Membongkar Kedok Busuk; Pemerintah dan TNI Polri NKRI di Tenggah Masyarakat Jayawijaya

Dok : Ist/ Membongkar Kedok Busuk; Pemerintah dan TNI Polri NKRI di Tenggah Masyarakat Jayawijaya. (Refleksi Sosial Filosofis)

Oleh: Lewi Pabika

“Dulu kami hidup baik disini. Agama datang dia duduk di saya punya paha, saya terima baik dan pemerintah datang, dia duduk di saya punya paha dan saya terima baik. Tapi nyatanya pemerintah dan agama menghancurkan saya punya kehidupan yang baik itu. Saya tidak bisa merasakan lagi situasi dulu” (Niko Lokobal, dkk, Papua Nyawene)

Ungkapan di atas merupakan refleksi seorang mama asal Kampung Asso-Lokobal-Kabupaten Jayawijaya. Ia mengungkapkan ketika diskusi tentang perbedaan situasi Wamena dulu dan kini yang sedang berlansung. Manarik ungkapan tersebut penulis hendak melihat situasi social pada umumnya di Papua dan khususunya di Jayawijaya, yang nyata sedang berada dalam situasi buruk. Di mana sekali lagi,“dulu pemerintah datang saya terima baik tapi mereka punya niat jahat”. Niat jahat tersebut salah satunya adalah hadirnysa DOB Provinsi Papua Pengunungan. 

Kehadiran Provinsi Papua Pengunungan (85 persen) membawa dampak buruk bagi masyarakat Jayawijaya. Masyarakat sadar akan dampak-dampak buruknya sehingga melakukan demostrasi penolakan pada 10 Maret 2022, namun karena permainan politik “para elit lokal atas kepentingan elit Jakarta” sehingga ditetapkan sepihak sebagai Provinsi Baru. 

Permainan politik tersebut terdapat sejumlah konsep yang diwancanakan oleh Pemda dan TNI Polri (pendekatan kekuatan militer). Salah satunya adalah melahirkan lahirkan konflik horizontal bagi masyarakat Jayawijaya (Asli). Sementara, masyarakat sedang bingung dengan realitas (masyarakat tanpa pemimpin yang baik dan benar). Sampai di titik di mana masyarakat bertanya, mau arahkan kami kemana, padahal ini kami punya rumah? Sebetulnya ada apa? 

Sebetulnya rentatan konflik besar-besaran mulai terjadi sejak 1977 yaitu peristiwa operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya yang memakan korban hampr ribuan orang asli Hubula (Neles Tebai, Dialog Jakarta Papua. 2011: 1). Kemudian, berjalanya waktu, mulai muncul, Wamena berdarah 2003, kemudian lagi ketika Jhon Ricard Banua dilantik sebagai Bupati Jayawijaya 18 Desember 2018, tahun 2019 munculnya rasisme di Wamena. Semata-mata Bupati bersama elit local dan pihak TNI Polri memasang sebuah rencana untuk menhancurkan Jayawijaya. Rencana tersebut terbukti melalui pembakaran kantor Bupati. Bupati dan TNI Polri memasak beberapa pemuda untuk membakar kantor Bupati, dan mulai terbakar dari ruang ekonom. Singkatnya dari dalam terbakar terlebih dahulu. Dalam persitiwa ini banyak warga non-Papua, Papua dan orang Wamena asli korban. Kebanyakan warga non-Papua korban adalah keluarga TNI Polri (Abdul, Group Facebook Info. 

Kejadian Kota Wamena, 18/11/2019). Abdul mengungkapkan dalam postingannya demikian “saya seorang anggota TNI, tapi keluarga saya begitu banyak yang korban, ini merupakan kegagalan saya dan bersama pihak keamanan untuk mengamankan masyarakat saya”. Berdasarkan ungkapkan ini, penulis melihat situasi sosial bahwa pihak TNI Polri (korban rasis) ada sebuah dendaman yang tersimpan di lubuk hati kepada masyarakat Jayawijaya asli sehingga mencari cara bagaiman untuk membalasnya. Jadi, penulis menemukan beberapa cara yaitu:  

Pertama, TNI Polri membiarkan masyarakat non-Papua membawa minuman keras di Kabupaten Jayawijaya. Seperti di Pasar Jibama, Potikelek, Sinakma, Hom-Hom, Jalan Irian, samping Mall, dan lain sebagainya. Demikian juga, minuman local (Balo) dan sudah diketahui oleh pihak TNI/POLRI namun membiarkan masyarakat untuk terus melakukan. Padahal dampak dari pada itu merusak kenyamanan dan kedamaian di lingkungan sekitar, terutama di pasar Jibama, Potikelek, Misi, Sinakma, Jalan Irian dan beberapa tempat lainnya. 

Kedua, seorang anggota TNI/Polri menyamar sebagai anak aibong, Mas Ojek, penjual Bakso, penjual miras, pemain togel, narik taxi dan lain sebagainya dengan memiliki motivasi lain yaitu membalas dedaman (peristiwa rasis). Sehingga banyak masyarakat yang terbunuh secara illegal/misterius. Misalnya, Pembunuhan di Pasar Potikelek pada 26/11/2022 (https://jubi.id/polhukam/22/26/2022), 14 September 2022, seorang pemuda bernama Birian Gombo di Wamena, Kompleks Wailani, di tangkap oleh Polisi, lalu dipukul sampai dalam keadaan kritis hingga meninggal dunia (Group Facebook, Info. Kejadian Kota Wamena, 14/9/2020).  

Ketiga, adalah ketika TNI Polri menelihat sebuah kelompok warga asli yang sedang melakukan mabuk-mabukan dan bermain togel tidak mengamankan secara manusiawi. Tetapi dipukul berdarah-darah bahakan taru pukul dibagian sasaran tubuh seseorang, hingga tak ada harapan lagi untuk hidup. Pada akhirnya ia meninggal dunia. Pihak keluarga korban tahu informasi terkait korban tersebut ketika korbannnya berada di rumah sakit umum Wamena. Keluarga menemukan korban dalam keadaan tak bernayawa/mayat. Misalnya, 21 Oktober 2022, peristiwa pembunuhan terhadap Daud Kurisi (Group Mesengger TPPOB, Hipirikobor, 21/10/2022, 12:23, WIT). Terkait kasus ini, keluraga korban, Wolo Doga mengungkapkan bahwa “ketika saya masuk di rumah sakit Wamena dan meliat sodara Daud, tidak ada bekas tikaman. Yang ada bekas pukulan di bagian samping belakang. Saya curiga bekas itu terlihat jelas bekas senjata” (Pamugi, Diskusi terkait kasus pembunuhan Daud, 31/12/2022, 21:34 WIT). 

Dan yang kelima, adalah wancana Pihak TNI Polri sedang memasang orang-orang tertentu untuk menjadi Intel Kampung (INTEKAM). Salah satunya adalah Patris Wetipo (Kepala Kampung Wo’ogi, Distrik Silo Karno Doga). Masyarakat Wo’ogi bercerita bahwa Patris adalah salah satu INTELKAM. Ia bekerja sama dengan pihak keamanan untuk membunuh masyarakat. Hal ini terbukti melalui peristiwa pembunuhan terhadap Saudara Otovianus Doga pada 12 Oktober 2022, di Wakfaga, Kampung Wo’ogi. Insiden tersebut terjadi pukul jam 12: 00 malam hari. Ketika ia dipenjaarankan, pihak keamanan bebaskan dia. Artinya dia dibebaskan untuk masuk keluar di Penjarah. Beberapa masyarakat asal kampung Wo’ogi melihat dia, sedang makan di salah satu warung makan di Jalan Irian” (Wo’ogi, diskusi bebas, 18/12/2022). Sewaktu penyelesain masalah pada 7 Januari 2023 di Polres Jayawijaya, tampak terlihat bahwa pihak keamanan jelas-jelas membela Patris Wetipo. Buktinya saat penyelesaian masalah sedang berlangsung, pihak keaman menyembunyikan Patris. Saat itu juga ada salah satu anggota yang mengatakan “lebih baik kami mengamankan satu jiwa daripada seribu jiwa”. 

Dari beberapa kasus diatas, penulis hendak memberikan satu solusi dan ajakan untuk melindungi Jayawijaya. Solusinya adalah masyarakat jangan tertipu dengan tawaran Pemda dan TNI Polri karena merekalah yang hendak melahirkan konflik horizontal bagi kita. Kedua, jangan jual tanah, ketika kita jual tanah distulah peluang bagi mereka. Sedangkan ajakan adalah pertama, kita harus bersatu untuk menyelamatkan marga kita, keluarga kita, tanah kita dan generasi kita dan jaga tunggu api sebagai warisan leluhur yang merupakan sumber hidup kita “Mari kita ke Pilamo”. (*)

(KWT/Admin)