![]() |
| Dok: Ist/Antara Panglima TNI dan Uskup OAP. (Siorus Degei) |
*Siorus Degei
Sepertinya Kesepakatan Jeda Kemanusiaan (KJK) di Papua selama enam bulan lalu yang pernah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM dengan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP ) tanpa pelibatan otoritas TNI-Polri dan TPNPB-OPM pada 15 November 2022 tidak membuahkan apa-apa di Papua. Quo Vadis Jeda Kemanusiaan?
Jika Tim Jeda Kemanusiaan itu ada atau masih “bernadi, berdenyut dan bertaji” kenapa tidak ada ihwal jera dan Oase yang tercipta di Papua? Buktinya gejolak Papua terus menerus terjadi layaknya Gempa Bumi di awal tahun 2023 di Jayapura?
Masih ada kasus penembakan, pembunuhan, pengunsian, pembakaran, kontak tembak dan lain-lain hingga hari ini? Quo Vadis Jeda Kemanusiaan? “RIP” Jeda Kemanusiaan?
Jika Tim Jeda Kemanusiaan masih “bernafas dan hidup ” barangkali Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Jajarannya tidak mungkin cape-cape banting setir guna menerawang pendekatan resolusi konflik Papua.
Bahkan tidak mungkin juga Uskup Terpilih Keuskupan Jayapura, Yang Mulia Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You bicara tegas terkait pendekatan kemanusiaan di Papua.
Tanggal 2 Februari 2023 akan terpatri dalam persada sanubari sejarah peradaban bangsa Papua sebagai momentum paling bersejarah. Sebab pada detik, menit, jam, hari, Minggu, Bulan dan Tahun itu setelah berziarah dalam doa Ratapan selama 182 tahun akhirnya seorang anak bumi Papua dipilih oleh Otoritas Kepausan untuk memegang tongkat kegembalaan Keuskupan Jayapura sebagai Uskup Ke-4 dan Uskup Pertama Orang Asli Papua.
Percakapan terkait Uskup Baru Keuskupan Jayapura yang adalah putra terbaik Papua itu sempat menghiasi ruang publik Papua. Sejak diumumkan sebagai Uskup Terpilih Keuskupan Jayapura oleh Paus Fransiskus I melalui Uskup Emeritus Mgr. Leo Laba Ladjar OFM pada Sabtu 29 Oktober 2022.
Jika kita tengok pengumuman Uskup terpilih itu terjadi pada saat Bangsa Papua sedang dirundung berita duka atas kepergian beberapa tokoh patriot, nasionalis dan martir bangsa Papua.
Mereka diantaranya adalah Frater Paul Zode Hilapok (Calon Imam Keuskupan Jayapura), menghembuskan nafas terakhir pada Minggu 23 Oktober 2022. Leoni Tanggahma (Tokoh Pejuang Perempuan Papua Barat Merdeka), menghadap Sang Khalid pada Jumat 07 Oktober 2022. Filep Karma menghadap Sang Pengada pada 1 November 2022. Dan Jonah Wenda (Organisator sejati dan tokoh WPNCL), meninggalkan lembaran perjuangan pembebasan bangsa Papua pada Senin 10 Oktober 2022.
Puji Syukur sebab di tengah rentetan berita duka secara bertubi-tubi dan menguncam nurani dan naluri Perjuangan Perwujudan Damai di Papua itu hadir Oase atau Angin Sejuk di tengah-tengah hati bangsa Papua, yaitu terpilihnya Uskup Asli Papua pertama, Pastor Yanuarius Teofilus Matopai You Pr, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.
Dengan terpilihnya Sang Matopai dari Tage Biru, Paniai-Papua itu maka semacam membangkitkan gairah dan roh bangsa Papua yang saat ini hampir pupus termakan kabar nestapa yang rupanya nihil digubris Tim Jeda Kemanusiaan.
Pada penulisan kali ini penulis hendak menakar dua treatment atau konsep pendekatan Resolusi Konflik Papua yang diinisiasi oleh Panglima Baru TNI Yudo Margono dan Uskup Baru Keuskupan Jayapura, Yang Mulia Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You.
Penulis melihat dan merefleksikan bahwa teramat menarik untuk membedah dua konsep resolusi konflik Papua yang hendak dicapai oleh dua sosok pemimpin anumerta di dalam masyarakat itu. Keduanya sama-sama “Tenaga Baru” yang hendak tampil di dalam percaturan konfrontasi konflik Jakarta-Papua atau Papua-Jakarta yang sudah berumur 60-an tahun itu.
Keduanya, entahkah itu Panglima TNI Yudo Margono dan Uskup Matopai tentunya memiliki etikat yang baik guna menciptakan Papua Tanah Damai. Tentu pula bahwa dua treatment tersebut baik adanya dalam perspektif masing-masing baik dari kalangan Angkatan Bersenjata “Jasmani” dan Anggkatan Bersenjata “Rohani”. Sehingga dua iktikad baik dari kedua tokoh itu mesti kita apresiasi dan doksoligikan.
Penulis tidak hendak menyudutkan satu pihak dan mengidolakan satu pihak. Penulis juga tidak akan berlaku “diskriminatif” atau “main tebang pilih” dalam menarik pelatuk argumentasi, intepretasi dan konklusi. Namun lebih dari itu penulis hendak meletakkan dikotomis dan distingsi dua treatment tersebut secara realistis dan objektif dalam satu dialektika yang sehat.
Bahwa penulis hendak menakar dan mengukur integritas dan konsistensi dua variabel resolusi konflik tersebut. Apakah gen dan DNA dua resolusi konflik Papua itu kena konteks kompleksitas konflik Papua atau tidak? Apakah diagnosa konflik Papua sesuai dengan dua variabel resolusi konflik yang hendak disodorkan oleh kedua belah pihak?
Kembali lagi bahwa memang patut kita akui bahwa dua pendekatan Resolusi Konflik Papua yang hendak didorong oleh Panglima TNI Yudo Margono dan Uskup Matopai itu adalah baik dan benar menurut kategori-kategori dan pendasaran-pendasaran yang diambil oleh kedua belah sebagai picakan afeksi dan refraksi, juga mungkin analisis-analisis teoritis konsepsional dan kontekstual.
Namun penulis merasa penting untuk mengangkat keduanya ke ruang publik agar secara analitis, Kritis dan objektif kedua konsep dan mekanisme tersebut dibedah secara gamblang demi pemahaman bersama, kebaikan semua pihak dan perdamaian semua orang.
Pendekatan Resolusi Konflik Papua Ala Panglima TNI Yudo Margono
Pihak keamanan dan pertahanan bangsa ini telah memetahakan Papua ke dalam tiga zona konflik lengkap dengan metodelogi pendekatan konfliknya. Ada wilayah dengan tegangan konflik dan tingkat kerawanan tingkat tinggi, sedang dan rendah.
Wilayah dengan tingkat kerawanan tingkat rendah akan mendapatkan sentuhan pendekatan Soft Approach. Wilayah dengan tingkat kerawanan tingkat sedang Culture Approach.
Dan terakhir wilayah dengan tingkat kerawanan tingkat tinggi akan mendapatkan sentuhan pendekatan akan mendapatkan sentuhan pendekatan hard approach.
Tiga Pendekatan Resolusi Konflik Baru yang hendak digalakkan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajarannya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI. Tiga Pendekatan Baru tersebut dipaparkan dalam Rapat bersama Komisi I DPR selama sekitar 6 jam.
Rapat berlangsung dari pukul 10.02 WIB hingga 16.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Laksamana Yudo didampingi oleh KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan Wakasad Letjen Agus Subiyanto. Adapun tiga pendekatan baru tersebut;
Pertama, Pendekatan Soft Approach. Pendekatan melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial.
Kedua, Pendekatan Culture Approach. Pendekatan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kepemudaan. Ini khusus untuk daerah-daerah yang dinilai tingkat keamanannya masih kondusif.
Ketiga, Pendekatan Hard Approach. Yaitu pendekatan operasi yang tegas. Artinya, apabila menghadapi situasi dengan kelompok kriminal bersenjata maupun separatis teroris, Panglima TNI Yudo Margono beserta jajarannya akan melaksanakan operasi dengan tegas, dengan bersenjata. Namun pada akhirnya akan dibawa ke ranah yudikatif (hukum).
Kira-kira apa ihwal subtil yang melatarbelakangi langkah Panglima TNI ini? Kita mengetahui bersama bahwa sepertinya Panglima Yudo Margono sudah tidak percaya lagi dengan Kesepakatan Jeda Kemanusiaan Papua yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan United Liberation Movement for Papua (ULMWP) atau organisasi kemerdekaan Papua di Jenewa, Swiss pada 11 November 2022.
“Kita tahu kan kemarin dinyatakan jeda kemanusiaan? Masih ada pembakaran, penembakan, masih ada kontak tembak. Masyarakat sampe waktu itu mengungsi ke bandara. Ini siapa kira-kira yang menjamin jeda kemanusiaan?” Ucap Yudo, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230203014314-12-908354/panglima-tni-tak-percaya-kesepatakan-jeda-kemanusiaan-di-papua, 05/02/2023).
Pendekatan Resolusi Konflik Papua Ala Uskup Matopai
Paus Fransiskus telah mengumumkan Pastor Yanuarius Teofilus Matopai You sebagai Uskup Jayapura pada tanggal 27 Oktober 2022. Sebelumnya, Mgr Leo Laba Ladjar menjabat sebagai Uskup Jayapura sejak ditahbiskan pada 29 Agustus 1997.
Kurang lebih, Istilah “Maatopai” berasal dari bahasa Mee dan terdiri dari tiga suku kata, “Maa”, “Too”, dan “Pai”. Pertama “Maa”, artinya “Kebenaran”. Kedua “Too”, artinya “saja”. Terakhir “Pai”, artinya “Melahirkan”.
Sehingga, “Maatopai” dimaksud kepada “orang yang melahirkan Kebenaran saja”. Kalau ibu hamil bisa melahirkan anak manusia, maka “Matopai” adalah “orang yang melahirkan Kebenaran saja dari dirinya melalui Sabda dan Karya, Kata dan tindakan”. Pendeknya, Matopai adalah Laki-laki Pencari, Pejuang Kebenaran. Nama ini hendaknya menjadi jiwa (nomen est omen) di keuskupan lokal.
Penulis sengaja mendeskripsikan nama Adat Uskup OAP Pertama tersebut sebab sedikit banyak nama itu yang beliau maklumi dan renungi selama menjalani perziarahan imamat sucinya. Sebab sebagia Matopai beliau tetap akan tampil sebagai sosok pejuang kebenaran di Papua pada umumnya dan di Keuskupan Jayapura lebih khususnya.
Ada beberapa ihwal penting yang disampaikan oleh Uskup Matopai pasca ditahbiskan;
Pertama, Misi pertamanya ialah menjaga persatuan di antara para pastor dalam umat Katolik di seluruh wilayah keuskupan Jayapura tanpa melihat perbedaan. Keuskupan Jayapura terdiri atas empat wilayah dekanat, yaitu Pegunungan Papua di Wamena, Jayapura yang mencakup hingga Sarmi, Keerom, serta Pegunungan Bintang.
Kedua, Misi lainnya ialah bersinergi dengan umat beragama lain, pemerintah, lembaga sosial, serta aparat TNI dan Polri. Yanuarius juga membawa misi kemandirian dalam keuangan. Selain itu, dia akan membangun gereja dengan ciri khas kebudayaan Papua, baik dari sisi sarana, lagu, maupun bahasa. Ada juga rencana menggelar kelas pendidikan adat di setiap sekolah Katolik.
Ketiga, Yang Mulia Uskup Matopai juga mengeluarkan Tujuh Buah Larangan; Stop Jual Tanah Adat; Stop Bergantung pada bantuan uang dan beras raskin; Stop mengonsumsi minuman keras, menghisap Aibon, ganja, narkoba dan perjudian; Stop berhubungan seks sembarangan; Stop memecah belah; Stop melakukan tindak kekerasan dan kejahatan; Stop mengancam nasib dan masa depan generasi penerus.
Keempat, selain Tujuh Buah Larangan Yang Mulia Uskup Matopai juga menandaskan Tujuh Buah Ajakan; Hidup dari tanah ada; Hidup dengan berkebun, beternak, berburu, bernelayan dan berusaha; Hidup tanpa minuman keras, lem Aibon, ganja, narkoba dan perjudian; Hidup tanpa melakukan hubungan seks di luar nikah; Membangun keluarga sehat untuk melahirkan dan menyiapkan generasi penerus untuk menjadi ‘garam dan terang dunia (tanah Papua)’, (https://wagadei.id/2023/02/03/7-pokok-seruan-larangan-dan-7-pokok-ajakan-uskup-jayapura/, 05/02/2023).
Jika kita tilik secara saksama maka kita akan melihat sumbu semangat dialog dan rekonsiliasi yang terselubung di balik Tujuh Buah Larangan dan Ajakan yang diimbau oleh Yang Mulia Uskup Matopai. Empat Poin tersebut juga merupakan satu senyawa resolusi konflik Papua yang setarikan nafas hemat yang Uskup yang mengunakan Motto Ego Vobiscum Zum yang berarti ’Aku Menyertai Kamu’. Moto itu diambil dari Pasal 20 Ayat 28 Injil Matius. Dengan memilih moto itu, Uskup Matopai meyakini Tuhan selalu menyertai dan melindunginya dalam melaksanakan tugas di Keuskupan Jayapura.
Beberapa Penegasan Pokok
Kita sudah berlayar bersama dalam pikiran Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Uskup Matopai di atas. Tentu perlu kita tegaskan kembali bahwa kedua treatment resolusi konflik Papua yang ditelurkan oleh kedua pimpinan yang merepresentasikan kekuatan jasmani dan rohani di atas itu adalah baik dan sudah tepat berdasarkan paradigma dan logika. Penulis melihat adanya inisiatif positif dari kedua belah pihak untuk Mewujudkan Papua Tanah Damai. Bahwa baik Panglima TNI Laksamana Yudo Margono maupun Uskup Matopai keduanya sama-sama punya hati dan kerinduan besar melakukan pendekatan humanistik di Papua. Sehingga penulis melihat beberapa ihwal berikut ini penting diperlukan;
Pertama, terkait resolusi konflik Papua penulis melihat bahwa dengan semangat penyelesaian konflik Papua yang bersemi, terutama di kalangan Kombatan bersenjata Negara (TNI-Polri).
Maka sudah seyogyanya ide cemerlang yang sudah ditemukan oleh Almarhum Pater Dr. Neles Kebadabi Tebai terkait Dialog Damai itu bisa dilirk dan ditilik kembali oleh kedua belah, baik Panglima TNI Laksamana Yudo Margono maupun Uskup Matopai serta semua pihak dan oknum yang punya harapan dan kerinduan Papua Tanah Damai.
Bahwa penting menjadi catatan bersama bahwa Dialog Damai yang sudah digagas secara apik oleh Mediang Pater Neles Tebai itu teramat sangat urgent dan relevan direalisasikan di Papua.
Dengan begini maka dengan sendirinya Tiga Pendekatan Resolusi Konflik ala Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, yakni Sotf Approach, Culture Approach dan Hard Approach juga Pendekatan Resolusi Konflik Ala Uskup Matopai itu tidak mustahil untuk teraplikasi dan terimplementasi.
Kedua, Tim Jeda Kemanusiaan yang sedang vakum atau “mati surih” perlu bangun dan bangkit seraya bergandengan tangan bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Uskup Matopai guna sama-sama mempersiapkan forum Dialog Damai antara pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Papua di Papua untuk duduk bersama berdasarkan atau bersumberkan konsep dan mekanisme Dialog Damai Jakarta-Papua atau Papua-Jakarta yang sudah dirintis oleh Mediang Pater Neles Tebai sebagai “Kebadabi” (Bhs. Mee; Pembuka Pintu/Jalan) Tabir Tirani Pendekatan Resolusi Konflik Papua yang sejati.
Ketiga, Berharap agar ada sesuatu yang baru dan baik yang terjadi di Papua melalui Kiprah dan karya bersama semua pihak dan oknum yang punya iktikad baik baik bagi Papua sebagai Tanah Damai.
Semoga sinar Konsistensi Dialog dan Rekonsiliasi mampu menjadi Oase dan fajar timur yang bening bagi wajah konflik Papua yang berkepanjangan. (*)
(KWT/Admin)

0 komentar: