Pemikiran John Locke, Impilikasinya bagi Papua

 

(Dok: Ist/Sebuah Refleksi Filosofis)

Yulianus Kadepa*

John Locke dilahirkan pada 29 Agustus 1632 di Wrington, Somerset, Inggris dan meninggal pada 28 October 1704 di High Laver, Essex. Dia seorang filsuf empiris yang mempunyai pengaruh politik pada kelompok pencerahan Eropa dan pada Konstitusi USA, 1776. Ia memiliki pemikiran politik yang selaras dengan tokoh dari Royal Society (organisasi ilmiah Inggris) seperti Robert Boyle, dan Sir Isaac Newton.

Awal hidupnya ditandai dengan perang sipil Inggris antara Raja Chales I dan Parlemen. Ayahnya yang adalah seorang pengacara adalah pendukung kelompok parlemen. Hal ini menyebabkan Locke menolak pandangan bahwa raja memiliki kekuasaan yang bersifat Ilahi. Setelah perang sipil berakhir (1646), Locke pergi ke sekolah yang terkenal waktu itu, Westminster (1647). Di sekolah ini, Locke belajar bahasa Latin, Yunani, Ibrani, Arab, matematika dan geografi. Di sekolah ini ia terpilih sebagai mahasiswa berprestasi dari kerajaan dan mendapat kehormatan akademis yang berdampak pada keuntungan finansial yang membuatnya dapat membeli sejumlah buku. Meskipun berprestasi, ia tak menyukai sekolah berpola asrama yang amat menekankan hukuman fisik. Dalam bukunya Some Thoughts Concerning Education (1693), ia mendukung tutor pribadi sebagai pendidik untuk remaja. 

Pada tahun 1652, saat berusia 20 tahun, Locke masuk University of Oxford. Baginya kurikulum S1 membosankan dan tidak memantik semangat belajar. Karena sekolahnya masih memfokuskan perhatian pada logika Aristoteles dan mengabaikan sains modern waktu itu yang sudah dikembangkan Francis Bacon (1561–1626), René Descartes (1596–1650), dan filsuf alam lainnya. Namun Locke membacanya juga. Selain itu ia berkontak dengan beberapa pengacara, astronom, fisikawan dan teolog. Tambahan lagi, ia mengikuti kuliah di bidang kedokteran. Kedokteran ini banyak mempengaruhi hidupnya di kemudian hari. Bahkan ia pernah membuat riset tentang darah manusia. Ia tamat S1 pada 1656 dan melanjutkan masternya dalam dua tahun berikutnya hingga ia diangkat sebagai salah satu mahasiswa kehormatan di universitas. 

Karena restorasi pada 1660 di Kerajaan Inggris, terjadi perubahan besar di bidang kebebasan, ilmu pengetahuan, serta semangat keagamaan yang baru. Locke tidak nyaman dengan hal ini. Ini tergambar dalam karya politik tentang pemerintahaan pada 1660. Ia memilih model yang konservatif yang menekankan stabilitas poitik dan keterlibatan negara dalam hal keagamaan, yang kemudian dirubah kembali dalam karyanya tentang pemerintahan pada 1689.

Pada 1663 Locke diangkat sebagai pengawas studi dan disiplin serta mengajar beberapa kuliah pada level S1 di Oxford. Ia menghasilkan karya Hukum Alami (dipublikasikan 1954). Ini adalah bentuk awal dari filsafat politiknya dengan ide dasar tentang hukum alam dan hukum moral alamiah serta epistemologinya yang empiristis.

Pada 1666 Locke berkenalan dan bekerja sebagai dokter pada Anthony Ashley Cooper, yang kemudian menjadi pangeran dari Shaftesbury. Di sini ia membuat draft karyanya tentang toleransi dan juga terlibat dalam mengadakan operasi pada sang pangeran. Pada 1668, Locke menjadi anggota penuh dari Royal Society (lembaga riset ilmiah Inggris) dan membuat riset medis. Ia juga diangkat sebagai sekretasi yang bertugas untuk membentuk koloni di Caroline, Amerika Serikat, yang mana ia membuat draft konstitusi. Di dalam kesibukan ini, ia tetap mengembangkan kontak dengan teman-teman untuk mengembangkan filsafatnya. Pada 1689 ia mengerjakan esai tentang Pengertian Manusia. Karena pangeran Asley tidak disukai oleh raja, dan keamanan Locke terancam, pada 1675, Locke pergi ke Prancis. Saat itu juga ia sudah mendapat gelar sebagai sarjana kedokteran. Ia tinggal di Prancis selama empat tahun hingga 1679. Ia banyak bergelut dengan dunia kedokteran dan filsafat Prancis. 

Pada 1683, Locke mencari keamanan di Belanda karena pangeran Asley gagal menyatukan parlemen dan kerajaan sehingga hidupnya terancam. Pada era ini Locke menghasilkan karya politiknya, Dua Traktat tentang Pemerintah (1689). Memang ditulis sebelum ke Belanda, karena traktat ini merupakan jawaban terhadap situasi politik di Inggris saat itu. Traktat politiknya ini disemangati sifat religius. Di dalam hidupnya ia menerima keberadaan Tuhan pencipta dan manusia adalah hamba Tuhan dalam keutamaan. Manusia diciptakan dengan tujuan tertentu. Manusia harus hidup sesuai dengan hukum tertentu sehingga dapat memperoleh warisan keselamatan abadi. Untuk itu Tuhan menganugerahkan pada manusia intelek dan kemampuan lainnya untuk mewujudkan hal ini. Akal harus dipakai untuk mencari Tuhan, menemukan hukumnya dan kewajiban yang menyertainya. Darinya manusia akan memperoleh hidup yang sukses dan bahagia. Melanggar janji selaras dengan melanggar hukum alam, yang adalah hukum Tuhan. Hukum lain dapat diketahui hanya lewat pewahyuan. Meskipun demikian ia selalu bermusuhan dengan Katolik karena ia tak mengakui sifat khusus paus yang tak dapat salah, dan otoritas Roma mengancam kedaulatan Inggris. 

Dari dua traktat di atas, traktat pertama bertujuan untuk menyikapi pandangan dari seorang ahli politik Sir Robert Filmer, yang dalam karyanya Patriarcha (1680) menjelaskan tentang hak Ilahi sang raja. Bagi Locke ini bertentangan dengan pandangan umum. Pandangan ini kemudian diterima dan hak Ilahi raja mulai tak dilihat secara serius di Inggris sejak 1688. Traktat kedua berisi filsafat politiknya yang dimulai dengan meletakan dasar tentang kekuasaan politik. Kekuasaan ini dikatakannya sebagai, “sebuah hak untuk membuat hukum-hukum dengan hukuman tertinggi, kematian dan akibatnya hukuman-hukuman yang lebih ringan untuk menata dan menjaga hak milik dan menggunakan kekuatan komunitas dalam mengeksekusi hukum demikian dan dalam mempertahankan kesejahteraan bersama dari serangan asing dan semua ini adalah demi kebaikan bersama.” Jabaran dari kekuasaan politik ini diperlihatkan dari perspektif perkembangan sejarah dari negara alami, kontrak sosial dan perlindungan terhadap hak milik. 

Di akhir hidupnya Locke berada di Belanda hingga raja James ditumbangkan dalam revolusi glori (pelarangan terhadap James II, saudara dari Raja Charles II untuk menjadi raja Inggris karena dia beragama Katolik dan membawa William II dan Mary II yang protestan ke tahta). Pada Februai 1689, ua kembali bersamaan dengan akan dikukuhkan putri oranye sebagai ratu Mary II. Setelah itu ia terlibat aktif dalam dunia politik. Ia terlibat dalam menyusun English Bill of Rights. Dia ditawarkan menjadi diplomat tetapi ia menolak. Karena kesehatannya menurun, ia memilih tinggal di High Lever, Essex. Ia terus merevisi karya-karyanya. Ia meninggal dan dikuburkan di sini.

Karya-karyanya

Karya yang paling substantif adalah essai tentang, Hukum Alam, ditulis ketika mengajar di Oxford pada 1667. Karyanya yang paling terkenal essai tentang, Pengertian manusia (1671). Ia juga menulis, Dua Traktat tentang Pemerintahan yang diterbitkan padal 1689. Buku-buku ini diterbitkan secara anonim. Surat tentang Toleransi, diterbitkan pada 1689. Pengalamannya di berbagai negara membuatnya berpikir bahwa pemerintah harus lebih toleran dengan keragaman agama. Di bidang teologi dia menulis tema Kemasukakalan dari Kekristenan (1695).

Selain itu terdapat karya-karya yang tidak termasuk filsafat politik atau epostemologi, Beberapa Pemikiran Mengenai Pendidikan (1693). Ini berisi Pendidikan menjadikan seorang manusia dewasa yang memerlukan pendidikan keutamaan, kebijaksanaan dan sikap yang tepat sebelum pendidikan pengetahuan. Pendidikan mental perlu diperlengkapi dengan ruang lingkup kegembiraan seperti rekreasi dan olahraga. Ia juga menulis tentang, Kemasukalan Kristiani (1695) yang berpusat pada gagasan bahwa setiap orang harus memiliki kemampuan untuk memahami kewajibannya dan memperoleh keselamatan dengan bantuan kitab suci.

Pemikiran Dasar

Dalam menjawab rasionalisme Eropa Kontinental pada awal hingga pertengahan abad ke-17, John Locke menyusun, An Essay Concerning Human Understanding (1689), sebuah gagasan berpengaruh. Di dalamnya dia berpendapat bahwa pengetahuan yang bisa didapat manusia bersifat a posteriori, artinya didasarkan pada pengalaman. Locke terkenal dengan pernyataan bahwa pikiran manusia tabula rasa, sebuah ‘kertas kosong’ atau “white paper,” Pengalaman dari kesan inderawi ditulis. Dalam bidang politik Locke dikenal secara paling baik sebagai pendukung pemerintahan terbatas. Dia menggunakan teori hak-hak alami untuk menegaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban pada warga, berkuasa secara terbatas serta dapat ditumbangkan rakyat dalam kondisi tertentu. Dia juga memberikan argument yang kuat yang menyetujui toleransi agama.

Hal-hal ini merupakan topik yang penting dalam membicarakan filsafat dari John Locke. Sebelum membahas hal -hal ini pertama-tama kita perlu mengetahui tentang pemikiran utama adalah epistomologi, filsafat politik, hak milik, toleransi, ketiga pemikiran ini penulis menjelaskan tentang perefektif martabat manusia Papua 

Epistemologi

Karya tentang epistemologi terdapat dalam essai tentang, Pengertian Manusia (1689). Karya ini berisi teori idea, kualitas primer dan sekunder, identitas personal, hubungan idea-idea (pengetahuan dan bahasa). Buku ini dimaksudkan untuk membersihkan pengetahuan dari idea-ide tak berguna dari hal-hal skolastik yang menghambat pengetahuan seperti bentuk substansial dan jiwa vegetative. Sebagai sebuah pengetahuan baru yang menentang pengaruh skolastik-Aristoteles, Locke memberi pijakan yang baru pada pengetahuan. 

Pengetahuan berasal dari pengalaman. Sebelum adanya pengetahuan pikiran kita seperti kertas kosong, yang kemudian diisi dengan pengalaman indrawi. Tak ada idea di dalam pikiran. Idea harus dijelaskan berdasarkan asalnya. Karena itu ia berbicara tentang sumber pengetahuan. Sumber itu adalah pengalaman dan refleksi. Pada bagian kedua, buku ini, pengalaman dibaginya menjadi pengalaman inderawi atau sensasi dan pengalaman batiniah/refleksi. Dua pengalaman ini berhubungan sebab pengalaman indrawi menghasilkan gejala psikis yang akan ditanggapi oleh pengalaman batiniah. Dengan sadar pengalaman batiniah merefleksikan gambaran inderawi itu dengan mengingat, menghendaki dan meyakini.  

Gagasan berasal dari dua pengalaman di atas. Gagasan atau idea merupakan objek di hadapan pikiran. Artinya ide menghasilkan representasi fisik pada kesadaran. Berdasarkan sumber gagasan/idea dibedakan menjadi gagasan sederhana dan kompleks. Yang sederhana berasal dari pengalaman indrawi tanpa keterlibatan rasio. Gagasan kompleks adalah penggabungan berbagai gagasan sederhana dan kompleks. Gagasan kompleks dapat dianalisa, dibagi ke dalam gagasan sederhana, adalah setiap orang memiliki martabat kemanusiaan yang adil dan beradap dalam kehidupannya. Orang Papua sangat dilukai oleh konial Indonesia karena ide yang disampaikan oleh orang Papua diinjak-injak bahkan penjajah dan berkonfik di atas negeri sendiri. Dari sini filsafat berfungsi untuk menganalisa makna istilah dengan merujukkannya pada idea yang memunculkannya. Analisa ide kompleks melatari kelahiran filsafat analitik di Oxford dan Cambridge pada abad ke-20 dan negara berbahasa Inggris.  

Gagasan sederhana dibagi menjadi kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer adalah kualitas esensial suatu objek. Tanpa kualitas primer, sebuah objek tak akan menjadi sesuatu. Kualitas primer mencakup ukuran, bentuk, berat dan kepadatan. Ide dari kualitas primer mirip dengan benda itu sendiri. Misalnya ide manusia Papua untuk menyampaikan kedamaian Papua sama artinya namun bertindak masing-masing demi mewujudkan kebenaran diatat tanah sendiri.

Locke berbicara tentang identitas personal. Apakah seseorang yang dijumpai sekarang sama dengan dia beberapa hari lalu atau beberapa tahun yang lalu. Locke dengan cukup hati-hati membedakan kesamaan pribadi dari kesamaan tubuh dan manusia. Kesamaan tubuh mengandaikan tubuh. Kesamaan manusia mengandaikan kelangsungan hidup. Tetapi kesamaan pribadi mengandaikan kesamaan kesadaraan. Orangnya tetap sama dengan waktu lalu jika orang memiliki ingatan tentang pengalaman sadar pribadi yang lebih awal.

Pada buku II dari Traktat II, Locke juga berbicara tentang asosiasi idea. Dalam pikiran kita sebuah idea kerap mendatangkan atau dihubungkan dengan idea lain. Ini terjadi berulang-ulang meskipun kadang-kadang keduanya tak memiliki hubungan logis. Kebiasaan yang membentuk sebuah ide dihubungan secara psikologis dengan idea lain. Ini juga berdampak pada pendidikan, menurut Locke. Misalnya idea kebaikan dihubungkan dengan penghargaan. Ide pelanggaran dihubungkan dengan hukuman. Hal ini di Papua sangat di sayangi karena menyapaikan pendapat persoalan di Papua oleh orang Papua demi kebenaran ia akan hukum mati bahkan masuk penjara bertahun-tahun.

Pada buku III dari Traktat II, Locke membahas tentang bahasa. Ia memulai dengan sederhana menuju ke yang kompleks. Kata-kata berfungsi sebagai ide di pikiran pengguna. Kata-kata ini adalah sarana komunikasi pikiran pirbadi pada yang lain. Sejumblah besar kata merujuk pada sejumblah besar benda partikular sekaligus. Kata adalah label pada idea tentang hal individual dan idea pada umumnya. Bahasa adalah ide, ide adalah bahasa, maka orang Papua selalu megajak kepada kolonial Indonesia harus berdialog antara Papua dan Jakrta yang lebih jelas adalah dalam bukunya Pastor Neles Tebai berjudul: Dialog Jakarta-Papua sebuah peresfektif Papua. Masalahnya jika yang ada ialah benda tunggal dari mana idea umum berasal? Ia berasal dari abstraksi terhadap hal tunggal. 

Dalam buku IV dari Esei Locke berbicara tentang kodrat dan jangkauan pengetahuan manusia. Dalam pengetahuan, adalah mungkin untuk mengetahui bahwa putih bukan hitam ketika orang tahu idea tentang putih dan hitam secara bersamaan. Tak mungkin untuk mengetahui bahwa sebuah batu yang kemudian orang jatuhkan akan jatuh atau sebuah gelas berisi air akan memuaskan dahaga, meskipun orang mengharapkan demikian, melalui asosiasi idea, bahwa ia akan demikian. Semua ini hanyalah kemungkinan, bukan pengetahuan. Prediksi itu sangat penting dalam hidup, tetapi ini bukan pengetahuan yang sejati. Namun ada pengetahuan langsung. Ia setuju dengan Descartes bahwa orang tahu dirinya tanpa harus membuktikannya pada saat dia mempertimbangkan dirinya. Demikian juga orang secara langsung tahu warna huruf di komputernya dan layar komputernya. Atau dua lebih besar dari satu. Kebenaran yang terbukti dengan sendiri dapat diketahui lewat proses penalaran yang tepat. Orang bisa salah karena konsep yang digunakan tidak jelas dan atau orang gagal menganalisa idea yang relevan. “Main lain bicara lain” sistem Negara Indonesia.  

Filsafat Politik

Locke menulis filsafat politik dalam Two Treatises Concerning Government (1689). Pada traktat kedua, Locke memberikan gambaran berbeda tentang asal-usul pemerintahan. Richard Filmer menegaskan bahwa manusia pada dasarnya tunduk pada satu kekuasaan politik. Namun Locke menegaskan bahwa pada awalnya manusia hidup dalam negara/kondisi alami. Negara alami ini apolitik, tak ada pemerintahan, dan setiap orang memperoleh semua hak alaminya. Orang memperoleh hak-haknya karena diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tidak heran bahwa ia memulai buku ini dengan pertanyaan apa itu kekuasaan politik. Politk kolonial Indonesia terhadap orang papua sangat canki dengan cara yang tidak efektif kepada masyakat Papua namun, pemerinta indoanesia tahu bahwa orang papua juga hak untuk berdialong agar meyelesaikan permasalahan diatas tanah Papua. Dalam buku berjudul: Indicator Papua Tanah Damai: Fersi masyarakat Papua, Papua tanah dampai prespektif politik, (Widjojo dan Tebay, 2014; 8).

Kekuasaan politik dikembangkan dalam bentuk kontrak sosial. Lalu bagaimana keadaan sebelum kontrak sosial itu? Ini disebut keadaan alamiah/natural state. Dalam keadaan ini manusia hidup dengan aman, damai, memiliki kehendak baik, saling membantu dan melindungi. Manusia pada keadaan itu adalah mahluk bebas dan setara. Orang memiliki hak hidup, kebebasan dan hak milik. Paling kurang dirinya adalah miliknya sendiri yang tak dapat diambil oleh orang lain. Tentang hak milik akan dibahas secara khusus di bawah. Di sini orang bebas tetapi tidak absolut. Hak milik orang lain harus dihargai. Hukum kodrat harus dihargai karena ini merupakan pemberian dari Tuhan.

Keadaan alami secara berangsur-angsur menjadi tidak stabil. Karena perbedaan makin tajam, orang mulai melanggar hukum kodrat. Hak milik orang lain mulai dicuri oleh kolonial Indonesia seperti emas, tembaga, miyak bumi, di atas tanah Papua orang Papua dibodohi dengan sistem Negara Indonesia. Lalu muncul konflik dan ancaman fisik. Kepanjagan diatara colonial Indonesia dan masyarakat biasa di tanah Papua. Mereka tak bisa mengamankan hak milik, menikmatinya secara bebas dan mewujudkan tujuan hidupnya karana orang Papua memiliki tanah sendiri bisa hidup dari mengolah tanah kerena orang Papua berpendangan tanah adalah “mama” yang selalu melahirkan makna. Manusia Papua merasa hidupnya terancam oleh NKRI. Lalu muncullah perang yang dinamainya keadaan perang (state of war). 

Untuk bisa menikmati hidup, kebebasan dan hak milik, stabilitas politik dan kerjasama luas dengan yang lain perlu dibangun. Pemerintahan muncul dalam konteks ini. Setiap orang, karena melihat keuntungan yang dapat diperoleh, memutuskan untuk menyerahkan sebagian haknya kepada otoritas pusat sementara menahan hak lainnya. Namun ia menentang kekuasaan absolut ala Robert Filmer yang mengatakan bahwa kekuasaan raja berasal dari Tuhan dan ia juga tidak setuju dengan pandangan Hobbes dalam negara Leviatan yang memberikan hak absolut pada penguasa yang menyisahkan hanya hak hidup kepada rakyat. Dalam sistem Negara Indonesia sebagai dasar mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangas tetapi di Papua padangan Negara Indonesia selalu penjajahan, perkosaan, pembunuhan atas masyarakat yang tidak punya apa-apa yang menjadi korban.

Masyarakat membentuk pemerintahan dalam kontrak sosial. Pengandaian di belakang kontrak adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Wujudnya adalah kontrak sosial. Kontrak dari pihak rakyat adalah menyerahkan hak untuk menentukan sendiri bagaimana setiap orang harus mempertahankan diri, dan hak untuk menghukum para pelanggar hak milik orang lain. Hal seperti itu di Papua yanga terjadi adalah merampas tanah adat sebagai pelangaran sebagai peranggaran hak asasi manusia orang asli Papua, (Koten, 2022; 29). Imbalan dari menyerahkan dua hak di atas adalah bahwa setiap orang akan menerima perlindungan dari gangguan fisik, keamanan milik mereka dan kemampuan untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain dalam sebuah lingkungan yang lebih stabil. Hal ini diwujudkan dalam perlindungan hak hidup, hak milik dan kebebasan. Di sini negara menjadi pelembagaan hak-hak dasar warganya, (Watimena, 2007; 19

Jadi pemerintahan dibentuk oleh warga. Konsekuensinya pemerintah harus tanggap pada kebutuhan rakyat Papua. Pemerintah tak bisa mengklaim kekuasaan mutlak atas semua dimensi kehidupan rakyat. Untuk mengatasi hal tersebut, penguasa membuat hukum di parlemen dengan prinsip suara mayoritas. Kekuasaan dibagi dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Kekuasan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat dan mengambil keputusan yuridis berdasarkan suara terbanyak. Kekuasaan eksekutif berada di tangan rakyat dan staf untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan pembicaraan dengan badan legislatif. Kekuasaan federasi bertugas mengatur kerjasama internasional. 

Jika eksekutif tidak melindungi hak rakyat bahkan mengintervensi hak milik dan kebebasan rakyat, maka hal ini merupakan proklamasi perang terhadap rakyat. Hak atas kepercayaan rakyat mulai hilang. Rakyat dapat memobilisasi perlawanan terhadap pemerintah. Rakyat berhak memberontak dan mengganti pemerintah yang ada dengan yang lebih cocok untuk menjalankan kewajiban untuk menjamin perdamaian dan keteraturan sipil serta menghormati hak individual.

Ada dua hal penting tentang negara atau kekuasaan: Pertama, tujuan negara adalah melindungi hak-hak warganya. Kedua, negara atau penguasa tidak memiliki kekuasaan tak terbatas, (Wattimena; 2007; 19-20). Kedua hal penting Negara ini di Papua tidak “pake” hak orang asli papua selalu menjadi porsoalan permasalahan yang di kuasai oleh Negara indoanesia.  

Hak Milik

Locke mengakui hak milik pribadi. Manusia secara kodrati berbeda, sehingga ia bisa mengembangkan miliknya secara berbeda pula. Hak milik ini diperoleh lewat kerja. Kerja berarti mencampurkan aktivitas kita dengan sumber-sumber alam. Ada dua prinsip hak milik: Pertama, orang tidak boleh memiliki sesuatu hingga ada yang dibuang-buang. Kedua, orang boleh memiliki sesuatu sambil menyisakan jumlah yang cukup dan dalam keadaan yang baik bagi orang lain. Masalah muncul ketika sistem ekonomi berubah menjadi sistem uang, di mana uang bisa diakumulasi tanpa rusak. Masyarakat Papua selalu dibodahi oleh uang yang mempermaikan sistem pemerintahan kepada masyarakat. Sistem uang masyarak papua hanya mendapatkan sedik sebagian besar mempermaikan oleh oknum-oknum tertentu yang memperkuasai tanah Papua yang mencari kepentingan sendiri bukan untuk masyarakat Papua.  

Toleransi

Topik ini ditulis dalam buku Surat tentang Toleransi pada 1689. Baginya, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa penguasa dapat dengan lebih baik menemukan agama benar daripada rakyat. Jadi mereka tidak bisa memaksakan konsep agama mereka. Orang perlu dibiarkan mengejar kebenaran agamanya. Pemaksaan agama oleh pemerintah berada di luar skop penguasa. Rakyat mendirikan negara untuk sebuah tata social yang baik dan pemerintahan berdasarkan hukum. Memaksakan agama tidak relevan dengan kekuasaan agama. Memaksakan agama merupakan hal yang tidak mungkin karena penerimaan agama merupakan sebuah aktivitas internal, fungsi dari kepercayaan seseorang. Setiap orang mempunyai kontrol penuh atas pemikirannya dan pemerintah tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengontrol pemikiran warga. Akan tetapi jangan toleransi terhadap yang intoleran. Kelompok agama yang mengancam negara tidak boleh ditolerir. Pihak Katolik, karena mengakui kekuasaan Paus, masuk dalam kelompok ini, sehingga Katolik adalah kelompok yang tak perlu ditolerir. Ateisme juga tidak boleh ditolerir karena mereka tak bisa dipercayai untuk bertindak secara moral atau memegang teguh kontrak. Orang Papua membutuhkan suara kenabian geraja agar di papua tercipta kedamaian keadilan, diatas tanah papua. Sorang pemimpin agama harus bersuara karena umat sendiri menderita diatas menderita bahkan pengunsing di hutan, dimanakah keadilan agama itu terletak dari pihak agama.

Kesimpulan

Locke adalah seorang filsuf yang memberikan perhatian besar terhadap pengetahuan dan politik. Pengetahuan berasal dari pengalaman Indera dan refleksi. Hasil darinya adalah idea sederhana dan kompmleks. Idea ini merujuk pada realitas objektif yang digambarkan. Realitas objektif memiliki kualitas primer dan kualitas sekunder. Pengetahuan memang didasarkan pengalaman tetapi ada pengetahuan yang bersifat langsung, yang terbukti dengan sendirinya dan benar secara argumentatif. 

Berdarkan pengalaman ini, Locke memperlihatkan bahwa institusi politik, yaitu negara adalah hasil dari sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk mengankat seorang penguasa yang menjamin kebebasan, hak hidup dan hak milik. Hak-hak ini adalah hak kodrati. Untuk menghindari kekuasaan yang berlebihan, kekuasaan harus dibagi ke dalam tiga Lembaga eksekutif dan yudikatif. Di dalam negara, hak milik diakui sebagai hasil dari kerja. Apa yang diperoleh harus dimanfaatkan secara baik dan tak boleh dimanfaatkan secara berlebihan dan tak memperhatikan kebutuhan orang atau generasi mendatang. Lebih lanjut, dalam hidup bersama di hadapan keragaman diperlukan toleransi. Negara tak boleh campur tangan dalam mengusulkan agama yang benar. Ini adalah urusan privat. Terhadap yang intoleran, termasuk Katolik dan ateis, orang tak boleh toleran. Sebab ini akan mengancam kestabilan hidup bersama dalam negara. Negara Indonesia harus paham bahwa solusi megatasi masalah Papua adalah dialog Jakarta Papua- Papua Jakarta, “mari Kitorang duduk bicara dulu” demi mewujutkan Papua tanah damai. (*)

DAFTAR PUSTAKA 

Konten Boki Bernardus. 2022. Jalan Menjaga Keadilan dan Kedamaian di Papua, Analisis Kronik Hak Asasi Manusia. Papua: SKPKC Fransiskan Papua.

Wattimena Reza A.A. 2007. Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke, Rousseau, Habermas. Yogyakarta: Kanisius.

Widjojo S. Muriddan dan Tebay Kabadaby Neles. 2014. Indikator Papua Tanah Damai: Versi Masyarakat Adat. Jayapura: JDP.

)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.

Menguliti Cina

Dok: Ist/ Membombardir Konspirasi Cina di Teritori West Papua. 

*Siorus Ewanaibi Degei

Pada artikel ini kita akan bersama-sama mengguliti Cina, sebuah negara yang hendak menguasai dunia sebagai antitesis dan negara adidaya sekaligus adikuasa mengantikan Amerika dan Russia di panggung perpolitikan dunia. Tentu terhadap Cina dan ekspansi politiknya ini menyisihkan debat ruwet yang belum usai. Kendati pun demikian, dalam beberapa tahun terakhir di abad ke 21 ini, Cina meloncat kegirangan menyepak beberapa negara besar di pasar internasional hingga “tutup tirai bisnis”, Amerika juga belakangan ini sedang dibuat galau dan ketar-ketir oleh Cina. Singkatnya, kini dalam opera perpolitikan dunia, kita juga disuguhkan dengan wacana keterlibatan aktor baru, Cina. 

Cina, Jepang, Korea Utara, Singapura, bahkan Indonesia dan negara-negara asia lainnya, sepertinya hendak tampil mewujudnyatakan visi dan misi dari legenda “macan asia” atau “pelita asia”. Setelah lama bergulat dengan Russia dari partai dengan bendera komunis-sosialis, kini Amerika juga didatangi dengan tokoh yang bukan pendatang baru, yakni Cina dari kubu komunis-sosialis bersaing melawan Amerika yang dari dulu sampai sekarang masih konsisten memakai partai dan bendera liberal-kapitalis untuk memuluskan kepentingan-kepentingan globalnya.

Dalam sejarah dunia pasti saja kita jumpai ada dua sampai beberapa aktor dan artis yang saling bertikai. Misalnya di awal abad penjelajahan dunia di jalur kemaritiman atau kelautan ada dunia kerajaan atau kekaisaran besar yang saling bertikai, yakni Spanyol dan Portugis. Bola bumi juga mereka potong menjadi dunia mata angin besar, yakni Timur dan Barat. Setelah keduanya karam dalam sejarah. Muncul juga dualisme antara kekristenan dan keislaman menghiasi abad-abad kegelapan di dunia. Di opera perang dunia pertama dan kedua, ada Uni-Soviet, kini Russia dan Sekutu di bawah komando kapten Amerika bak serial Avengers. Perang-perang besar yang menukik durasi dan etalasenya paska perang dunia I-II yang mempertemukan negara-negara bekas koloni Sekutu dan Uni-Soviet selalu terkonfirmasi dengan dua kekuatan adidaya dan adikuasa dewasa ini. 

Negara adikuasa adalah negara yang bergerak di bidang pertahanan militer atau yang melebarkan sayap kekuasaannya dengan kekuatan fisik, jalan perang, jalan kekerasan berdarah-darah. Negara adidaya adalah negara yang bergerak di bidang ekonomi, negara yang menggunakan daya pikirnya untuk menguasai roda ekonomi pasal global. Negara yang masuk dalam ketegori adikuasa adalah Amerika karena ia selalu mengedepankan pendekatan represif-militer dalam mengkolonisasi suatu wilayah, bahwa ia selalu menempuh jalur perang penaklukan untuk menjajah suatu entitas bangsa. 

Cina adalah negara adidaya karena ia menggunakan intelegensianya untuk menguasai roda ekonomi pasar global. Sementara Russia ada di tengah-tengah dua dikotomis negara ini, ia adidaya sekaligus adikuasa. Bagi penulis sendiri, ketiga negara ini sama-sama adikuasa dan adidaya sebab secara militer ketiganya maju pun juga secara ekonomi, ketiganya sama-sama tajir. Indonesia ada di mana? Indonesia adalah negara yang “bermimpi basah” mau menjadi negar adidaya sekaligus adikuasa pula seperti Cina dan Russia.

Rupanya isu perang dingin yang digadang-gadang akan mempertemukan Cina, Amerika dan Russia dalam satu podium yang bernama “perang dunia III junto IV” di laut Pasifik itu. Papua menjadi salah satu destinasi target lirikan ketiga bandit dan bangkir “kelas kingkong” itu. Mereka sudah sejak jauh-jauh hari mulai mengepaskan sayap dan menangcapkan kukuh kapitalisme, kolonialisme dan imperialismenya di West Papua. Perlu kita catat bahwa West Papua adalah salah satu atau mungkin satu-satunya wilayah koloni di abad 21 ini yang menjadi buruan para pencari dan pencuri harta karun bernama Amerika, Cina dan Russia. Bahkan Amerika sendiri sudah mulai menjajah West Papua dengan lumbung tambang ilegalnya di Freeport, tidak ketinggalan Russia dan Cina.

Dalam artikel ini penulis akan mengulik fakta bahwa entah Amerika, Cina, Jepang dan Russia maupun kesemua negara lainnya tidak ada bedanya. Mereka sama-sama adalah “vampir” dan “derakula”, “penghisap” dan “perampok” sumber daya alam global, kali ini target buruan mereka adalah West Papua, sebenarnya sudah sejak operasional Freeport berlangsung, yakni di tahun 40’an.

Pada bagian awal ini penulis hendak menampilkan beberapa hasil analisis dari Universitas Kaki Abu (UNIKAB) yang akan membuka wawasan kita ihwal siapa itu sebenarnya Cina, terutama penulis hendak memberikan informasi lain yang mungkin bisa membuka mata dan hati Pdt. Dr. Sokrates Sofyan Yoman dan beberapa kawan yang menabiskan Xi Jin Ping sebagai “tuhan” di abad 21 ini.  

Penulis mau menunjukkan bahwa Xi Jin Ping itu BUKAN WAJAH tuhan, tapi WAJAH HANTU di abad 21 ini, teristimewa di West Papua, ia sama-sama IBLISNYA dengan Amerika. Penulis hendak “menampar” beberapa oknum dan pihak yang sepertinya akal sehat dan hati nuraninya sudah lama “membusuk dalam karun” fatamorgana dan kamuflase yang secara indah dimainkan oleh Cina dan antek-anteknya di West Papua guna mengusir Amerika dari sana. Bagi penulis, baik itu Cina maupun Russia yang memakai “kondom” komunis-sosialis, maupun Amerika, Inggris dan lainnya yang memakai “kondom” liberal-kapitalis tidak ada bedanya, mereka itu sama-sama “pembunuh”, “penjajah” dan “perampok” cuman cara, gaya, metode dan strategi yang mereka pakai itu saja yang berbeda-beda, tetapi sekali lagi tujuan mereka adalah satau, yakni “berburu harta karun” di pulau emas, tambang, uranium, torium, titanium dan colbalt yang bernama West Papua.

Rapotase Unikab: Mengulik Konspirasi Cina di West Papua

Ada sekitar enam hasil analisis yang sudah dikemukan oleh civitas akademika UNIKAB terkait agenda perburuan harta karun di West Papua. Judul rapotase ini adalah, Cina Pelan Tapi Pasti? Di sana kita akan bersama-sama melihat bahwa wajah asli Xi Jin Ping atau Cina yang sebenarnya, bahwa mereka atau dia BUKAN wajah tuhan, melainkan sebaliknya ia adalah WAJAH HANTU di West Papua. Berikut hendak kami beberkan hasil rapotase UNIKAB.

Cina, Pelan Tapi Pasti? I

Pada tulisan sebelumnya, kami mengulas tentang; “Smelter di Gresik, Jepang Pegang Kendali?”. Kurang lebih ada sekitar 10 bagian / part. Inti utamany Kakaa, ada dua hal;

Pertama, Jepang (MMC) memegang saham sebesar 75% di PT. Smelting Gresik, yang dibangun pada tahun 1996, dan 

Kedua, Smelter Gresik saat ini dibangun oleh Jepang (Chiyoda Internasional). Kali ini, kita akan masuk ke topik tentang Cina, Pelan Tapi Pasti. 

Sebelumnya, pada 2009, informasi tentang PT. Freeport menambang Uranium di West Papua (Timika) “bocor” sana-sini. Hingga Indonesia berupaya agar PT. FI mengakuinya. Tetapi PT. FI menutupi. Untuk membuktikan kebenaran, Indonesia dan jajaran pemerintah Indonesia di West Papua (Gubernur Provinsi Papua) mendesak agar PT. FI membangun Smelter di Papua. Upaya itu mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah NKRI di West Papua melalui PemProv. Papua (Gubernur) menyambangi China. Tujuannya mencari investor China agar membangun Smelter di Papua. 

Untung mempersiapkan itu, PI dan Pemprov Papua mencari lokasinya pembangunan Smelter. Namun, yang paling utama adalah Tenaga Pembangkit Listrik. Karena Listrik adalah Komponen utamanya. Demi menyiapkan komponen tersebut, Sungai Mamberamo rupanya dipilih sebagai areal strategis Pembangunan PLTA. Alhasil, upaya pembangunan PLTA di Mamberamo gagal (2007-2013). 

Cina, Pelan Tapi Pasti? II

Di tulisan sebelumnya, Part I, kami mengakhirinya dengan kalimat: “Demi menyiapkan komponen tersebut, Sungai Mamberamo rupanya dipilih sebagai areal strategis Pembangunan PLTA. Alhasil, upaya pembangunan PLTA di Mamberamo gagal (2007-2013)”. Berikut ini sedikit Catatan kronologis yang dikeluarkan oleh media; 

Pada 2014 telah dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Cina, Haenergy Holding Company. Namun upaya meraih investor sempat diwarnai dengan kasus korupsi. Pada 2014, Gubernur Papua 2009-2011, Barnabas Suebu terseret kasus Detailing Engineering Design (DED) PLTA Mamberamo tahun anggaran 2009-2010. Ia diduga terlibat dalam penggelembungan proyek bernilai Rp 56 miliar itu bersama PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya. 

Pada 2016, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan telah berangkat ke Cina bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. Mereka mencari investor pembangunan smelter dan hydropower Mamberamo. 

Aksi mencari investor ini terus berjalan. Pada 2019 lalu Kepala BKPM atau sekarang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berangkat ke Cina bersama Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab, Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw dan Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa. Mereka lagi-lagi bertemu dengan beberapa investor Cina.

Bahlil menyebutkan selain PLTA Mamberamo, kunjungan ini untuk membuka investasi pertambangan hingga industrialisasi mineral di Papua. Rombongan ini melakukan pertemuan dengan Huafon Group, Tsingshan Group, dan Tsing Tuo Group. Tsing Tuo disebut mengembangkan pembangkit Hidropower Shan Du. 

Namun nama-nama perusahaan ini tak asing dalam industri nikel. Ketiganya memiliki smelter nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bahkan dalam rilis pers milik Tsingshan Holding Company menyebutkan kunjungan ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk meninjau industrialisasi nikel, stainless steel, dan baterai listrik. 

Pasca kunjungan rombongan Bahlil dan pejabat Papua ke Cina itu, pemerintah Provinsi Papua menyebutkan perusahaan mineral asal Australia, Fortescue Metal Group, juga menyatakan tertarik melakukan investasi sebesar Rp 50 triliun. 

Cina, Pelan Tapi Pasti? III

Di tulisan sebelumnya, Part I, kami mengakhirinya dengan kalimat: “Demi menyiapkan komponen tersebut, Sungai Mamberamo rupanya dipilih sebagai areal strategis Pembangunan PLTA. Alhasil, upaya pembangunan PLTA di Mamberamo gagal (2007-2013)”. Berikut ini sedikit Catatan kronologis yang dikeluarkan oleh media; 

Pada 2014 telah dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Cina, Haenergy Holding Company. Namun upaya meraih investor sempat diwarnai dengan kasus korupsi. Pada 2014, Gubernur Papua 2009-2011, Barnabas Suebu terseret kasus Detailing Engineering Design (DED) PLTA Mamberamo tahun anggaran 2009-2010. Ia diduga terlibat dalam penggelembungan proyek bernilai Rp 56 miliar itu bersama PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya. 

Pada 2016, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan telah berangkat ke Cina bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. Mereka mencari investor pembangunan smelter dan hydropower Mamberamo. 

Aksi mencari investor ini terus berjalan. Pada 2019 lalu Kepala BKPM atau sekarang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berangkat ke Cina bersama Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab, Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw dan Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa. Mereka lagi-lagi bertemu dengan beberapa investor Cina.

Bahlil menyebutkan selain PLTA Mamberamo, kunjungan ini untuk membuka investasi pertambangan hingga industrialisasi mineral di Papua. Rombongan ini melakukan pertemuan dengan Huafon Group, Tsingshan Group, dan Tsing Tuo Group. Tsing Tuo disebut mengembangkan pembangkit Hidropower Shan Du. 

Namun nama-nama perusahaan ini tak asing dalam industri nikel. Ketiganya memiliki smelter nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bahkan dalam rilis pers milik Tsingshan Holding Company menyebutkan kunjungan ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk meninjau industrialisasi nikel, stainless steel, dan baterai listrik. 

Pasca kunjungan rombongan Bahlil dan pejabat Papua ke Cina itu, pemerintah Provinsi Papua menyebutkan perusahaan mineral asal Australia, Fortescue Metal Group, juga menyatakan tertarik melakukan investasi sebesar Rp 50 triliun. 

Cina, Pelan Tapi Pasti? IV

Pada ulasan sebelumnya di part III, kami sampai sampai pada kalimat: “Pembukaan area tambang nikel pernah menimbulkan konflik pada 2015-2017 hingga kemudian ditutup.” Lebih lanjut, BETAHITA.ID Papua: Dugaan Tambang Nikel di Balik Proyek PLTA Mamberamo, membeberkan bahwa: 

Pertama, Pegunungan yang membentang sepanjang 36 kilometer di Kota dan Kabupaten Jayapura ini merupakan cagar alam. Jika pertambangan dilegalkan maka akan mendatangkan bencana hidrologi bagi kawasan di sekitarnya, termasuk Jayapura. 

Kedua, Proyek PLTA Mamberamo sendiri bakal berdampak bagi DAS Mamberamo. Kawasan Mamberamo ditetapkan sebagai suaka margasatwa sejak 1982. Ekosistem flora dan fauna di kawasan itu bakal terdampak jika ada pembangunan bendungan besar. 

Ketiga, Penelitian Conservation International Indonesia pada 2008 menyebutkan banyak spesies satwa langka dan baru ditemukan di Mamberamo seperti kangguru mantel emas, katak berhidung pinokio (litoria sp nov), burung penghisap madu (meliphagidae), dan lainnya. Mereka bakal terancam jika pembangunan dilakukan. Lebih lanjut dalam Gub. Papua menyikapi bahwa, (https://m.antaranews.com/amp/berita/1163603/gubernur-papua-minta-luhut-ikut-tawarkan-investasi-plta-mamberamo);

Pertama, Lukas menyebut proposal proyek PLTA Mamberamo telah disusun sejak zaman Presiden BJ Habibie. Karena potensinya yang besar, maka ia berinisiatif untuk kembali menjalankan proyek tersebut.

Kedua, Pembangunan PLTA Mamberamo Raya di Sungai Mamberamo sudah didorong sejak 2012, yang diawali dengan penelitian, kemudian pada 2014 dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Tiongkok Haenergy Holding Company.

Ketiga, Namun, pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo itu tersendat karena kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Jannes Johan Karubaba dan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu.

Jannes dan Barnabas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan pembuatan detail engineering design (DED) di PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mamberamo Tahun Anggaran 2009-2010.

Keempat, Kemudian, pada 2016, Luhut yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam ikut memfasilitasi pertemuan antara Pemda Papua dengan investor China. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai rencana investasi pembangunan PLTA Mamberamo tersebut.

Cina, Pelan Tapi Pasti? V

Pada ulasan part IV, kami sampai pada kalimat; “Kemudian, pada 2016, Luhut yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam ikut memfasilitasi pertemuan antara Pemda Papua dengan investor China. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai rencana investasi pembangunan PLTA Mamberamo tersebut.”

Terkait dengan proyek PLTA Mamberamo ini, dua Pejabat Papua, yaitu Barnabas Suebu dan Johan Karubaba terjerat korupsi PLTA Mamberamo. Barulah, setelah mereka dijerat korupsi, proyek ini kemudian diambil kembali oleh pemerintah Indonesia (NKRI) melalui Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil dan Jokowi. 

Barangkali, kita dapat berasumsi, bahwa NKRI tidak menghendaki agar Pejabat Papua dan atau OAP memiliki saham dalam proyek PLTA, yang mana itu menjadi komponen utama dalam menyuplai energi listrik bagi pembangunan Smelter di Papua. Lagi pula, China menyatakan setujui menginvestasikan dana sebesar Rp. 150 Triliun. 

Barulah kemudian, di tahun-tahun 2015-2022, NKRI kembali menangani proyek PLTA Mamberamo tersebut. Di sini, investasi China sebesar Rp. 150 T (perlu dipastikan ulang, sebab, Australia juga sempat menawarkan diri) belum dipastikan apakah sudah diinvestasikan atau belum. 

Di tahun 2021, Jokowi memulai lagi rencana pembangunan PLTA Mamberamo. Sedangkan Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil masih tetap memainkan peran dalam memuluskannya. Barangkali, Investor China yang menginvestasikan Rp. 150 T akan dimainkan oleh mereka. (Sebagai Catatan: Perlu ada konfirmasi ke Barnabas Suebu).

Cina, Pelan Tapi Pasti? VI

Pada ulasan sebelumnya, kami sampai pada kalimat: (Tidak heran, kalau hanya untuk Proyek PLTA EBT saja, tidak mungkin Pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua jauh-jauh bertandang ke China mencari investor. Dan tidak heran juga, China bahkan setuju untuk investasikan Rp. 150 Triliun).

Sebelumnya juga di tahun 2018, Indonesia berhasil mengandeng China ENFI Engineering untuk investasi di bidang Teknologi Terutama Teknologi Pertambangan, yang mana China ENFI Engineering bersedia menanamkan modalnya berupa teknologi Pertambangan Underground Mining (Mesin Bor, Kereta angkut bawah tanah yang terkoneksi dengan jaringan 5G. Jokowi telah berhasil meresmikannya pada tahun 2022). 

Di tahun 2023, ada perkembangan terbaru. Indonesia mulai mengandeng erat China berkat. Kunjungan Jokowi pada 27 Juli 2023 ke China, berhasil menyepakati 8 Kesepakatan. Delapan Kesepakatan Kerja Sama Hasil Pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping:

Pertama, Protokol tentang Persyaratan Phytosanitary untuk Ekspor Tabasheer dari Indonesia ke Tiongkok.

Kedua, Rencana Aksi Kerja Sama Bidang Kesehatan.

Ketiga, Nota Kesepahaman tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Bersama.

Keempat, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perencanaan Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman terkait Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia.

Kelima, Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok “Two Countries, Twin Parks.”

Keenam, Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Bahasa Tiongkok.

Ketujuh, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi dan Teknis.

Kedelapan, Nota Kesepahaman Sembilan Sektor Swasta.

Selain 6 rapotase di atas ada juga dua analisis lainnya, yakni Amerika dan Inggris Terancam, Jepang dan China mulai Pegang Kendali di Tambang Emas West Papua, Timika? Dan Quo Vadis Nasib 10% Divestasi Saham Freeport (Rio Tinto)?. Dua tambahan ini akan memperjelas bahwa Cina itu adalah sebuah negara penjajah yang sadis, ia halus sekaligus licik, terutama dalam peta misi perburuan dan perampokan harta karun di West Papua yang sudah, sedang dan senantiasa ia perjuangkan.

Amerika dan Inggris Terancam, Jepang dan China mulai Pegang Kendali di Tambang Emas West Papua, Timika?

Tidak panjang lebar, langsung saja pada intinya, bahwa:

Pertama, Indonesia berhasil mendivestasikan 51,23% Saham Freeport milik PT. Rio Tinto (Inggris) kepada PT. Inalum (tahun 2013, Nippon Asahan Alumunium) yang mana Jepang memegang saham terbesar, 65%. 

Kedua, Divestasi itu mengharuskan Indonesia membayar surat Obligasi kepada Inggris, yang mana pinjamannya berasal dari Bank Jepang, Tiongkok dan Bangkok.

Ketiga, Indonesia berhasil meneken kontrak dengan China ENFI Engineering di tahun 2018, untuk Sumur Bor, Mesin Bor dan Jaringan Internet 5G. 

Keempat, Freeport harus membayar biaya kontak ke Jepang (Chiyoda Kogya Internasional Indonesia) sebesar 43 Triliun untuk pembangunan Smelter di Gresik. Ditambah lagi Jepang (MMC) memegang saham 75% di PT. Smelting Gresik.

Kelima, 2 Mesin Bor (khusus underground mining), Kereta Bawah Tanah dan Jaringan 5G telah diresmikan oleh Jokowi di Timika. Itu artinya, China sudah mulai memegang kendali. 

Keenam, Amerika Serikat mulai ngotot kepada Jepang (PT. Chiyoda Kogya Internasional) untuk segera selesai Smelter di tahun 2024. Agar dapat melunasi utang dalam hitungan 1-3 Tahun. Sebab, pendapatan produksi peleburan konsentrat sebelumnya di PT. Smelting hanya mencapai 150 triliun per tahun. Dipastikan dengan dibangunnya Smelter Gresik, pendapatan per tahun mencapai 300-500 Triliun, yang mana itu berarti dapat lunasi utang dan tutup modal.

Ketujuh, PT. Rio Tinto (Inggris) sampai saat ini masih berutang kepada Indonesia sebesar Rp. 56 Triliun (Barangkali lebih). Sementara Amerika Serikat (Freeport) sepertinya “Garang”. Ini terbukti dari serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Indonesia dengan menggunakan isu pelanggaran HAM di Papua. Terlihat jelas di UPR (Universal Periodik Report).

Kedelapan, Rupanya, Diam-diam Indonesia bersandar di China dan Jepang. China ENFI Engineering dan Chiyoda Kogya Internasional serta MCC (Jepang) perlahan menggeser posisi Inggris (PT. Rio Tinto) dari Tambang Emas West Papua di Timika.

Kesembilan, Lupa, sebelumnya, ditahun 1996, saat Amerika Serikat menemukan Uranium di West Papua (Timika), karena kendala krisis moneter, maka Amerika mengandeng Rio Tinto dan MMC. PT. Rio Tinto (Inggris) menginvestadi modal (uang) dan PT. MMC (Jepang) menginvestasikan teknologi. Untuk dua hal ini, Inggris (PT. Rio Tinto) mendapatkan saham 51.23% dan Jepang untuk pembangunan Smelter sebesar 75%. (Catatan: Untuk Inggris, Rio Tinto kami belum bisa pastikan apakah benar 51%). 

Kesepuluh, Kasus Papa Minta Saham di tahun 2015. Kasus ini yang menjadi cikal-bakal dari PHK 8.300 karyawan PT. Freeport. Dimana Freeport mengancam Indonesia untuk ajukan ke mahkamah Arbitrase Internasional. Tapi karena Indonesia tidak berdalih, maka Freeport memotong dana tunjangan karyawan. 

Quo Vadis Nasib 10% Divestasi Saham Freeport (Rio Tinto)?

Tanpa panjang lebar. Langsung saja pada intinya, bahwa;

Pertama, NKRI pada 2018, mendisvestasikan 51,23% saham Freeport (Amerika Serikat) milik Rio Tinto (Inggris) kepada NKRI.

Kedua, Divestasi itu dikelola oleh PT. Inalum, dkk (Indonesia Asahan Alumunium), yang mana Inalum adalah perusahaan milik Jepang, yaitu Nippon Asahan Alumunium, di mana pada tahun 2013, NKRI “mencintrakan” Nasionalisasi, padahal 65% pemegang sahamnya adalah Jepang.

Ketiga, Di tahun yang sama, yaitu 2018, hasil divestasi itu kemudian diberikan kepada Papua sebesar 10%, yaitu kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Masingmasing pembagiannya Provinsi sebesar 7% dan Kabupaten Mimika sebesar 3%. Pembagian ini ditandatangani oleh LE dan EO sebagai Gubernur dan Bupati pada waktu itu. 

Keempat, NKRI menetapkan prasyarat utama dari 10% itu, bahwa Prov. Papua dan Kab. Mimika harus mendirikan BUMD. BUMD itu haruslah mengandeng PT. MIND ID milik Luhut Binsar Panjaitan. 

Kelima, Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, belum diketahui secara pasti apakah prasyarat itu sudah dipenuhi oleh Pemprov dan Pemkab. 

Keenam, Saat ini Kab. Mimika telah masuk di dalam administrasi Prov. Papua Tengah. Pertanyaannya apakah 10% itu adalah milik Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika? Belum ada kejelasan. 

Kurang lebih demikian beberap rapotase Unikab yang bisa sedikit membuka wawasan kita, terutama bangsa West Papua bahwa Xi Jin Ping itu tidak 100% seperti apa yang sudah, sedang dan selalu dikampanyekan oleh Pdt. Dr. Sokrates Yoman dalam bukunya yang baru terbit dengan judul, “Xi Jin Ping: Wajah Tuhan di Abada 21”. Bahwa sejatinya terbalik, Xi Jin Ping itu “Wajah Hantu” atau “Wajah Iblis” terbaru bagi bangsa West Papua di abad 21 ini. Hal ini yang hemat penulis penting diketahui oleh seluruh bangsa West Papua. 

Bahwa Cina itu lebih licik, sadis, dan picik, ketimbang Amerika, intinya mereka-mereka ini sama saja bagi bangsa West Papua, bahwa mereka datang ke West Papua hanya untuk “MERAMPOK HARTA KARUN SDA” bangsa West Papua, itu saja, tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dikampanyekan oleh berepa oknum dan pihak di West Papua.

Pada bagian selanjutnya kita akan bersama-sama mengeksplor beberapa hasil analisa yang sudah dikemukakan oleh Unikab di atas berdasarkan fenomena kampanye Cina sebagai “Wajah tuhan”, “juru selamat” dan lainnya yang mengemuka di pada dewasa ini.

Mengenal Cina: Boher Kapitalis Bertopeng Sosialis

Kita tidak akan mengenal Cina lebih dalam, kita hanya akan membongkar wajah Cina yang sesungguhnya, terutama dalam kancah misi perburuan harta karun di West Papua. Cina memang oleh bangsa eropa semacam dilebel atau distigma sebagai “negara komunis”, “negara kafir”, “negara ateis” dan lain sebagainya yang mendiskreditkan bangsa Cina dari permukaan global. Memang penulis juga tidak membenarkan hal semacam ini, yakni praktek rasisme yang mengental. 

Namun Cina sendiri menganggap bahwa memang ia adalah komunis-sosialis sejati. Ia menunjukkan bahwa ia adalah negara sosialis dengan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Ia mengunjungi negara-negara berkembang, kecil dan miskin, membangun fasilitas kehidupan yang layak. Ia tidak memilih-milih dan membeda-bedakan manusia berdasarkan kelompok, gender, agama, ras, budaya, dan lainnya. Ia hadir bagi semua dengan jiwa sosialisme yang sejati. Apakah pada hakekatnya adalah demikian?

Berkaca dari situasi konspirasi ekonomi politik yang dirangkai rapih oleh Cina dalam beberapa rapotase Unikab di muka, maka penulis berani menegaskan bahwa Cina itu sejatinya adalah “Dedengkot Kapitalis yang bertopengkan Sosialis”. Ia sengaja mencitrakan dirinya di ruang global sebagai negara sosialis tulen, tapi nyatanya di balik ia sedang meramu suatu siasat penjajahan tidak langsung yang mengerihkan, minimal untuk West Papua. 

 Banykak pemimpin dan pejuang pergerakan, perlawanan dan perjuangan Papua Merdeka yang “menuhankan” atau “mendewakan” Cina sebagai “juru selamat” bangsa West Papua. Mereka mengirah bahwa Cina akan datang ke West Papua sebagai “mesias baru” yang membawah keselamatan dan kedamaian. Mereka mendesak bangsa West Papua untuk “melirik Cina”, “melobi politik” ke Cina sebagai solusi untuk terlepas bebas dari belengu penjajahn Indonesia dan sekutunya.

Penulis tidak habis pikir, entah angin apa yang merasuki kepala manusia-manusia yang mengandrungi Cina sampai kelewatan batas dan kecanduan ini tanpa melihat, menakar dan mengulik secara sahih Siapa Itu ina dalam perpolitikan dunia dewasa ini. Mereka sangat mudah termakan iklan atau politik pencitraan yang dimainkan oleh Cina. Cina melalui reklame mengkomersialkan, memproklamirkan dan mendemonstrasikan dirinya sebagai oase atau embun sejuk yang dibutuhkan di dunia ini, ia memamerkan dirinya sebagai “tuhan”, padahalnya nyatanya adalah “hantu”.

Cina dan Amerika saling lebel-melebel, cibir-mencibir di muka publik, Amerika menuduh Cina sebagai komunis, ateis dan lainnya seraya membangun basis koalis, aliansi dan dukungan di mana-mana di dunia secara sistematis dan menonjolkan dirinya sebagai “tuhan” atau “nabi palsu”. Cina juga tidak ketinggalan, ia juga menciptakan skenario kelas dewa bahwa Amerika itu adalah kapital, kolonial, feodal, borjuis dan lainnya. Russia juga sama. Bagi penulis baik Cina maupun Amerika, keduanya adalah sama, yakni sama-sama kapital, kolonial, cuman caranya saja yang berebeda kalo yang satu, yakni Amerika cenderung lebih ekstrofet, sementara Cina lebih introfet. 

Cina lebih halus, pelan tapi pasti (evolusif), Amerika lebih keras (revolusif), tujuan keduanya adalah sama yakni menjadi negara adidaya dan adikuasa di abad 21, keduanya sama-sama mau jadi “tuhan-tuhan baru”, dan ini persik yang susek membutakan mata dan hati beberapa okmun dan pihak yang rupanya menemukan wajah “tuhan” di Amerika dan Cina, “homo deus” atau “deus homo”, manusia menuhankan dirinya atau dirinya menuhankan manusia. 

Penulis sengaja tidak menggunakan huruf kapital dalam kata “(T)uhan” sebab “T” besar dalam kata “Tuhan” itu hanya merujuk pada “Tuhan Yang Maha Esa”, tetapi untuk menlukiskan tokoh atau sosok yang menyerupai “Tuhan” dalam kehidupan, misalnya Xi Jin Ping yang ditabiskan oleh Pdt. Dr. Sokrates sebagai “Tuhan” itu, alangkah bijak, baik dan benarnya jika ditulis “tuhan”, sebab konsep tuhan yang mau diketengahkan oleh bapak pendeta ini bermakna khusus, ia tidak menjurus langsung pada arti dan makna kata yang sebenarnya, sehingga dalam hal-hal kecil ini saja kita bisa mencium kekeliruan mendasar yang mau menuhan manusia yang punya “libido buta” atau yang sedang dalam “masturbasi visi” untuk mau menjadi “Tuhan”. 

Lagi pula kita sendiri belum berpapasan dengan “Wajah Tuhan” yang sesungguhnya, para nabi besar dalam agama-agama juga belum ada yang pernah berjumpa dengan Tuhan dari muka ke muka atau wajah ke wajah (face to face), Abraham hanya dengar Suara dan melihat Utusan Tuhan, Musa melihat Allah dalam bentuk Semak Terbakar, Roh Kudus hadir dalam rupa Burung Merpati dan Lida-Lida Api, hanya Yesus Sendiri yang sudah melihat Allah, bahkan Dia Sendiri-lah Allah itu Sendiri, itu berarti melihat Yesus berarti melihat Allah, sekarang apakah ada bukti historis terkait wajah Yesus yang sesungguhnya? 

Apakah lukisan-lukisan yang ada ini adalah potret “wajah Yesus”? Pendeta Sokrates dan kelompoknya barangkali merulut Kita Suci (Alkitab) sebagai sumber primer untuk melukiskan seperti apa “Wajah Tuhan” itu dari Pribadi Yesus Kristus di perjanjian baru dan para nabi di perjanjian lama. Barangkali hanya Yesus Kristus Sendiri saja yang sudah melihat “Tuhan” atau “Allah”, tapi lebih jauh lagi apakah “Tuhan itu Berwajah?” ini probelm lain, kita tak tahu seperti apa “Wajah Tuhan”, yang Pendeta Sokrates pake untuk menciptakan “wajah tuhan” dan ia sematkan pada Xi Jin Ping itu bukan “wajah tuhan” tapi sifat-sifat atau sikap-sikap nilai dasar yang dimiliki oleh Tuhan dalam diri Yesus Kristus. 

Untuk menghindari hal-hal ambigu semacam ini maka diksi dan frasa “Wajah Tuhan” ini mesti dirulut baik-baik dengan metode penulisan yang sahih dan ilmiah. Kita bisa saja mengidola seseorang atau sesuatu, tapi ketika orang atau sesuatu itu dengan tahu, mau dan sadar kita “tuhankan” atau “dewakan” maka secara tidak sadar juga kita telah “menduakan Tuhan”, “menghujat Tuhan”, itu berarti kita lebih kafir daripada seorang “ateis tulen”. Kita boleh saja mengidolakan Messi, Ronaldo, Maradona, Benzema, Zidang, Mbape, Neymar, dan lainnya, tapi kita tidak bisa menjadikan mereka sebagai “tuhan” atau menyamakan mereka dengan tuhan, kita mesti selalu sadar bahwa “Tuhan tetap Tuhan”, “Pencipta itu Pencipta”, sedangkan “manusia itu manusia”, “ciptaan itu ciptaan”, manusia tidak bisa jadi Tuhan, Tuhan pun tidak bisa jadi manusia.

Yesus memang adalah simbol bahwa Allah menjadi Manusia, namun Ia sangat berbeda dengan manusia lain dalam hal dosa, Yesus jadi contoh atau teladan agar manusia hidup suci seperti Allah, tanpa dosa. Dalam hal ini ketika hendak menyamakan Xi Jin Ping atau tokoh dunia “kutu busuk” siapa saja yang penuh noda dosa dengan “Tuhan” secara tahu, mau dan sadar kita sudah, sedang dan senantiasa merendahkan harkat dan martabat Tuhan yang kudus, suci, dan mulia itu sendiri, dan jika kampanye ini kita lakukan secara massal, itu berarti kita tengah menyesatkan orang secara massal pula.

Di West Papua, Cina itu tidak ada bedanya dengan Amerika. Mereka sama-sama kapitalis, kolonialis dan imperialis super di abad 21 ini. Mereka rebutan Freeport dan harta karun dalam gunung emas, uranium, torium, titanium, dan calbalt lainnya di West Papua. Rupanya bius reklame yang suduah dimainkan oleh para influencer dan buzzer Cina dalam rangka “cuci opini publik” bahwa Cina itu sosialis tulen itu sudah secara mentah-mentah ditelan oleh beberapa oknum dan pihak di West Papua tanpa lebih dahulu mengulik gesing atau topeng asli Cina dengan menanykan finalitas Cina itu sendiri. Siapa itu Cina bagi West Papua? Tuhan atau Hantu, juru selamat atau juru kiamat SDMA dan SDA West Papua? Berdasarkan pemetaan dari Unikab di atas, sidan pembaca sendiri bisa menentukan jawabannya.

Liberal-Kapitalis atau Komunis-Sosialis? Kembali ke Honai!

Di antara tarik tambang Amerika dan Cina, kira-kira idelogi apa yan layak bagi bangsa West Papua, antara liberal-kapital atau komunis-sosialis? Sejatinya bangsa Papua bukan bangsa yang pertama kali mendapatkan pertanyaan seperti, Indonesia dulu sempat mendapatkan pertanyaan ini, begitu juga dengan bangsa-bangsa lainnya. Moh.Hatta menegaskan untuk tidak memilih posisi non-blok, di antara blok barat, di bawah pimpinan sekutu dengan idelogi liberal-kapitalis, dan di blok timur ada uni-soviet ada idelogi komunis-sosialis. Hemat penulis ini semua adalah desain politik belaka para bangsa penjajah, baik liberal maunpun komunis keduanya sama-sama penghisap. Revolusi yang sejati itu tidak pernah terjadi, sebab revolusi selalu memakan anak jamannya sendiri. 

Karl Max sendiri menyangsikan bahwa revolusi yang ia cita-citakan itu akan terjadi, ia tidak begitu optimis, bahkan penelitiannya sendiri pun belum usai, ia belum final dengan pemikiran komunismenya sendiri. Hanya saja kelak kemudian oleh murid-muridnya, pemikirannya ini akan dipatenkan, dibuat jadi satu dogma atau credo yang fundamental tanpa harus digangu gugat, orang yang banyak bereperan di sini adalah Hegel. Lenin ini yang akan menjadi pelopor maxisme-leninisme ortodoks. Stalin menggunakan pendekatan ini, ia berusaha membangunnegara yang beraraskan pada diktator proletar, namun tidak pernah tercapai, ia hanya tampil sebagai diktator baru. Semua negara yang membangu gerakan revolusi dengan semangat maxisme-leninisme hanay akan melahirkan diktaor atau pejajah baru. Indonesia juga sama, setelah bebas dari Belanda tahun 1945, mereka juga balik menjadi penjajah baru bagi Aceh, Ambon, Timor-Timur dan Papua. 

Para aktivis 98’ juga hari ini tengah menjadi “penjilat bobrok oligarki” di lingkaran Istana. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa dewasa ini di West Papua sendiri banyak sudah aktivis atau pejuang kemanusiaan Papua yang menjadi isu Papau Merdeka sebagai “komiditi” yang bernilai tukar, jual dan bisnir. Banyak yang mengadai isu Papua merdeka di negara-negara, perusahan-perushaan dan elit-elit baik domestik maupun internasional hanya untuk memperkaya diri sendiri dan komunitas seraya mengobarkan alam dan nyawa manusia West Papua yang tidak bersalah dan berdosa.

Penulis mau menegaskan bahwa dua idelogi yang mendunia, yakni liberal dan komunis tidak “kontekstual” untuk bangsa West Papua, Pdt. Dr. Sokrates dan kawan-kawannya atau yang sepaham dengannya bahwa ideologi komunis-sosialis Cina dan sekutunya ia relevan di West Papua. Namun apakah demikian? Apakah Cina benar-benar sosialis tulen? Jangan jauh-jauh pergi ke Cina untuk melihata apa mereka sosialis tulen atau tidak. Coba buka mata hati dan mulai melihat situasi dan kondisi kita sehari-hari, berapa banyak orang Cina yang jalan kaki? Berapa banyak orang Cina yang tidak sukses di bidang ekonomi dan bisnis liberal-kapitalis? Apakah orang Cina biasa bersolider dengan cara membeli jualan dan dagangan mama-mama asli Papua?

Seringkah orang Cina bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya secara kontinyu? Kita bisa lihat dan alami sendiri, betapa mulus dan putihnya kulit orang-orang Cina itu lantaran mengurung diri dalam ruangan atau kamar apartemen yang ber-AC dan fasilitas canggih. 

Mereka jarang keluar rumah, takut kena matahari dan polusi, tidak suka bersosialisasi dengan masyarakat asli Papua yang terpinggirkan. Mereka jarang injak tanah pecek, mereka takut kotor, mereka jalan di atas dalam mobil-mobil mewah, sangat jarang mereka memakai motor apalagi jalan kaki. Apakah seperti ini mental manusia-manusia yang katanya sosialis sejati itu? Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa bangsa Cina di Indonesia ini tergolong konglomerat kelas atas, apalagi di West Papua, hampir semua lahan bisnis dikuasai oleh mereka, terakhir gunug-gunung emas hendak mereka kuras habis. Apakah ini yang namanya sikap para sosialis sejati? Kebanyakan fasilitas mewah, megah dan modren di republik ini semuanya dikuasai oleh para Cina ini, terutama di West Papua. 

Banyak rumah sakit, sekolah-sekolah, supermarket, hotel, kafe, apartemen dan lainnya yang semua mereka kuasai, sementara orang asli West Papua mereka alienasikan. Mereka beri sedikit, tapi tuntut banyak. Tidak ada dana besar yang mereka berika secara Cuma-Cuma, tidak ada istilah makan siang gratis, semuanya selalu tercover dalam nota, ada bayaran yang harus dibayar, mereka beri kita seribu rupiah, tapi mengambil segunung emas dari kita, kita beri jantung mereka minta jantung. Apakah ini fatak orang sosialis sejati? Sekali lagi fenomena-fenomena sederhana seperti ini yang sejatinya sudah menegaskan secara alami kepada kita semua bahwa Cina itu adalah bangsa kapitalis tulen yang bertopengkan sosialis, mereka bersembunyi di balik ideologi komunis-sosilalis, padahal dalam prakteknya mereka adalah kaum komunis-kapitalistik, bahkan cenderung kolonialis-imperialistik di West Papua dan dunia. 

Sudah saatnya bangsa West Papua tidak terjerumus ke dalam fanatisme anatara dunia idelogi yang mau menjajah alam dan manusia Papua. Bangsa West Papua punya identitas, budaya dan sejarah yang kudus dan suci nilai dan maknya. Bangsa West Papua bukan bangsa tanpa identitas yang mesti menjadi idelogi liberal-kapitalis atau komunis-sosialis sebagai busana barunya. Bangsa Papua tidak “telanjang”, bangsa West Papua punya busana adat, rumah adat, kebun, alat perang, filsafat, penegtahuan, religi, dan nilai-nilai budaya lainnya. Inilah hemat penulis yang sesungguhnya menjadi modal dasar bangsa West Papua untuk bisa sadar, bangkit, melawan, menang dan merdeka. Bangsa West Papua tidak perlu KE CINA atau KE AMERIKA, bangsa West Papua hanya perlu KEMBALI KE HONAI, PERAHU, dan TUNGKU API kehidupan dan perabadannya. Gunakan identitas asli, kembali ke Melanesia, kembali ke rumah besar di keluarga Melanesia, cari apa di negara-negara yang tahunya hanya membunuh, menjajah, merampok dan lainnya. Bangsa West Papua punya IDEOLOGI dan NASIONALISME sendiri, tidak perlu ada lagi bisikan atau titipan IDELOGI dan NASIONALISME tambahan, palsu dan abal-abal ala Cina, Amerika dan Russia.

Semoga para pecandu Cina dan Russia beserta Ideloginya di West Papua ini sanggup membaca catatan kecil ini sebagai pembuka mata dan hati untuk memahami siapa itu sebenarnya Cina, Russia, Amerika dan negara-negara lainnya di West Papua, mereka tidak ada bedanya dengan kolonial NKRI, bahkan mereka lebih “gila” lagi dari kolonial NKRI. Sudah saatnya kita kembali ke Perahu dan Honai kebudayaan kita yang luhur dan sejati masing-masing. Tidak ada jaminan dalam gengaman ideologi asing, mereka ada hanya karena SDA West Papua yang melimpah. 

Mari kita mulai merekonsiliasi diri, keluarga, marga, submarga, suku, agama-agama, organ-organ pergerakan Papua merdeka. Papua hanya bisa merdeka jika kita menempuh jalan rekonsiliasi, inilah jalan kebenaran, keadilan dan kedamaian. Revolusi tidak pernah menyelamatkan anak-anak jamannya, begitu juga dengan reformasi, mereka hanya akan menjadi pemangsa baru anak-anak dan generasi selanjutnya. Hukum adat, alam dan agama khas West Papua mengajarkan bahwa hanya dengan jalan rekonsiliasi saja masa lalu akan pulih, masa kini akan jelas dan masa depan akan indah, hanya pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Alam dan Leluhur sampai Merdeka. (*)

)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi Fajar Timur Abepura-Papua.

Apa Kabar Tanah Papua?

 

*Yulianus Kebadabi Kadepa 

Baik buruk atas terjadinya pemekaran Provinsi Papua menjadi lima provinsi Papua. Ada apa?

Terjadi pemekaran wilayah Papua telah terpecah belah dari akar permasalahan pemekaran provinsi Papua. Apa yang terjadi sampai sekarang tidak ada kabar berita yang baik kepada masyarakat Papua.  Apakah Papua tidak terlepas dari NKRI? Ataukah masalah apa sampai sekarang tidak ada kabar baik yang kita dengarkan dari wilayah Indonesia yang paling timur?

Tidak ada berita yang baik karena kronologis yang terjadi saat ini di Papua takut untuk hidup mandiri oleh kolonial Indonesia.  Karena di Papua sangat terpenuhi makna hidup seperti alam semesta yang Tuhan tempatkan bagi masyarakat Papua. Papua adalah bagian dari istana untuk berbagai macam aspek kehidupan begitu banyak indah dari alam semesta sampai dengan hidup masyarakat.

Pada saat ini kabar baik kepada masyarakat Papua adalah berita pemekaran provinsi satu menjadi lima provinsi Papua. Hal ini terjadi bukan untuk masyarakat Papua mendapatkan berita bahagia akan tetapi malah Masyarakat Papua penderita di atas menderita. 

Penulis opini ini tidak setuju dengan pendekatan pemekaran provinsi Papua karena  masyarakat Papua hidup masih hidup dalam kekacauan, hidup di hutan karena di kota dan di bagian provinsi pastinya yang akan dikuasai oleh orang non Papua.

Kita melihat kembali dan merefleksikan kembali dengan provinsi Papua saja masyarakat Papua menghadapi dalam kehidupan dengan pengungsian di hutan. Apa lagi pada zaman ini sudah pemekaran provinsi Papua menjadi Lima provinsi Papua bertambah hidup masyarakat Papua semuanya hidup di hutan.

Solusi yang tepat untuk mencari jalan keluar mendekatkan wilayah lima provinsi Papua, adalah berdialog langsung dengan Negara Republik Indonesia untuk meminta alasan dan tujuan yang terjadi pemekaran provinsi Papua ini. Satu provinsi saja tidak ada terjadi kabar baik bagi orang  Papua sampai sekarang. Sekarang ini pemekaran provinsi menjadi lima provinsi. Jadi, nantinya di Papua sebagai sumber masalah

Pemerintah Indonesia memperalat bagi orang Papua dengan berbagai macam  lewat makanan dan minuman  dengan tujuan orang Papua habis dan menguasai Budi daya alam Papua. NKRI tidak terlepas dari Papua barat karena di Indonesia ini terjamin oleh alam Papua yang begitu relatif seperti emas PT Freeport Indonesia, minyak bumi dan kelapa sawit di Papua. Negara Indonesia hidup karena atas dasar kekayaan alam semesta di Papua.  Maka pemerintah Indonesia mencari jalan keluar untuk pendekatan provinsi Papua.

Dari awal Provinsi satu yaitu Provinsi Papua saja, banyak orang berkorban di atas tanah Papua ini. Apa lagi di Papua banyak Provinsi, orang Papua pasti akan habis. 

Kabar yang sesungguhnya orang Papua meminta perdamaian di atas tanah Papua bukan untuk kabar buruk di atas tanah Papua. Walaupun di atas tanah Papua sudah pemekaran provinsi Papua demi sedikit kehilangan untuk membodohi masyarakat dengan rupiah. Orang Papua tahu bahwa hikmat kebijaksanaan martabat manusia orang Papua masih dalam NKRI tidak terlepas. Tetapi orang Papua selalu merasakan kepahitan karena banyak nyawa korban, tertindas, penganiayaan dan pengungsian kepanjangan dimana-mana mana di Papua. Hal-hal ini terjadi tidak ada kebijakan yang belum pasti oleh NKRI. 

Masyarakat Papua meminta untuk damai adil dan sejahtera bukan untuk masyarakat Papua menderita. Dengan ini Papua mengharapkan agar supaya tidak terjadi kekerasan maka bagi pemerintah Indonesia memberikan kabar yang baik bagi bangsa Papua. Jika tidak Papua pasti menjadi pintu gerbang masuk dalam kategori tidak benar seperti yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi adalah konflik bersenjata antara TNI Pirlo dan OPM semuanya terjadi ketika tidak ada berita yang baik bagi orang Papua.

Menjadi kabar yang baik di Papua antara pemerintah Indonesia dan orang  Papua “ mari Kitong bicara dulu hal yang terjadi di atas tanah Papua” supaya kabar Papua bisa terjadi menurut keinginan masyarakat Papua. 

Orang Papua perlu ketahui bahwa kita mendapatkan kabar baik di Papua seharusnya kita kuat dan berdialog antara Jakarta Papua. Seperti yang jejek aki almarhum Pater Neles Tebay dalam bukunya dialog Jakarta-Papua sebuah prefektif Papua, halaman 52 yang berbicara tentang banyak pihak mengumandangkan dialog antara pemerintah dan orang Papua atau dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara resmi sehingga akan terjadi kabar yang baik kepada masyarakat Papua. Namun, hingga kini belum ada kabar baik tentang Papua. Maka jalan solusi terbaik konsep tertulis dialog Jakarta-Papua yang di kehendaki oleh pemerintah dan orang Papua. 

Dalam prefektif masyarakat Papua apabila masalah Papua mau di selesaikan melalui dialog bukan untuk tampa sepengetahuan kepada masyarakat Papua. Hal ini terjadi dalam pembagian provinsi yang mencari rupiah langsung masuk. Jika kabar yang baik ada diolang yang bertujuan untuk mencapai “papua, tanah damai”, orang Papua menuntut keterlibatan dalam semua orang yang hidup di atas tanah Papua dalam setiap upaya untuk mencapai perdamaian. 

Menulis mengajak kita bagi orang Papua harus mengambil semua anggota masyarakat Papua mesti merasa terlibat dalam keseluruhan proses dialog, agar Papua tidak terjadi perkosaan oleh kolonial Indonesia, sekaligus dengan memainkan peranan yang berbeda pada tahap yang berbeda untuk demi kabar baik bagi bangsa Papua.

Mencari kabar baik amat sulit bagi orang Papua maka perlu melakukan peranannya masing-masing untuk solusi yang tepat. Orang Papua harus bersatu padu dengan siapa saja untuk demi mewujudkan perdamaian dan kabar baik dengan Selin melengkapi, saling menjaga, menghargai sebagai martabat manusia bagi orang Papua. (*)

*Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.

Meneropong Kunker Jokowi ke PNG dan West Papua

 

*Martinus Tenouye

“Di Manakah keadilan seorang pemimpin banggsa dan negara”

Penderitaan merupakan tantangan paling serius bagi manusia. Itulah sebabnya tak ada manusia yang dengan rela menghendaki hidupnya penuh derita dan sengsara. Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris abad 17, menyelidiki/membedah jiwa (diri) manusia dan menyimpulkan bahwa pada dasarnya manusia itu egois. Egoisme manusia itu nampak dalam sikapnya yang selalu mengejar kepentingan diri (self-interest). Kepentingan diri manusia yang paling dasar adalah pemeliharaan hidupnya, tidak altruistisk atau tidak mengutamakan kebutuhan orang lain, misalnya tidak mengutamakan dan menemukan kedamain, kesejahteraan bagi orang lain. Dan karena itu, ia akan cenderung mengejar kenikmatan, dan berusaha mengelak/menolak/menghindari. Penderitaan dinilai sebagai hal yang buruk/sesuatu yang tidak baik secara moral, yang harus dijauhi. Hobbes tiba pada kesimpulan bahwa kematian sebagai klimaks dari penderitaan adalah hal yang paling ditakutkan manusia. Oleh karena itu, manusia akan berjuang sekuat tenaga untuk menjauhi penderitaan dan kematian agar ia bisa tetap survive (bertahan hidup).

Thomas Hobbes adalah salah satu tokoh yang memberikan sumbangan gagasan terkait ide tentang penderitaan dan kemiskinan pada masa sekarang. Salah satu pemikiran Hobbes yang membuat dia terkenal adalah Leviathan atau commonwealth. Pemikiran Hobbes yang penting adalah mengenai komunikasi dengan sesama manusia dan menemukan akar masalah dari penderitaan dan kemiskinan itu  melalui berdialog yang martabat. The Elements of Law, Natural and Politic adalah karya mula-mula dari Thomas Hobbes yang masih berupa naskah mentah yang dikeluarkan pada 1640, yang menjelaskan tentang unsur-unsur hukum alam dan politik, dan menjadi titik mula pemikiran filsafatnya tentang hubungan manusia dengan moral, keadilan, kedamian, kesejahteraan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya, serta  hukum-hukum rasionalitas. 

Dalam buku tersebut di atas Hobbes menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan utama manusia adalah tercapainya hak  hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk  berkomunikasi dan hak untuk hidup damai, aman, dan hak untuk hidup tenang.  Menurutnya kalau antara sesama manusia tidak berdialog ataupun tidak menghargai pendapat orang lain, di situ akan melahirkan banyak ketidakadilan, kekerasan dll.

Oleh sebab itu, negara harus diatur dengan ketat untuk memperkecil ruang perselihan dan saling menyerang, saling membunuh, saling merusak tempat tinggal manusia dan makhluk lain. Hobbes menggambarkan negara sebagai makhluk raksasa dan menakutkan yang melegitimasikan diri semata-mata karena kemampuannya untuk mengancam, merusak, dan menghilang hak-hak dan nilai-nilai manusia, dll. Hal itu dikarenakan pemerintahan itu pada motivasinya adalah mencari kepentingan tertentu dan mengadakan supaya pemerintah memusnahkan nilai-nilai yang aslinya, kemudian akan melahirkan versus/ (hal-hal baru) yang datang dari luar. Sebagai seorang pejuang kebenaran, kedamaian, dan keadilan sekaligus sebagai  seorang filsuf,  Hobbes mengadakan dialog di depan publik. Dalam dialog tersebut Hobbes berbicara tentang ketidakadilan, kekerasan, pembunuhan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di negaranya. Dalam hal ini Hobbes mengatakan bahwa  kalau salah satu negara itu terjadi kekerasan, ketidakadilan dan sebagainya, maka neraga itu seyoginya/seharusnya membutuhkan dialog. Sebab dialog adalah  kunci penyelesaian segala  problem atau masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya dialog itu sesuatu yang sangat urgen, karena itu, dialog itu harus diangat sebagai motivasi awal untuk penyelesaian masalah. Dengan adanya dialog kita akan memiliki kedamian, keadilan dan kesejahteraan bersama. 

Untuk itu negara tidak boleh didiamkan, tentang kebenaran itu harus disuarakan melalui dialog yang bermartabat, supaya tidak terjadi kekerasan, ketidakadilan, ketidakdamian yang terjadi terus-menerus. Dialog Jakarta-Papua yang digagas oleh Neles Tebai, masih terus diperjuangkan oleh Jernigan Damai Papua. Tomi Kiwimaki dalam studinya menyebut tiga temuan yang berkaitan dengan solusi damai, baik Otsus maupun dialog. Pertama, perdamaian melalui dialog sangat mungkin di Papua, meskipun kasus Papua akan membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dari pada yang digunakan di Aceh. Kedua, negosiasi harus lebih terbuka, dan mekanisme harus dibangun untuk memfasilitasi komunikasi antara negosiator dan konstituen mereka.

Pengajar pada  Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay mengatakan Dialog Papua yang telah dikempanyekan sejak 2009 sebagai sarana untuk mempertemukan pemamngku kepentingan di Tanah Papua. Dialog yang bertujuan mengatasi secara bersama pelbagai macam persoalan di Tanah Papua, menurut Pastor Neles yang berjuluk Kebabdai atau Sang Pembuka Jalan dan Pintu dalam bahasa Suku Mee itu, Dialog antara pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Papua di Papua perlu dilakukan segera demi mencapai Papua yang damai dan sejahtera.

Dalam sebuah tulisan yang dikirimkan kepada satuharapan.com, Pater Neles Kebadabi Tebay menyebutkan tiga alasan pokok dapat dimulai dialog Papua:

Pertama, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah menerima dan mendukung proposal dialog sektoral Papua. Presiden Jokowi bahkan telah menunjuk tiga orang yakni Pater Neles Tebay di Jayapura, Teten Masduki selaku kepala staf Presiden kala itu, dan Warinto sebagai sebagai pungurus pelaksanaan dialog-dialog sektoral ini. Penunjukan tiga fasilitator mencerminkan kuatnya komitmen Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai permaslahan di tanah Papua melalui dialog.

Kedua, adanya dukungan dari masyarakat sipil di Indonesia. Dialog Papua, yang sebelumnya dipandang sebagai tabu, kini sudah diterima banyak kalangan sebagai kunci penyelesaian konflik Papua. Banyak akademisi, politisi, tokoh agama, dan pegiat LSM, dari pelbagai provinsi sudah menyatakan dukungan terhadap dialog Papua. Dukungan yang mengejutkan terlihat pada Survei online yang dibuat LIPI Bersama Change.org selama November 2017. Hampir semua (91 %) responden dialog nasional untuk mengatasi masalah-masalah di Papua.

Ketiga, adanya dukungan dari tanah Papua. Proposal Dialog Papua didukung oleh berbagai kalangan di tanah Papua, seperti DPR, Papua, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua (MRP), para pemimpin agama, para tokoh adat, akademisi setempat, para tokoh perempuan, organisasi kepemudahan, dan berbagai organisasi sosial dan massa. Kata Pastor Kebadabi Tebay yang menjadi Doktor Pertama untuk Imam Asli Papau ini, dengan adanya dukungan-dukungan ini, ini saat yang tepat untuk memulai dialog Papua.

Dilihat dari ketiga dukungan tersebut di atas, dapat menyatakan bahwa, sesungguhnya ketiga hal ini membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan. Membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan sebagai peserta aktif. Peserta dialog berasal dari unsur Pemerintah, Swasta, tokoh agama dll. Bukannya hanya mereka-mereka saja yang harus bersuara (dialog), melainkan, terutama  dibutuhkan suara kenabian maupun suara religious lainnya. Nanti akan nyatanya keterlibatan semua unsur ini memberikan corak inklusif pada dialog Papua. Dialog Papua yang inklusif melibatkan Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) melalui dinas-dinas terkait, pihak Swasta (seperti perusahaan, yayasan, Organisasi Sosial), dan masyarakat (seperti tokoh adat, agama, perempuan, dan pakar) beserta di dalamnya adalah tokoh agama. Setiap lembaga, baik pemerintah maupun pihak tersebut di atas mengutus wakilnya sebagai peserta dialog Papua. Sejumlah individu juga perlu dilibatkan, baik berdasarkan keahliannya maupun pengalaman pribadinya, untuk memberikan kontribusi pemikirannya dalam dialog Papua. 

Jika Bukan OAP, Siapa Lagi Yang Akan Wujudkan Visi Papua Tanah Damai?

Setiap sektor khususnya tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh adat, dll, itu berhak untuk menyampaikan pendapat kepada publik. Nyatanya orang-orang yang harus menyampaikan kebenaran itu sampai saat ini belum pernah dilakukan. Presiden Joko Widodo sudah menerima dan mendukung proposal dialog sectoral Papua. Jokowi dan tokoh-tokoh lain di Papua menyatakan bahwa masalah kemanusiaan di Papua harus menyelesaikan melalui dialog. Tetapi pernyataan tersebut di atas belum ada jawaban sama sekali sampai saat ini. Sebenarnya Papua ini ada apa? Pemerintah Indonesia khususnya Presiden SBY spritnya berkobar-kobar ketika mendorong dialog Perdamaian dengan  Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005, bahwa harus dialog. Ketika Aceh bebaskan dari kolonialisme bangsa Indonesia itu, SBY menjadi provokator/ menjadi pemimpin dalam dialog Jakarta- Aceh, SBY sendiri mengambil kendali dari semua persoalan di Aceh dan dalam dialog itu juga  SBY pernah berkata bahwa Indonesia termasuk Papua sampai sekarang ini aman-aman saja. Persoalan kemanusiaan seperti di Aceh tidak ada, di sana aman-aman saja. Sebagai seorang pemimpin di manakah keadilan yang sesungguhnya? Lanjut; Para pemimpin bangsa ini mayoritas adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semua suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan janda-janda tidak sampai kepada mereka (Yes 1:23). Seorang pemimpin tetapi tidak melihat masalah secara detail. Thomas Hobes adalah seorang filsuf yang sangat kuat dengan filsafat politik, nilai-nilai kemanusiaan dll. Hobbes mengajarkan bahwa kalau seorang pemimpin harus berlaku seperti seorang pemimpin. Seorang pemimpin bangsa dan negara berhak untuk melihat masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai seorang pemmpin harus juga turut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh masyarakatnya. Masyarakat itu jangan dibiarkan seperti sampah yang dibuang di tempat sampah. 

Presiden SBY adalah orang pertama yang melakukan dialog antara Jakarta dan Aceh. Dia yang orang pertama yang menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Aceh, melalui dialog. Sedangkan dengan Papua bagimana? Setiap kunjungan kerja (Kunker) Jokowi di Papua belum pernah melihat realitas yang terjadi tetapi Jokowi datang ke Papua hanya untuk mencari kepentingan tertentu. Sangat diragukan dengan kunjungan presiden Jokowi di PNG dan West Papua pada tangal 5-7 Juli 2023 kemarin. Presiden datang ke Papua itu juga pada malam hari  ketika itu OAP sudah tidur karena sudah malam. Apakah itu Presiden mau menambahkan konflik baru bagi OAP? Sebenarnya tidak  adil sebagai pimpinan bangsa dan negara. Kalau seorang pemimpin bangsa dan negara berkunjungan ke suatu kota atau daerah di wilayah kekuasaannya tertentu itu harus memiliki agenda-agenda atau tujuan yang  jelas. Kunjungan Jokowi di Aceh itu tujuannya sudah jelas bahwa di sana mau menyelesaikan masalah kemanusiaan yang terjadi di Aceh. Kunjungan Jokowi di Aceh juga sudah jelas bahwa persoalan di Aceh itu harus menyelesiakan malalui dialog. Bagi Aceh bagian itu Jokowi laur biasa tetapi dengan setiap kunjungan presiden di Papua bagimana. Apakah setiap kunjungan presiden di Papua itu melihat masalah kemanusiaan di Papua? Dan apakah presiden Jokowi juga akan melakukan dialog sama seperti yang pernah dilakukan oleh presiden SBY yang mampu menyelenggarakan Dialog Damai Antara Geragan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI ) pada tahun 2005 di Papua demi mewujudkan Visi Papua Tanah Damai yang menjadi harapan dan kerinduan terdalam semua mahluk yang tinggal dan hidup di tanah Papua? Jika tidak maka maka mau 1001 kali Jokowi berkunjung ke Tanah Papua tetap saja tidak akan pernah menghilangkan Papua dari wadah konflik, eksploitasi, kekerasan, pelanggaran HAM, deforestasi, singkatnya Genosida, Ekosida, Spiritsida dan Etnosida. Untuk apa dan siapa Jokowi berkunjung ke West Papua? Buat Papua jadi tanah Damai atau Ramai Konflik. Semoga Jokowi bisa “Mualaf” dari gelagat politik pencitraan yang sangat rajin dan lihai ia lakoni di Papua. Sebagai seorang yang tulen kejawaannya, Jokowi dan sekutunya sangat piawai main simbol, bahkan perkosa simbol-simbol Sakral dalam kebudayaan, tidak heran jika untuk menutup labirin konspirasi ekonomi politiknya di Pasifik Melanesia dan West Papua ia tega-teganya mempermalukan budaya masyarakat pengunungan Papua (Meepagoo dan Lapago). Sekali mau 1001 kali pun Jokowi dan sekutunya datang berkunjung ke Papua dengan otak dan watak yang satu dan sama tanpa ada terbesit sedikitpun niat untuk menciptakan Papua Tanah Damai maka selama itu juga kunjungan Jokowi itu bak Mengurai Benang Kusut atau seperti Menjaring Air, tetap akan hanya mentok sebagai Tong Kesong Nyaring Bunyi. Semoga tidak demikian untuk lawatan-lawatan kepresidenan berikutnya ke Papua, harapannya cahaya Papua Tanah Damai yang terpancar. (*)

)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.