Politik Identitas No, Politik Integritas Yes

 

(Dok:Ist/Mencegah Yang Terburuk Berkuasa)

*Siorus Ewanaibi Degei

Berbicara terkait agama dan tantangannya menghadapi tahun politik mendatang, memang semestinya menjadi topik penting yang didiskusikan secara sahih oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Penulis menerawang bahwa ihwal subtansial yang mau diangkat di sini adalah terkait dengan Politik Identitas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa politik identitas ini semacam sudah menjadi “tradisi” atau “habitus”, bahkan “habitat” dalam wacana perpolitikan kita menjelang tahun politik atau pesta pemilihan umum (pemilu), mulai dari tingkat pemilihan kepala negara di pusat sampai pemilihan kepala kampung di daerah-daerah terpencil. 

Kita kerapkali menemukan di ruang publik bagaimana simbol-simbol agama dan kultur itu dikomersialakan oleh okmun-okmun atau pihak-pihak yang lihai menghalalkan beragam cara hanya untuk mencapai tujuan sesaatnya. Agama-agama dijadikan sebagai basis massa, suara dan koalisi (posko kemenagan, tim sukses). Ada “kampanye gelap” yang dilakukan di lingkungan lembaga agama atas nama agama, tidak jarang juga ivent-ivent monumental agama dijadikan sebagai panggung kampanye politik. Para pasangan calon pemimpin menjadikan ruang keagamaan sebagai basis kekuatan politiknya. 

Dari siniliah agama-agama di tanah air ini dipanggil sejatinya untuk menjaga marwahnya yang suci, luhur dan mulia itu, ia tidak boleh “jual murah” di pasar perpolitikan dan kekuasaan yang picik dan penuh manipulasi terkait fenomena ketengangan eksistensial di atas ini, maka disposisi agama-agama mesti jelas, tegas, bila perlu keras dalam menyikapi fenomena politik identitas agama, bukan untuk untuk kepentingan agama yang asali, tapi demi kepuasan libido politik para calon pemimpin (elite oprtunis). 

Dalam tulisan ini, pokok pikiran yang hendak ditawarkan oleh penulis adalah kembali mengibarkan bendera “politik integritas” daripada agama-agama di tanah air, tetapi juga bagi setiap calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam perhelatan politik di tahun 2024 mendatang. Penulis melihat bahwa dengan mengkristalisasikan dan mendemonstrasikan politik integritas di kalangan paslon sebagai subjek politik dan agama-agama sebagai objek politik sebagai antithesis dari geliat politik identitas yang menggurita, maka yang terkonstruksi secara baik di sini bukan saja wajah agama dan para paslon, melainkan juga wajah demokrasi bangsa ini akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan hari-hari kemarin dan hari ini.

Dengan meminjam beberapa pemikiran dari seorang filsuf muda Indonesia, yakni Reza A.A Wattimena, pendiri Rumah Filsafat, pegembang Teori Transformasi Kesadaran dan Teori Tipologi Agama, peneliti di bidang filsafat politik, filsafat ilmu dan kebijaksaan timur, dan doktor filsafat lulusan Muncen Jerman, maka penulis hendak memetakan sebuah teori baru yang beliau kemukakan yang barangkali bisa menjadi refleksi bersama yang mumpuni untuk mempercakap wajah demokrasi bangsa ini, yakni teori Transformasi Kesadaran dan Teori Tipologi Agama. 

Kedua teori ini akan membantu kita untuk menakar taraf kesadaran para calon pemimpin dan tiopologi agama yang mengusungnya, apakah kesadarannya dan tiopologi agamanya adalah yang mampu membuatnya menempuh jalur politik integritas atau cenderung mencelupkannya pada lahar jalur politik identitas?

Memahami Teori Transformasi Kesadaran dan Teori Tipologi Agama

Dalam bukunya yang berjudul Teori Transformasi Kesadaran (2023), Wattimena membabak kesadaran manusia ke dalam lima tahap, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi:

Pertama, Kesadaran Distingsi-Dualistis. Manusia dengan kesadaran ini masih melihat realitas dengan kacamata subjek-objek, aku-mereka. Ia tertutup pada dirinya sendiri, ia melihat kosmos ini dengan keterpisahan-keterpisahan. Praktek rasisme, kolonialisme, kapilisme dan imperialisme lahir dari kesadaran distingsi-dualistis ini; Kedua, Kesadaran Immersif. Manusia dengan kesadaran ini sudah mulai terbuka melihat dunia luarnya, dua kutub filsafat yang menopang kesadaran ini adalah hermeneutika dan fenomenologi. Namun keterpisahan-keterpisahan atau distingsi antara subjek-objek masih ada di sini; Ketiga, Kesadaran Holistik-Kosmik. Manusia dengan kesadaran ini sudah melihat dunia dengan kacamata yang lebih luas, keterpisahan-keterpisahan paradigmatik sudah nyaris tidak ada di sini, alam semesta sudah dilihat sebagai tempat hidup (rumah bersama), alam sudah tidak dilihat sebagai objek material yang bisa dieksplotasi demikian juga dengan sesama manusia lainnya; Keempat, Kesadaran Meditatif. Manusia dengan kesadaran ini sudah mulai melampaui hakekat kemanusiaannya, ia sudah benar-benar keluar dari cengkraman egoisme, inidividualisme dan komunitarianismenya yang semu dan sempit itu. Ia sudah mulai menyatu dengan alam, ia tidak terikat lagi dengan konsep-konsep dogmatisme agama dan budaya yang menjajah jangkauan penglihatan kesadarannya; Kelima, Kesadaran Kekosongan. Manusia dengan kesadaran ini benar-benar sudah bebas dan tercerahkan, ia sudah hidup merdeka, lepas bebas tanpa lilitan dogma agama, budaya dan pengetahuan-pengetahuan yang mengerdilkan dan membunuhnya. 

Manusia dengan tipe kesadaran kekosongan ini bukan tidak ada, mereka ada namun jumblahnya saja yang relatif minim. Jika dunia dipenuhi dengan manusia-manusia yang berkesadaran kekosongan ini, maka kedamaian, keadilan, dan keharmonisan semesta akan senantiasa menyelimuti kita, (Wattimena, 2023; 8-17).

Kurang lebih demikian pemetaan teori transformasi kesadaran yang dicetuskan oleh Wattiemana. Hematnya, Indonesia masih berada di tahap kesadaran distingsi-dualistis, karenanya kita bisa lihat dan jumpai fenomena kekerasan atas agama, politik identitas, pelarangan pembagunan rumah ibadah, diskriminasi rasial, dan kekerasan-kekerasan yang lahir dari kesadaran orang atau pihak yang masih terkurung dalam dirinya atau egonya dan pada waktu yang sama melihat orang atau pihak yang ada diluarnya sebagai objek, musuh, pesaing dan fragmin-fragmin kerdil miring lainnya. 

Beliau juga menambahkan untuk melapisi idenya di atas dalam bukunya dengan judul Teori Tipologi Agama (2023), bahwa manusia atau pihak-pihak dengan taraf kesadaran distingsi-dualistis di atas itu rasionalitas dan aspek humanitasnya masih diperbudak oleh agama kematian. Agama kematian, berikut ciri-cirinya; minus koherensi, penuh takhayul, memaksa, obsesi kematian, merusak hidup bersama, intoleransi, kekerasan, terorisme, menindas perempuan. Bisa kita simpulkan bahwa agama kematian adalah agama yang pemeluknya masih bermental kekanak-kanakan (infantil), belum dewasa, mereka masih tertutup, hidup dalam iming-imingan takhayul masa lalunya, ia lahir dari sejarah kekerasan dan perang berdarah, ia membenarkan praktek radikalisme dan terorisme dalam paduan ajaran keagamaannya, ia merasa paling benar, keyakinan lain dianggap sebagai musuh atau bangsa kafir, (Wattimena, 2023; 11-20). 

Hemat Wattimena agama kematian ini berbeda dengan agama kehidupan, berikut ciri-ciri agama kehidupan; koheren-logis, berpijak pada pengetahuan, kebebasan, memelihara kehidupan, kebaikan bersama, toleran dan welas asih, perdamaian, dan pemberdayaan perempuan, singkatnya agama yang lebih terbuka dan dewasa, ia sangat rasional (berpengetahuan) dalam mempraktekkan kehidupan keagamaannya, ia cinta damai dan harmoni, ia menjunjung nilai-nilai keutamaan universal, ia tidak membenarkan radikalisme dan terorisme atas nama agamanya, (Wattimena, Tipologi Agama, 21-29). Pendekanya ia adalah antithesis dari agama kematian.

Sekarang coba kita akan mencoba untuk memakai teroi Transformasi Kesadaran dan ini untuk menakar gejolak kesadaran yang dimiliki oleh para pemimpin kita lengkap dengan tipologi agama yang mengusungnya, semisal sebagai contoh kita memakai tiga paslon presiden kita, yakni Anis Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Kira-kira berdasarkan pengenalan kita atas rekam jejak ketiga paslon ini, apakah taraf kesadaran mereka sudah mencapai taraf kesadaran kekosongan, holistik-kosmik, meditatif, immersive atau masih berkutat dalam taraf distingsi-dualistis? Apakah agama yang mengusungnya adalah agama kematian atau kehidupan? Berdasarkan fakta yang ada dan kita ketahui bersama, bisa kita ketegahkan taraf transformasi kesadaran dari ketika capres ini sebagai berikut:

Pertama, Anis Baswedan. Ia identik dengan kecakapannya dalam berorasi bak para sofis di era pra-Sokratik antik di Yunani kuno. Ia juga adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat itu bersaingan ketat dengan Ahok. Kita tidak bisa memungkuri bahwa dengan menggunakan jurus politisasi agama beliau sukses mendekapkan Ahok dalam penjara dan dirinya terpilih sebagai gubernur dengan jalan politisasi agama, terutama politisasi ajaran-ajaran agama. Bukan saja itu, tidak menjadi rahasia lagi bahwa barisan kelompok agama mayoritas di republik ini akan “membungkus” dirinya dan Cak Iming sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga dapat dikatakan bahwa taraf kesadarannya masih di tataran distingsi-dualistis;

Kedua, Ganjar Pranowo. Ia digadang-gadang sebagai the netx Jokowi lantaran potret karir politik keduanya yang nyaris sama, sama-sama dari Jawa Tengah, mantan walikota Solo dan mantan gubernur Jawa Tengah, keduanya juga adalah sama-sama kader parta PDI Perjuangan yang tulen. Ia juga dinilai merakyat, suka blusukan ke lingkungan warga masyarakat dan unit-unit kerjanya di luar dan di dalam jam dinas.

Namun rupanya sama juga dengan Jokowi bahwa keudanya tunduk pada partai dan bu Mega sebagai ketua partai, bahwa dalam masa-masa kepemimpinan keduanya selalu saja agenda-agenda publik dipertentangkan dengan agenda-agenda partai, bahwa reksa pemerintahan selalu dibayang-bayangi oleh kepentingan-kepentingan partai, dari sinilah korupsi, kolusi dan nepotisme itu tak terelakkan, katakanlah “politk balas budi”. Belum lagi kasus kebun desa Wadas yang menyeret nama Ganjar di ruang publik dengan cukup pedas. Sehingga kami melihat bahwa taraf kesadarannnya masih ditataran distingsi-dualistis, tapi mungkin agak cukup baik bila dibandingkan dengan Anis;

Ketiga, Prabowo Subianto. Ia identik dengan sikap keperajuridannya dan semangat kepelahwanannya. Masa lalunya yang kelam membuat banyak orang traumatis untuk memilihnya di dalam pemilu. Sudah dua kali ia mencalonkan diri sebagai presiden, namun tetap saja ditumbangkan oleh si Joko Widodo, pencalonannya kali ini terhitung sebagai yang ketiga kalinnya. Kita tidak bisa menafikan bahwa beliau juga mafir memainkan simbol-simbol keagamaan sebagai jurus kampanye politiknya. Namun lagi-lagi selama “dosa-dosa masa lalu” yang beliau lakukan tidak beliau rekonsiliasikan, bahkan itu beliau anggap sebagai pencapaian tertinggi di dalam karir militernya, maka sepertinya beliau hanya akan mengulangi lagu kekalahannya yang lama. Hemat kami taraf kesadarannya juga masih persis ditataran distingsi-dualistis, bahkan kedua paslon capres lainnya relatif masih aman darinya.

Jadi, jika kita melihat taraf transformasi kesadaran dari ketiga paslon capres di atas ini, kurang lebih semuanya masih berkutat ditataran distingsi-dualistis? Itu berarti taraf kesadarannya masih relatif rendah untuk mengakomodir entitas-entitas yang lain di luar dirinya, partainya, agamanya, sukunya, dan lainnya. Lantas apa yang bisa kita buat? Senada dengan Prof. Dr. Frans Magnis Suseno SJ, bahwa kita mesti memastikan bahwa pemilu kita ini mampu menjamin agar yang terburuk itu tidak berkuasa. Bahwa pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi bagaimana memastikan agar yang terburuk itu tidak terpilih dan berkuasa, inilah prinsip paling jitu yang sering disebut dengan istilah Minus Malum.

Untuk itu, dari ketiga calon prsiden kita di atas, walaupun semuanya serba berkekurangan, apalagi taraf kesadarannya masih berkutat di tahap distingsi-dualistis dan ditopang oleh agama kematian, maka sudah seyogianya kita memilih sosok yang “kurang buruk” di antara ketiganya, atau dalam bahasa Wattimena dalam artikelnya yang berjudul “Pertarungan Tiga Bandit”, kita berusaha memilih “Bandit” yang “kurang jahat” dari ketiga bandit tersebut, (https://rumahfilsafat.com/2023/09/22/pertarungan-tiga-bandit/, 27/09/2023). 

Sehingga salah satu aspek penting yang hemat kami perlu menjadi perhatian adalah, soal integritas, kita bisa melihat rekam digital dari ketiga paslon ini, kira-kira siapa yang memiliki integritas tinggi terkait dimensi-dimensi kehidupan yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang, ia yang anti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), pancasilais, anti politisasi agama, budaya, golongan politik dan lainnya, ia yang berjiwa universal, berpihak pada yang lemah, anti money politic, anti politik pencitraan, menjunjung HAM, ramah ekologis, dan lainnya.

Implikasinya di Papua

Yang penulis paparkan di atas adalah potret perpolitikan nasional, berikut kita akan mencobai melihat gejolak yang sama di bumi Papua. Menarik bahwa politik identitas di Papua, tidak begitu “telanjang” terlihat di ruang publik, itu berarti bahwa toleransi antara umat beragama terbilang masih cukup baik, walaupun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kerapkali juga ditemukan beberapa ketegangan konflik antar umat beragama atau bahkan antara agama itu sendiri. Berikut ini hendak penulis beberkan beberapa fakta politik identitas yang berkembang di Papua:

Pertama, bahwa politik identitas atas nama agama tidak begitu seksi terlihat, namun identitas yang acapkali dipolitisasi di Papua adalah isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ekologi, dan idelogi politik. Beberapa atribut ini selalu menjadi materi kampanye dari setiap paslon yang maju entah itu sebagai gubernur, walikota, bupati, DPR, DPD, kepala desa, dan kepala kampung;

Kedua, jika diringkas, maka identitas di Papua yang sering kali dipolitiasikan adalah suku dan daerah asal. Aspek kesukuan dan kedaerahan menjadi teramat menonjol dalam beberapa tahun terkahir ini. Kita melihat bahwa adalah dualisme antara orang Papua pegunungan dan orang Papua pesisir, di gunung pun ada orang Papua Lapagoo, di Lapagoo sendiri ada beberapa suku (Hubulal, Lani, Yali, Walak, Nduga) dan lainnya ada orang Meepagoo, di Meepagoo sendiri ada beberapa wilayah (Nabire, Mimika, Mapia, Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya), di pesisir sendiri, ada dua wilayah besar, pesisir barat dan selatan, ada Mamta-Tabi, Saireri, Dombera, Bomberai, dan Anim-Ha. Pendeknya terjadi apa yang disebut dengan istilah polarisasi, segementasi dan segregasi; (1). Polarisasi, orang Papua dikotak-kotakkan wilayah adat menjadi 7, secara politis menjadi 6 provinsi, secara religi 5 keuskupan, dan pelbagai dedominasi-dedominasi gereja; (2). Segmentasi, benih-benih kebencian, permusuhan dan antagonisme mulai digembar-gemborkan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital, publikasi, dan interaksi langsung; (3). Segregasi, terjadi perpecahan di internal orang asli Papua sendiri, fenomena konflik distingsi-dualistis gunung versus pantai, Katolik versus Protestan, Kristen versus Islam (konflik horizontal, konflik internal) dan lainnya tak terelakkan.

Kurang lebih fenomena-fenomena sosial di atas ini tidak asing untuk kita di Papua menjelang tahun-tahun politik ini. Isu budaya, suku dan agama memang sudah terdistrupsi menjadi “komoditas politik” yang senantiasa dipermainkan oleh okmun-okmun dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya demi meraup keuntungan dan kepentingan diri dan kelompok yang semu belaka. Sehingga kami melihat bahwa kesadaran masyarakat Papua dan pemimpin-pemimpin (walaupun tidak semua) masih berdiri di taraf distingsi-dualistis, karena tidak ada pemilihan umum di Papua yang berlangsung aman, nyman dan damai, selalu saja ada conflic of interest yang mengatasnamakan budaya, suku dan agama.

Politik Integritas Yang Berkesadaran Universal: Beberapa Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang hendak kami tawarkan, di antaranya: Pertama, kita mesti memastikan taraf kesadaran dari setiap calon pemimpin, bahkan kita sendiri mesti melatih untuk meningkatkan kesadaran kita, menurut Wattimena caranya dengan senantiasa untuk hening dan bermeditasi serta kotemplasi. Kita juga mesti memastikan bahwa agama yang mengusung para calon pemimpin ini adalah agama kehidupan bukan kematian di tahun 2024 mendatang; Kedua, kesadaran para pemimpin itu akan senantiasa teruji bila mereka dan gagasan-gagasannya mesti dibongkar-pasang di kampus-kampus. Menarik dengan apa yang sudah dipelopori oleh kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadja Mada, yang mana telah menagih ide-ide atau gagasan-gagasan konkrit dari ketiga paslon capres republik Indonesia. Penulis melihat bahwa kampus-kampus atau universitas-universitas di Papua juga mesti mengimitasi gema semangat pembaharuan demokrasi yang sudah dirintis oleh kawan-kawan UI dan UGM sebagai rule model untuk mengundang setiap paslon entah itu gubernur, walikota, dan bupati yang hendak bersaing di tahun 2024 mendatang.

Perguruan tinggi di tanah Papua mesti memainkan peran intelektual dan akademiknya untuk memperindah wajah demokrasi yang carut-marut itu; Ketiga, dengan menjunjung tinggi politik untegritas maka kita semua juga mesti sepakat bahwa agama kita adalah cinta, budaya kita adalah damai dan ras kita adalah kemanusiaan. Taraf kesadaran kita mesti menghasilkan tiga prinsip hidup ini agar kita terbebas dan tercerahkan dari belenggu-belenggu agama, budaya dan ras yang hanya “mematikan” kita, keluar dari fanatisme ideologis dan konservatisme dogmatis. (*)

Daftar Pusataka

Wattimena A.A Reza. 2023. Teori Transformasi Kesadaran. Jakarta: Rumah Filsafat_________________.

2023. Teori Tipologi Agama. Jakarta: Rumah Filsafat.https://rumahfilsafat.com/2023/09/22/pertarungan-tiga-bandit/, diakses pada Rabu, 27/09/2023, Pkl. 20:52 WIT).

Pemikiran John Locke, Impilikasinya bagi Papua

 

(Dok: Ist/Sebuah Refleksi Filosofis)

Yulianus Kadepa*

John Locke dilahirkan pada 29 Agustus 1632 di Wrington, Somerset, Inggris dan meninggal pada 28 October 1704 di High Laver, Essex. Dia seorang filsuf empiris yang mempunyai pengaruh politik pada kelompok pencerahan Eropa dan pada Konstitusi USA, 1776. Ia memiliki pemikiran politik yang selaras dengan tokoh dari Royal Society (organisasi ilmiah Inggris) seperti Robert Boyle, dan Sir Isaac Newton.

Awal hidupnya ditandai dengan perang sipil Inggris antara Raja Chales I dan Parlemen. Ayahnya yang adalah seorang pengacara adalah pendukung kelompok parlemen. Hal ini menyebabkan Locke menolak pandangan bahwa raja memiliki kekuasaan yang bersifat Ilahi. Setelah perang sipil berakhir (1646), Locke pergi ke sekolah yang terkenal waktu itu, Westminster (1647). Di sekolah ini, Locke belajar bahasa Latin, Yunani, Ibrani, Arab, matematika dan geografi. Di sekolah ini ia terpilih sebagai mahasiswa berprestasi dari kerajaan dan mendapat kehormatan akademis yang berdampak pada keuntungan finansial yang membuatnya dapat membeli sejumlah buku. Meskipun berprestasi, ia tak menyukai sekolah berpola asrama yang amat menekankan hukuman fisik. Dalam bukunya Some Thoughts Concerning Education (1693), ia mendukung tutor pribadi sebagai pendidik untuk remaja. 

Pada tahun 1652, saat berusia 20 tahun, Locke masuk University of Oxford. Baginya kurikulum S1 membosankan dan tidak memantik semangat belajar. Karena sekolahnya masih memfokuskan perhatian pada logika Aristoteles dan mengabaikan sains modern waktu itu yang sudah dikembangkan Francis Bacon (1561–1626), René Descartes (1596–1650), dan filsuf alam lainnya. Namun Locke membacanya juga. Selain itu ia berkontak dengan beberapa pengacara, astronom, fisikawan dan teolog. Tambahan lagi, ia mengikuti kuliah di bidang kedokteran. Kedokteran ini banyak mempengaruhi hidupnya di kemudian hari. Bahkan ia pernah membuat riset tentang darah manusia. Ia tamat S1 pada 1656 dan melanjutkan masternya dalam dua tahun berikutnya hingga ia diangkat sebagai salah satu mahasiswa kehormatan di universitas. 

Karena restorasi pada 1660 di Kerajaan Inggris, terjadi perubahan besar di bidang kebebasan, ilmu pengetahuan, serta semangat keagamaan yang baru. Locke tidak nyaman dengan hal ini. Ini tergambar dalam karya politik tentang pemerintahaan pada 1660. Ia memilih model yang konservatif yang menekankan stabilitas poitik dan keterlibatan negara dalam hal keagamaan, yang kemudian dirubah kembali dalam karyanya tentang pemerintahan pada 1689.

Pada 1663 Locke diangkat sebagai pengawas studi dan disiplin serta mengajar beberapa kuliah pada level S1 di Oxford. Ia menghasilkan karya Hukum Alami (dipublikasikan 1954). Ini adalah bentuk awal dari filsafat politiknya dengan ide dasar tentang hukum alam dan hukum moral alamiah serta epistemologinya yang empiristis.

Pada 1666 Locke berkenalan dan bekerja sebagai dokter pada Anthony Ashley Cooper, yang kemudian menjadi pangeran dari Shaftesbury. Di sini ia membuat draft karyanya tentang toleransi dan juga terlibat dalam mengadakan operasi pada sang pangeran. Pada 1668, Locke menjadi anggota penuh dari Royal Society (lembaga riset ilmiah Inggris) dan membuat riset medis. Ia juga diangkat sebagai sekretasi yang bertugas untuk membentuk koloni di Caroline, Amerika Serikat, yang mana ia membuat draft konstitusi. Di dalam kesibukan ini, ia tetap mengembangkan kontak dengan teman-teman untuk mengembangkan filsafatnya. Pada 1689 ia mengerjakan esai tentang Pengertian Manusia. Karena pangeran Asley tidak disukai oleh raja, dan keamanan Locke terancam, pada 1675, Locke pergi ke Prancis. Saat itu juga ia sudah mendapat gelar sebagai sarjana kedokteran. Ia tinggal di Prancis selama empat tahun hingga 1679. Ia banyak bergelut dengan dunia kedokteran dan filsafat Prancis. 

Pada 1683, Locke mencari keamanan di Belanda karena pangeran Asley gagal menyatukan parlemen dan kerajaan sehingga hidupnya terancam. Pada era ini Locke menghasilkan karya politiknya, Dua Traktat tentang Pemerintah (1689). Memang ditulis sebelum ke Belanda, karena traktat ini merupakan jawaban terhadap situasi politik di Inggris saat itu. Traktat politiknya ini disemangati sifat religius. Di dalam hidupnya ia menerima keberadaan Tuhan pencipta dan manusia adalah hamba Tuhan dalam keutamaan. Manusia diciptakan dengan tujuan tertentu. Manusia harus hidup sesuai dengan hukum tertentu sehingga dapat memperoleh warisan keselamatan abadi. Untuk itu Tuhan menganugerahkan pada manusia intelek dan kemampuan lainnya untuk mewujudkan hal ini. Akal harus dipakai untuk mencari Tuhan, menemukan hukumnya dan kewajiban yang menyertainya. Darinya manusia akan memperoleh hidup yang sukses dan bahagia. Melanggar janji selaras dengan melanggar hukum alam, yang adalah hukum Tuhan. Hukum lain dapat diketahui hanya lewat pewahyuan. Meskipun demikian ia selalu bermusuhan dengan Katolik karena ia tak mengakui sifat khusus paus yang tak dapat salah, dan otoritas Roma mengancam kedaulatan Inggris. 

Dari dua traktat di atas, traktat pertama bertujuan untuk menyikapi pandangan dari seorang ahli politik Sir Robert Filmer, yang dalam karyanya Patriarcha (1680) menjelaskan tentang hak Ilahi sang raja. Bagi Locke ini bertentangan dengan pandangan umum. Pandangan ini kemudian diterima dan hak Ilahi raja mulai tak dilihat secara serius di Inggris sejak 1688. Traktat kedua berisi filsafat politiknya yang dimulai dengan meletakan dasar tentang kekuasaan politik. Kekuasaan ini dikatakannya sebagai, “sebuah hak untuk membuat hukum-hukum dengan hukuman tertinggi, kematian dan akibatnya hukuman-hukuman yang lebih ringan untuk menata dan menjaga hak milik dan menggunakan kekuatan komunitas dalam mengeksekusi hukum demikian dan dalam mempertahankan kesejahteraan bersama dari serangan asing dan semua ini adalah demi kebaikan bersama.” Jabaran dari kekuasaan politik ini diperlihatkan dari perspektif perkembangan sejarah dari negara alami, kontrak sosial dan perlindungan terhadap hak milik. 

Di akhir hidupnya Locke berada di Belanda hingga raja James ditumbangkan dalam revolusi glori (pelarangan terhadap James II, saudara dari Raja Charles II untuk menjadi raja Inggris karena dia beragama Katolik dan membawa William II dan Mary II yang protestan ke tahta). Pada Februai 1689, ua kembali bersamaan dengan akan dikukuhkan putri oranye sebagai ratu Mary II. Setelah itu ia terlibat aktif dalam dunia politik. Ia terlibat dalam menyusun English Bill of Rights. Dia ditawarkan menjadi diplomat tetapi ia menolak. Karena kesehatannya menurun, ia memilih tinggal di High Lever, Essex. Ia terus merevisi karya-karyanya. Ia meninggal dan dikuburkan di sini.

Karya-karyanya

Karya yang paling substantif adalah essai tentang, Hukum Alam, ditulis ketika mengajar di Oxford pada 1667. Karyanya yang paling terkenal essai tentang, Pengertian manusia (1671). Ia juga menulis, Dua Traktat tentang Pemerintahan yang diterbitkan padal 1689. Buku-buku ini diterbitkan secara anonim. Surat tentang Toleransi, diterbitkan pada 1689. Pengalamannya di berbagai negara membuatnya berpikir bahwa pemerintah harus lebih toleran dengan keragaman agama. Di bidang teologi dia menulis tema Kemasukakalan dari Kekristenan (1695).

Selain itu terdapat karya-karya yang tidak termasuk filsafat politik atau epostemologi, Beberapa Pemikiran Mengenai Pendidikan (1693). Ini berisi Pendidikan menjadikan seorang manusia dewasa yang memerlukan pendidikan keutamaan, kebijaksanaan dan sikap yang tepat sebelum pendidikan pengetahuan. Pendidikan mental perlu diperlengkapi dengan ruang lingkup kegembiraan seperti rekreasi dan olahraga. Ia juga menulis tentang, Kemasukalan Kristiani (1695) yang berpusat pada gagasan bahwa setiap orang harus memiliki kemampuan untuk memahami kewajibannya dan memperoleh keselamatan dengan bantuan kitab suci.

Pemikiran Dasar

Dalam menjawab rasionalisme Eropa Kontinental pada awal hingga pertengahan abad ke-17, John Locke menyusun, An Essay Concerning Human Understanding (1689), sebuah gagasan berpengaruh. Di dalamnya dia berpendapat bahwa pengetahuan yang bisa didapat manusia bersifat a posteriori, artinya didasarkan pada pengalaman. Locke terkenal dengan pernyataan bahwa pikiran manusia tabula rasa, sebuah ‘kertas kosong’ atau “white paper,” Pengalaman dari kesan inderawi ditulis. Dalam bidang politik Locke dikenal secara paling baik sebagai pendukung pemerintahan terbatas. Dia menggunakan teori hak-hak alami untuk menegaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban pada warga, berkuasa secara terbatas serta dapat ditumbangkan rakyat dalam kondisi tertentu. Dia juga memberikan argument yang kuat yang menyetujui toleransi agama.

Hal-hal ini merupakan topik yang penting dalam membicarakan filsafat dari John Locke. Sebelum membahas hal -hal ini pertama-tama kita perlu mengetahui tentang pemikiran utama adalah epistomologi, filsafat politik, hak milik, toleransi, ketiga pemikiran ini penulis menjelaskan tentang perefektif martabat manusia Papua 

Epistemologi

Karya tentang epistemologi terdapat dalam essai tentang, Pengertian Manusia (1689). Karya ini berisi teori idea, kualitas primer dan sekunder, identitas personal, hubungan idea-idea (pengetahuan dan bahasa). Buku ini dimaksudkan untuk membersihkan pengetahuan dari idea-ide tak berguna dari hal-hal skolastik yang menghambat pengetahuan seperti bentuk substansial dan jiwa vegetative. Sebagai sebuah pengetahuan baru yang menentang pengaruh skolastik-Aristoteles, Locke memberi pijakan yang baru pada pengetahuan. 

Pengetahuan berasal dari pengalaman. Sebelum adanya pengetahuan pikiran kita seperti kertas kosong, yang kemudian diisi dengan pengalaman indrawi. Tak ada idea di dalam pikiran. Idea harus dijelaskan berdasarkan asalnya. Karena itu ia berbicara tentang sumber pengetahuan. Sumber itu adalah pengalaman dan refleksi. Pada bagian kedua, buku ini, pengalaman dibaginya menjadi pengalaman inderawi atau sensasi dan pengalaman batiniah/refleksi. Dua pengalaman ini berhubungan sebab pengalaman indrawi menghasilkan gejala psikis yang akan ditanggapi oleh pengalaman batiniah. Dengan sadar pengalaman batiniah merefleksikan gambaran inderawi itu dengan mengingat, menghendaki dan meyakini.  

Gagasan berasal dari dua pengalaman di atas. Gagasan atau idea merupakan objek di hadapan pikiran. Artinya ide menghasilkan representasi fisik pada kesadaran. Berdasarkan sumber gagasan/idea dibedakan menjadi gagasan sederhana dan kompleks. Yang sederhana berasal dari pengalaman indrawi tanpa keterlibatan rasio. Gagasan kompleks adalah penggabungan berbagai gagasan sederhana dan kompleks. Gagasan kompleks dapat dianalisa, dibagi ke dalam gagasan sederhana, adalah setiap orang memiliki martabat kemanusiaan yang adil dan beradap dalam kehidupannya. Orang Papua sangat dilukai oleh konial Indonesia karena ide yang disampaikan oleh orang Papua diinjak-injak bahkan penjajah dan berkonfik di atas negeri sendiri. Dari sini filsafat berfungsi untuk menganalisa makna istilah dengan merujukkannya pada idea yang memunculkannya. Analisa ide kompleks melatari kelahiran filsafat analitik di Oxford dan Cambridge pada abad ke-20 dan negara berbahasa Inggris.  

Gagasan sederhana dibagi menjadi kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer adalah kualitas esensial suatu objek. Tanpa kualitas primer, sebuah objek tak akan menjadi sesuatu. Kualitas primer mencakup ukuran, bentuk, berat dan kepadatan. Ide dari kualitas primer mirip dengan benda itu sendiri. Misalnya ide manusia Papua untuk menyampaikan kedamaian Papua sama artinya namun bertindak masing-masing demi mewujudkan kebenaran diatat tanah sendiri.

Locke berbicara tentang identitas personal. Apakah seseorang yang dijumpai sekarang sama dengan dia beberapa hari lalu atau beberapa tahun yang lalu. Locke dengan cukup hati-hati membedakan kesamaan pribadi dari kesamaan tubuh dan manusia. Kesamaan tubuh mengandaikan tubuh. Kesamaan manusia mengandaikan kelangsungan hidup. Tetapi kesamaan pribadi mengandaikan kesamaan kesadaraan. Orangnya tetap sama dengan waktu lalu jika orang memiliki ingatan tentang pengalaman sadar pribadi yang lebih awal.

Pada buku II dari Traktat II, Locke juga berbicara tentang asosiasi idea. Dalam pikiran kita sebuah idea kerap mendatangkan atau dihubungkan dengan idea lain. Ini terjadi berulang-ulang meskipun kadang-kadang keduanya tak memiliki hubungan logis. Kebiasaan yang membentuk sebuah ide dihubungan secara psikologis dengan idea lain. Ini juga berdampak pada pendidikan, menurut Locke. Misalnya idea kebaikan dihubungkan dengan penghargaan. Ide pelanggaran dihubungkan dengan hukuman. Hal ini di Papua sangat di sayangi karena menyapaikan pendapat persoalan di Papua oleh orang Papua demi kebenaran ia akan hukum mati bahkan masuk penjara bertahun-tahun.

Pada buku III dari Traktat II, Locke membahas tentang bahasa. Ia memulai dengan sederhana menuju ke yang kompleks. Kata-kata berfungsi sebagai ide di pikiran pengguna. Kata-kata ini adalah sarana komunikasi pikiran pirbadi pada yang lain. Sejumblah besar kata merujuk pada sejumblah besar benda partikular sekaligus. Kata adalah label pada idea tentang hal individual dan idea pada umumnya. Bahasa adalah ide, ide adalah bahasa, maka orang Papua selalu megajak kepada kolonial Indonesia harus berdialog antara Papua dan Jakrta yang lebih jelas adalah dalam bukunya Pastor Neles Tebai berjudul: Dialog Jakarta-Papua sebuah peresfektif Papua. Masalahnya jika yang ada ialah benda tunggal dari mana idea umum berasal? Ia berasal dari abstraksi terhadap hal tunggal. 

Dalam buku IV dari Esei Locke berbicara tentang kodrat dan jangkauan pengetahuan manusia. Dalam pengetahuan, adalah mungkin untuk mengetahui bahwa putih bukan hitam ketika orang tahu idea tentang putih dan hitam secara bersamaan. Tak mungkin untuk mengetahui bahwa sebuah batu yang kemudian orang jatuhkan akan jatuh atau sebuah gelas berisi air akan memuaskan dahaga, meskipun orang mengharapkan demikian, melalui asosiasi idea, bahwa ia akan demikian. Semua ini hanyalah kemungkinan, bukan pengetahuan. Prediksi itu sangat penting dalam hidup, tetapi ini bukan pengetahuan yang sejati. Namun ada pengetahuan langsung. Ia setuju dengan Descartes bahwa orang tahu dirinya tanpa harus membuktikannya pada saat dia mempertimbangkan dirinya. Demikian juga orang secara langsung tahu warna huruf di komputernya dan layar komputernya. Atau dua lebih besar dari satu. Kebenaran yang terbukti dengan sendiri dapat diketahui lewat proses penalaran yang tepat. Orang bisa salah karena konsep yang digunakan tidak jelas dan atau orang gagal menganalisa idea yang relevan. “Main lain bicara lain” sistem Negara Indonesia.  

Filsafat Politik

Locke menulis filsafat politik dalam Two Treatises Concerning Government (1689). Pada traktat kedua, Locke memberikan gambaran berbeda tentang asal-usul pemerintahan. Richard Filmer menegaskan bahwa manusia pada dasarnya tunduk pada satu kekuasaan politik. Namun Locke menegaskan bahwa pada awalnya manusia hidup dalam negara/kondisi alami. Negara alami ini apolitik, tak ada pemerintahan, dan setiap orang memperoleh semua hak alaminya. Orang memperoleh hak-haknya karena diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tidak heran bahwa ia memulai buku ini dengan pertanyaan apa itu kekuasaan politik. Politk kolonial Indonesia terhadap orang papua sangat canki dengan cara yang tidak efektif kepada masyakat Papua namun, pemerinta indoanesia tahu bahwa orang papua juga hak untuk berdialong agar meyelesaikan permasalahan diatas tanah Papua. Dalam buku berjudul: Indicator Papua Tanah Damai: Fersi masyarakat Papua, Papua tanah dampai prespektif politik, (Widjojo dan Tebay, 2014; 8).

Kekuasaan politik dikembangkan dalam bentuk kontrak sosial. Lalu bagaimana keadaan sebelum kontrak sosial itu? Ini disebut keadaan alamiah/natural state. Dalam keadaan ini manusia hidup dengan aman, damai, memiliki kehendak baik, saling membantu dan melindungi. Manusia pada keadaan itu adalah mahluk bebas dan setara. Orang memiliki hak hidup, kebebasan dan hak milik. Paling kurang dirinya adalah miliknya sendiri yang tak dapat diambil oleh orang lain. Tentang hak milik akan dibahas secara khusus di bawah. Di sini orang bebas tetapi tidak absolut. Hak milik orang lain harus dihargai. Hukum kodrat harus dihargai karena ini merupakan pemberian dari Tuhan.

Keadaan alami secara berangsur-angsur menjadi tidak stabil. Karena perbedaan makin tajam, orang mulai melanggar hukum kodrat. Hak milik orang lain mulai dicuri oleh kolonial Indonesia seperti emas, tembaga, miyak bumi, di atas tanah Papua orang Papua dibodohi dengan sistem Negara Indonesia. Lalu muncul konflik dan ancaman fisik. Kepanjagan diatara colonial Indonesia dan masyarakat biasa di tanah Papua. Mereka tak bisa mengamankan hak milik, menikmatinya secara bebas dan mewujudkan tujuan hidupnya karana orang Papua memiliki tanah sendiri bisa hidup dari mengolah tanah kerena orang Papua berpendangan tanah adalah “mama” yang selalu melahirkan makna. Manusia Papua merasa hidupnya terancam oleh NKRI. Lalu muncullah perang yang dinamainya keadaan perang (state of war). 

Untuk bisa menikmati hidup, kebebasan dan hak milik, stabilitas politik dan kerjasama luas dengan yang lain perlu dibangun. Pemerintahan muncul dalam konteks ini. Setiap orang, karena melihat keuntungan yang dapat diperoleh, memutuskan untuk menyerahkan sebagian haknya kepada otoritas pusat sementara menahan hak lainnya. Namun ia menentang kekuasaan absolut ala Robert Filmer yang mengatakan bahwa kekuasaan raja berasal dari Tuhan dan ia juga tidak setuju dengan pandangan Hobbes dalam negara Leviatan yang memberikan hak absolut pada penguasa yang menyisahkan hanya hak hidup kepada rakyat. Dalam sistem Negara Indonesia sebagai dasar mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangas tetapi di Papua padangan Negara Indonesia selalu penjajahan, perkosaan, pembunuhan atas masyarakat yang tidak punya apa-apa yang menjadi korban.

Masyarakat membentuk pemerintahan dalam kontrak sosial. Pengandaian di belakang kontrak adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Wujudnya adalah kontrak sosial. Kontrak dari pihak rakyat adalah menyerahkan hak untuk menentukan sendiri bagaimana setiap orang harus mempertahankan diri, dan hak untuk menghukum para pelanggar hak milik orang lain. Hal seperti itu di Papua yanga terjadi adalah merampas tanah adat sebagai pelangaran sebagai peranggaran hak asasi manusia orang asli Papua, (Koten, 2022; 29). Imbalan dari menyerahkan dua hak di atas adalah bahwa setiap orang akan menerima perlindungan dari gangguan fisik, keamanan milik mereka dan kemampuan untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain dalam sebuah lingkungan yang lebih stabil. Hal ini diwujudkan dalam perlindungan hak hidup, hak milik dan kebebasan. Di sini negara menjadi pelembagaan hak-hak dasar warganya, (Watimena, 2007; 19

Jadi pemerintahan dibentuk oleh warga. Konsekuensinya pemerintah harus tanggap pada kebutuhan rakyat Papua. Pemerintah tak bisa mengklaim kekuasaan mutlak atas semua dimensi kehidupan rakyat. Untuk mengatasi hal tersebut, penguasa membuat hukum di parlemen dengan prinsip suara mayoritas. Kekuasaan dibagi dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Kekuasan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat dan mengambil keputusan yuridis berdasarkan suara terbanyak. Kekuasaan eksekutif berada di tangan rakyat dan staf untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan pembicaraan dengan badan legislatif. Kekuasaan federasi bertugas mengatur kerjasama internasional. 

Jika eksekutif tidak melindungi hak rakyat bahkan mengintervensi hak milik dan kebebasan rakyat, maka hal ini merupakan proklamasi perang terhadap rakyat. Hak atas kepercayaan rakyat mulai hilang. Rakyat dapat memobilisasi perlawanan terhadap pemerintah. Rakyat berhak memberontak dan mengganti pemerintah yang ada dengan yang lebih cocok untuk menjalankan kewajiban untuk menjamin perdamaian dan keteraturan sipil serta menghormati hak individual.

Ada dua hal penting tentang negara atau kekuasaan: Pertama, tujuan negara adalah melindungi hak-hak warganya. Kedua, negara atau penguasa tidak memiliki kekuasaan tak terbatas, (Wattimena; 2007; 19-20). Kedua hal penting Negara ini di Papua tidak “pake” hak orang asli papua selalu menjadi porsoalan permasalahan yang di kuasai oleh Negara indoanesia.  

Hak Milik

Locke mengakui hak milik pribadi. Manusia secara kodrati berbeda, sehingga ia bisa mengembangkan miliknya secara berbeda pula. Hak milik ini diperoleh lewat kerja. Kerja berarti mencampurkan aktivitas kita dengan sumber-sumber alam. Ada dua prinsip hak milik: Pertama, orang tidak boleh memiliki sesuatu hingga ada yang dibuang-buang. Kedua, orang boleh memiliki sesuatu sambil menyisakan jumlah yang cukup dan dalam keadaan yang baik bagi orang lain. Masalah muncul ketika sistem ekonomi berubah menjadi sistem uang, di mana uang bisa diakumulasi tanpa rusak. Masyarakat Papua selalu dibodahi oleh uang yang mempermaikan sistem pemerintahan kepada masyarakat. Sistem uang masyarak papua hanya mendapatkan sedik sebagian besar mempermaikan oleh oknum-oknum tertentu yang memperkuasai tanah Papua yang mencari kepentingan sendiri bukan untuk masyarakat Papua.  

Toleransi

Topik ini ditulis dalam buku Surat tentang Toleransi pada 1689. Baginya, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa penguasa dapat dengan lebih baik menemukan agama benar daripada rakyat. Jadi mereka tidak bisa memaksakan konsep agama mereka. Orang perlu dibiarkan mengejar kebenaran agamanya. Pemaksaan agama oleh pemerintah berada di luar skop penguasa. Rakyat mendirikan negara untuk sebuah tata social yang baik dan pemerintahan berdasarkan hukum. Memaksakan agama tidak relevan dengan kekuasaan agama. Memaksakan agama merupakan hal yang tidak mungkin karena penerimaan agama merupakan sebuah aktivitas internal, fungsi dari kepercayaan seseorang. Setiap orang mempunyai kontrol penuh atas pemikirannya dan pemerintah tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengontrol pemikiran warga. Akan tetapi jangan toleransi terhadap yang intoleran. Kelompok agama yang mengancam negara tidak boleh ditolerir. Pihak Katolik, karena mengakui kekuasaan Paus, masuk dalam kelompok ini, sehingga Katolik adalah kelompok yang tak perlu ditolerir. Ateisme juga tidak boleh ditolerir karena mereka tak bisa dipercayai untuk bertindak secara moral atau memegang teguh kontrak. Orang Papua membutuhkan suara kenabian geraja agar di papua tercipta kedamaian keadilan, diatas tanah papua. Sorang pemimpin agama harus bersuara karena umat sendiri menderita diatas menderita bahkan pengunsing di hutan, dimanakah keadilan agama itu terletak dari pihak agama.

Kesimpulan

Locke adalah seorang filsuf yang memberikan perhatian besar terhadap pengetahuan dan politik. Pengetahuan berasal dari pengalaman Indera dan refleksi. Hasil darinya adalah idea sederhana dan kompmleks. Idea ini merujuk pada realitas objektif yang digambarkan. Realitas objektif memiliki kualitas primer dan kualitas sekunder. Pengetahuan memang didasarkan pengalaman tetapi ada pengetahuan yang bersifat langsung, yang terbukti dengan sendirinya dan benar secara argumentatif. 

Berdarkan pengalaman ini, Locke memperlihatkan bahwa institusi politik, yaitu negara adalah hasil dari sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk mengankat seorang penguasa yang menjamin kebebasan, hak hidup dan hak milik. Hak-hak ini adalah hak kodrati. Untuk menghindari kekuasaan yang berlebihan, kekuasaan harus dibagi ke dalam tiga Lembaga eksekutif dan yudikatif. Di dalam negara, hak milik diakui sebagai hasil dari kerja. Apa yang diperoleh harus dimanfaatkan secara baik dan tak boleh dimanfaatkan secara berlebihan dan tak memperhatikan kebutuhan orang atau generasi mendatang. Lebih lanjut, dalam hidup bersama di hadapan keragaman diperlukan toleransi. Negara tak boleh campur tangan dalam mengusulkan agama yang benar. Ini adalah urusan privat. Terhadap yang intoleran, termasuk Katolik dan ateis, orang tak boleh toleran. Sebab ini akan mengancam kestabilan hidup bersama dalam negara. Negara Indonesia harus paham bahwa solusi megatasi masalah Papua adalah dialog Jakarta Papua- Papua Jakarta, “mari Kitorang duduk bicara dulu” demi mewujutkan Papua tanah damai. (*)

DAFTAR PUSTAKA 

Konten Boki Bernardus. 2022. Jalan Menjaga Keadilan dan Kedamaian di Papua, Analisis Kronik Hak Asasi Manusia. Papua: SKPKC Fransiskan Papua.

Wattimena Reza A.A. 2007. Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke, Rousseau, Habermas. Yogyakarta: Kanisius.

Widjojo S. Muriddan dan Tebay Kabadaby Neles. 2014. Indikator Papua Tanah Damai: Versi Masyarakat Adat. Jayapura: JDP.

)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” Abepura-Papua.

Sakramen Rekonsiliasi: Jalan Menuju Perdamaian Papua

(Dok:Ist/*)

Oleh: Siorus Degei*

Dalam buku TRAGEDI KEMANUSIAA: Kejatuhan, Perabadan Jahat, dan Penderitaan Manusia yang ditulis oleh Surip Stanislaus, OFMCap, seorang imam dan pengajar Kitab Suci di STFT St. Yohanes Pmatangsiantar pada 2008 dijelasan bahwa sejatinya sejarah manusia dalam kitab suci itu adalah pengalaman ketajuhan manusia dan kemurahan hati Allah, bahwa siklus kisah peradaban iman yang dijelaskan dalam kitab suci itu adalah bahwa manusia jatuh dalam dosa, Allah mengampuni dan dibuat suatu perjanjian, namun manusia jatuh lagi ke dalam dosa, kemudian Allah mengampuninya, dibuat lagi perjanjian, manusia lalai, buat dosa lagi, siklus ini yang senantiasa terulang-ulang mulai dari manusia pertama Adam dan Hawa di taman Eden sampai pada jaman kita, manusia-manusia jaman kini, (Stanislaus, 2008; 7-8.).

Sehinga satu hal penting yang mesti diperhatikan di sini adalah ihwal kesetiaan manusia terhadap perjanjian-perjanjian-perjanjian perdamaian yang sudah dibuat dan disepakati bersama, singkatnya sejarah keselamatan yang diwartakan dalam kitab suci itu hemat Stanis Surip adalah sebuah sejarah rekonsiliasi. Dalam tulisan singkat ini penulis hendak merefleksikan bagaimana cara Allah menyelsaikan masalah-masalah di dunia dan menyelematkan dunia itu dengan jalan Rekonsiliasi dalam fakta-fakta beberapa sejarah di dunia, terutama di atas tanah Papua. Untuk pertama-tama perlu kita pahami dulu, apa itu rekonsiliasi?

Memahami Sakramen Rekonsiliasi

Sakramen Rekonsiliasi secara populer dikenal dengan sakramen tobat atau peyembuhan, pemulihan, pegankuan dan perdamaian. Ketika seseoran merasa sudah sangat berdosa, ia perlu untuk kembali ke hadapan Allah melalui imam untuk mengakui setiap salah dan dosanya itu dengan menerima sakramen tobat, hanya dengan cara atau jalan rekonsiliasi inilah maka ia mampu mengalami rahmat Allah, jalan ini juga disebuat sebagai jalan metanoia atau suatu perubahan pikiran. Secara etimologis Sakramen Rekonsiliasi terdiri dari dua subkata, yakni Sakramen dan Rekonsiliasi:

Pertama, Secara Etimologis Sakramen teridiri dari subkata dalam bahasa Latin, yakni Sacramentum. Kata Sacramentum ini dipakai pada abad ke II untuk menerjemahkan kata Mysterion dalam bahasa Yunani dalam kitab Suci. Sacramentum berarti “Sumpah” atau “Janji Militer”. Jika tilik maka tidak ada sama sekali arti atau makna teologis atau liturgis-sakramentologis di sana. Namun jika ditilik dari inspirasi asal katanya, yakni Mysterium (bhs. Yunani) yang berarti “Rahasia”, “Terselubung”. Dalam pandangan Kitab Suci Perjanjian Lama, kata Mysterium ini dipakai oleh penulis Suci untuk menjelaskan “Wahyu Allah”. Jadi, Sacramentum dan atau Mysterium itu secara Biblis, khususnya dalam sejarah keselamatan Allah berarti “Simbol Wahyu Allah” atau “Tanda Keselamatan”. 

Dalam perkembangan waktu, tepatnya pada abad XII terjadi perubahan makna Sakramen, yakni Tanda yang menghadirkan maknya yang tak kelihatan, unsur manusiawi yang menampilkan unsur surgawi. Sakramen tidak lagi dipahami dalam konteks karya keselamatan, melainkan dalam konteks liturgis sebagaimana yang kita pahami saat ini melalui dan dalam 7 Sakramen. Ketujuh Sakramen ditetapkan dalam konsili Lyon 1274, Konsili Florenzo 1439, dan Konsili Trente 1547, (Martasudjita, 2011; 200).

Kedua, Rekonsiliasi, kata rekonsiliasi ini berasal dari bahasa latin, yakni reconciliare dalam bentuk kata kerja, dan dalam bentuk kata bendanya yakni reconliatio, yang berarti pendamaian, pemulihan dan pegampunan. Gereja Kristen, terutama Gereja Katolik mengadopsi kata ini dalam sakaramen tobat yang sering juga dikenal dengan nama sakramen rekonsiliasi. Kurang demikian arti harafiah dari kata Sakramen dan Rekonsiliasi. Jika kita simpulkan maka sakramen rekonsiliasi itu sebenarnya adalah tanda kehadiran Allah yang maharahim, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang mendamaian dan menyelamatkan manusia dari maut dan dosa, (Diester, 2004; 396).

Membangun Kesadaran Rekonsiliatif di Dalam Gereja

Kita sudah melihat bahwa sakramen rekonsiliasi itu adalah bukti nyata bahwa Allah itu penuh kehariman dan cinta kasih, Ia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya yang penuh dosa, jahat dan lain sebagainya, justru sebaliknya Tangan-Nya selalu terbuka menyambut anak-anak-Nya yang hilang itu, (Bdk. Luk. 15:11-32). Berikut hendak kami kemukakan pentingnya memumbuhkan kesadaran rekonsiliatif dalam diri warga umat Gereja sebagai wajah-wajah penuh Yesus Kristus yang penuh kasih, cinta damai dan murah hati. Sebab untuk membudayakan nilai-nilai iman yang terkandung dalam ajaran-ajaran Gereja itu mesti pertama-tama dimulai dari kecapakan untuk “bertrasendensi diri” dalam luapan belas kasih dan kemurahan Allah, dan ini mesti lahir dari sebuah kesadaran “trasendensi diri” yang otonom dan integral, (Saur, 2023; Vii-viii).

Pertama, kita mesti memastikan bahwa taraf kesadaran warga jemaat kita sudah sampai pada titik holistik-kosmik sebagaimana yang dibabak oleh seorang “filsuf pucuk” dari Indonesia bernama Reza Alexander Antonius Wattimena dalam bukunya yang berjudul, Teori Transformasi Kesadaran (2023). Di beliau membabak transformasi kesadaran manusia mulai dari tahap yang paling rendah sampai yang paling tinggi. 

Teori ini adalah hasil pergulatannya dengan dunia filsafat barat, timur dan neorosains selama kurang lebih 25 tahun. Lima tahap itu di antaranya adalah; Distingsi-Dualistis (paling rendah), Immersif (kesadaran murni), Holistik-Kosmik (kesadaran yang luas), Meditatif (kesadara yang tenang) dan Kekosongan (kesadaran yang paling tinggi, manusia tercerahkan dan terbebaskan), (Wattimena, 2023; 12-22).

Kedua, untuk melatih transformasi kesadaran maka warga jemaat sudah mesti membudayakan seni refleksi, intropeksi, meditasi dan kontemplasi atas refleksi-refleksi dan afeksi-afeksi imannya. Ia mesti menkontemplasikan kitab suci yang ia baca, memeditasikan nilai-nilai iman yan terkadung dalam kitab suci, magisterium Gereja, tradisi suci, dan kesaksian hidup tokoh-tokoh suci. Dengan jalan seperti ini maka semakin hari akan terjadi metanoia yang pelan namun pasti dalam tataran kesadaran warga jemaat yang melakukannya.

Ketiga, buah dari kesadaran yang sudah mencapai tingkat kematangan adalah tidak kita jumpai lagi perpecahan, permusuhan, diskriminasi, marjinalisasi, dualisme subjek-objek, mayor-minor, superior-inferior dan lain sebagainya, sebaliknya yang ada adalah nuansa keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Persukutuan umat terjalin harmoni dan damai, cinta kasih, sikap saling memaafkan, dan damai tidak lagi menjadi hanya kata-kata belaka tetapi sudah menjadi kebiaasaan (habitus) dan keadaan (habitat) yang riil dalam kehidupan menggereja. 

Pentingnya Kesadaran dan Budaya Rekonsiliasi di Papua

Mengakhiri tulisan ini penulis ingin kembali mendengukan suara kenabian yang sempat dikeluarkan oleh para pimpinan stakoholders, terutama para pimpinan agama di atas tanah Papua yang tertuang dalam buku yang disusun oleh Tim SKP Jayapura (2006) dengan tajuk, Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua. 

Dengan menggunakan semangat rekonsiliasi yang ditawarkan dan diwartakan oleh semua agama, para pimpinan di tanah Papua berkomitmen untuk bersama-sama membangun budaya damai dan rekonsiliasi demi satu visi-misi mulia bersama, yakni Papua Tanah Damai, sebagaimana nanti yang kemudian inkator-inidikatornya dapat kita temua dalam buku saku kecil berwarna kunin yang dirampungkan oleh mediang Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebay dan mediang Dr. Muriddan Widjojo dengan judul, INDIKATOR PAPUA TANAH DAMAI VERSI MASYRAKAT ADAT (2014), (Jaringan Damai Papua,, 2014; 3-6).

Lantas bagiamana membangun kesadaran dan budaya rekonsiliasi di tanah Papua? Ada sembilan indikator yang bisa menjadi barometer bahwa budaya damai dan rekonsiliasi itu sudah benar-benar terwujud, di antaranya; (1). Partisipasi, mesti adalah pelibatan semua pihak dalam pegambilan keputusan, tidak sepihak, arogan dan agresif; (2). Kebersamaan, Toleransi dan Menghargai, perlu ada sikap keterbukaan dan kepeduliaan untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama umat manusia yang multikulturalistik; (3). Komunikasi-Informasi, mesti ada dialog yang baik antar segenap warga masyarakat agar terhindar dari narasi-narasi provokasi, hoaks dan lain sebagainya yang memecah-belah; (4). Kesejahteraan, aspek kesejahteraan terkait sandang, pangan dan papan juga mesti menjadi perhatian, terutama pemerintah; (5). Rasa Aman dan Nyaman, setiap orang mengingingkan rasa aman dan nyman, sehingga setiap orang pun wajib menjadi keaman dan kenyaman bukan saja dirinya sendiri, melainkan juga sesama yang lainnya; (6). Keadilan dan Kebenaran, fenomena ketidakadilan dan ketidakbenaran yang ada di tanah Papua mesti juga menjadi concren bersama, semua pihak yang berkepentingan di sana; (7). Kemandirian, efek ketergantungan banyak membutakan masyarakat sehingga hanya berharap pada daya ekternalnya, sehingga sikap kemandirian semestinya sudah mulai ditanamkan sejak dini; (8). Harga Diri dan Pengakuan, Papua bukan tanah kososng, sehingga setiap orang yang datang ke sana mesti juga mengakui eksistensi manusia dan alam Papua sekaligus menghargainya; (9). Keutuhan dan Harmoni, ketiga delapan nilai tadi mewujud dalam realitas kehidupan di tanah Papua, maka keutuhan dan harmoni akan kita alami sebagai buahnya, (Tim SKP Jayapura, 2006; 26-42). 

Dengan komitmen dan konsistensi untuk membangun kesadaran kita akan pentingnya “Papua Tanah Damai” seraya membudayakan sikap dan nilai-nilai sakramen rekonsiliasi di dalamnya, seperti pemulihan, pengakuan, perbaikan, pertobatan, penyesalan, pengampunan, dan perdamaian, maka tidak mustahil bahwa kasih Allah akan senantiasi meluapi persada ziarah hidup dan perbadan kita menuju kehidupan yang menyerupai surga baka. (*)

Daftar Rujukan:

Stanislaus Surip. 2008. TRAGEDI KEMANUSIAAN: Kejatuhan, Peradaban Jahat dan Penderitaan Manusia. Yogyakarta: Kanisius.

Martasudjita Emanuel. 2011. Liturgi Pengantar untuk Studi dan Praktis Liturgi. Yogyakarta: Kanisius.

Syukur Diester Nico. 2004. TEOLOGI SISTEMATIKA 2: Ekonomi Keselamatan. Kanisius: Yogyakarta.

Saur Gonsalit I. Wilhelmus. 2023. TRASENDENSI DIRI: Dalam Luapan Belas Kasih dan Kerahiman Allah. Jakarta: OBOR.

Wattimene A.A. 2023. Teori Transformasi Kesadaran (Revisi Kedua). Jakarta: Rumah Filsafat.

Jaringan Damai Papua. 2014. INDIKATOR PAPUA TANAH DAMAI VERSI MASYRAKAT ADAT. Jayapura: JDP.

Tim SKP Jayapura. 2006. Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di PAPUA. Jayapura: SKP.

Antara Badai Cartenz Piala Bupati Kab. Nabire Vs Badai Cartenz Piala Lomba Baku Maki

(Foto:Ist/Unikab)

Kira-kira kapan buka Lomba Baku Maki yang baru-baru ada keluar Twibbon Brosur dari WhatsApp grup sebelah. Ini sebenarnya main hakim sendiri dalam realita kehidupan dinamika baku tipu ramai berkombinasi yang merujuk dari berbagai media sosial, di kala masa kini pada diri hari. Setelah Badai Cartenz Kab. Piala Bupati Nabire, Provinsi Papua Tengah. Akan kita lomba baku maki menuju pesta tahun politik 2024. Dalam rangkaian pendaftaran tersebut ada beberapa persyaratan yang tercantum tidak memenuhi syarat (di mata pejuang sejati), tapi kalau dimata Sang malapetaka itu masih bangun opini kiri kanan, mondar-mandir, atas bawa, depan belakang, dan seterusnya. 

Sistem mekanismenya sudah jelas, dari kelas ini, dari kelas itu, bahkan sampai di kelas Internasional. Ada yang main hakim sendiri di dalam kandang, ada yang makan sepiring di ruang tamu undangan, ada yang membelikan sebatang rokok, ada pula menjual harga diri itu barter dengan hak ulayat. Dari lomba yang akan diselenggarakan itupun ada hakikat manusia yang berkedok agama, ada yang berdekok rupiah, ada yang berdekok singa, dan lainnya seperti sultan. Semua itu kepetingan baku maki bangun opini yang bersifat persuasif padahal itu hanya kepentingan seribu, kepentingan dua ribu, kepentingan tiga ribu dan sampai kepentingan dibawah lima puluh ribu.

Dikesempatan ini juga, banyak tawaran-tawaran yang sangatlah sadis dilakukan oleh manusia sekelompok manusia yang berbadan pro dari dua pelaku sang malapetaka terhadap bagi orang yang buta huruf (Ab/abjad) yakni; Pakaian berdasi berbadan hitam, dan pakaian berbadan putih, yang dijuluki sebagai penyamun dari Badan Intelijen Negara (BIN) tingkat Nasional/pun Internasional.

Dari sudut pandang yang berbeda namun taktik mekanisme target yang sama. Dari Badai Cartenz Kab. Piala Upin-Ipin maupun Lomba Baku Maki yang berupa bangun opini kiri kanan mondar-mandir itulah sebabnya. Ya, jelas ilustrasinya bahwa dalam konteks ini adalah rangkaian kegiatan menuju paradoks Agenda pesta politik pada 2024 besok. Paranormal Sang Pelakor anak cendrawasih yang tidak tahu eksistensi budaya pesta politik ikut sertakan dalam rana instruksi dari institusi para ahli politik. Padahal itu, politik yang menghembuskan nafasnya anak putra daerah sendiri, demi kepentingan pesta Babi berpolitik.

Selain itu, ada juga yang gula-gula manis daripada permen relaxa. Gula gula itu ada dua jenis, yaitu; gula gula kaki dan gula berupa pago. Beda jauh sama Permen Relaxa. Ada jenis yang paling di khawatir juga kalau orang yang baru rasa, karena ia baru rasa sehingga rasanya macam itu, itu terus hingga sebentar bisa beli habis. "Ilustrasi saja bahwa; putra cendrawasih mampu beli nyawanya dengan harga segitunya dengan senilai seribu dua ribu, bahkan seharga 50 ribu rupiah pun biasa terjadi. Padahal nantinya akan terjadi di bunuh, di siksa, di hina dan seterusnya sampai para pemain pelomba asyik Baku Maki bangun opini kiri kanan mondar-mandir atas hak asasi manusia itu sendiri. Atas dasar itulah sebabnya malapetaka itu terjadi dan sadar ketika sayap kanan ataupun sayap kiri para komando pro sedang ditutupi lalu itu dibungkam eksekusi mati".

Pace kamu sadar, kamu akan sadar ketika kamu beraksi HAM tanpa ada subjek yang memihakmu nanti. Lupa akan waktu, sadar akan ketika dieksekusi tidak sadar secara ketidakpastian hukumnya. Seharusnya itu, harus tahu, bahwa dilaka pertandingan mulai, dari sebelumnya hingga sekarang–mulai berlangsung. Mengapa mereka adakan hingga berturut-turut? Harus klasifikasi baik dalam sistem yang mereka manfaatkan dalam konteks situasi panas dan memanas seperti ini. Walaupun sponsornya jelas, pelatihnya jelas, wasitnya jelas, bahkan pemainnya pun jelas. Namun, ada apa dibalik itu? Siapa yang memanfaatkan? Setelah dari pemerintah dibelakangnya. Kalau hanya mau seleksi betul-betul bibitnya, lantas apa para kaum pro dan pro hanya pertandingan berlabuh hingga Papua Tengah jadi daerah sentralisasi Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat? 

Nabire itu bibit-bibit unggul banyak, jangan main dengan segala macam sistem identifikasi manusia yang serupa otak-otak bandeng. Kenapa sejak awal pertandingan mulai tidak terima sekian banyak pemain karena di Nabire itu tempat pusatnya jumlah anak-anak muda yang bergelar Atlit Papua Tengah. Ada apa pemerintah harus terus berlatih dan terus gelar pertandingan selama ini? Masa muda adalah masa penentu masa depan para penggerak Papua di masa yang akan datang. Masa remaja anak muda Nabire Papua Tengah sedang di idolakan Tim-tim terkuat untuk menciptakan legendaris dimusim situasi seperti ini. Sekuat-kuatnya para kaum hawa sedang berambisi dengan berlomba kelas diatas 8 Pesepak Bola Dunia yang Paling Berpengaruh Sepanjang Masa: Mulai Pele Hingga Messi. 

Yesi, asyik sekali! Mereka sudah sepakat dalam dunia pesepak bahwa dalam waktu dekat dipesta politik pun akan bertanding dengan kanda Boas Salossa alias pesepakbola Papua yang sudah berlaga pada bintang pesepakbola. Ini mereka sudah sepakat bahwa kita bisa, anak muda Papua Tengah akan menang dari para Indikator pesepakbola hebat/prestasi yang diraih dikalahkan tuk Klub Tim Nasional lainnya. Namun, besok sekedar jumlah penampilan hingga gol pengaruh besar dalam sistem kebineka-an. Bahkan juga demikian sebaliknya, bila kita analisis dari persepsi masyarakat terhadap praktis politik 2024. Otomatis soal sistem seperti ini, yang mana para oknum-oknum tertentu yang memegan dan jadikan Negara ini sebagai Negara otoriter. Yang main diluar garis Pro harga mati bagi kaum orang-orang yang cari sesuap perutnya sementara. Tidak ingat masa depan yang akan panjang itu.

Ingat! Kamu pernah jadi Mahasiswa Eksodus sewaktu Anda masih berstatus Pendidikan. Entah itu? Kamu mau jadi DPR ka, mau jadi KPU ka, mau jadi Bupati ka, mau jadi kepala Bank kaa, mau jadi Pegawai ka, mau jadi Pembantu ka, mau jadi Koki ka, mau jadi Sopir ka, mau jadi Guru ka, mau jadi Suster kaa, Mau jadi Mahasiswa berdekok putih lapis merah ka, mau jadi Artis bayaran ka, Mau jadi kepala Babi ka, mau jadi kepala Ayam ka, mau jadi kepala Udang ka, dan pokoknya mah jadi apa saja; Tak akan pernah bicara soal kamu punya hak dan martabat orang Papua. 

Tercatat! Negara tidak akan benarkan jikalau kamu berbicara tentang segala asupan yang sebentar disuapin lalu kalau kamu bilang itu benar seperti yang nantinya akan di ceritakan Lomba Baku Maki menuju pesta politik 2024 mendatang di Bumi Cenderawasih ini. Kamu lupa bicara kamu punya Papua Tengah, kamu melawan lupa untuk ketidakadilan, kamu lupa literasi untuk demi Hutan dan Tanah Papua, kamu lupa bicara tentang kamu punya hak dan martabat putra daerah di atas negeri sendiri, dan banyak lagi tentang ketidakpastian kamu lupa banyak hal di birokrasi pemerintah terhadap rakyat jelata di beranda dinamika Lomba Baku Maki pada tahun-tahun mendatang dalam konteks ciri khas pesta Babi Berpolitik yang akan terjadi hari ini, besok, dan seterusnya. (Unikab/*)

Menguliti Cina

Dok: Ist/ Membombardir Konspirasi Cina di Teritori West Papua. 

*Siorus Ewanaibi Degei

Pada artikel ini kita akan bersama-sama mengguliti Cina, sebuah negara yang hendak menguasai dunia sebagai antitesis dan negara adidaya sekaligus adikuasa mengantikan Amerika dan Russia di panggung perpolitikan dunia. Tentu terhadap Cina dan ekspansi politiknya ini menyisihkan debat ruwet yang belum usai. Kendati pun demikian, dalam beberapa tahun terakhir di abad ke 21 ini, Cina meloncat kegirangan menyepak beberapa negara besar di pasar internasional hingga “tutup tirai bisnis”, Amerika juga belakangan ini sedang dibuat galau dan ketar-ketir oleh Cina. Singkatnya, kini dalam opera perpolitikan dunia, kita juga disuguhkan dengan wacana keterlibatan aktor baru, Cina. 

Cina, Jepang, Korea Utara, Singapura, bahkan Indonesia dan negara-negara asia lainnya, sepertinya hendak tampil mewujudnyatakan visi dan misi dari legenda “macan asia” atau “pelita asia”. Setelah lama bergulat dengan Russia dari partai dengan bendera komunis-sosialis, kini Amerika juga didatangi dengan tokoh yang bukan pendatang baru, yakni Cina dari kubu komunis-sosialis bersaing melawan Amerika yang dari dulu sampai sekarang masih konsisten memakai partai dan bendera liberal-kapitalis untuk memuluskan kepentingan-kepentingan globalnya.

Dalam sejarah dunia pasti saja kita jumpai ada dua sampai beberapa aktor dan artis yang saling bertikai. Misalnya di awal abad penjelajahan dunia di jalur kemaritiman atau kelautan ada dunia kerajaan atau kekaisaran besar yang saling bertikai, yakni Spanyol dan Portugis. Bola bumi juga mereka potong menjadi dunia mata angin besar, yakni Timur dan Barat. Setelah keduanya karam dalam sejarah. Muncul juga dualisme antara kekristenan dan keislaman menghiasi abad-abad kegelapan di dunia. Di opera perang dunia pertama dan kedua, ada Uni-Soviet, kini Russia dan Sekutu di bawah komando kapten Amerika bak serial Avengers. Perang-perang besar yang menukik durasi dan etalasenya paska perang dunia I-II yang mempertemukan negara-negara bekas koloni Sekutu dan Uni-Soviet selalu terkonfirmasi dengan dua kekuatan adidaya dan adikuasa dewasa ini. 

Negara adikuasa adalah negara yang bergerak di bidang pertahanan militer atau yang melebarkan sayap kekuasaannya dengan kekuatan fisik, jalan perang, jalan kekerasan berdarah-darah. Negara adidaya adalah negara yang bergerak di bidang ekonomi, negara yang menggunakan daya pikirnya untuk menguasai roda ekonomi pasal global. Negara yang masuk dalam ketegori adikuasa adalah Amerika karena ia selalu mengedepankan pendekatan represif-militer dalam mengkolonisasi suatu wilayah, bahwa ia selalu menempuh jalur perang penaklukan untuk menjajah suatu entitas bangsa. 

Cina adalah negara adidaya karena ia menggunakan intelegensianya untuk menguasai roda ekonomi pasar global. Sementara Russia ada di tengah-tengah dua dikotomis negara ini, ia adidaya sekaligus adikuasa. Bagi penulis sendiri, ketiga negara ini sama-sama adikuasa dan adidaya sebab secara militer ketiganya maju pun juga secara ekonomi, ketiganya sama-sama tajir. Indonesia ada di mana? Indonesia adalah negara yang “bermimpi basah” mau menjadi negar adidaya sekaligus adikuasa pula seperti Cina dan Russia.

Rupanya isu perang dingin yang digadang-gadang akan mempertemukan Cina, Amerika dan Russia dalam satu podium yang bernama “perang dunia III junto IV” di laut Pasifik itu. Papua menjadi salah satu destinasi target lirikan ketiga bandit dan bangkir “kelas kingkong” itu. Mereka sudah sejak jauh-jauh hari mulai mengepaskan sayap dan menangcapkan kukuh kapitalisme, kolonialisme dan imperialismenya di West Papua. Perlu kita catat bahwa West Papua adalah salah satu atau mungkin satu-satunya wilayah koloni di abad 21 ini yang menjadi buruan para pencari dan pencuri harta karun bernama Amerika, Cina dan Russia. Bahkan Amerika sendiri sudah mulai menjajah West Papua dengan lumbung tambang ilegalnya di Freeport, tidak ketinggalan Russia dan Cina.

Dalam artikel ini penulis akan mengulik fakta bahwa entah Amerika, Cina, Jepang dan Russia maupun kesemua negara lainnya tidak ada bedanya. Mereka sama-sama adalah “vampir” dan “derakula”, “penghisap” dan “perampok” sumber daya alam global, kali ini target buruan mereka adalah West Papua, sebenarnya sudah sejak operasional Freeport berlangsung, yakni di tahun 40’an.

Pada bagian awal ini penulis hendak menampilkan beberapa hasil analisis dari Universitas Kaki Abu (UNIKAB) yang akan membuka wawasan kita ihwal siapa itu sebenarnya Cina, terutama penulis hendak memberikan informasi lain yang mungkin bisa membuka mata dan hati Pdt. Dr. Sokrates Sofyan Yoman dan beberapa kawan yang menabiskan Xi Jin Ping sebagai “tuhan” di abad 21 ini.  

Penulis mau menunjukkan bahwa Xi Jin Ping itu BUKAN WAJAH tuhan, tapi WAJAH HANTU di abad 21 ini, teristimewa di West Papua, ia sama-sama IBLISNYA dengan Amerika. Penulis hendak “menampar” beberapa oknum dan pihak yang sepertinya akal sehat dan hati nuraninya sudah lama “membusuk dalam karun” fatamorgana dan kamuflase yang secara indah dimainkan oleh Cina dan antek-anteknya di West Papua guna mengusir Amerika dari sana. Bagi penulis, baik itu Cina maupun Russia yang memakai “kondom” komunis-sosialis, maupun Amerika, Inggris dan lainnya yang memakai “kondom” liberal-kapitalis tidak ada bedanya, mereka itu sama-sama “pembunuh”, “penjajah” dan “perampok” cuman cara, gaya, metode dan strategi yang mereka pakai itu saja yang berbeda-beda, tetapi sekali lagi tujuan mereka adalah satau, yakni “berburu harta karun” di pulau emas, tambang, uranium, torium, titanium dan colbalt yang bernama West Papua.

Rapotase Unikab: Mengulik Konspirasi Cina di West Papua

Ada sekitar enam hasil analisis yang sudah dikemukan oleh civitas akademika UNIKAB terkait agenda perburuan harta karun di West Papua. Judul rapotase ini adalah, Cina Pelan Tapi Pasti? Di sana kita akan bersama-sama melihat bahwa wajah asli Xi Jin Ping atau Cina yang sebenarnya, bahwa mereka atau dia BUKAN wajah tuhan, melainkan sebaliknya ia adalah WAJAH HANTU di West Papua. Berikut hendak kami beberkan hasil rapotase UNIKAB.

Cina, Pelan Tapi Pasti? I

Pada tulisan sebelumnya, kami mengulas tentang; “Smelter di Gresik, Jepang Pegang Kendali?”. Kurang lebih ada sekitar 10 bagian / part. Inti utamany Kakaa, ada dua hal;

Pertama, Jepang (MMC) memegang saham sebesar 75% di PT. Smelting Gresik, yang dibangun pada tahun 1996, dan 

Kedua, Smelter Gresik saat ini dibangun oleh Jepang (Chiyoda Internasional). Kali ini, kita akan masuk ke topik tentang Cina, Pelan Tapi Pasti. 

Sebelumnya, pada 2009, informasi tentang PT. Freeport menambang Uranium di West Papua (Timika) “bocor” sana-sini. Hingga Indonesia berupaya agar PT. FI mengakuinya. Tetapi PT. FI menutupi. Untuk membuktikan kebenaran, Indonesia dan jajaran pemerintah Indonesia di West Papua (Gubernur Provinsi Papua) mendesak agar PT. FI membangun Smelter di Papua. Upaya itu mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah NKRI di West Papua melalui PemProv. Papua (Gubernur) menyambangi China. Tujuannya mencari investor China agar membangun Smelter di Papua. 

Untung mempersiapkan itu, PI dan Pemprov Papua mencari lokasinya pembangunan Smelter. Namun, yang paling utama adalah Tenaga Pembangkit Listrik. Karena Listrik adalah Komponen utamanya. Demi menyiapkan komponen tersebut, Sungai Mamberamo rupanya dipilih sebagai areal strategis Pembangunan PLTA. Alhasil, upaya pembangunan PLTA di Mamberamo gagal (2007-2013). 

Cina, Pelan Tapi Pasti? II

Di tulisan sebelumnya, Part I, kami mengakhirinya dengan kalimat: “Demi menyiapkan komponen tersebut, Sungai Mamberamo rupanya dipilih sebagai areal strategis Pembangunan PLTA. Alhasil, upaya pembangunan PLTA di Mamberamo gagal (2007-2013)”. Berikut ini sedikit Catatan kronologis yang dikeluarkan oleh media; 

Pada 2014 telah dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Cina, Haenergy Holding Company. Namun upaya meraih investor sempat diwarnai dengan kasus korupsi. Pada 2014, Gubernur Papua 2009-2011, Barnabas Suebu terseret kasus Detailing Engineering Design (DED) PLTA Mamberamo tahun anggaran 2009-2010. Ia diduga terlibat dalam penggelembungan proyek bernilai Rp 56 miliar itu bersama PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya. 

Pada 2016, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan telah berangkat ke Cina bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. Mereka mencari investor pembangunan smelter dan hydropower Mamberamo. 

Aksi mencari investor ini terus berjalan. Pada 2019 lalu Kepala BKPM atau sekarang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berangkat ke Cina bersama Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab, Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw dan Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa. Mereka lagi-lagi bertemu dengan beberapa investor Cina.

Bahlil menyebutkan selain PLTA Mamberamo, kunjungan ini untuk membuka investasi pertambangan hingga industrialisasi mineral di Papua. Rombongan ini melakukan pertemuan dengan Huafon Group, Tsingshan Group, dan Tsing Tuo Group. Tsing Tuo disebut mengembangkan pembangkit Hidropower Shan Du. 

Namun nama-nama perusahaan ini tak asing dalam industri nikel. Ketiganya memiliki smelter nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bahkan dalam rilis pers milik Tsingshan Holding Company menyebutkan kunjungan ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk meninjau industrialisasi nikel, stainless steel, dan baterai listrik. 

Pasca kunjungan rombongan Bahlil dan pejabat Papua ke Cina itu, pemerintah Provinsi Papua menyebutkan perusahaan mineral asal Australia, Fortescue Metal Group, juga menyatakan tertarik melakukan investasi sebesar Rp 50 triliun. 

Cina, Pelan Tapi Pasti? III

Di tulisan sebelumnya, Part I, kami mengakhirinya dengan kalimat: “Demi menyiapkan komponen tersebut, Sungai Mamberamo rupanya dipilih sebagai areal strategis Pembangunan PLTA. Alhasil, upaya pembangunan PLTA di Mamberamo gagal (2007-2013)”. Berikut ini sedikit Catatan kronologis yang dikeluarkan oleh media; 

Pada 2014 telah dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Cina, Haenergy Holding Company. Namun upaya meraih investor sempat diwarnai dengan kasus korupsi. Pada 2014, Gubernur Papua 2009-2011, Barnabas Suebu terseret kasus Detailing Engineering Design (DED) PLTA Mamberamo tahun anggaran 2009-2010. Ia diduga terlibat dalam penggelembungan proyek bernilai Rp 56 miliar itu bersama PT. Konsultasi Pembangunan Irian Jaya. 

Pada 2016, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan telah berangkat ke Cina bersama Gubernur Papua Lukas Enembe. Mereka mencari investor pembangunan smelter dan hydropower Mamberamo. 

Aksi mencari investor ini terus berjalan. Pada 2019 lalu Kepala BKPM atau sekarang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berangkat ke Cina bersama Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Pangdam Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab, Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw dan Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa. Mereka lagi-lagi bertemu dengan beberapa investor Cina.

Bahlil menyebutkan selain PLTA Mamberamo, kunjungan ini untuk membuka investasi pertambangan hingga industrialisasi mineral di Papua. Rombongan ini melakukan pertemuan dengan Huafon Group, Tsingshan Group, dan Tsing Tuo Group. Tsing Tuo disebut mengembangkan pembangkit Hidropower Shan Du. 

Namun nama-nama perusahaan ini tak asing dalam industri nikel. Ketiganya memiliki smelter nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bahkan dalam rilis pers milik Tsingshan Holding Company menyebutkan kunjungan ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk meninjau industrialisasi nikel, stainless steel, dan baterai listrik. 

Pasca kunjungan rombongan Bahlil dan pejabat Papua ke Cina itu, pemerintah Provinsi Papua menyebutkan perusahaan mineral asal Australia, Fortescue Metal Group, juga menyatakan tertarik melakukan investasi sebesar Rp 50 triliun. 

Cina, Pelan Tapi Pasti? IV

Pada ulasan sebelumnya di part III, kami sampai sampai pada kalimat: “Pembukaan area tambang nikel pernah menimbulkan konflik pada 2015-2017 hingga kemudian ditutup.” Lebih lanjut, BETAHITA.ID Papua: Dugaan Tambang Nikel di Balik Proyek PLTA Mamberamo, membeberkan bahwa: 

Pertama, Pegunungan yang membentang sepanjang 36 kilometer di Kota dan Kabupaten Jayapura ini merupakan cagar alam. Jika pertambangan dilegalkan maka akan mendatangkan bencana hidrologi bagi kawasan di sekitarnya, termasuk Jayapura. 

Kedua, Proyek PLTA Mamberamo sendiri bakal berdampak bagi DAS Mamberamo. Kawasan Mamberamo ditetapkan sebagai suaka margasatwa sejak 1982. Ekosistem flora dan fauna di kawasan itu bakal terdampak jika ada pembangunan bendungan besar. 

Ketiga, Penelitian Conservation International Indonesia pada 2008 menyebutkan banyak spesies satwa langka dan baru ditemukan di Mamberamo seperti kangguru mantel emas, katak berhidung pinokio (litoria sp nov), burung penghisap madu (meliphagidae), dan lainnya. Mereka bakal terancam jika pembangunan dilakukan. Lebih lanjut dalam Gub. Papua menyikapi bahwa, (https://m.antaranews.com/amp/berita/1163603/gubernur-papua-minta-luhut-ikut-tawarkan-investasi-plta-mamberamo);

Pertama, Lukas menyebut proposal proyek PLTA Mamberamo telah disusun sejak zaman Presiden BJ Habibie. Karena potensinya yang besar, maka ia berinisiatif untuk kembali menjalankan proyek tersebut.

Kedua, Pembangunan PLTA Mamberamo Raya di Sungai Mamberamo sudah didorong sejak 2012, yang diawali dengan penelitian, kemudian pada 2014 dibuat draf MoU dengan perusahaan asal Tiongkok Haenergy Holding Company.

Ketiga, Namun, pembangunan PLTA di Sungai Mamberamo itu tersendat karena kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Jannes Johan Karubaba dan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu.

Jannes dan Barnabas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan pembuatan detail engineering design (DED) di PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mamberamo Tahun Anggaran 2009-2010.

Keempat, Kemudian, pada 2016, Luhut yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam ikut memfasilitasi pertemuan antara Pemda Papua dengan investor China. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai rencana investasi pembangunan PLTA Mamberamo tersebut.

Cina, Pelan Tapi Pasti? V

Pada ulasan part IV, kami sampai pada kalimat; “Kemudian, pada 2016, Luhut yang kala itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam ikut memfasilitasi pertemuan antara Pemda Papua dengan investor China. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai rencana investasi pembangunan PLTA Mamberamo tersebut.”

Terkait dengan proyek PLTA Mamberamo ini, dua Pejabat Papua, yaitu Barnabas Suebu dan Johan Karubaba terjerat korupsi PLTA Mamberamo. Barulah, setelah mereka dijerat korupsi, proyek ini kemudian diambil kembali oleh pemerintah Indonesia (NKRI) melalui Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil dan Jokowi. 

Barangkali, kita dapat berasumsi, bahwa NKRI tidak menghendaki agar Pejabat Papua dan atau OAP memiliki saham dalam proyek PLTA, yang mana itu menjadi komponen utama dalam menyuplai energi listrik bagi pembangunan Smelter di Papua. Lagi pula, China menyatakan setujui menginvestasikan dana sebesar Rp. 150 Triliun. 

Barulah kemudian, di tahun-tahun 2015-2022, NKRI kembali menangani proyek PLTA Mamberamo tersebut. Di sini, investasi China sebesar Rp. 150 T (perlu dipastikan ulang, sebab, Australia juga sempat menawarkan diri) belum dipastikan apakah sudah diinvestasikan atau belum. 

Di tahun 2021, Jokowi memulai lagi rencana pembangunan PLTA Mamberamo. Sedangkan Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil masih tetap memainkan peran dalam memuluskannya. Barangkali, Investor China yang menginvestasikan Rp. 150 T akan dimainkan oleh mereka. (Sebagai Catatan: Perlu ada konfirmasi ke Barnabas Suebu).

Cina, Pelan Tapi Pasti? VI

Pada ulasan sebelumnya, kami sampai pada kalimat: (Tidak heran, kalau hanya untuk Proyek PLTA EBT saja, tidak mungkin Pemerintah Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua jauh-jauh bertandang ke China mencari investor. Dan tidak heran juga, China bahkan setuju untuk investasikan Rp. 150 Triliun).

Sebelumnya juga di tahun 2018, Indonesia berhasil mengandeng China ENFI Engineering untuk investasi di bidang Teknologi Terutama Teknologi Pertambangan, yang mana China ENFI Engineering bersedia menanamkan modalnya berupa teknologi Pertambangan Underground Mining (Mesin Bor, Kereta angkut bawah tanah yang terkoneksi dengan jaringan 5G. Jokowi telah berhasil meresmikannya pada tahun 2022). 

Di tahun 2023, ada perkembangan terbaru. Indonesia mulai mengandeng erat China berkat. Kunjungan Jokowi pada 27 Juli 2023 ke China, berhasil menyepakati 8 Kesepakatan. Delapan Kesepakatan Kerja Sama Hasil Pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping:

Pertama, Protokol tentang Persyaratan Phytosanitary untuk Ekspor Tabasheer dari Indonesia ke Tiongkok.

Kedua, Rencana Aksi Kerja Sama Bidang Kesehatan.

Ketiga, Nota Kesepahaman tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Bersama.

Keempat, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perencanaan Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman terkait Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia.

Kelima, Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok “Two Countries, Twin Parks.”

Keenam, Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Bahasa Tiongkok.

Ketujuh, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Ekonomi dan Teknis.

Kedelapan, Nota Kesepahaman Sembilan Sektor Swasta.

Selain 6 rapotase di atas ada juga dua analisis lainnya, yakni Amerika dan Inggris Terancam, Jepang dan China mulai Pegang Kendali di Tambang Emas West Papua, Timika? Dan Quo Vadis Nasib 10% Divestasi Saham Freeport (Rio Tinto)?. Dua tambahan ini akan memperjelas bahwa Cina itu adalah sebuah negara penjajah yang sadis, ia halus sekaligus licik, terutama dalam peta misi perburuan dan perampokan harta karun di West Papua yang sudah, sedang dan senantiasa ia perjuangkan.

Amerika dan Inggris Terancam, Jepang dan China mulai Pegang Kendali di Tambang Emas West Papua, Timika?

Tidak panjang lebar, langsung saja pada intinya, bahwa:

Pertama, Indonesia berhasil mendivestasikan 51,23% Saham Freeport milik PT. Rio Tinto (Inggris) kepada PT. Inalum (tahun 2013, Nippon Asahan Alumunium) yang mana Jepang memegang saham terbesar, 65%. 

Kedua, Divestasi itu mengharuskan Indonesia membayar surat Obligasi kepada Inggris, yang mana pinjamannya berasal dari Bank Jepang, Tiongkok dan Bangkok.

Ketiga, Indonesia berhasil meneken kontrak dengan China ENFI Engineering di tahun 2018, untuk Sumur Bor, Mesin Bor dan Jaringan Internet 5G. 

Keempat, Freeport harus membayar biaya kontak ke Jepang (Chiyoda Kogya Internasional Indonesia) sebesar 43 Triliun untuk pembangunan Smelter di Gresik. Ditambah lagi Jepang (MMC) memegang saham 75% di PT. Smelting Gresik.

Kelima, 2 Mesin Bor (khusus underground mining), Kereta Bawah Tanah dan Jaringan 5G telah diresmikan oleh Jokowi di Timika. Itu artinya, China sudah mulai memegang kendali. 

Keenam, Amerika Serikat mulai ngotot kepada Jepang (PT. Chiyoda Kogya Internasional) untuk segera selesai Smelter di tahun 2024. Agar dapat melunasi utang dalam hitungan 1-3 Tahun. Sebab, pendapatan produksi peleburan konsentrat sebelumnya di PT. Smelting hanya mencapai 150 triliun per tahun. Dipastikan dengan dibangunnya Smelter Gresik, pendapatan per tahun mencapai 300-500 Triliun, yang mana itu berarti dapat lunasi utang dan tutup modal.

Ketujuh, PT. Rio Tinto (Inggris) sampai saat ini masih berutang kepada Indonesia sebesar Rp. 56 Triliun (Barangkali lebih). Sementara Amerika Serikat (Freeport) sepertinya “Garang”. Ini terbukti dari serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Indonesia dengan menggunakan isu pelanggaran HAM di Papua. Terlihat jelas di UPR (Universal Periodik Report).

Kedelapan, Rupanya, Diam-diam Indonesia bersandar di China dan Jepang. China ENFI Engineering dan Chiyoda Kogya Internasional serta MCC (Jepang) perlahan menggeser posisi Inggris (PT. Rio Tinto) dari Tambang Emas West Papua di Timika.

Kesembilan, Lupa, sebelumnya, ditahun 1996, saat Amerika Serikat menemukan Uranium di West Papua (Timika), karena kendala krisis moneter, maka Amerika mengandeng Rio Tinto dan MMC. PT. Rio Tinto (Inggris) menginvestadi modal (uang) dan PT. MMC (Jepang) menginvestasikan teknologi. Untuk dua hal ini, Inggris (PT. Rio Tinto) mendapatkan saham 51.23% dan Jepang untuk pembangunan Smelter sebesar 75%. (Catatan: Untuk Inggris, Rio Tinto kami belum bisa pastikan apakah benar 51%). 

Kesepuluh, Kasus Papa Minta Saham di tahun 2015. Kasus ini yang menjadi cikal-bakal dari PHK 8.300 karyawan PT. Freeport. Dimana Freeport mengancam Indonesia untuk ajukan ke mahkamah Arbitrase Internasional. Tapi karena Indonesia tidak berdalih, maka Freeport memotong dana tunjangan karyawan. 

Quo Vadis Nasib 10% Divestasi Saham Freeport (Rio Tinto)?

Tanpa panjang lebar. Langsung saja pada intinya, bahwa;

Pertama, NKRI pada 2018, mendisvestasikan 51,23% saham Freeport (Amerika Serikat) milik Rio Tinto (Inggris) kepada NKRI.

Kedua, Divestasi itu dikelola oleh PT. Inalum, dkk (Indonesia Asahan Alumunium), yang mana Inalum adalah perusahaan milik Jepang, yaitu Nippon Asahan Alumunium, di mana pada tahun 2013, NKRI “mencintrakan” Nasionalisasi, padahal 65% pemegang sahamnya adalah Jepang.

Ketiga, Di tahun yang sama, yaitu 2018, hasil divestasi itu kemudian diberikan kepada Papua sebesar 10%, yaitu kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Masingmasing pembagiannya Provinsi sebesar 7% dan Kabupaten Mimika sebesar 3%. Pembagian ini ditandatangani oleh LE dan EO sebagai Gubernur dan Bupati pada waktu itu. 

Keempat, NKRI menetapkan prasyarat utama dari 10% itu, bahwa Prov. Papua dan Kab. Mimika harus mendirikan BUMD. BUMD itu haruslah mengandeng PT. MIND ID milik Luhut Binsar Panjaitan. 

Kelima, Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, belum diketahui secara pasti apakah prasyarat itu sudah dipenuhi oleh Pemprov dan Pemkab. 

Keenam, Saat ini Kab. Mimika telah masuk di dalam administrasi Prov. Papua Tengah. Pertanyaannya apakah 10% itu adalah milik Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika? Belum ada kejelasan. 

Kurang lebih demikian beberap rapotase Unikab yang bisa sedikit membuka wawasan kita, terutama bangsa West Papua bahwa Xi Jin Ping itu tidak 100% seperti apa yang sudah, sedang dan selalu dikampanyekan oleh Pdt. Dr. Sokrates Yoman dalam bukunya yang baru terbit dengan judul, “Xi Jin Ping: Wajah Tuhan di Abada 21”. Bahwa sejatinya terbalik, Xi Jin Ping itu “Wajah Hantu” atau “Wajah Iblis” terbaru bagi bangsa West Papua di abad 21 ini. Hal ini yang hemat penulis penting diketahui oleh seluruh bangsa West Papua. 

Bahwa Cina itu lebih licik, sadis, dan picik, ketimbang Amerika, intinya mereka-mereka ini sama saja bagi bangsa West Papua, bahwa mereka datang ke West Papua hanya untuk “MERAMPOK HARTA KARUN SDA” bangsa West Papua, itu saja, tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dikampanyekan oleh berepa oknum dan pihak di West Papua.

Pada bagian selanjutnya kita akan bersama-sama mengeksplor beberapa hasil analisa yang sudah dikemukakan oleh Unikab di atas berdasarkan fenomena kampanye Cina sebagai “Wajah tuhan”, “juru selamat” dan lainnya yang mengemuka di pada dewasa ini.

Mengenal Cina: Boher Kapitalis Bertopeng Sosialis

Kita tidak akan mengenal Cina lebih dalam, kita hanya akan membongkar wajah Cina yang sesungguhnya, terutama dalam kancah misi perburuan harta karun di West Papua. Cina memang oleh bangsa eropa semacam dilebel atau distigma sebagai “negara komunis”, “negara kafir”, “negara ateis” dan lain sebagainya yang mendiskreditkan bangsa Cina dari permukaan global. Memang penulis juga tidak membenarkan hal semacam ini, yakni praktek rasisme yang mengental. 

Namun Cina sendiri menganggap bahwa memang ia adalah komunis-sosialis sejati. Ia menunjukkan bahwa ia adalah negara sosialis dengan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Ia mengunjungi negara-negara berkembang, kecil dan miskin, membangun fasilitas kehidupan yang layak. Ia tidak memilih-milih dan membeda-bedakan manusia berdasarkan kelompok, gender, agama, ras, budaya, dan lainnya. Ia hadir bagi semua dengan jiwa sosialisme yang sejati. Apakah pada hakekatnya adalah demikian?

Berkaca dari situasi konspirasi ekonomi politik yang dirangkai rapih oleh Cina dalam beberapa rapotase Unikab di muka, maka penulis berani menegaskan bahwa Cina itu sejatinya adalah “Dedengkot Kapitalis yang bertopengkan Sosialis”. Ia sengaja mencitrakan dirinya di ruang global sebagai negara sosialis tulen, tapi nyatanya di balik ia sedang meramu suatu siasat penjajahan tidak langsung yang mengerihkan, minimal untuk West Papua. 

 Banykak pemimpin dan pejuang pergerakan, perlawanan dan perjuangan Papua Merdeka yang “menuhankan” atau “mendewakan” Cina sebagai “juru selamat” bangsa West Papua. Mereka mengirah bahwa Cina akan datang ke West Papua sebagai “mesias baru” yang membawah keselamatan dan kedamaian. Mereka mendesak bangsa West Papua untuk “melirik Cina”, “melobi politik” ke Cina sebagai solusi untuk terlepas bebas dari belengu penjajahn Indonesia dan sekutunya.

Penulis tidak habis pikir, entah angin apa yang merasuki kepala manusia-manusia yang mengandrungi Cina sampai kelewatan batas dan kecanduan ini tanpa melihat, menakar dan mengulik secara sahih Siapa Itu ina dalam perpolitikan dunia dewasa ini. Mereka sangat mudah termakan iklan atau politik pencitraan yang dimainkan oleh Cina. Cina melalui reklame mengkomersialkan, memproklamirkan dan mendemonstrasikan dirinya sebagai oase atau embun sejuk yang dibutuhkan di dunia ini, ia memamerkan dirinya sebagai “tuhan”, padahalnya nyatanya adalah “hantu”.

Cina dan Amerika saling lebel-melebel, cibir-mencibir di muka publik, Amerika menuduh Cina sebagai komunis, ateis dan lainnya seraya membangun basis koalis, aliansi dan dukungan di mana-mana di dunia secara sistematis dan menonjolkan dirinya sebagai “tuhan” atau “nabi palsu”. Cina juga tidak ketinggalan, ia juga menciptakan skenario kelas dewa bahwa Amerika itu adalah kapital, kolonial, feodal, borjuis dan lainnya. Russia juga sama. Bagi penulis baik Cina maupun Amerika, keduanya adalah sama, yakni sama-sama kapital, kolonial, cuman caranya saja yang berebeda kalo yang satu, yakni Amerika cenderung lebih ekstrofet, sementara Cina lebih introfet. 

Cina lebih halus, pelan tapi pasti (evolusif), Amerika lebih keras (revolusif), tujuan keduanya adalah sama yakni menjadi negara adidaya dan adikuasa di abad 21, keduanya sama-sama mau jadi “tuhan-tuhan baru”, dan ini persik yang susek membutakan mata dan hati beberapa okmun dan pihak yang rupanya menemukan wajah “tuhan” di Amerika dan Cina, “homo deus” atau “deus homo”, manusia menuhankan dirinya atau dirinya menuhankan manusia. 

Penulis sengaja tidak menggunakan huruf kapital dalam kata “(T)uhan” sebab “T” besar dalam kata “Tuhan” itu hanya merujuk pada “Tuhan Yang Maha Esa”, tetapi untuk menlukiskan tokoh atau sosok yang menyerupai “Tuhan” dalam kehidupan, misalnya Xi Jin Ping yang ditabiskan oleh Pdt. Dr. Sokrates sebagai “Tuhan” itu, alangkah bijak, baik dan benarnya jika ditulis “tuhan”, sebab konsep tuhan yang mau diketengahkan oleh bapak pendeta ini bermakna khusus, ia tidak menjurus langsung pada arti dan makna kata yang sebenarnya, sehingga dalam hal-hal kecil ini saja kita bisa mencium kekeliruan mendasar yang mau menuhan manusia yang punya “libido buta” atau yang sedang dalam “masturbasi visi” untuk mau menjadi “Tuhan”. 

Lagi pula kita sendiri belum berpapasan dengan “Wajah Tuhan” yang sesungguhnya, para nabi besar dalam agama-agama juga belum ada yang pernah berjumpa dengan Tuhan dari muka ke muka atau wajah ke wajah (face to face), Abraham hanya dengar Suara dan melihat Utusan Tuhan, Musa melihat Allah dalam bentuk Semak Terbakar, Roh Kudus hadir dalam rupa Burung Merpati dan Lida-Lida Api, hanya Yesus Sendiri yang sudah melihat Allah, bahkan Dia Sendiri-lah Allah itu Sendiri, itu berarti melihat Yesus berarti melihat Allah, sekarang apakah ada bukti historis terkait wajah Yesus yang sesungguhnya? 

Apakah lukisan-lukisan yang ada ini adalah potret “wajah Yesus”? Pendeta Sokrates dan kelompoknya barangkali merulut Kita Suci (Alkitab) sebagai sumber primer untuk melukiskan seperti apa “Wajah Tuhan” itu dari Pribadi Yesus Kristus di perjanjian baru dan para nabi di perjanjian lama. Barangkali hanya Yesus Kristus Sendiri saja yang sudah melihat “Tuhan” atau “Allah”, tapi lebih jauh lagi apakah “Tuhan itu Berwajah?” ini probelm lain, kita tak tahu seperti apa “Wajah Tuhan”, yang Pendeta Sokrates pake untuk menciptakan “wajah tuhan” dan ia sematkan pada Xi Jin Ping itu bukan “wajah tuhan” tapi sifat-sifat atau sikap-sikap nilai dasar yang dimiliki oleh Tuhan dalam diri Yesus Kristus. 

Untuk menghindari hal-hal ambigu semacam ini maka diksi dan frasa “Wajah Tuhan” ini mesti dirulut baik-baik dengan metode penulisan yang sahih dan ilmiah. Kita bisa saja mengidola seseorang atau sesuatu, tapi ketika orang atau sesuatu itu dengan tahu, mau dan sadar kita “tuhankan” atau “dewakan” maka secara tidak sadar juga kita telah “menduakan Tuhan”, “menghujat Tuhan”, itu berarti kita lebih kafir daripada seorang “ateis tulen”. Kita boleh saja mengidolakan Messi, Ronaldo, Maradona, Benzema, Zidang, Mbape, Neymar, dan lainnya, tapi kita tidak bisa menjadikan mereka sebagai “tuhan” atau menyamakan mereka dengan tuhan, kita mesti selalu sadar bahwa “Tuhan tetap Tuhan”, “Pencipta itu Pencipta”, sedangkan “manusia itu manusia”, “ciptaan itu ciptaan”, manusia tidak bisa jadi Tuhan, Tuhan pun tidak bisa jadi manusia.

Yesus memang adalah simbol bahwa Allah menjadi Manusia, namun Ia sangat berbeda dengan manusia lain dalam hal dosa, Yesus jadi contoh atau teladan agar manusia hidup suci seperti Allah, tanpa dosa. Dalam hal ini ketika hendak menyamakan Xi Jin Ping atau tokoh dunia “kutu busuk” siapa saja yang penuh noda dosa dengan “Tuhan” secara tahu, mau dan sadar kita sudah, sedang dan senantiasa merendahkan harkat dan martabat Tuhan yang kudus, suci, dan mulia itu sendiri, dan jika kampanye ini kita lakukan secara massal, itu berarti kita tengah menyesatkan orang secara massal pula.

Di West Papua, Cina itu tidak ada bedanya dengan Amerika. Mereka sama-sama kapitalis, kolonialis dan imperialis super di abad 21 ini. Mereka rebutan Freeport dan harta karun dalam gunung emas, uranium, torium, titanium, dan calbalt lainnya di West Papua. Rupanya bius reklame yang suduah dimainkan oleh para influencer dan buzzer Cina dalam rangka “cuci opini publik” bahwa Cina itu sosialis tulen itu sudah secara mentah-mentah ditelan oleh beberapa oknum dan pihak di West Papua tanpa lebih dahulu mengulik gesing atau topeng asli Cina dengan menanykan finalitas Cina itu sendiri. Siapa itu Cina bagi West Papua? Tuhan atau Hantu, juru selamat atau juru kiamat SDMA dan SDA West Papua? Berdasarkan pemetaan dari Unikab di atas, sidan pembaca sendiri bisa menentukan jawabannya.

Liberal-Kapitalis atau Komunis-Sosialis? Kembali ke Honai!

Di antara tarik tambang Amerika dan Cina, kira-kira idelogi apa yan layak bagi bangsa West Papua, antara liberal-kapital atau komunis-sosialis? Sejatinya bangsa Papua bukan bangsa yang pertama kali mendapatkan pertanyaan seperti, Indonesia dulu sempat mendapatkan pertanyaan ini, begitu juga dengan bangsa-bangsa lainnya. Moh.Hatta menegaskan untuk tidak memilih posisi non-blok, di antara blok barat, di bawah pimpinan sekutu dengan idelogi liberal-kapitalis, dan di blok timur ada uni-soviet ada idelogi komunis-sosialis. Hemat penulis ini semua adalah desain politik belaka para bangsa penjajah, baik liberal maunpun komunis keduanya sama-sama penghisap. Revolusi yang sejati itu tidak pernah terjadi, sebab revolusi selalu memakan anak jamannya sendiri. 

Karl Max sendiri menyangsikan bahwa revolusi yang ia cita-citakan itu akan terjadi, ia tidak begitu optimis, bahkan penelitiannya sendiri pun belum usai, ia belum final dengan pemikiran komunismenya sendiri. Hanya saja kelak kemudian oleh murid-muridnya, pemikirannya ini akan dipatenkan, dibuat jadi satu dogma atau credo yang fundamental tanpa harus digangu gugat, orang yang banyak bereperan di sini adalah Hegel. Lenin ini yang akan menjadi pelopor maxisme-leninisme ortodoks. Stalin menggunakan pendekatan ini, ia berusaha membangunnegara yang beraraskan pada diktator proletar, namun tidak pernah tercapai, ia hanya tampil sebagai diktator baru. Semua negara yang membangu gerakan revolusi dengan semangat maxisme-leninisme hanay akan melahirkan diktaor atau pejajah baru. Indonesia juga sama, setelah bebas dari Belanda tahun 1945, mereka juga balik menjadi penjajah baru bagi Aceh, Ambon, Timor-Timur dan Papua. 

Para aktivis 98’ juga hari ini tengah menjadi “penjilat bobrok oligarki” di lingkaran Istana. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa dewasa ini di West Papua sendiri banyak sudah aktivis atau pejuang kemanusiaan Papua yang menjadi isu Papau Merdeka sebagai “komiditi” yang bernilai tukar, jual dan bisnir. Banyak yang mengadai isu Papua merdeka di negara-negara, perusahan-perushaan dan elit-elit baik domestik maupun internasional hanya untuk memperkaya diri sendiri dan komunitas seraya mengobarkan alam dan nyawa manusia West Papua yang tidak bersalah dan berdosa.

Penulis mau menegaskan bahwa dua idelogi yang mendunia, yakni liberal dan komunis tidak “kontekstual” untuk bangsa West Papua, Pdt. Dr. Sokrates dan kawan-kawannya atau yang sepaham dengannya bahwa ideologi komunis-sosialis Cina dan sekutunya ia relevan di West Papua. Namun apakah demikian? Apakah Cina benar-benar sosialis tulen? Jangan jauh-jauh pergi ke Cina untuk melihata apa mereka sosialis tulen atau tidak. Coba buka mata hati dan mulai melihat situasi dan kondisi kita sehari-hari, berapa banyak orang Cina yang jalan kaki? Berapa banyak orang Cina yang tidak sukses di bidang ekonomi dan bisnis liberal-kapitalis? Apakah orang Cina biasa bersolider dengan cara membeli jualan dan dagangan mama-mama asli Papua?

Seringkah orang Cina bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya secara kontinyu? Kita bisa lihat dan alami sendiri, betapa mulus dan putihnya kulit orang-orang Cina itu lantaran mengurung diri dalam ruangan atau kamar apartemen yang ber-AC dan fasilitas canggih. 

Mereka jarang keluar rumah, takut kena matahari dan polusi, tidak suka bersosialisasi dengan masyarakat asli Papua yang terpinggirkan. Mereka jarang injak tanah pecek, mereka takut kotor, mereka jalan di atas dalam mobil-mobil mewah, sangat jarang mereka memakai motor apalagi jalan kaki. Apakah seperti ini mental manusia-manusia yang katanya sosialis sejati itu? Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa bangsa Cina di Indonesia ini tergolong konglomerat kelas atas, apalagi di West Papua, hampir semua lahan bisnis dikuasai oleh mereka, terakhir gunug-gunung emas hendak mereka kuras habis. Apakah ini yang namanya sikap para sosialis sejati? Kebanyakan fasilitas mewah, megah dan modren di republik ini semuanya dikuasai oleh para Cina ini, terutama di West Papua. 

Banyak rumah sakit, sekolah-sekolah, supermarket, hotel, kafe, apartemen dan lainnya yang semua mereka kuasai, sementara orang asli West Papua mereka alienasikan. Mereka beri sedikit, tapi tuntut banyak. Tidak ada dana besar yang mereka berika secara Cuma-Cuma, tidak ada istilah makan siang gratis, semuanya selalu tercover dalam nota, ada bayaran yang harus dibayar, mereka beri kita seribu rupiah, tapi mengambil segunung emas dari kita, kita beri jantung mereka minta jantung. Apakah ini fatak orang sosialis sejati? Sekali lagi fenomena-fenomena sederhana seperti ini yang sejatinya sudah menegaskan secara alami kepada kita semua bahwa Cina itu adalah bangsa kapitalis tulen yang bertopengkan sosialis, mereka bersembunyi di balik ideologi komunis-sosilalis, padahal dalam prakteknya mereka adalah kaum komunis-kapitalistik, bahkan cenderung kolonialis-imperialistik di West Papua dan dunia. 

Sudah saatnya bangsa West Papua tidak terjerumus ke dalam fanatisme anatara dunia idelogi yang mau menjajah alam dan manusia Papua. Bangsa West Papua punya identitas, budaya dan sejarah yang kudus dan suci nilai dan maknya. Bangsa West Papua bukan bangsa tanpa identitas yang mesti menjadi idelogi liberal-kapitalis atau komunis-sosialis sebagai busana barunya. Bangsa Papua tidak “telanjang”, bangsa West Papua punya busana adat, rumah adat, kebun, alat perang, filsafat, penegtahuan, religi, dan nilai-nilai budaya lainnya. Inilah hemat penulis yang sesungguhnya menjadi modal dasar bangsa West Papua untuk bisa sadar, bangkit, melawan, menang dan merdeka. Bangsa West Papua tidak perlu KE CINA atau KE AMERIKA, bangsa West Papua hanya perlu KEMBALI KE HONAI, PERAHU, dan TUNGKU API kehidupan dan perabadannya. Gunakan identitas asli, kembali ke Melanesia, kembali ke rumah besar di keluarga Melanesia, cari apa di negara-negara yang tahunya hanya membunuh, menjajah, merampok dan lainnya. Bangsa West Papua punya IDEOLOGI dan NASIONALISME sendiri, tidak perlu ada lagi bisikan atau titipan IDELOGI dan NASIONALISME tambahan, palsu dan abal-abal ala Cina, Amerika dan Russia.

Semoga para pecandu Cina dan Russia beserta Ideloginya di West Papua ini sanggup membaca catatan kecil ini sebagai pembuka mata dan hati untuk memahami siapa itu sebenarnya Cina, Russia, Amerika dan negara-negara lainnya di West Papua, mereka tidak ada bedanya dengan kolonial NKRI, bahkan mereka lebih “gila” lagi dari kolonial NKRI. Sudah saatnya kita kembali ke Perahu dan Honai kebudayaan kita yang luhur dan sejati masing-masing. Tidak ada jaminan dalam gengaman ideologi asing, mereka ada hanya karena SDA West Papua yang melimpah. 

Mari kita mulai merekonsiliasi diri, keluarga, marga, submarga, suku, agama-agama, organ-organ pergerakan Papua merdeka. Papua hanya bisa merdeka jika kita menempuh jalan rekonsiliasi, inilah jalan kebenaran, keadilan dan kedamaian. Revolusi tidak pernah menyelamatkan anak-anak jamannya, begitu juga dengan reformasi, mereka hanya akan menjadi pemangsa baru anak-anak dan generasi selanjutnya. Hukum adat, alam dan agama khas West Papua mengajarkan bahwa hanya dengan jalan rekonsiliasi saja masa lalu akan pulih, masa kini akan jelas dan masa depan akan indah, hanya pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Alam dan Leluhur sampai Merdeka. (*)

)* Penulis Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi Fajar Timur Abepura-Papua.