sampai saat ini. Sebenarnya Papua ini ada apa? Pemerintah Indonesia khususnya Presiden SBY spritnya berkobar-kobar ketika mendorong dialog Perdamaian dengan  Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005, bahwa harus dialog. Ketika Aceh bebaskan dari kolonialisme bangsa Indonesia itu, SBY menjadi provokator/ menjadi pemimpin dalam dialog Jakarta- Aceh, SBY sendiri mengambil kendali dari semua persoalan di Aceh dan dalam dialog itu juga  SBY pernah berkata bahwa Indonesia termasuk Papua sampai sekarang ini aman-aman saja. Persoalan kemanusiaan seperti di Aceh tidak ada, di sana aman-aman saja. Sebagai seorang pemimpin di manakah keadilan yang sesungguhnya? Lanjut; Para pemimpin bangsa ini mayoritas adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semua suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan janda-janda tidak sampai kepada mereka (Yes 1:23). Seorang pemimpin tetapi tidak melihat masalah secara detail. Thomas Hobes adalah seorang filsuf yang sangat kuat dengan filsafat politik, nilai-nilai kemanusiaan dll. Hobbes mengajarkan bahwa kalau seorang pemimpin harus berlaku seperti seorang pemimpin. Seorang pemimpin bangsa dan negara berhak untuk melihat masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai seorang pemmpin harus juga turut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Masyarakat itu jangan dibiarkan seperti sampah yang dibuang di tempat sampah. 

Presiden SBY adalah orang pertama yang melakukan dialog antara Jakarta dan Aceh. Dia yang orang pertama yang menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Aceh, melalui dialog. Sedangkan dengan Papua bagimana? Setiap kunjungan kerja (Kunker) Jokowi di Papua belum pernah melihat realitas yang terjadi tetapi Jokowi datang ke Papua hanya untuk mencari kepentingan tertentu. Sangat diragukan dengan kunjungan presiden Jokowi di PNG dan West Papua pada tangal 5-7 Juli 2023 kemarin. Presiden datang ke Papua itu juga pada malam hari  ketika itu OAP sudah tidur karena sudah malam. Apakah itu Presiden mau menambahkan konflik baru bagi OAP? Sebenarnya tidak  adil sebagai pimpinan bangsa dan negara. Kalau seorang pemimpin bangsa dan negara berkunjungan ke suatu kota atau daerah di wilayah kekuasaannya tertentu itu harus memiliki agenda-agenda atau tujuan yang  jelas. Kunjungan Jokowi di Aceh itu tujuannya sudah jelas bahwa di sana mau menyelesaikan masalah kemanusiaan yang terjadi di Aceh. Kunjungan Jokowi di Aceh juga sudah jelas bahwa persoalan di Aceh itu harus menyelesiakan malalui dialog. Bagi Aceh bagian itu Jokowi laur biasa tetapi dengan setiap kunjungan presiden di Papua bagimana. Apakah setiap kunjungan presiden di Papua itu melihat masalah kemanusiaan di Papua? Dan apakah presiden Jokowi juga akan melakukan dialog sama seperti yang pernah dilakukan oleh presiden SBY yang mampu menyelenggarakan Dialog Damai Antara Geragan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI ) pada tahun 2005 di Papua demi mewujudkan Visi Papua Tanah Damai yang menjadi harapan dan kerinduan terdalam semua mahluk yang tinggal dan hidup di tanah Papua? Jika tidak maka maka mau 1001 kali Jokowi berkunjung ke Tanah Papua tetap saja tidak akan pernah menghilangkan Papua dari wadah konflik, eksploitasi, kekerasan, pelanggaran HAM, deforestasi, singkatnya Genosida, Ekosida, Spiritsida dan Etnosida. Untuk apa dan siapa Jokowi berkunjung ke West Papua? Buat Papua jadi tanah Damai atau Ramai Konflik. Semoga Jokowi bisa “Mualaf” dari gelagat politik pencitraan yang sangat rajin dan lihai ia lakoni di Papua. Sebagai seorang yang tulen kejawaannya, Jokowi dan sekutunya sangat piawai main simbol, bahkan perkosa simbol-simbol Sakral dalam kebudayaan, tidak heran jika untuk menutup labirin konspirasi ekonomi politiknya di Pasifik Melanesia dan West Papua ia tega-teganya mempermalukan budaya masyarakat pengunungan Papua (Meepagoo dan Lapago). Sekali mau 1001 kali pun Jokowi dan sekutunya datang berkunjung ke Papua dengan otak dan watak yang satu dan sama tanpa ada terbesit sedikitpun niat untuk menciptakan Papua Tanah Damai maka selama itu juga kunjungan Jokowi itu bak Mengurai Benang Kusut atau seperti Menjaring Air, tetap akan hanya mentok sebagai Tong Kesong Nyaring Bunyi. Semoga tidak demikian untuk lawatan-lawatan kepresidenan berikutnya ke Papua, harapannya cahaya Papua Tanah Damai yang terpancar. (*)

)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.