Tahbisan Uskup OAP Rawan “Politik Pencitraan”

Dok: Uskup: Yanuarius Teofilus Matopai You

(Gereja sui iuris: Gereja Latin)

*Siorus Degei

Sudah bukan menjadi hal baru bahwasanya menjelang Pesta Pemilu Raksasa di Republik ini selalu saja lahir dan hadir para elite yang lihai memainkan Seni Kemunafikan, Mahir Merangkai Konspirasi Politik dan Doyan Memakai Wajah “tuhan” hanya demi meraup suaka politik berupa sarang koalisi dan massa suara. Mereka akan selalu dan senantiasa mencari basis-basis koalisi dan suaranya.

Mereka akan memakai jurus “Mony Politic”, “Hoaks”, “Nabi Palsu”, “Juru Selamat”, “Janji Manis”, “Pencitraan” dan lainnya. Semua wilayah, tempat, dan orang yang menjadi dapilnya akan mereka datangi dengan membawa segala macam “harapan-harapan usang” yang pada akhirnya hanya mentok sebagai jargon politik, visi dan misi paslon, namun nihil dalam wujud realisasi.

Sudah bukan menjadi tabiat dan habitat politis yang baru pula di republik ini jika menjelang Pemilu segala hal bisa dipolitisasi dan diakal-akalin, bahkan sampai hal-hal yang terbilang dan teramat suci.

Yang ada di benak para oligarki yang hendak memenangkan Pemilu Raksasa 2024 ini, entah sebagai Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, DPR, DPD dan lainnya adalah dan hanyalah insting atau naluri untuk menjadi Penguasa dan Pengusaha.

Mereka tidak peduli sama sekali terkait nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam lembaga-lembaga yang mereka datangi dan susupi. Mereka tidak peduli sama sekali terkait hal-hal sakral yang terkandung dalam bangunan Keagamaan, Gereja, Masjid, Pura, Wihara, Klenteng, Kampus, Lembaga Penelitian, Lembaga Kemanusiaan, Lembaga Ekologis dan komunitas-komunitas kategorial lainnya.

Mereka tidak pernah berpikir sama sekali terkait tentang kebaikan bersama (bonune commune), jika kebaikan diri sendiri, keluarga, suku, Partai, Agama, Wilayah Adat dan lainnya tentu menjadi prioritasnya. Bahwa ada “beban jasa, tenaga dan dana” yang mesti mereka lunasi pasca terpilih dalam perhelatan Pemilu 2024.

Tahbisan Uskup Baru Rawan “Politik Pencitraan”

Dari banyaknya ihwal yang rentan atau rawan terjangkit praktek politik pencitraan di Papua. Penulis mengerucutkan fokus penulisan hanya pada fenomena Menjelang Pentahbisan Uskup Terpilih Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilud Matopai You Pr pada Kamis 2 Februari 2023 di Gereja Katedral Kristus Raja Dok V, Kota Jayapura, Provinsi Papua mendatang. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Uskup Terpilih ini adalah putra asli Papua pertama yang menduduki jabatan sebagai seorang Uskup di tanah Papua setelah 128 lebih Gereja Katolik bereksistensi dan berekspansi.

Tentu itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Gereja Katolik Papua dan seluruh bangsa Papua, sebab rupanya kehadiran Uskup Asli Papua sejatinya bukan hanya menjadi harapan dan kerinduan umat Katolik Papua, tetapi hal serupa juga menjadi harapan dan kerinduan bersama bangsa Papua. 

Sebagai wujud nyata dari ungkapan sukacita umat, maka banyak hal positif yang dilakukan oleh umat secara spontanitas. Ada yang mengungkapkan rasa syukurnya itu dengan menganyam Noken Anggrek dengan bertuliskan Nama Uskup Baru. Ada juga kelompok umat dan beberapa Pastor Papua yang menuangkan rasa sukacitanya itu dengan menuliskan buku-buku. 

Ada kelompok umat juga yang antusias mengumpulkan dana secara tradisional, semisal Ebamukai yang dilakukan oleh Kelompok Suku Mee. Masih banyak lagi kesiapan umat yang dilakukan di Papua.

Rupanya pemerintah juga tidak mau ketinggalan dalam hiruk-pikuk kesemarakan umat Katolik Papua dalam menyambut Uskup Baru. Pemerintah Kabupaten Keerom, menyumbangkan dana senilai 1 Miliar plus 500 Juta serta 10 ekor Babi.

Pemerintah Walikota Jayapura juga menyumbangkan dana senilai 1 Miliar dengan beragam sarana prasarana dan atribut penunjang kegiatan.

Sejatinya gegap gempita yang dilakukan oleh Gereja Papua di atas itu terjadi pada takaran kewajaran. Bahwa memang karena itu berkaitan dengan harga diri orang asli Papua dan Papua pada umumnya, maka hal-hal mentereng seperti itu lumrah terjadi.

Namun ada beberapa ihwal kritis yang hendak penulis sentil di sini, yakni dengan subur dan maraknya politik pencitraan di Papua Menjelang Pemilu Raksasa 2024.

Penulis menyangsikan bahwa Perayaan Pentahbisan Uskup Baru ini sangat rentan dan rawan terjangkit Praktek Politik Pencitraan oleh para pablik figur yang mempunyai prestasi dan popularitas dalam masyarakat memanfaatkan momentum Perayaan Pentahbisan Uskup Baru ini sebagai ajang marketing politic.

Di mana mereka akan mensusupi kursi kepanitiaan dan kepengurusan guna mendirikan tembok koalisi politik sebagai basis dukungan suara.

Kita tidak bisa memungkiri dan menafikan bahwa menjelang Pemilu Raksasa 2024 ini akan ada banyak “Malaikat Tak Bersayap” berseliweran mencari suara dan suaka politik.

Tahun 2023 adalah peluang politik paling strategis guna mencuri start politik, bahkan bagi para oligarki yang profesional, mereka sudah mencuri start sudah sejak jauh-jauh hari. Ada yang sudah menyusupi Lembaga Intelektual, seperti Kampus, organisasi cendekiawan, lembaga penelitian, organisasi pemuda, organisasi perempuan dan anak, organisasi masyarakat adat, organisasi mahasiswa, bahkan Organisasi kontra pemerintah sekalipun yang berideologi bukan dari Pancasila.

Bukan tidak mungkin bahwa perayaan Pentahbisan Uskup Baru di Papua akan menjadi lahan subur bercokolnya Praktek Politik Pencitraan. Kita harus sadar dan paham bahwa Papua oleh Jakarta sudah dipotong-potong menjadi beberapa Provinsi Baru melalui kebijakan Daerah Otonomi Baru atau Pemekaran, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Barat Daya. 

Disampingnya ada beberapa Pemekaran Kabupaten yang akan dipersiapkan, diikuti dengan Pemekaran Distrik dan Kampung. Kita juga harus ingat dan paham bahwa dengan begitu akan banyak unsur Muspida yang akan dibentuk di daerah-daerah otonomi baru tersebut.

Tentunya itu adalah sebuah lahan kerja yang subur dan oleh karenanya akan terbuka pintu persaingan politik yang bukan kapalang di Papua menjelang Pemilu Raksasa 2024.

Barangsiapa lebih dulu menjemput bola, maka dialah yang akan mencetak gol di gawang lawan, tetapi sebaliknya jika ia lambat menyentuh bola, maka selesailah sudah riwayatnya. Hal semacam itu terjadi juga dalam percaturan politik pencitraan di Papua dewasa ini.

Akan ada banyak elite kartel dan oligarkis yang akan memanfaatkan semua momen apapun yang akan diselenggarakan di Papua guna mencari suaka politik dengan memakai tameng dan topeng kepalsuan dan kemunafikan.

Para elite kartel oligarki itu akan tampil selayaknya “Manusia Suci”, “Juru Selamat, “Pahlawan Kesiangan” dan rupawan Pinokio lainnya dengan menyodorkan ide-ide birlian di hadapan banyak orang.

Mereka tidak beda jauh dengan kaum Farisi yang raja munafik di era Yesus Kristus. Mereka juga tidak beda jauh dengan kaum sofis di era pra Sokratik. Mereka akan tampil sebagai “tokoh umat” yang sempurna dalam perayaan Pentahbisan Uskup Baru.

Mereka akan diberikan kesempatan untuk bicara oleh MC saat pengumuman dan ramah tamah di hadapan umat. Seakan-akan mereka berjasa besar, seakan-akan semuanya disetting dan didesain untuk mereka bergenetria dengan leluasa.

Konflik Papua Rawan “Politik Pencitraan”

Selain Perayaan Pentahbisan Uskup Baru pada Kamis 02 Februari 2023 dan Misa Pontifical/Misa Stasioner pada 04 Februari 2023, penulis melihat dan merefleksikan pula bahwa rentetan konflik bersenjata dan beberapa tragedi kemanusiaan di Papua mulai dari tahun 2021, 2022, dan kini 2023.

 Ini akan juga menjadi materi-materi kampanye yang menarik bagi para elite politik yang mempunyai kepentingan politik praktis dalam kancah Pemilu Raksasa 2024 mereka akan memanfaatkan isu dan wacana konflik yang pecah di Papua sepanjang tahun tersebut sebagai referensi atau sumber materi kampanye politik yang akan dimainkan di ruang publik.

Bahwa beberapa fenomena konflik yang terjadi di Kiwirok, Maybrat, Intan Jaya, Ndugama, Deiyai, Paniai, Dogiyai, Sorong, dan lainnya yang berujung pada konfrontasi kontak tembak antara TNI-PolRI dan TPN-OPM, Pembakaran Fasilitas Umum, Kantor, Kampus, Sekolah, Puskesmas, Kios, dan Rumah Warga Pendatang.

Juga berimplikasi pada gelombang pengunsian warga asli dan pendatang yang melangit jumlahnya, hingga korban nyawa manusia akibat gizi buruk terhadap bayi dan ibu hamil Penembakan Warga Sipil dan Pembunuhan Intelejen.

Rasanya kesemuanya itu menyimpan skenario tersendiri pula terkait politik pencitraan. 

Bahwasanya penulis menaruh beberapa kesangsian bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memproduksi api-api konflik tersebut guna mendapatkan kursi politik di daerah-daerah tersebut. 

Tentunya mereka itu berlatar belakang militer/ABRI. Jika mereka warga sipil, sudah barang tentu mereka mempunyai background atau backingan militer yang kuat dan ketat sehingga mereka mampu memberikan janji-janji perlindungan dan penjagaan bagi warga sipil, terutama warga pendatang.

Kita harus sadar dan paham bahwa kini melalui rentetan konflik yang terjadi, warga pendatang merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling dirugikan, sebab tempat mata pencahariannya dibakar habis. 

Bahwa penulis melihat dan merefleksikan ada semacam ikatan emosional kolektif yang cukup mengkristal di kalangan kaum pendatang di Papua yang datang mencari makan. Dan ini akan bermuara pada konflik horizontal tingkat akut antara kaum pendatang mix TNI-Polri melawan orang asli Papua.

Kita tunggu tanggal gunung es itu meletus saja atau mau menyikapinya secara bijak dengan mengadakan rekonsiliasi perdamaian antara kedua belah pihak sebelum terlambat ketika nasi benar-benar menjadi bubur.

Ikatan emosional kolektif itu mulai subur pasca Aksi Tolak Rasisme 2019 yang berujung anarkis dengan torehan kehancuran kota Jayapura dan Manokwari yang memasuki tingkat kronis.

Pasca itu, terjadi gelombang pengunsian warga amber/pendatang yang cukup besar juga dari Wamena menuju Jayapura lantaran amukan massa Tolak Rasisme di Wamena.

Lepas dari tahun 2019, konflik bersenjata mulai terjadi secara berkelanjutan di bumi West Papua, Kiwirok, Maybrat, Yahukimo, Nduga, Intan, Deiyai, Paniai, dan Dogiyai mulai menyalakan api kkonflik

Rentetan konflik itu memang pertama-tama menunjukkan eksistensi dan ekspresi nasionalisme dan patriotisme kepapuaan. Bahwa idelogis Papua Merdeka Harga Mati di Papua itu masih ada dan tidak akan mati hingga Papua benar-benar Merdeka.

Namun ihwal menarik yang hendak penulis tilik di sini adalah adanya bisnis pertahanan dan keamanan di balik fenomena konflik Papua belakangan itu.

Penulis menyangsikan bahwa nuansa konflik semacam ini akan dimanfaatkan oleh aparat pertahanan dan keamanan negara untuk melakukan upaya militerisme di Papua. Mereka akan masuk ke Papua dalam berbagai bentuk, teknik dan metode. 

Mereka akan datang secara langsung dengan memakai pakaian militer. Mereka juga akan datang dengan memakai pakaian Warga Sipil.

Mereka akan dengan dalam rupa petani, pedangan kaki lima, tukang ojek, sopir lintas, sopir truk, dan profesi warga sipil lainnya. Bahkan mereka juga akan datang dalam rupa pembuka agama dan pemuka masyarakat.

Aparat keamanan dan pertahanan bangsa ini akan mengisi dan mendominasi semua kursi Politik di Papua, terutama di daerah-daerah konflik tersebut.

Mereka akan memasang “orang dalamnya” guna mengatur jalannya roda pemerintahan di daerah-daerah berzona konflik di atas. Mengapa ini mereka lakukan?

Penting juga kita ketahui bersama bahwa daerah-daerah yang hingga hari ini masih berkecamuk itu tidak lain dan tidak bukan adalah surganya sumber daya alam Papua.

Bahwa itu adalah wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Sehingga sebenarnya konflik-konflik yang terjadi itu tidak lain dan tidak bukan pula adalah dan hanyalah strategi pengalihan opini, Pengiringan Massa Pribumi (Pengunsian) dan penguasaan lahan produksi demi mengamankan bisnis, saham dan divestasi pimpinan.

Bahwa para petinggi di republik ini, terutama di kalangan militer sudah mengantongi surat ijin dan saham untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam yang tersedia.

Dalam konteks Politik Pencitraan menjelang Pemilu Raksasa 2024 sebagaimana topik penulisan ini, penulis juga hendak menyampaikan pula bahwa rentetan konflik Papua belakangan ini akan menjadi “komoditas politik” yang akan mendatangkan trofi keuntungan yang melimpah ruah. Banyak elite politik akan membanjiri wilayah-wilayah konflik tersebut guna meraup suara dan suaka politik.

Beberapa Catatan Akhir

Melihat dan mereferensikan pesatnya dan maraknya praktek politik pencitraan yang terjadi terang-terangan di Papua menjelang Pemilu Raksasa 2024 ini, maka penulis hendak menegaskan beberapa hal yang kiranya bisa menjadi acuan bersama semua pihak yang mendambakan kedamaian sejati di bumi cendrawasih West Papua.

Pertama, Uskup Baru, Panitia Pelaksana dan Semua Pihak yang berpartisipasi di dalam Perayaan Pentahbisan dan Misa Stasioner awal februari 2023 mendatang untuk senantiasa mengantisipasi bahayanya “Beban Moril” di Balik “Politik Pencitraan” yang matak dimainkan oleh beberapa elite yang notabene memiliki “libido politik” di wilayah-wilayah Pemekaran Baru.

Jangan sampai momentum Kudus dan Bersejarah bagi Allah Alam, dan Leluhur Bangsa Papua dijadikan sebagai “Pasar Politik Praktis” yang penuh kotoran, bakteri, kuman dan bobrok kepentingan politik sesaat dan sesat.

Kedua, Konsekuensi logis dari apiknya politik pencitraan yang dimainkan oleh para elite kartel oligarkis adalah adanya “Beban Moril”. Sehingga sangat rawan jika suara dan aksi kenabian Uskup Baru tersalip “Beban Moral” yang teramat berat.

Hal ini semakin parah jika gelimang dan gelombang “beban moral” mengiring Uskup Baru ke dalam sangar kepentingan politik praktis tahun 2024.

Ketiga, Sebagai umat, sudah seyogyanya para elite dan Kartel oligarkis tidak memainkan politik pencitraan, melainkan sebaliknya apa yang dihibahkan itu tidak dilandasi motif dan Modus apapun dengan kata lain tidak ada istilah “Tidak Ada Makan Siang Gratis”.

Segalanya mesti dipersembahkan hanya demi memuliakan Nama Tuhan yang sudah menganugerahkan Uskup Asli Papua yang pertama.

Keempat, Kita juga berharap semoga melalui kehadiran Uskup Baru ini minimal rentetan konfrontasi konflik berkepanjangan di Papua itu dapat terminimalisir, bahkan ternihilisir dari ruang publik. Semoga Uskup Baru bisa memancarkan “Angin Sejuk” bagi wajah Gereja Katolik Papua yang tersalib konflik multidimensional menuju Spiritsida, Etnosida, Ekosida dan Genosida.

Kelima, Guna menetralisir dan menihilisir gesekan konflik horizontal antara kaum pendatang dan kaum pribumi di Papua yang kini mulai mengkristal, maka penulis melihat rasanya perlu ada Dialog dan Rekonsiliasi lintas Kerukunan Umat Beragama dan Keragaman Nusantara.

Hal ini mendesak penting sebab mana tidak, maka jangan juga kaget jika perang antara kaum pendatang bergabung bersama TNI-Polri pecah terjadi melawan kaum pribumi toh. Menjadikan Papua Sebagai Tanah Damai itu adalah panggilan Kritis dan Profetis bangsa Papua. (*)

(KWT/Admin)